selasar-loader

Apakah Anda setuju hukuman mati untuk para koruptor?

Last Updated Nov 18, 2016

7 answers

Sort by Date | Votes
Aditia Bagus
Public Defender at Pekanbaru Legal Aid

vEqSS_K-o2yXtyZm5q8V11OK9NiTHCWx.jpg

Saya benci korupsi dan koruptor. Tapi, saya tidak sepakat koruptor dihukum mati. Benar, memang, KUHP kita masih mengatur adanya hukuman mati, namun tidak serta merta hal tersebut menjadi dalil koruptor dapat dihukum mati. Pertimbangan paling kuat adalah sistem peradilan kita yang masih kacau akan mengakibatkan putusan yang sewenang-wenang dan menjadikan hukuman mati sebagai alat politik.

Di Tiongkok, hukuman mati menjadi alat untuk melenyapkan lawan politik. Maka di Indonesia dengan sistem peradilan yang masih kotor, hukuman mati menjadi haram hukumnya. Karena saat koruptor dituduh korupsi, kemungkinnya untuk malprosedural dalam proses peradilan tidak mungkin tidak ada sehingga korban yang tak bersalah yang dihukum. Maka, saat korban sudah meninggal dan ternyata bukan dia yang salah, tidak ada lagi upaya hukum untuk itu dan nyawapun sudah melayang.

Maka, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa hukuman mati tidak hanya berlaku untuk korupsi, tapi juga untuk tindak pidana lainnya dengan mempertimbangkan masih bobroknya sistem hukum di Indonesia.

Answered Mar 20, 2017
Malik Cholis
Abdul Malik

LNtUF9g0Z5QQgPnvS0RjW5uKkKrmK8qU.jpg

Setuju!

Mengapa? Saat seseorang melakukan korupsi, terutama dalam skala besar dan merugikan orang banyak, secara langsung dan tidak langsung, koruptor telah mengkhianati amanah yang diberikan dan merugikan hajat hidup orang banyak. Memang terlihat kejam dan tidak manusiawi, akan tetapi manusia yang benar-benar manusia tidak akan sudi merugikan hajat hidup orang banyak untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat. Saya pribadi berpendapat bahwa hukuman terhadap koruptor haruslah yang tegas dan memberikan dampak jera, tidak sebatas hanya masuk bui yang sangat rawan bisa dicurangi dengan membeli fasilitas dari petugas.

Hukuman mati memang diperlukan, akan tetapi sangat perlu diregulasi tentang jumlah ambang batas korupsi yang menyebabkan seseorang layak dihukum mati. Sistem pembuktian pun harus dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan menghukum, karena ini adalah soal menghilangkan nyawa pelaku yang tidak mungkin dikembalikan bila terjadi kesalahan.

Answered Mar 21, 2017

Hasil gambar untuk KORUPTOR

Sumber gambar via http://sinarharapan.co/ (SUM)

Tidak setuju, karena terkadang yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bukanlah pelaku utamanya tetapi memang pihak yang sengaja dikorbankan untuk dipidana.

Answered Apr 10, 2017
Khaidir Van Demma
Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS, Awardee Rumah Kepemimpinan Makassar

Hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Ada aktivis yang berpendapat, para koruptor kelas kakap sudah sepatutnya dihukum mati. Namun, para aktivis HAM menolak hukuman mati terhadap koruptor, dan nampaknya, Indonesia belum akan menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.  Selain komitmen pemerintah yang rendah dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga masih setengah hati dalam menindak para koruptor.  Ada ungkapan menarik dari Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof. Bagir Manan terhadap mereka yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. "Bagus juga teman-teman kita ini berpikir seperti itu. Tapi kalau saya tidak salah,  orang-orang yang sama beberapa waktu lalu menyatakan koruptor harus diberi hukuman mati. Tapi sekarang, mereka  mengatakan hukuman mati bertentangan dengan UUD. Tapi tidak apa-apa, orang Indonesia kan dinamis berpikir," ungkap Bagir. Sayang, Bagir tidak menyebutkan orang-orang yang berubah pikiran. Bagir juga menyebutkan bahwa pengertian hak untuk hidup  dalam pasal 28 i UUD '45 adalah hak seseorang untuk tidak boleh dibunuh secara semena-mena. Hal ini kemudian masih menjadi perdebadatan yang panjang oleh sebagian elit pemerintahan dan tokoh-tokoh negarawan di Negeri ini. Layak untuk dikaji secara komprehensif.

Answered Nov 2, 2017
Muhammad Idris
Universitas Hasanuddin, Ilmu Hukum, 2014. Rumah Kepemimpinan Regional 7 Makassar

Saya sangat setuju.

Penagakan hukum di Indonesia terkesan setengah-setengah dan tidak tegas. Ambil contoh Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor di negaranya dan hasilnya sangat signifikan; angka koruspi di Cina menurun drastis.

Indonesia seharusnya menerapkan hal sama pula. Bagi mereka yang menolak hukuman mati dengan alasan melanggar HAM, maka menurut saya orang tersebut tidak mampu melihat persoalan secara holistik, melainkan hanya secara parsial karena justru para koruptor itulah para pelanggar HAM. Mereka layak untuk dihukum mati.

Semoga bermanfaat. Terima kasih.

Answered Nov 3, 2017
Armaya Fitra Akbar Sirait
Peserta Rumah Kepemimpin angkatan 8 | I like sharing,helping,and discussing.

Setuju. Jika melihat hari ini, peningkatan korupsi terus bertambah dan kebijakan yang tegas dari pemerintah berkurang sehingga efek jera bagi para koruptor pun berkurang. Dengan adanya hukuman mati, para calon koruptor akan berpikir 100 kali untuk melakukan korupsi.

Answered Nov 4, 2017

Dari saya sangat-sangat setuju...mungkin dgn itu para manusia rakus yang rencana mau korupsi bisa di pikir panjang lagi..

Tapi sialx negara ini negara hukum.......

Answered Dec 23, 2017

Question Overview


9 Followers
2771 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Mengapa Hillary Clinton yang mendapatkan popular votes terbanyak tidak terpilih sebagai Presiden?

Apakah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mengubah wajah dunia?

Mengapa seseorang bisa tertarik bergabung dengan ISIS?

Mengapa seluruh periset di lembaga survei dan media Amerika Serikat gagal dalam memprediksi Hillary Clinton sebagai Presiden?

Beranikah Donald Trump mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan mengusir imigran ilegal, mencegah Muslim masuk, dan memproteksi produksi AS dari gempuran barang komoditas Tiongkok?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Bagaimana sebenarnya hubungan Jokowi dengan Ahok?

Apakah aksi damai 411 ditunggangi kepentingan politik tertentu?

Seperti apa karakter pemimpin ideal yang pantas memimpin Jakarta?

Apa yang menyebabkan perilaku koruptif seperti tidak dapat dihilangkan di Indonesia?

Kinerja ketua KPK siapa yang paling baik; T. Ruki, Antasari Azhar, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, atau Agus Rahardjo?

Mengapa selama ini kaum pria lebih banyak tersangkut kasus korupsi dibandingkan perempuan?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor laki-laki?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor perempuan?

Mengapa sosok Presiden RI secara otomatis juga menjabat sebagai panglima militer tertinggi di negeri ini?

Apakah keluarnya surat perintah penyidikan juga berarti ada tersangka?

Mengapa Lampung terkenal sebagai provinsi yang tinggi tingkat kriminalitasnya?

Bagaimana negara seharusnya melindungi HAM atas saksi kasus korupsi?