selasar-loader

Mengapa money politics dalam Pemilu sulit diberantas?

Last Updated Jan 4, 2017

6 answers

Sort by Date | Votes
Mustafid Sawunggalih
Status pekerjaan di KTP berprofesi sebagai wiraswasta :D

Sepertinya sudah mebudaya. money politics bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai uang lelah atau uang capek atau sekedar uang pengganti transport. Pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah bupati/walikota, pemilihan gubernur maupun presiden tidak luput dari money politics.
Tapi yakinlah, seiring dengan pola pikir masyarakat yang semakin maju, money politics akan berangsur-angsur hilang.

Answered Jan 14, 2017

Selama ada uang, money politik susah di Brantas, lagi pula cara termudah untuk mendapatkan suara yaitu dengan membeli nya. Mari kita didik pemilik suara untuk tidak menjual suaranya dengan murah..

Answered Jan 14, 2017
Andrian Habibi
Advokasi hak sipil dan politik

Pascapengesahan Revisi Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menimbulkan prahara pandangan yang mengarahkan opini publik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perdebatan terkait politik uang yang dijadikan pijakan hiruk pikuk indikator integritasnya proses penyelenggaraan dan produk pilkada. Padahal perdebatan politik uang tidak pernah selesai mulai dari tataran teori, teknis dan penyelesaian kasus dari tahun ke tahun.

Politik uang secara sederhana adalah bentuk pemberian uang dari pasangan calon kepala daerah dan/atau tim pemenangan kepada; (1) pemilih untuk memilih; (2) penyelenggara untuk membantu pemenangan atau meloloskan kecurangan; (3) partai untuk pengusungan pencalonan. Semuanya dinamakan politik uang karena persepsi pemberian “uang” kepada pihak lain untuk memenangkan kontestasi demokrasi eksekutif daerah.

Dengan melihat Pasal 73 ayat (1) Revisi kedua UU Pilkada menyebutkan bahwa “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih”. Demi mempertegas ketentuan yang dikatakan sebagai frase “politik uang” maka dijelaskan bahwa “yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU”.

Semua perdebatan terkait politik uang ini menjadi dilema mengingat “biaya makan”, “biaya transport peserta kampanye”, “biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog” dan hadiah lainnya. Perdebatan terkait uang tunai dan nontunai menyeruak hingga ke jagad opini para pemerhati, politisi dan penyelenggara pilkada. Padahal uang tunai atau barang yang diberikan dari pasangan calon dan/atau tim pemenangan adalah uang yang berasal dari sumbangan dana kampanye oleh perseoarangan atau badan publik.

Sengkarut masalah “uang” ini dimulai dari dana pemenangan dari perseoarangan dan badan publik kepada pasangan calon kepala daerah melalui rekening pemenangan yang telah didaftarkan dengan jumlah yang disepakati Pasal 74 ayat (5) yaitu 75.000.000 untuk sumbangan pribadi dan 750.000.000 untuk badan swasta. Dana ini tentunya masuk dan dikelola oleh pasangan calon kepala daerah melalui tim pengelola keuangan pemenangan sesuai dengan program memenangkan pesta pemilihan kepala daerah.

Kemudian dana kampanye ini pun dikelola oleh tim pemenangan untuk proses kampanye di Pasal 65 ayat (1); pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan elektronik, serta kegiatan lain. dalam persepsi sebahagian orang ketentuan agenda kampanye ini adalah bahagian dari proses pemenangan dan sebahagian lain adalah bentuk pendidikan politik bagi pemilih.

Namun, sebelum mengkaji apakah kampanye sebatas menjaga kekuatan potensi pemilih atau perjuangan mulai mendidik rakyat akan pendidikan politik. kita harus melihat sisi lain Pasal 65 ayat (1) yang sering kita lupakan. Bahkan kampanye terasa sebagai kewajiban yang tidak boleh dicederai walaupun sebenarnya menjadi keikhlasan dari pasangan calon, partai pengusung, tim pemenangan dan rakyat.

Di balik perdebatan kampanye dan politik uang yang terlanjur memeriahi media massa dan televisi. Mari kita baca sedikit tinjauan sosial kemasyarakatan dalam bentuk hidup dan penghidupan manusia. Saat ini, manusia hidup dengan memenuhi kebutuhan baik itu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan manusia ini harus dipenuhi dengan satu cara yaitu transaksi uang. Memang uang bukan segalanya tetapi segalanya membutuhkan uang. Uang bukan alat pengukur suatu kebaikan tetapi sebatas alat tukar dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kehidupan yang sangat sulit dan penghidupan masih susah serta masih banyaknya masyakarat yang hidup belum sejahtera membuat dilema pengharapan uang menjadi sangat besar. Jangan melarang seseorang untuk mendapatkan uang jika kita tidak bisa memberikan uang kepada mereka melalui jalan halal sesuai amanah berdirinya bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sekarang bayangkan saja, seseorang sedang bekerja sedari pagi hingga petang untuk mendapatkan rezeki. Namun pekerjaannya dialihkan dari tempat yang biasa meneteskan keringat ke lokasi kampanye politik. Mereka datang atas dasar kesediaan pribadi, ajakan teman atau memang sengaja dihadirkan untuk meramaikan acara. Kehadiran ini tentu harus dipahami sebagai bentuk pertukaran “yang wajar” dan mendidik. Bukan sebatas harus mengedepankan semangat “pendidikan politik” dan melupakan betapa banyak rakyat yang membutuhkan uang.

Benar pemberian uang harus diatur secara menyeluruh dalam kampanye politik. benar juga bila pemberian uang akan mengajarkan transaksi politik bukan pendidikan politik. akan tetapi benar juga bahwa sedikit “uang” dari menghadiri kampanye bisa digunakan untuk membeli sayur mayur yang akan dimasak di esok hari. Uang juga digunakan untuk membeli perlengkapan tulis anak yang sudah habis. Uang juga digunakan untuk menutup lubang “hutang” yang sudah ada. Uang juga digunakan untuk menambal pakaian yang sobek atau membeli lem untuk menutup kebocoran seng di kala hujan.

Lalu apakah kita masih berdebat dengan kata tunai dan nontunai? Apakah kita masih berdebat dengan jumlah nominal atau barang? Jika iya maka kita harus mengkaji lagi niat pemenangan pasangan calon. Kalau mau maju koq tidak mau rugi, minimal berikhtiar sedikit membuktikan “kaya” agar tidak disangka “miskin” dan korupsi dikemudian hari. Toh uang dan/atau barang yang diberikan bukan berasal dari ATM pribadi namun sumbangan pribadi, badan swasta dan bantuan APBN/APBD.

Melihat situasi pahitnya kehidupan di zaman edan penuh intrik...(more)

Answered Jan 27, 2017

oQcmSlD6C92uomi50a4bqgyUNdLMptTo.jpg

Karena masih ada yang mau nyuap, masih ada yang mau disuap, dan tidak ada yang mau menangkap pemberi atau yang diberi suap. Suap di sini bisa jadi uang, hadiah, kaos, payung, setrika, dan bisa juga sembako.

Answered Mar 19, 2017
Surya Pangidoan Nasution
Biokimia IPB 2015, peserta Rumah Kepemimpinan Bogor angkatan 8

Sulitnya pemberantasan terhadap money politics atau umunya dikenal dengan poltik uang atau serangan fajar karena masih rendahnya edukasi yag diberikan kepada masyarakat pemilih. Edukasi yang dimaksudkan adalah memberikan pemahaman bahwa memilih bukan tentang berapa nominal rupiah yang diterima dari yang akan dipilih tapi tentang kepemimpinan dan segala kebijakan yang akan muncul untuk 5 tahun ke depan pasca yang memberi uang terpilih. Hal lain yang membuat susahnya praktek ini diberantas karena jumlah pemilih yang banyak sehingga susah untuk ditelusur satu per satu, dalam penyebaran uangnya orang yang tahu akan perihal tersebut juga belum ada keberanian untuk mengadukan hal tersebut, baik karena sudah menerima uang juga maupun tidak adanya keinginan untuk berurusan dengan hal-hal yang tersebut.

Answered Dec 2, 2017
Charina ardinal
Komunikasi Dan pengembangan Masyarakat IPB 2015

Pemilu adalah Pesta Demokrasi terbesar milik seluruh Warga Negara Indonesia. Sampai pada tahun ini, Indonesia terhitung sudah melaksanakan 11 kali pemilihan umum, akan menggenap menjadi 12 kali pelaksanaan ketika pemilu 2019, pada 17 April mendatang benar telaksana. Sayangnya, sampai pada pelaksanaan pemilu terakhir, tahun 2014, Money Politics masih menjadi polemik yang tak berkesudahan. 

Terpikir olehku, apa yang membuat budaya amoral ini terus-menerus terjadi seakan-akan diturunkan oleh pendahulunya untuk dilestarikan. Sebagai mahasiswa yang pernah mengambil Mata Kuliah Psikologi sosial, perilaku sosial yang menyimpang ini dapat disebabkan faktor eksternal dan internal individu yang bersangkutan. Faktor eksternal saya artikan menjadi faktor-faktor yang berasal dari luar si individu bersangkutan, sebagai contoh pola asuh keluarga, lingkungan sekolah dan sistem pendidikan di Indonesia. 

Pola Asuh Keluarga, pengalaman saya turun ke masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di daeah desa-kota, kebanyakan polah asuh keluarga ini bersifat "bodo amat" kebanyakan kepala rumah tangga ini bermata pencaharian sebagi buruh dan sang ibu sebagai asisten rumah tangga,sehingga pengawasan kepada sang anak sangatlah terbatas. terkadang justru tuntutan ekonomi membuat mereka secara tidak langsung memberikan contoh yang tidak baik (re:ngutang, kredit, memalsukan surat ket.tidak mampu) yang kemudian perilaku tersebut dicontoh oleh sang anak. Hal ini tidak hanya berlaku pada keluarga yang ekonominya kurang mampu, Keluarga dengan keadaan eknomi mampu pun banyak berlaku demikian dgn hanya dengan kasus yang berbeda latarbelakang saja. 

Sistem Pendidikan  di Indonesia, pendidikan formal di Indonesia memang sudah banyak mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Namun, ada yang masi yang luput dari perhatian pemerintah Indonesia, yaitu mengalakkan pendidikan karakter. Pendidikan yang berfokus pada value dari setiap tindakannya. Jika, sedari dini suda ditanamkan value kejujuran yang mendasar, kemungkinan besar insyaAllah hingga dewasa pun hal itu tetap menjadi prinsip sang individu.

Solusi yang menjanjikan menurut saya adalah, kembali kepada al-quran dan A-sunnah, yang memang seharusnya sudah menjadi pedoman kita umat muslim untuk hidup. Cara-cara Rasulullah mendidik generasi penerusnya yang dapat dikatakan menjadi generasi terbaik sepanjang zaman, pasukan perang berintegritas sepanjang zaman merupakan bukti yang tak bisa diragukan lagi.  

Answered Jan 26, 2019