selasar-loader

Apa yang dimaksud dengan istilah Middle Income Trap dan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk keluar dari jebakan tersebut?

Last Updated Dec 21, 2016

2 answers

Sort by Date | Votes
Ronny P
Pengamat Ekonomi Politik. Penyeruput Kopi. Dan Urang Bagak Baladiang

rip middle class

Bagi negara Indonesia, isu Middle Income Trap merupakan kajian yang sangat penting karena Indonesia sebagai negara berkembang harus bisa keluar dari jebakan middle income di masa depan. Dalam kacamata ekonomi pembangunan (development economics) dan teori pertumbuhan ekonomi, isu middle income trap sudah banyak dibahas oleh para ahli dan institusi-institusi keuangan global. ADB dan World Bank (2012) mendefinisikan middle income trap sebagai 'countries stagnating and not growing to advanced country level'. Para pakar mendefinisikannya sebagai 'growth slowdown and stuck in the middle income status' (Gill and Kharas, 2007; Eichengreen et al, 2011).

Bank Dunia membagi negara-negara yang ada di muka bumi ini ke dalam empat kelompok. Pembagian ini didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional kotor (GNI-Gross National Income) per kapita. Kelompok pertama adalah negara miskin atau low income countries dengan GNI hingga $1.035. Kelompok kedua adalah negara lower middle income dengan GNI antara $1.036 dan $4.085. Kelompok ketiga adalah upper middle income dengan GNI antara $4.086 dan $21.615 dan kelompok keempat adalah negara-negara kaya (high income countries) dengan GNI per kapita di atas $21.616. 

Sampai tahun 2015, posisi per capita masyarakat Indonesia tercatat sekitar $3.500 alias masih ada dalam rentang angka yang sama, berada di kelompok kedua, yaitu lower middle income dengan GNI antara $1.036 dan $4.085. Dengan demikian, fenomena middle income trap sebenarnya bukan isu baru dalam ekonomi pembangunan (development economics), terutama untuk Indonesia. Dalam ekonomi pembangunan, pengalaman berbagai negara yang gagal menjadi negara industri, seperti  negara-negara di kawasan Amerika Latin, menjadi pelajaran yang sangat penting. 

Menurut World Bank (2012), dari 101 negara middle income di tahun 1960, hanya 13 negara yang berhasil mencapai high income countries di tahun 2008. Sebanyak 88 negara tidak beranjak dari middle income trap. Sementara itu, menurut ADB (Asean Development Bank), pada tahun 2010, dari 52 negara middle income, sebanyak 35 negara terjebak dalam status the middle income group, yang berarti negara-negara ini tetap terjebak kepada middle income trap, malah 30 negara di antaranya terjebak dalam lower middle income trap.

Sebenarnya, terutama bagi saya, tak penting apapun istilahnya, yang penting adalah signifikansinya untuk kehidupan masyarakat banyak. Apa pun pendekatannya, jika pendapatan masyarakat semakin bertambah, kualitas hidup juga semakin membaik, pelayanan publik semakin berpihak, dan kondisi ekonomi politik negara semakin produktif dan kondusif, maka imbas positifnya tentu akan langsung bisa dirasakan oleh rakyat banyak. Maka tak salah jika pemerintah berpikir jauh ke depan, menyiapkan berbagai strategi dan antisipasi, agar negara ini bisa bergerak terus ke depan, bukan mundur ke belakang. Karena jika negara dan pemerintah gagal move on, maka kepentingan rakyat akan menjadi taruhannya.

Apa yang harus dilakukan?

Untuk menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi di atas US$ 13.000 per kapita per tahun, Indonesia mau tidak mau harus menggenjot pertumbuhan ekonomi minimal 10% per tahun dari sekarang. Mungkinkah pertumbuhan ekonomi 10% bisa dicapai? Mungkin saja. Namun, harus ada langkah-langkah revolusioner untuk menggapai pertumbuhan setinggi itu.

Indonesia setidaknya butuh tiga gebrakan untuk keluar dari middle income trap, yakni menggenjot produktivitas, melipatgandakan investasi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiganya memiliki tautan dan mata rantai yang tak terpisahkan. Investasi hanya akan datang jika tersedia dua hal lain, yaitu SDM berkualitas dan produktivitas tinggi.

Banyak cara untuk menggenjot produktivitas, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran riset dan pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan akses kepada perguruan tinggi, serta memberikan perlindungan hak cipta untuk inovasi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, wajib belajar pendidikan primer dan sekunder harus digalakkan lebih intens, termasuk pendidikan teknis yang sesuai kebutuhan industri.

Di luar cara-cara tersebut, bangsa kita juga sering lupa bahwa peraturan ketenagakerjaan turut memengaruhi produktivitas dan kualitas SDM. Artinya, pemerintah bisa membuat regulasi di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan menggenjot produktivitas pekerja dan meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya adalah melalui sistem pengupahan.

Persoalannya, sistem pengupahan di Indonesia saat ini masih berbasiskan kebutuhan hidup layak (KHL), bukan produktivitas. Alhasil, pekerja diupah bukan berdasarkan kerja keras atau produktivitasnya. Hak dan kewajiban pekerja menjadi absurd. Setali tiga uang, hak dan kewajiban pengusaha tak jelas juntrungannya.

Publik layak mendukung usulan agar pemerintah menggunakan basis produktivitas dalam sistem pengupahan nasional. Penghitungan upah berdasarkan produktivitas bukan hanya akan memberikan rasa adil bagi para pekerja, tapi juga bagi para pengusaha. Melalui sistem tersebut, kita dapat memilah hak dan kewajiban pekerja atau hak dan kewajiban pengusaha.

Sistem upah berbasis produktivitas akan membuat para pekerja lebih nyaman, bersemangat, dan memiliki kepastian dalam bekerja. Pekerja yang produktif akan diganjar imbalan lebih tinggi, pekerja tak produktif bakal mendapat imbalan lebih rendah. Kondisi ini akan menumbuhkan budaya kerja yang profesional di perusahaan. Para pekerja akan terdorong meningkatkan kompetensinya masing-masing. SDM akan semakin berkualitas.

Upah berbasis produktivitas juga menjadikan pengusaha merasa tenang sehingga mereka lebih fokus mengembangkan perusahaan atau berekspansi. Bisnis menjadi lebih terprediksi (predictable). Hasilnya, daya saing produk atau jasa akan meningkat. Perusahaan akan berkembang dan menghasilkan keuntungan. Jika perusahaan menangguk laba, para pekerja akan turut menikmatinya.

Tak kalah penting, sistem pengupahan berbasis produktivitas akan menjadikan iklim ketenagakerjaan nasional lebih...(more)

Answered Dec 21, 2016
Habibi Yusuf
Pernah belajar ekoonomi

ne8Bst2FzTRk2sPkyj2Wgra3tVg-Cuci.jpg

Middle Income Trap (MIT) adalah kondisi di mana suatu negara berada dalam kelompok berpenghasilan menengah, namun tidak bisa beranjak menjadi negara berpenghasilan tinggi. Batasan penghasilan rendah, menengah, dan tinggi ini ditentukan dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi jumlah penduduk, dikenal sebagai PDB per kapita atau pendapatan per kapita. 

Dari berbagai sumber referensi, diketahui bahwa negara berpenghasilan menengah adalah yang pendapatan per kapitanya kurang lebih US$ 700--8.000. Sedangkan penghasilan tinggi jika pendapatan per kapitanya US$ 9.000 ke atas. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia adalah US$ 3.377 (data BPS tahun 2015), artinya Indonesia masuk berpenghasilan menengah. Sejak tahun 2010, pendapatan per kapita Indonesia berkisar di angka 3.000an bahkan pernah 3.700 namun kini sedikit menurun.

Pendapatan per kapita yang masih berkisar di posisi tersebut membuat Indonesia dikhawatirkan masuk dalam kondisi MIT karena tidak segera beranjak naik secara progresif. Kenapa bisa demikian dan bagaimana solusinya?

Agar pendapatan perkapita bisa naik tinggi, tentu pertumbuhan ekonomi harus "digenjot" sehingga PDB meningkat tinggi. Namun, pertumbuhan ini harus jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Jika dilihat dari faktor pembentuk PDB menurut pengeluaran, maka yang harus ditingkatkan adalah belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, kegiatan ekspor, sementara impor sebisa mungkin dikurangi.

Belanja pemerintah terkait dengan pemasukan negara. Kalau negara banyak uang, tentu belanja juga banyak. Untuk itu, pajak harus "digenjot". Pajak didapatkan dari kegiatan yang produktif dan menghasilkan uang. Jadi, rakyatnya harus semakin produktif.

Konsumsi masyarakat terkait dengan penghasilan. Semakin punya banyak uang, semakin banyak belanja. Tentunya juga didukung barang/jasa yang bagus sehingga layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, rakyat harus semakin produktif agar punya uang banyak, dan produsen barang/jasa juga harus semakin produktif agar produknya berkualitas dan laku.

Agar investasi semakin meningkat, maka infrastruktur pendukung harus tersedia dengan baik. Akses jalan, pelabuhan, sarana transportasi, energi, listrik, kemudahan perizinan, dan lain-lain harus tersedia secara merata dan efisien. Itu berarti, produktivitas harus ditingkatkan agar dapat menyediakan berbagai infrastruktur pendukung tersebut.

Begitu pula untuk mendorong ekspor, kita harus menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi, sehingga bisa bersaing di pasar global. Hal ini tentu bisa diraih dengan penguasaan teknologi yang kuat dan produktivitas SDM yang tinggi.

Untuk mengurangi impor, maka harus ditumbuhkan industri-industri di dalam negeri yang bisa menyediakan berbagai barang/produk yang selama ini diimpor. Istilah lainnya, substitusi impor. Untuk itu, membutuhkan banyak investasi baru dan penguasaan teknologi.

Dari berbagai uraian tersebut, ada banyak irisan yang terlihat, yaitu produktivitas dan penguasaan teknologi. Produktivitas ditentukan oleh kualitas SDM yang berasal dari pendidikan dan keterampilannya. Untuk itu, investasi bisa dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan, perbaikan kurikulum pendidikan, perbanyak pelatihan keterampilan teknis, dan sebagainya, yang berorientasi pada peningkatan daya saing SDM. Sedangkan penguasaan teknologi bisa ditempuh dari berbagai kegiatan litbang, kerja sama lintas instansi, transfer knowledge dari investasi asing yang masuk, penyediaan mesin/peralatan canggih, dsb. 

Kita punya peluang berupa bonus demografi, yang artinya jumlah angkatan kerja sangat besar. Apabila daya saing SDM tinggi, ditambah penguasaan teknologi untuk menghasilkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif, maka ekonomi Indonesia dapat "digenjot" untuk tumbuh lebih tinggi. Kekayaan alam yang melimpah dapat dikelola secara optimal, dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Begitu pula, banyaknya jumlah penduduk bisa dimanfaatkan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat dan menghasilkan.

Ilustrasi via moneyconnexion.com

Answered Jan 4, 2017

Question Overview


3 Followers
3153 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Apa yang dimaksud dengan APBN dan apa saja isinya?

Sektor apa saja yang diperkirakan akan berprospek bagus tahun 2017?

Mengapa industri tekstil nasional harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan? Langkah apa yang harus diambil pemerintah?

Indonesia is working to promote the non-cash transaction by replacing toll gate with e-toll. However, more than 20,000 people threatened by unemployment. From an economic perspective, how do you look at this problem? What decisions should you take?

When Indonesia can produce its aircraft and use it as a means of transportation on the inter-island, such as the R80 or N250 plane, what is the impact would Indonesia get, both positively and negatively based on economic theory or perspectives?

Kenapa Indonesia belum juga maju sementara Korea Selatan yang dulu lebih miskin dari kita justru maju sekali saat ini?

Bagaimana cara Jerman membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia II?

Apakah kunci sukses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada puncak bonus demografi di Indonesia (2025-2035)?

Apakah penggunaan alat ukur Gross Domestic Product (GDP) masih relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara?

Mengapa perhitungan Gross National Product (GNP) jarang digunakan sebagai alat ukur kinerja ekonomi?

Apa yang Anda ketahui tentang Green GDP?

Apakah inflasi selalu berdampak buruk untuk perekonomian?

Apakah konsekuensi deflasi terhadap kinerja perekonomian sebuah negara?

Ketika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, langkah taktis apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kerja perekonomian?

Apakah depresiasi nilai tukar selalu memiliki dampak negatif untuk perekonomian?