Farida Alviyani Hai! selain menulis artikel, saya juga aktif menulis puisi, saya mencintai sastra, traveling dan fotografi

Hak Asasi Manusia

7 min read

hak asasi manusia tidak dapat dibagi artinya

Setiap manusia lahir disertai dengan anugerah berupa hak-hak alamiah yang melekat, mutlak dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Hak tersebut dilindungi oleh masyarakat, hukum, dan negara.

Pengertian Hak Asasi Manusia

hak asasi manusia dimiliki sejak
holyseemission.org

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat menjadi HAM merupakan hak normatif yang dimiliki manusia sejak lahir.

Hak tersebut menyatakan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama tersebut berlaku kapanpun dimanapun dan pada siapapun sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai karunia dari Tuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak asasi Manusia adalah hak yang secara Internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of human Rights) seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat, dll.

Komisi HAM PBB, Jan Materson menjelaskan bahwa Hak Asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpa hak tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia.

Sejarah

hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain kecuali
ms.wikipedia.org

Sebagai hak yang telah melekat kepada diri manusia sejak lahir, sejarah dan awal mula HAM sendiri masih menuai perdebatan karena nilai-nilai yang mendasari HAM telah melekat pada masyarakat di berbagai peradaban.

Tergantung sejarah mana yang ingin kita telusuri, apakah sejarah tentang pemikiran dan konsep bahwa pada diri setiap manusia telah melekat hak kodrati, atau sejarah HAM modern yang telah diatur dalam undang-undang yang diatur dalam hukum secara resmi.

Konsep HAM sebenarnya sudah bisa ditelusuri dari kitab-kitab agama yang telah muncul jauh sebelum masehi.

Selain itu, pada abad 18 SM, undang-undang Hammurabi yang dikeluarkan di Babilonia juga telah mengandung beberapa konsep dasar HAM.

Gagasan tentang hak kodrati sebenarnya telah muncul dari pemikiran-pemikiran filsuf Stoikisme pada zaman Yunani kuno.

HAM yang diatur dalam hukum di ranah nasional dan internasional dipercaya berawal dari piagam yang berisi perlindungan pemilik hak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin di zaman tersebut dan piagam yang dianggap sebagai pencetusnya adalah Magna Carta yang dibuat di Kerajaan Inggris pada tahun 1215.

Akan tetapi, Magna Carta sendiri masih menuai kritik karena dianggap hanya melindungi kaum bangsawan dari kekuasaan raja Inggris.

Maka, muncullah kepercayaan bahwa permulaan munculnya hukum tentang HAM adalah tulisan-tulisan karya John Locke pada abad Pencerahan yang membahas tentang hukum kodrat.

hak asasi manusia di indonesia
reconstructingeconomics.com

John Locke sendiri terkenal dengan karya dan pemikirannya yang banyak membahas tentang hukum kodrati pada tahun 1689.

Dia mengungkapkan bahwa manusia terlahir dengan kebebasan yang sempurna dan penikmat hak-hak dan keistimewaan yang tak terkendali bahkan sebelum adanya negara.

Locke juga mengatakan bahwa setiap orang memiliki insting untuk mempertahankan miliknya dari ancaman orang lain, termasuk hak-hak, kebebasan, dan kehidupannya.

Menurutnya manusia tidak bisa melepaskan hak atau memiliki wewenang atas hak kodrati manusia lain, dia menolak klaim yang mengatakan bahwa manusia bisa melepaskan hak-hak kodratinya.

Hal inilah yang mendasari pandangan Locke bahwa manusia secara alamiah dapat mempertahankankan kebebasannya dari kekuasaan dan kesewenang-wenangan orang lain ataupun negara.

Pemikiran Locke menjadi titik baru kemunculan hak asasi yang melindungi seseorang dari peraturan-peraturan negara yang memberatkan rakyatnya.

Locke bahkan mengatakan bahwa terkadang penguasa yang menjalankan kekuasaannya dengan sewenang-wenang perlu dilawan agar tidak menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

Pemerintah Inggris pada tahun yang sama mengeluarkan piagam Bill of Rights yang berisi tentang hak-hak yang terbatas, untuk mengatur batasan-batasan yang bisa dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya.

Masyarakat modern menganggap piagam ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan piagam HAM karena di dalamnya banyak berisi tentang penetapan konsep kedaulatan parlemen secara konstitusional, namun adanya piagam ini dianggap penting untuk mengatur batasan kekuasaan mutlak suatu negara demi semua orang yang ada di dalamnya.

Amerika Serikat menjadi negara yang pertama kali menerapkan pemikiran John Locke secara hukum yang dituangkan dalam Deklarasi Hak-Hak Virginia pada tahun 1776 dan dianggap sebagai piagam HAM dengan konsep modern yang pertama.

Perancis kemudian menyusul di tahun yang sama dengan mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dimaklumkan oleh Majlis Nasional Perancis di tengah kecamuk Revolusi Perancis pada 26 Agustus 1789.

Deklarasi yang telah bermunculan pada abad tersebut masih memiliki kecacatan karena pada abad pencerahan, yang dimaksud dengan manusia adalah laki-laki yang bisa melindungi dirinya sendiri.

Maka, wanita, budak kulit hitam, anak-anak, dan buruh tani tidak masuk dalam kategori dan tidak dianggap memiliki hak yang termaktub dalam deklarasi.

Walaupun hak dasar telah menyebar ke beberapa negara, namun dalam prakteknya, gagasan yang dibawa oleh Locke telah berubah.

Jarang ditemui hukum negara yang mengatur tentang hak untuk semua kalangan yang ada di dalam negara.

Pada saat berlangsungnya perang dunia 1 dan perang dunia 2, banyak tragedi pelanggaran HAM yang menjadikan jutaan orang sebagai korban pembantaian, perbudakan, genosida, dan penjajahan.

Banyaknya korban yang jatuh adalah orang-orang yang dianggap tidak masuk dalam kriteria manusia deklarasi HAM seperti wanita, orang kulit hitam, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus atau cacat dan orang gila.

Hal ini disebabkan karena HAM atau hak kodrati sudah tidak lagi disebutkan dalam deklarasi atau hukum di beberapa negara.

hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia karena pemberian
lontar.id

Pasca perang dunia pertama, HAM sama sekali tidak disebutkan pada deklarasi Liga Bangsa-Bangsa hingga muncul pergerakan HAM di perancis yang menjadi sumber inspirasi bagi Institut Hukum Internasional di New York untuk mengeluarkan deklarasi HAM internasional pada tahun 1929.

HAM menjadi perhatian yang dimasukkan kembali dalam Deklarasi PBB pasca Perang Dunia kedua dan terus diperbaharui sehingga mengubah pandangan masyarakat Internasional tentang hak asasi manusia.

Komisi HAM PBB merumuskan perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang membahas tentang hak sipil dan politik serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang berisi tentang hak ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 1954 yang baru ditandatangani pada tahun 1966 setelah disetujui oleh 35 negara anggota.

Hingga saat ini, kedua perjanjian tersebut telah disetujui oleh seluruh negara dan menjadi semacam kode etik Internasional yang berlaku di seluruh dunia.

Landasan Konseptual

hak asasi manusia bersifat universal artinya
commons.wikimedia.org

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB menegaskan HAM sebagai suatu hak yang fundamental pada pasal 1 “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Dalam perkembangannya, HAM diakui sebagai nilai politik yang diakui oleh seluruh negara. menurut penganut mazhab deliberatif, cara terbaik agar HAM tetap menjadi hak yang universal adalah dengan menjadikannya sebagai hukum tata negara.

Wesley Newcomb Hohfeld, seorang pakar hukum asal Amerika menyatakan bahwa hak dan kewajiban memiliki keterkaitan yang dapat dianalisis dengan empat macam fenomena yaitu ‘klaim’, ‘kebebasan’ atau ‘keistimewaan’, ‘kekebalan’, dan ‘kuasa’.

Seseorang dapat dikatakan memiliki hak klaim apabila orang lain memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut.

Kemudian seseorang dianggap memiliki hak kebebasan hanya jika dia tidak memiliki kewajiban kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan.

Hak Asasi Manusia memiliki aturan primer (Primary Rules) atau hak klaim dan hak kebebasan yang mewajibkan individu untuk menjauhi atau melakukan tindakan tertentu, dan aturan sekunder (Secondary Rules) yang memberikan kemampuan suatu pihak untuk mengubah aturan primer.

hak asasi manusia berasal dari
kontras.or.id

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia telah dilindungi oleh undang-undang khusus tentang HAM.

UU menjelaskan Hak Asasi manusia dalam pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Implementasi tentang HAM di Indonesia telah banyak diterapkan dalam proses hukum suatu kasus pidana.

Contoh yang bisa kita lihat adalah perlindungan dan pemenuhan hak korban kejahatan, pelaku dan saksi.

Perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tersebut dalam Pasal 117 ayat 1, “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”

Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

  1. Bersifat Hakiki

    Salah satu ciri utama Hak asasi manusia adalah bersifat hakiki. Artinya hak tersebut secara otomatis dimiliki manusia sejak dia dilahirkan ke dunia dan akan terus melekat sampai dia meninggal.

  2. Bersifat Universal

    Selain bersifat hakiki, Hak asasi manusia juga bersifat universal yaitu dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. HAM tidak melihat suku, ras, profesi, jenis kelamin, dan usia.

  3. Tetap (tidak dapat dicabut)

    Seperti yang dijelaskan pada ciri pertama bahwa hak bersifat hakiki atau melekat pada diri manusia sejak dilahirkan, hak tersebut tidak dapat dicabut secara sepihak oleh siapapun.

  4. Utuh (Tidak dapat dibagi)

    Ciri terakhir hak asasi manusia adalah tidak dapat dibagi. Setiap manusia memiliki hak secara utuh seperti hak hidup, hak hidup, hak sipil, hak pendidikan dan lain-lain.

Macam-macam Hak Asasi Manusia

hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia dan bersifat
bisnisdanham.id

Seperti yang telah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia telah diatur dan diakui baik dalam hukum nasional maupun Internasional.

PBB telah telah menentukan 30 macam Hak Asasi Manusia yang dibagi menjadi enam golongan, yaitu :

1. Hak Pribadi (personal Rights)

  • Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.
  • Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah pindah tempat.
  • Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa
  • Hak untuk mengemukakan pendapat
  • Hak kebebasan memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
  • Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan

2. Hak politik (political rights)

  • Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  • Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
  • Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan
  • Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
  • Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya

3. Hak asasi Hukum (Legal Equality Rights)

  • Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum
  • Hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  • Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  • Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.

4. Hak Asasi Ekonomi (Property rights)

  • Hak untuk menikmati sumber daya alam
  • Hak untuk meningkatkan kualitas hidup
  • Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak
  • Hak kebebasan melakukan transaksi jual beli
  • Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
  • Hak kebebasan melakukan perjanjian kontrak
  • Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
  • Hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang

5. Hak Asasi Peradilan (procedural Rights)

  • Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum
  • Hak mendapatkan pembelaan hukum di peradilan
  • Hak memperoleh kepastian hukum
  • Hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan
  • Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahaanan dan penyelidikan di muka umum

6. Hak asasi Sosial budaya (Social Culture Rights)

  • Hak untuk berkomunikasi
  • Hak untuk berkreasi
  • Hak untuk mengembangkan hobi
  • Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat
  • Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
  • Hak untuk mendapatkan pengajaran
  • Hak untuk memperoleh jaminan sosial

Perlindungan Hak Asasi manusia

hak asasi manusia brainly
insanpelajar.com

Di Indonesia, Hak Asasi manusia telah diatur dalam undang-undang dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Menurut UU, hak asasi manusia akan terpenuhi jika kewajiban dasar juga dipenuhi, seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU RI nomor 39 tahu 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemenuhan kewajiban yang dilakukan seseorang bisa jadi menjadikan hak orang lain terpenuhi, hal ini menguatkan bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Di Indonesia, yang mengatur keseimbangan antara keduanya adalah makna yang terkandung dalam pancasila.

Di dalam pancasila, nilai-nilai yang terkandung dikategorikan menjadi nilai praktis, nilai dasar, dan nilai instrumental.

HAM dalam nilai praktis pancasila dapat terpenuhi apabila nilai dasar dan nilai instrumental bisa dilakukan oleh seluruh warga negaranya.

hak asasi manusia contoh
expontt.com

Dalam sila pertama, warga Indonesia berhak dan bebas memeluk agamanya masing-masih tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Sila kedua menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang sama dan berhak untuk diperlakukan sama tanpa melihat ras, suku, agama, warna kulit, profesi dan lain-lain.

Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tidak serta merta membuat konflik yang menyebabkan perpecahan, sila ketiga memiliki mimpi besar akan kesatuan rakyat Indonesia yang beragam dengan hak-hak yang sama.

Dengan keberagaman yang dijunjung tinggi, setiap individu memiliki pendapat masing-masing dan berhak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut di dalam musyawarah.

Setiap pendapat yang disampaikan dalam musyawarah akan dirundingkan bersama dan semua orang yang ada di dalamnya memiliki kewajiban untuk menghormati keputusan yang diambil.

Sila kelima menegaskan kembali hak yang dimiliki oleh setiap individu dengan menyebutkan bahwa keadilan milik semua orang tanpa membedakan derajat.

Dengan kata lain, semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sosial, tidak ada yang lebih atau kurang.

Hak yang secara istimewa dianugerahkan kepada manusia patutnya menjadi pelajaran dan cermin untuk kita bahwa selain menginginkan hak kita untuk dipenuhi, kita juga harus memenuhi kewajiban atas hak yang dimiliki oleh orang lain yang ada di sekitar kita.

Farida Alviyani Hai! selain menulis artikel, saya juga aktif menulis puisi, saya mencintai sastra, traveling dan fotografi

Kucing Anggora

Elga Octavianata
7 min read

Manusia Purba

Atlanditor Indiron Tana
14 min read

Logo Osis

Farida Alviyani
2 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *