Riska Sri Handayani - A traveller, writer, and storyteller- Seorang penggemar travelling yang mendokumentasikan catatan perjalanannya dalam potret dan cerita.

Pengertian HAM

8 min read

Pengertian HAM Poster Human Rights

Perlindungan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah merupakan isu global.

Secara umum HAM dimaknai sebagai hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu yang dilindungi oleh hukum, terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan status kewarganegaraan.

Beberapa contoh hak asasi yang dimiliki oleh manusia adalah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam beragama, hak atas perlakuan adil di muka hukum, dan hak atas pendidikan.

Tulisan ini mencoba memaparkan tentang Pengertian HAM, karakteristik, Undang-undang yang mengaturnya di Indonesia, hingga contoh kasus pelanggaran HAM.

Pengertian HAM Menurut Para Ahli dan Organisasi Internasional

Berikut adalah berbagai pengertian HAM menurut para ahli dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

1. Aristoteles

Pengertian HAM Menurut Filsuf Aristoteles
Aristoteles, sumber: britannica.com

Menurut Aristoteles HAM dalam kaitannya dengan politik adalah sebagai sesuatu yang muncul dari ikatan antara manusia dan negara. Ini dikarenakan adanya penentuan tentang apa yang adil atau benar sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan politik.

2. Thomas Hobbes

Pengertian HAM Menurut Filsuf Thomas Hobbes
Thomas Hobbes, sumber: laphamsquarterly.org

Hobbes dalam pemikirannya tentang hak-hak alamiah mendefinisikan hak asasi yang dimiliki oleh manusia sebagai hak untuk menggunakan kekuatannya sendiri seperti yang dikendaki untuk menjaga kehidupannya.

3. Jan Materson

Pengertian HAM Menurut Jan Materson Human Rights Commission
Jan Materson, sumber: slideshare.net/ganisa_els_salamena

Menurut Jan Materson HAM adalah merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagaimana mestinya.

4. John Locke

Pengertian HAM Menurut Filsuf John Locke
John Locke commons.wikimedia.org

Pengertian HAM menurut John Locke adalah hak alamiah yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir yang sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Locke menekankan bahwa HAM bukanlah merupakan pemberian pemerintah atau hukum.

Hak asasi ini meliputi hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

5. Koentjoro Poerbopranoto

Pengertian HAM Menurut Tokoh Koentjoro Poerbopranoto
Koentjoro Poerbopranoto, sumber: komunitashistoria.com

Menurut Koentjoro Poerbopranoto HAM adalah hak-hak yang sifatnya mendasar.

Hak-hak ini sendiri pada dasarnya dimiliki karena kodratnya sehingga tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.

6. Miriam Budiardjo

Pengertian HAM Menurut Prof. Miriam Budiardjo
Miriam Budiardjo, sumber: fisip.ui.ac.id

Miriam Budiarjo mengartikan HAM sebagai hak yang dibawa sejak manusia lahir ke dunia yang bersifat universal.

Menurut Miriam Budiardjo prinsip HAM tidak mengenal perbedaan latar belakang jenis kelamin, suku, budaya, dan lain sebagainya.

7. Oemar Seno Adji

Pengertian HAM Menurut Ahli Hukum Oemar Seno Adji
Oemar Seno Adji, sumber: jakarta.go.id

Menurut Oemar Seno Adji, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, HAM adalah merupakan hak yang melekat bersama dengan martabat kemanusian sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

8. PBB

Pengertian HAM Menurut Organisasi PBB
Logo PBB, sumber: youtube.com

Sebagaimana tertera dalam the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diumumkan oleh badan Majelis Umum PBB pada 10 Desember tahun 1948, HAM adalah merupakan hak dan kebebasan yang dimiliki manusia tanpa memandang ras, warna kulit, agama, pandangan politik, dan sebagainya.

Baca juga:   Pengertian Demokrasi

Deklarasi dalam dokumen hukum ini merupakan yang pertama terkait pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Di dalamnya terdapat 30 pasal yang menjelaskan prinsip-prinsip dan landasan konvensi hak asasi manusia.

Menurut UDHR hak tersebut antara lain berupa hak untuk bebas dari penyiksaan, perbudakan, serta hak atas perlindungan hukum yang sama.

9. UU No. 39 tahun 1999

Menurut UU No, 39 tahun 1999 pada pasal 1 poin ke-1 dinyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sejarah HAM

Sejarah awal munculnya gagasan HAM hingga akhirnya diakui secara internasional melewati beberapa fase perkembangan.

Berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam perkebangan HAM di dunia.

1. The Cyrus Cylinder (539 SM)

Pengertian HAM Sejarah Awal Cyrus Cylinder
Cyrus Cylinder, sumber: localguidesconnect.com

Berawal pada tahun 539 SM ketika Cyrus Yang Agung (Raja Koresh Agung) membebaskan semua budak setelah menaklukkan kota Babilonia.

Selanjutnya the Cyrus Cylinder yang berisi pernyataan Cyrus tercatat sebagai deklarasi HAM pertama di dunia.

Ide tentang HAM ini kemudian menyebar dengan cepat ke beberapa wilayah pada saat itu seperti Yunani, India, dan Roma.

2. Magna Carta (1215)

Pengertian HAM Sejarah Magna Carta 1215
Magna Carta, sumber: thoughtco.com

Fase pertama pengakuan atas HAM sendiri dimulai setelah dikeluarkannya Magna Carta (Great Charter) pada tahun 1215 oleh Raja Jhon dari Inggris yang kala itu di bawah ancaman pemberontakan dan perang sipil.

Piagam yang membatasi kekuasaan monarki ini menyatakan bahwa kedaulatan tunduk pada aturan hukum, serta memberikan hak-hak dan kebebasan yang lebih kepada masyarakat.

3. The Petition of Right (1628)

Pengertian HAM Sejarah The Petition of Right 1628
Petition of Right, sumbe: sutori.com

Fase penting selanjutnya adalah pernyataan kebebasan sipil atau The Petition of Right pada tahun 1628.

Petisi berupa dokumen konstitusional Inggris ini dikirimkan oleh parlemen Inggris kepada Raja Charles I menyusul konflik yang meluas antara Parlemen dan monarki.

4. Bill of Rights (1791)

Pengertian HAM Sejarah Bill of Rights 1791
Bill of Rights, sumber: aclu-nm.org

Perkembangan selanjutnya adalah amandemen konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1791 yang disebut Bill of Rights (The United States Bill of Rights).

Amandemen ini diusulkan oleh kongres pertama Amerika Serikat pada tahun 1789 yang antara lain berisikan kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul.

5. The Universal Declaration of Human Rights (1948)

Pengertian HAM Sejarah UDHR
The Universal Declaration of Human Rights, sumber: nps.gov

Tonggak penting dalam sejarah HAM internasional akhirnya dimulai bersama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948.

Dokumen ini mencantumkan 30 hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Hak-hak yang dimiliki setiap orang (Human Rights) ini antara lain meliputi kebebasan berbicara, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas suaka, dan juga hak sipil dan politik.

Deklarasi yang ada dalam dokumen tentang HAM ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsep four freedoms yang dipaparkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya pada tahun 1941 kala menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat.

Menurut Franklin D. Roosevelt, hak mendasar yang dimiliki oleh manusia meliputi empat kebebasan (four freedoms).

Kebebasan ini terdiri dari kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan dalam beragama, kebebasan dari kemiskinan, dan kebebasan dari rasa takut.

6. Pasca UDHR

Perkembangan pengakuan HAM selanjutnya adalah dengan dimasukkannya uraian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke dalam perjanjian internasional PBB.

Saat ini seluruh negara anggota PBB yakni sebanyak 193 negara telah meratifikasi setidaknya satu dari sembilan perjanjian internasional terkait HAM yang berasal dari deklarasi tersebut tersebut.

Deklarasi ini menjadi acuan bagi dunia internasional dalam pengakuan terhadap nilai-nilai HAM.

Karakteristik HAM

1. Universal

Pengertian HAM Karakteristik yang Utama
Ilustrasi HAM, sumber: bozar.be

Prinsip universal pada HAM mengandung makna bahwa hal ini berlaku sama untuk semua orang di mana pun dan tanpa batas waktu.

Baca juga:   Pengertian Sastra

HAM berlaku pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, suku bangsa, jenis kelamin, maupun agama yang dianutnya.

2. Tidak dapat dicabut

Hak asasi yang dimiliki setiap manusia bersifat tetap dan melekat pada diri setiap individu.

Karenanya HAM tidak bisa dihilangkan atau dicabut.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu beberapa hak-hak ini dapat ditangguhkan atau dibatasi.

Sebagai contoh bila seseorang dinyatakan bersalah maka kebebasannya dapat dirampas atas nama hukum.

3. Tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait.

Ini bermakna bahwa Hak Asasi Manusia kadarnya saling terhubung dan tidak dapat dilihat secara terpisah satu sama lain.

Penikmatan dari satu hak tergantung pada penikmatan hak-hak lainnya dan tidak ada satu hak yang lebih penting dari hak lainnya.

Jenis-jenis Hak Asasi Manusia

Hak asasi dapat dibagi ke dalam beberapa kategori sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Pengertian HAM Jenis-jenis Hak Personal Rights
Ilustrasi kebebasan berbicara, sumber: futuremediausa.com

Hak asasi pribadi adalah merupakan hak-hak yang dimiliki setiap individu yang antara lain meliputi kebebasan dalam berpendapat, kebebasan untuk menganut satu agama tertentu, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, serta kebebasan untuk bepergian.

Namun demikian hak pribadi tidak selalu bersifat mutlak karena dibatasi oleh hak publik dan hak pribadi individu lain.

2. Hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights)

Pengertian HAM Tokoh Martin Luther King Jr.
Martin Luther King Jr. pejuang hak sipil, sumber: biography.com

Hak sipil mencakup hak untuk hidup serta kebebasan berserikat dan berkumpul.

Sementara hak politik merupakan hak yang dimiliki seseorang terkait dengan pilihan politiknya termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

3. Hak Ekonomi (Property Rights)

Pengertian HAM Jenis Hak Asasi Ekonomi
Ilustrasi jual beli, sumber: islam.nu.or.id

Hak ekonomi adalah hak yang terkait dengan kegiatan perekonomian.

Ini dapat berupa hak untuk melakukan jual beli, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk perjanjian kontrak, dan lain sebagainya.

4. Hak Sosial dan Budaya (Social Culture Rights)

Pengertian HAM Hak Asasi Sosial dan Budaya
Ilustrasi Hak Sosial dan Budaya, sumber: bstudies.co.za

Hak ini berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat.

Hak Sosial dan Budaya antara lain meliputi hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk menempuh pendidikan, hak atas layanan kesehatan, hak untuk mengembangkan budaya, dan hak untuk mendapat pengajaran.

5. Hak Hukum (Legal Equality Rights)

Pengertian HAM Hak Asasi di Bidang HukumHukum
Ilustrasi Hukum, sumber: pihbypaskahmona.blogspot.com

Dalam hak gukum setiap invidu memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan.

Setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum.

Undang-Undang yang Mengatur HAM di Indonesia

Pengertian HAM Pengakuan Dalam UUD 1945
UUD 1945, sumber: artonang.com

Undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia selaras dengan poin-poin yang terdapat dalam deklarasi universal HAM PBB. Berbagai perlindungan tersebut antara lain terdapat dalam:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat beberapa pasal menurut UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM

a. Pasal 27 ayat 1-3

Pasal yang terdiri dari 3 ayat ini mengatur tentang warga negara dan penduduk.

Terdapat jaminan tentang kesamaan hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b. Pasal 28A-J

Ayat-ayat dalam pasal ini antara lain menjamin hak asasi setiap individu dalm hidup bermasyarakat, hak atas pendidikan, perlakuan yang sama dalam hukum serta status kewarganegaraan

c. Pasal 29

Pasal yang terdiri dari 2 ayat ini meyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur kebebasan warga negara dalam beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

d. Pasal 31 ayat 1-5

Pasal ini memberikan hak untuk memperoleh pendidikan serta jaminan pemerintah atas layanan kependidikan bagi warga negara

e. Pasal 32 ayat 1

Jaminan kebebasan mengembangkan nilai budaya

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Undang-Undang ini antara lain berisikan pengakuan negara atas HAM, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah atas HAM, serta tugas dan kewajiban Komnas HAM

3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008

UU No. 40 Tahun 2008 ini merupakan aturan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Undang-undang ini mengandung pengakuan atas nilai yang sama dari setiap manusia.

4. Undang-UndangNo. 26 Tahun 2000

Undang-UndangNo. 26 Tahun 2000 ini mengatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut UU ini, kasus pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian diselesaikan di peradilan umum.

Faktor Penghambat Penegakan HAM di Indonesia

Pengertian HAM Penegakan Hukum Lemah
Ilustrasi keadilan, sumber: etsy.com

Terdapat berbagai faktor yang menghambat dalam penegakan nlai-nilai HAM di Indonesia.

Faktor penghambat datang dari masyarakat maupun negara itu sendiri.

Diantara berbagai hambatan tersebut adalah:

1. Penegakan Hukum yang Lemah

Hukum adalah instrumen penting dalam menegakkan aturan.

Meski perlindungan atas HAM telah diatur dalam Undang-Undang, tetapi dalam penerapannya penegakan hukum terhadap para pelanggar hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu ini masih sangat lemah.

Selain itu, hingga saat ini Indonesia juga belum meratifikasi seluruh konvensi internasional terkait HAM.

2. Faktor Sosial Budaya

Berbagai hal yang terkait dengan kultur masyarakat Indonesia masih menjadi penghalang dalam penegakan HAM.

Hal ini antara lain dapat dilihat pada masyarakat tradisional yang belum bersifat egaliter, budaya Patriarki dalam masyarakat, dan penerapan hukum adat yang justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM.

3. Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat

Rendahnya pemahaman ini atara lain dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang juga rendah.

Selain itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat akan HAM.

4. Sikap Apatis dan Kurangnya Kepedulian Publik

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagain besar masyarakat bersikap apatis dan memiliki kepeduliaan yang rendah terhadap penegakan nilai-nilai HAM.

Jenis-jenis Pelanggaran HAM dan Contoh Kasus

Meski tiap-tiap negara telah memiliki Undang-Undang terkait perlindungan atas HAM, tetapi faktanya berbagai pelanggaran terhadap hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia ini masih kerap terjadi.

Terlebih lagi dengan adanya berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan HAM seperti yang ada di Indinesia.

Pelaku pelanggaran ini sendiri dapat berupa negara maupun non-negara yang meliputi individu, kelompok, maupun organisasi.

Pelanggaran HAM dapat dikategorikan menjadi berat dan ringan.

Berikut ini adalah penjelasan dan contohnya yang terjadi diberbagai negara.

1. Pelanggaran HAM Ringan

Pengertian HAM Jenis Pelanggaran Ringan
Ilustrasi pencemaran nama baik, sumber: popularitas.com

Pelanggaran HAM ringan merupakan tindakan yang menghalangi, membatasi atau bahkan mencabut hak asasi seseorang.

Contoh pelanggaran kategori ini antara lain menghalangi kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, dan penganiayaan.

2. Pelanggaran HAM Berat

Pengertian HAM Jenis Pelanggaran Berat Genosida
Genosida, sumber: Getty images via economist.com

Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (gross violation of human rights) didefinisikan sebagai tindakan berupa pembunuhan, penculikan, penyiksaan, atau penganiayaan berat terhadap seseorang yang dilakukan dengan motif politik tertentu.

Pelanggaran berat terhadap HAM tergolong ke dalam kejahatan internasional.

Pelanggaran berat ini meliputi:

a. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity)

b. Kejahatan pembunuhan massal (Genocide)

c. Kejahatan Perang (War Crimes)

d. Kejahatan Agresi (Crime of Aggression)

Contoh pelanggaran Ham berat: Genosida Rwanda (1994), Peristiwa Talangsari, Lampung (1989), pelanggaran HAM oleh Israel terhadap Palestina, kekerasan etnis Rohingya Myanmar, Genosida Srebrenica (1995), dan lain-lain.

Penanggung Jawab Penegakan HAM

Lalu siapa saja aktor yang memegang tanggung jawab atas penegakan HAM?

1. Negara

Pengertian HAM Lambang Negara Indonesia
Lambang Negara Indonesia, sumber: pelajaran.co.id

Dalam memenuhi komitmen terhadap penegakan HAM, negara memikul tanggung jawab utama guna memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga negara (basic rights) serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi setiap individu.

Karenanya negara sendiri dituntut untuk memiliki komitmen yang sama dalam menghormati hak asasi yang dimiliki oleh tiap-tiap warganya.

Ketika pelanggaran terjadi, pemerintah berkewajiban untuk memastikan berjalannya proses peradilan.

Dalam melaksanakan penegakan HAM, pemerintah dapat membentuk badan-badan yang membantunya dalam hal pengawasan, perumusan, maupun pelaksanaan kebijakan.

2. Masyarakat

Pengertian HAM Masyarakat Turut Bertanggung Jawab
Masyarakat Indonesia, sumber: antaranews.com

Masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab dalam penegakan HAM dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Masyarakat hendaknya berinisiatif melakukan pengawasan atas pelaksanaan penegakan HAM oleh pemerintah, atau bahkan bila pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran, maka masyarakat harus meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah.

Pada akhirnya, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HAM dan memastikan penghormatan terhadap nilai-nilai HAM dapat terwujud.

Riska Sri Handayani - A traveller, writer, and storyteller- Seorang penggemar travelling yang mendokumentasikan catatan perjalanannya dalam potret dan cerita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *