selasar-loader

Mengapa harga gas di Indonesia harus turun? Mengapa pula ia sulit untuk turun?

Last Updated Dec 21, 2016

1 answer

Sort by Date | Votes
Ronny P
Pengamat Ekonomi Politik. Penyeruput Kopi. Dan Urang Bagak Baladiang

4--NojA7q6vDfWPYy3UV5BLQo0AvS3tG.jpg

Penurunan harga gas merupakan kebutuhan wajib bagi industri. Setidaknya begitulah kondisi riil yang ada di lapangan. Sebab, gas bagi industri manufaktur bukan hanya berfungsi sebagai bahan bakar, melainkan juga berfungsi sebagai bahan baku. Artinya, tanpa gas, industri manufaktur akan sulit tumbuh dan berkembang.

Saat ini, selain tujuh sektor industri manufaktur yang sudah ditetapkan dalam paket ekonomi ke-13, harga gas murah juga diberikan untuk industri seperti makanan dan minuman, pulp dan kertas, tekstil dan alas kaki, ban, dan semua industri manufaktur di kawasan industri.

Tidak hanya butuh pasokan gas yang cukup, industri-industri tersebut juga berharap harga gas yang tinggi di Indonesia bisa turun. Sebab dengan harga yang tinggi, industri dalam negeri tidak akan bisa bersaing dengan produk-produk serupa dari luar negeri. Data SKK Migas menunjukkan harga gas di Jawa Timur sekitar US$ 8,01-US$ 8,05 per million British thermal unit (mmbtu), Jawa bagian barat di kisaran US$ 9,14-US$ 9,18 per mmbtu, sedangkan harga gas untuk wilayah Sumatera bisa mencapai US$ 13,90-US$ 13,94 per mmbtu. Logikanya sederhana saja, harga yang tinggi mencekik industri. Dibandingkan dengan harga gas di negara-negara lain, harga gas di Indonesia tiga kali lipat lebih mahal.

Di beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, patokan harga gas hanya sekitar US$ 4-US$ 4,55 per mmbtu. Bahkan, harga gas industri di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN, seperti Singapura yang sekitar US$ 4-US$ 5 per mmbtu, Malaysia yang hanya US$ 4,47 per mmbtu, dan Vietnam yang US$ 7,5 per mmbtu. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Harga Gas untuk Industri, Senin (15/8), di Jakarta, sempat berujar bahwa di Sumatera Utara saja harga gasnya US$ 13,9 per mmbtu. Tidak masuk akal.

Pada Paket Kebijakan Ekonomi III yang diumumkan pada 7 Oktober 2015, pemerintahan Jokowi-JK berjanji untuk memberikan harga gas murah bagi industri dalam negeri. Selain untuk meningkatkan daya saing, janji ini adalah insentif agar tidak terjadi pengurangan tenaga kerja di industri manufaktur. Namun apa daya, setahun berjalan, kebijakan itu baru ada di atas kertas. Pada kenyataannya, industri masih harus membayar gas dengan harga yang mahal. Inilah yang menyebabkan pemerintah seperti kebakaran jenggot.

Selain itu, celakanya lagi, di tengah harga yang terbilang sangat mahal jika dibanding negara lain, kebutuhan gas juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, penggunaan gas bumi untuk sektor industri mencapai 2.280 million metric standard cubic feet per day (MMscfd). Dari jumlah tersebut, untuk bahan baku industri pupuk dan petrokimia sebesar 1.086 MMscfd, untuk industri keramik, kaca, dan semen sebanyak 337 MMscfd, serta sebagai energi untuk industri lain sebesar 857 MMscfd.

Selain dari Pertamina, pasokan gas juga berasal dari PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Sejauh ini, PGN merupakan distributor gas terbesar di Indonesia bagi sektor hilir, dengan kontribusi sekitar 70%. Untuk penyaluran gas ke industri skala besar dan pembangkit listrik, PGN sudah punya 1.576 pelanggan per kuartal I 2016. Jumlah tersebut naik dibandingkan akhir tahun 2015 yang tercatat berjumlah 1.529 pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Tentu saja, dengan kondisi kebutuhan akan gas yang makin besar, pembangunan infrastruktur gas juga makin penting. Berdasarkan data yang ada, PGN sedang menargetkan dapat penambah panjang pipa gas bumi sepanjang 1.685 kilometer (km) dalam periode 2016-2019. Nantinya pada 2019, total panjang pipa PGN menjadi 8.656 km. Nah, dengan penambahan jaringan pipa gas, maka akan semakin banyak industri yang beralih menggunakan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku. Apalagi, jika pemerintah merealisasikan penurunan harga gas, tentu pelaku industri semakin terpikat memakai gas.

Menurunkan harga gas memang bukan pekerjaan mudah. Kebijakan harga gas murah harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen, mulai dari sisi hulu, transmisi, distribusi, hingga pajak dan marjin. Pada sisi hulu, penurunan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi pemerintah dalam konteks bagi hasil dengan KKKS. Selain itu, perlu juga ada penetapan harga yang tidak semata-mata dari keekonomian, namun dikaitkan dengan harga minyak

Untuk sisi transmisi, penurunan harga bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa open access. Sedangkan pada sisi distribusi, penurunan harga gas bisa dilakukan melalui optimalisasi pipa distribusi untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Sementara untuk sisi pajak dan marjin, komponen yang bisa dipergunakan untuk penurunan harga gas adalah dengan memberikan insentif pajak bagi badan usaha, mengurangi iuran BPH Migas untuk pipa open access, serta dengan pembatasan marjin niaga gas. Konon, di antara berbagai komponen tersebut, yang cukup besar kontribusinya adalah terkait penggunaan pipa bersama.

Sejatinya, selain persoalan penghematan dan peningkatan daya saing, penurunan harga gas dipastikan akan membawa efek berganda atau multiplier effect yang berpengaruh positif kepada perekonomian nasional. Dengan harga gas yang murah, industri akan tumbuh, tenaga kerja terserap dan devisa bisa dihemat. Apabila harga gas di Indonesia berada pada level yang sama dengan negara-negara tetangga, maka otomatis produk-produk Indonesia akan memiliki daya saing yang makin kuat. Apalagi industri manufaktur adalah organ penting perekonomian Indonesia. Kontribusi industri manufaktur dalam ekspor nonmigas sudah besar dan terus meningkat.

Pendek kata, Presiden Jokowi pun sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Aturan turunannya pun sudah ada, yakni Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2016 pada 22 Juni 2016 tentang tata cara penerapan harga dan pengguna gas bumi tertentu. Dengan payung hukum itu, Menteri ESDM berwenang menetapkan harga gas industri maksimal sebesar US$ 6 per mmbtu. Harga...(more)

Answered Dec 21, 2016

Question Overview


1 Followers
1108 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Kenapa Indonesia belum juga maju sementara Korea Selatan yang dulu lebih miskin dari kita justru maju sekali saat ini?

Bagaimana cara Jerman membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia II?

Apakah kunci sukses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada puncak bonus demografi di Indonesia (2025-2035)?

Apakah penggunaan alat ukur Gross Domestic Product (GDP) masih relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara?

Mengapa perhitungan Gross National Product (GNP) jarang digunakan sebagai alat ukur kinerja ekonomi?

Apa yang Anda ketahui tentang Green GDP?

Apakah inflasi selalu berdampak buruk untuk perekonomian?

Apakah konsekuensi deflasi terhadap kinerja perekonomian sebuah negara?

Ketika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, langkah taktis apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kerja perekonomian?

Apakah depresiasi nilai tukar selalu memiliki dampak negatif untuk perekonomian?

Mengapa proyek listrik nasional menjadi proyek yang sangat penting bagi Indonesia?

Benarkah Bapak Jokowi pemimpin terbaik se-Asia dan Australia?

Mengapa bentuk koperasi kurang populer sebagai moda ekonomi alternatif di Indonesia?

Dana haji mau digunakan untuk biayai proyek infrastruktur, apakah ini pertanda negara ini sudah bangkrut?

Apakah Indonesia masih berutang kepada IMF?

Apa yang kamu ketahui tentang sharing economy?

Apa pendapat Anda mengenai teleworking?

Menurut Anda, apa yang paling berkuasa; ekonomi, politik, atau hukum?

Menurut Anda, apa arti kemerdekaan?

Brazil adalah penghasil kopi terbanyak di dunia, tapi apakah kalian setuju jika penghasil kopi terbaik ada di Indonesia?