selasar-loader

Mengapa proyek listrik nasional menjadi proyek yang sangat penting bagi Indonesia?

Last Updated Dec 21, 2016

1 answer

Sort by Date | Votes
Ronny P
Pengamat Ekonomi Politik. Penyeruput Kopi. Dan Urang Bagak Baladiang

tjW6CPjhZ3qiKoD3Of-lK_XxXI6a6hTq.jpg

Sampai hari ini, banyak hal yang tercatat sebagai penyebab pembangunan proyek listrik 35 ribu MW jadi terkatung-katung. Selain terkendala pembebasan lahan, ternyata banyak kontraktor listrik abal-abal yang dilibatkan dalam proyek 35 ribu MW. Konon, mereka dapat konsesi tapi tidak punya dana, jaringan, dan pengalaman alias cuma berperan sebagai para pemburu rente yang mengejar konsesi untuk diperdagangkan. Kabar baiknya, setelah dihitung ulang oleh PLN dan pemerintah, target 35 ribu MW rupanya terlampau tinggi.

Jadi, jika dipaksakan, proyek 35 ribu MW akan menimbulkan kelebihan pasok (over supply), bahkan dapat membahayakan keuangan PLN dan membebani perekonomian nasional. Oleh karena itu, target 35 ribu MW memang sebaiknya dipangkas menjadi hanya 18-20 ribu MW. Revisi proyek listrik 35 ribu MW menjadi 18-20 ribu MW tampaknya sudah tepat, mengingat asumsi yang digunakan sudah tidak relevan. Proyek 35 ribu MW menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun pada 2015- 2019 sehingga dibutuhkan tambahan daya listrik 7.000 MW per tahun.

Padahal, saat ini dan ke depan, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh sekitar 5% per tahun. Memang, perlambatan ekonomi bukan satu-satunya alasan. Tarif listrik industri dan bisnis yang dipatok sesuai keekonomian serta efisiensi yang dilakukan konsumen industri turut menjadi penyebabnya. Berbagai kalangan–termasuk Rizal Ramli semasa menjabat Menko Maritim dan sumber daya–sudah berkali-kali mengingatkan tentang hal ini. Pemerintah juga diminta tegas mencabut konsesi para pengembang yang tidak segera mengeksekusi proyeknya.

Dengan demikian, langkah merevisi proyek listrik 35 ribu MW menjadi 18-20 ribu MW cukup realistis. Jika ada tambahan 35 ribu MW, kapasitas pembangkit pada 2019 diperkirakan mencapai 95.586 MW. Sedangkan beban puncak saat itu diperkirakan hanya 74.525 MW. Artinya, akan ada kapasitas pembangkit yang tak terpakai sebesar 21.331 MW. Padahal, sesuai peraturan yang ada, PLN harus membeli 72% listrik yang diproduksi swasta senilai US$10,76 miliar atau sekitar Rp145 triliun per tahun.

Demi menyelamatkan PLN dan perekonomian nasional, publik tentu patut mendukung revisi proyek listrik 35 ribu MW. Namun, hal-hal yang disebutkan di atas harus pula menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah bahwa membangun proyek bernilai ribuan triliun rupiah tidak boleh main-main dan asal tebak. Apalagi proyek listrik 35 ribu MW menyangkut hajat hidup rakyat banyak yang pada gilirannya akan turut menentukan nasib perekonomian nasional.

Hingga kini, tak kurang dari  30 juta penduduk Indonesia ternyata masih tercatat belum menikmati fasilitas listrik. Dengan target rasio elektrifikasi nasional sebesar 97% pada 2019 dibanding saat ini sekitar 88%, pemerintah berharap penduduk yang belum tersentuh listrik akan tersisa 7,5 juta dalam tiga tahun mendatang. Itu belum termasuk masyarakat yang kerap mengalami mati lampu (byarpet).

Tentu saja data ini baru hitung-hitungan di atas kertas. Jumlah penduduk yang tak bisa menikmati fasilitas setrum bisa bertambah jika proyek pembangkit listrik yang dibangun pemerintah tak sesuai target. Oleh karena itu, usaha pemerintah yang sedang membangun pembangkit berkapasitas 35 ribu megawatt (MW), terdiri atas 25.904 MW digarap pengembang swasta dan 10.681 MW ditangani PLN, masih sangat layak didukung.

Masalahnya, pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW yang ditargetkan rampung pada 2019 belum sesuai harapan. Hingga kini, proyek bernilai Rp1.127 triliun itu baru terealisasi 9,4%. Sejumlah proyek bahkan mangkrak dan kontraknya harus diputus. Hal itu yang menjadi salah satu sebab mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaksakan diri untuk turun tangan.

Publik Indonesia semestinya setuju jika ke depan, proyek-proyek besar–terlebih yang bertalitemali langsung dengan masyarakat–harus melalui perhitungan yang cermat dan matang. Karena itu pula KPK layak didorong untuk mengusut tuntas kasus-kasus semacam ini. Intinya, jika memang terdapat banyak masalah, siapa pun yang terlibat tentu harus mendapat ganjaran yang setimpal.

Di luar itu, publik pun harus secara simultan mendorong realisasi proyek listrik 18-20 ribu MW. Tak ada alasan bagi pemerintah untuk gagal mewujudkan target tersebut. Kini, semakin banyak investor tertarik mengembangkan proyek listrik di tanah air. Salah satu faktornya, tarif listrik yang dibeli dari swasta kian atraktif. Jika dulu listrik swasta dibeli PLN seharga US$ 5,5 sen per kWh, sekarang naik di atas US$ 8 sen per kWh.

Oleh karenanya, pemerintah wajib memastikan proyek listrik 18-20 ribu MW bisa terealisasi pada 2019. Dan sisa proyek 35 ribu MW dapat dilanjutkan pada lima tahun berikutnya. Untuk itu, pemerintah harus mempercepat proses negosiasi dengan PLN, mempermudah proses pembebasan lahan, memperbaiki harga listrik agar lebih menarik bagi investor, dan mengupayakan jaminan dari negara asal perusahaan kontraktor.

Masalahnya sederhana saja, proyek listrik yang terkatung-katung tidak boleh dianggap remeh. Sebagai sumber energi dan penerangan, listrik dapat mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Listrik punya andil sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan penduduk dari jurang kemiskinan, serta mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial. Sektor listrik, berikut gas dan air bersih, setiap kuartal rata-rata berkontribusi sekitar 6,5% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, proyek listrik 35 ribu MW yang direvisi menjadi 18-20 ribu MW harus menjadi pertaruhan pemerintah. Jika megaproyek tersebut terealisasi sesuai target, pemerintah bukan saja dianggap sukses mewujudkan proyek terobosan (breakthrough project), tapi juga akan lebih mudah memangkas angka kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya, jika proyek ini meleset, pemerintah akan dianggap gagal menjalankan salah satu program paling mendesak, paling esensial, dan paling monumental bagi bangsa ini.

Ilustrasi via radarpena.com

Answered Dec 21, 2016

Question Overview


1 Followers
985 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Kenapa Indonesia belum juga maju sementara Korea Selatan yang dulu lebih miskin dari kita justru maju sekali saat ini?

Bagaimana cara Jerman membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia II?

Apakah kunci sukses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada puncak bonus demografi di Indonesia (2025-2035)?

Apakah penggunaan alat ukur Gross Domestic Product (GDP) masih relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara?

Mengapa perhitungan Gross National Product (GNP) jarang digunakan sebagai alat ukur kinerja ekonomi?

Apa yang Anda ketahui tentang Green GDP?

Apakah inflasi selalu berdampak buruk untuk perekonomian?

Apakah konsekuensi deflasi terhadap kinerja perekonomian sebuah negara?

Ketika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, langkah taktis apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kerja perekonomian?

Apakah depresiasi nilai tukar selalu memiliki dampak negatif untuk perekonomian?

Mengapa harga gas di Indonesia harus turun? Mengapa pula ia sulit untuk turun?

Benarkah Bapak Jokowi pemimpin terbaik se-Asia dan Australia?

Mengapa bentuk koperasi kurang populer sebagai moda ekonomi alternatif di Indonesia?

Dana haji mau digunakan untuk biayai proyek infrastruktur, apakah ini pertanda negara ini sudah bangkrut?

Apakah Indonesia masih berutang kepada IMF?

Apa yang kamu ketahui tentang sharing economy?

Apa pendapat Anda mengenai teleworking?

Menurut Anda, apa yang paling berkuasa; ekonomi, politik, atau hukum?

Menurut Anda, apa arti kemerdekaan?

Mengapa ada subsidi listrik?

Bagaimana strategi pemerintah untuk menekan tarif listrik?

IoT dan ketenagalistrikan

Apa fungsi pencabutan subsidi listrik?

Bagaimana proses, permasalahan, dan solusi pembebasan lahan untuk proyek pemerintah yang dikelola dan/atau dikerjakan sendiri oleh internal dan/atau rekanan perusahaan?