Secara sederhana pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dijalankan dalam suatu bentuk perwakilan rakyat yang dipilih secara berkala. Penerapan demokrasi dalam pemerintahan pertama kali muncul di Athena, Yunani. Dalam prinsip demokrasi, selain kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan mayoritas, terdapat pengakuan atas hak kaum minoritas serta penghargaan Hak Asasi Manusia. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk terlibat langsung dalam keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, serta adanya pemilihan umum yang melibatkan banyak partai, dan kebebasan informasi.
Berikut adalah pemaparan lengkap tentang demokrasi beserta contoh negara-negara di dunia yang menerapkannya.
Pengertian Demokrasi Secara Umum
Secara umum demokrasi diartikan sebagai kebebasan warga negara untuk menentukan pilihan-pilihan yang terkait kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian hakikat demokrasi dimaknai sebagai keputusan ada di tangan rakyat.
Sedangkan bila merujuk secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti ‘rakyat jelata’ dan kratos yang berarti ‘pemerintahan atau kekuatan’.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Para ahli memiliki berbagai pendapat terkait pengertian demokrasi.
Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut ini.
1. Aristoteles
Menurut Aristoteles demokrasi adalah sebuah konsep yang didasari oleh kebebasan.
Dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah pertukaran atau pembagian kekuasaan antara pihak ‘pemerintah’ dan yang ‘diperintah’.
Demikian prinsip kebebasan ini mengandung nilai-nilai kesetaraan, kedaulatan mayoritas, dan persamaan di depan hukum.
2. Montesquieu
Montesquieu seorang filsuf politik asal Perancis, menyatakan pentingnya pemisahan kekuasaan (separation of powers) pada demokrasi ke dalam tiga bagian yang kerap disebut sebagai trias politica yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menurut Montesquieu, pemisahan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan pengawasan.
3. Abraham Lincoln
Menurut Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi sebagai sebuah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.
4. Henry B. Mayo
Menurut Henry B. Mayo, seorang ilmuwan politik, demokrasi adalah sebuah sistem dimana kebijakan yang diambil berdasarkan suara mayoritas dari para wakil rakyat.
Dalam hal ini rakyat juga melakukan pengawasan terhadap perwakilannya.
Karenanya Henry B. Mayo menekankan pentingnya memilih perwakilan dalam sebuah pemilihan yang dilakukan secara berkala.
5. Sidney Hook
Menurut Sidney Hook yang merupakan filsuf asal Amerika Serikat, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan mayoritas rakyat dalam menentukan kebijakan pemerintah yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kamus Oxford
Dalam kamus Oxfor demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem politik yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, atau untuk memilih perwakilan dari lembaga pemerintahan.
Sejarah
Meskipun demokrasi identik dengan sistem politik dalam kehidupan pemerintahan modern, tetapi sesungguhnya gagasan awal demokrasi telah berkembang sejak sebelum Masehi di Yunani Kuno.
Pertumbuhan demokrasi di dunia melalui beberapa tahapan yang secara garis besar perkembangannya adalah sebagai berikut ini.
1. Awal Mula Demokrasi
Konsep demokrasi primitif konon mulai muncul pada kelompok atau komunitas kecil ketika budaya hidup manusia pada masa itu dengan cara berburu dan meramu.
Dalam komunitas yang biasanya memiliki hubungan kekeluargaan ini, keputusan dibuat berdasarkan suara mayoritas.
Nama demokrasi sendiri kemudian muncul sekitar tahun 508 SM di Athena, Yunani kuno.
Ketika itu di wilayah tersebut telah berdiri banyak negara-kota yang indipenden dengan macam-macam sistem pemerintahan seperti aristokrasi, monarki, dan lain sebagainya.
Cleisthenes, seorang ahli hukum Athena kuno, adalah yang meletakkan pijakan awal demokrasi di Athena.
Oleh karena itu Cleisthenes mendapat julukan sebagai “bapak demokrasi Athena”.
Konsep awal demokrasi ini kemudian berlanjut dengan memberikan akses politik ke lapisan yang lebih luas kepada rakyat Athena yang memenuhi syarat yakni pria dewasa yang bebas dan berusia 18 tahun.
2. Abad Pertengahan
Perkembangan demokrasi pada abad pertengahan diiringi kemunculan lembaga-lembaga seperti Althing yang merupakan parlemen persemakmuran di Islandia pada tahun 930 dan Parlemen Tynwald di Pulau Man (sebuah wilayah dependensi Inggris) pada tahun 979.
Sebelumnya dari dunia Islam pemilihan Usman pada masa Khulafaur Rasyidin di abad ke-7 juga turut menandai perkembangan demokrasi di dunia pada abad pertengahan.
Perkembangan selanjutnya pada tahun 1215 diterbitkannya Magna Carta yang mendorong awal berdirinya parlemen demokratis di Inggris.
Magna Carta juga membatasi wewenang pemegang kedaulatan yang dalam hal ini adalah monarki Inggris dan melindungi kebebasan individu dari tindakan pemenjaraan tidak sah.
Pada tahun 1265 parlemen pertama di Inggris yaitu Simon de Montfort’s Parliament berdiri.
Parlemen ini juga menerima berbagai pengaduan dari masyarakat Inggris kala itu.
3. Era Modern
Perkembangan demokrasi di era modern pada beberapa wilayah di dunia telah dimulai setelah abad pertengahan.
Di Polandia diawali dengan pemberian hak untuk memilih raja kepada kaum ninggrat di kerajaan Polandia dan persemakmurannya pada tahun 1505.
Ini tertera dalam Nihil novi yang merupakan bagian penting dari perubahan dan pada akhirnya mempengaruhi posisi dominan parlemen Polandia.
Revolusi Perancis 1789–1799 turut memberikan andil besar dalam perkembangan demokrasi dunia dengan adanya pengakuan terhadap kesetaraan manusia dan hak pilih bagi laki-laki.
Gelombang demokrasi yang sesungguhnya di era modern dimulai pada abad ke-20.
Pada masa ini hak-hak demokratis dan universal manusia mulai diakui pada berbagai negara.
Bahkan Rusia sempat menerapkan paham demokrasi liberal pada tahun 1917, yakni beberapa bulan sebelum berdirinya Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia.
Sistem demokrasi ini diterapkan setelah Revolusi Februari yang berakibat runtuhnya kekaisaran Rusia.
Berakhirnya Perang Dunia II menjadi salah satu simbol kemenangan demokrasi yang semakin menyebarkan nilai-nilai demokrasi ke berbagai negara di dunia.
Di Amerika Serikat perkembangan signifikan dalam penerapan demokrasi terlihat pada berlakunya Undang-Undang Hak Sipil dan Undang-Undang Hak Suara pada tahun 1965.
Pada tahun-tahun selanjutnya konsep demokrasi terus berkembang dan diterapkan dalam sistem pemerintahan pada banyak negara di dunia.
Prinsip-prinsip Demokrasi
Dalam menerapkan demokrasi pada suatu pemerintahan terdapat prinsip-prinsip utama yang menjadi patokannya.
Beberapa diantara prinsip tersebut adalah sebagai berikut.
1. Rakyat Adalah Pemegang Kedaulatan Tertinggi
Prinsip utama dalam sistem pemerintahan demokrasi adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kekuasaan kemudian diberikan kepada para wakil rakyat untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kehendak rakyat banyak.
2. Penghargaan Terhadap Nilai-nilai Hak Asasi Manusia
Nilai-nilai Hal Asasi Manusia (HAM) antara lain kebebasan berbicara, hak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak yang sama bagi seluruh warga negara di segala bidang.
Pada sistem demokrasi negara mengakui dan melindungi hak-hak tiap warganya tersebut.
3. Kekuasaan Mayoritas
Kekuasaan mayoritas mengandung makna bahwa kekuasaan ada di tangan orang banyak.
Termasuk dalam hal keputusan yang dibuat berdasarkan pada suara terbanyak.
4. Hak-hak Minoritas
Dalam demokrasi hak-hak minoritas dilindungi.
Ini mengandung makna tentang prinsip kesetaraan dan penghormatan atas nilai-nilai HAM kaum minoritas.
5. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi
Dalam negara demokrasi terdapat konstitusi yang menjadi acuan dan batasan dalam pengambilan setiap kebijakan.
Dengan demikian seluruh kebijakan politik harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada negara terkait.
Jenis-Jenis Demokrasi
Jenis demokrasi merujuk pada bagaimana cara rakyat atau warga negara sebagai pemilik suara menyuarakan kehendaknya.
Terdapat banyak jenis demokrasi yang digunakan dalam pemerintahan.
Namun secara umum demokrasi dapat dibedakan menjadi dua kategori yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan.
1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy)
Dalam demokrasi langsung, warga negara tanpa perantara pejabat yang dipilih atau diangkat, dapat berpartisipasi dalam pengambilan berbagai keputusan publik.
Mengingat dibutuhkan partisipasi langsung setiap warga negara yang dewasa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik, maka jenis demokrasi ini hanya mungkin diterapkan pada kelompok atau komunitas yang relatif kecil.
2. Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy)
Dalam demokrasi perwakilan atau tidak langsung, warga negara memilih perwakilan mereka untuk duduk di parlemen.
Perwakilan inilah yang kemudian terlibat dalam berbagai keputusan politik, mengelola program untuk kepentingan publik, dan merumuskan undang-undang.
Jenis demokrasi ini banyak digunakan dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia karena dianggap paling efisien dan efektif.
Di luar dua contoh yang disebutkan diatas terdapat juga alternatif lain yakni demokrasi hybrid yang merupakan perpaduan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Dalam demokrasi hybrid setiap warga negara dapat memilih baik secara langsung, melalui perwakilan terpilih, atau mendelegasikan suara mereka kepada ahli atau orang-orang yang dipercaya dalam menentukan keputusan.
Ciri-Ciri Demokrasi
Negara dengan sistem demokrasi memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Berikut ini adalah beberapa diantaranya.
1. Keterlibatan Rakyat dalam Keputusan Politik
Salah satu prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.
Oleh karena itu rakyat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya.
2. Adanya Pemilihan Umum
Pemilihan Umum adalah salah satu ciri demokrasi perwakilan.
Pemilihan dilakukan secara berkala untuk memilih para wakil yang akan membawa aspirasi rakyat di Parlemen.
Pemilihan umum yang bersifat bebas, jujur, dan adil, merupakan salah satu indikator bahwa penegakan demokrasi telah berjalan sebagaimana mestinya.
3. Adanya Sistem Multi Partai
Keberadaan partai-partai ini bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan juga menampung partisipasi politik.
Partai politik diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif dan terlibat aktif dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
4. Adanya Kebebasan Pers
Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi suatu negara.
Pers adalah sumber informasi sekaligus mengontrol jalannya pemerintahan.
Karenanya dalam demokrasi dibutuhkan kehadiran pers yang bebas dari kepentingan politik kelompok manapun.
Negara-negara dengan Sistem Demokrasi
Saat ini sebagian besar negara-negara di dunia menerapkan sistem demokrasi.
Berikut adalah contoh beberapa negara yang mengadopsi sistem demokrasi dalam pemerintahannya.
1. Amerika Serikat
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.
Dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, kekuasaan dipegang oleh Pemerintahan Federal dan pemerintah negara bagian.
Negara dengan konstitusi federal ini terdiri dari 50 negara bagian.
Pemerintahan Federal dibagi kedalam tiga bagian, yakni eksekutif (dimana Presiden adalah sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan), legislatif, dan yudikatif.
Kekuasaan yang dimiliki negara bagian meliputi kekuasaan untuk membuat Undang-Undang pada semua subjek serta memungkinkannya bertindak selama tidak bertentangan dengan konstitusi nasional.
2. Indonesia
Sistem demokrasi di Indonesia melewati beberapa fase dalam perkembangannya, antara lain demokrasi terpimpin, parlementer, dan presidensial.
Pasca reformasi 1998, Indonesia memantapkan jati diri sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Kekuasan dibagi ke dalam tiga lembaga negara yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan masing-masing.
Presiden adalah kepala pemerintahan yang dipilih bersama dengan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Pemilihan wakil rakyat dilakukan lima tahun sekali.
3. Selandia Baru
Selandia Baru adalah negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer.
Sebagai negara persemakmuran Inggris (Commonwealth Realm), kepala negara Selandia Baru dipegang oleh Kerajaan Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal.
Sedangkan kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Menteri.
Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen dimana Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis.
Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem demokrasi yang memiliki pemerintahan yang stabil.
4. Swedia
Swedia termasuk salah satu negara yang menerapkan sistem monarki konstitusional dan demokrasi parlementer.
Terdapat tiga tingkatan dalam pemerintahan Sweda yaitu nasional, regional, dan lokal.
Kepala pemerintahan yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif adalah seorang Perdana Menteri.
Sementara kekuasaan legislatif yang dinamakan Riksdag merupakan lembaga unikameral dengan 349 anggota.
Pemilihan anggota legislatif dilakukan dengan prinsip perwakilan berimbang yang disesuaikan dengan proporsi suara yang diperoleh partai dalam pemilu.
Pemilihan anggota parlemen dilakukan setiap empat tahun sekali.
5. Norwegia
Sama halnya seperti Selandia Baru dan Swedia, Norwegia merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer.
Seorang Raja memiliki kekuasaan simbolis, sementara pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang dibantu oleh sebuah kaninet.
Parlemen Norwegia terdiri dari 169 aggota yang dipilih setiap 4 tahun sekali.
Norwegia terdiri dari sembilan belas county dan dua wilayah teritori.
Selain itu, Pulau Bouvet, Pulau Peter I, dan Queen Maud Land juga berada dibawah kedaulatan negara ini.
Hak-hak sipil dan kebebasan politik mendapat perlindungan yang kuat dari negara.
Pada tahun 2019, negara ini dinobatkan sebagai negara demokrasi dengan indeks tertinggi di dunia.
Demikian pemaparan tentang demokrasi dari berbagai aspek.
Kini di abad ke-21 demokrasi terus berkembang seiring dengan reformasi yang terjadi pada beberapa negara sebagai upaya menuju pemerintahan yang lebih demokratis.
Meski demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pada beberapa negara di dunia penegakan demokrasi masih menjadi isu dalam sistem pemerintahannya hingga kini.1
