selasar-loader

Tahun Baru, Dapatkah Ekonomi Pancasila jadi Pembaharu?

Last Updated Jan 1, 2019

1 answer

Sort by Date | Votes
Alif Ramahurmuzi
Vice External President of HIPOTESA IPB| PM Bakti Nusa 8 Bogor | Ekonom Muda

 

 

maicYFQnLKRMgFbPhB1X_uwQbXPwmLx4.jpg

Sudah 73 tahun Indonesia merdeka, dan sudah selama itu pula kemakmuran secara merata dikalangan rakyat Indonesia selalu didamba-dambakan, bahkan mungkin bisa lebih lama lagi. Berbicara tentang kemakmuran, apabila menggunakan konsep ekonomi liberal, maka kemakmuran Indonesia terus mengalami lonjakan yang signifikan di tiap dekadenya. Ukuran kemakmuran ala “Liberal” tersebut adalah Produk Domestik Bruto per Kapita atau lazim kita kenal dengan PDB perkapita.

 

Pada awalnya, “PDB lahir” dari Down Survey oleh William petty asal Irlandia pada tahun 1652, yang menjadi prakarsa dalam mengukur tingkat kekayaan suatu Negara secara sistematis. Kemudian, Simon Kuznet melanjutkan “penyempurnaan PDB” ini bersama ekonom lainnya saat 1930-an untuk mengukur dampak kebijakan Pemerintah AS dalam mengatasi Great Depression, yang dulu dikenal dengan Sistem Neraca Nasional (SNA) atau disebut juga Produk Nasional Bruto(PNB). Barulah, pada tahun 1991 PNB digantikan focus penekanan penghitungannya dalam cakupan wilayah(domestik), maka disebutlah Produk Domestik Bruto(PDB)

 ( Fiaramonti, 2017)1.

 

Pertanyaannya, apakah benar kekayaan Negara yang dihitung melalui PDB dapat mencerminkan kemakmuran suatu Negara, khususnya Indonesia? Sayangnya, belum sepenuhnya dapat mencerminkan.  Ada beberapa alasan yang telah didekati dengan beberapa data, yang membuktikan bahwa PDB belum mencerminkan “kemakmuran masyarakat “ala Indonesia, namun hanya akan saya lampirkan satu mengingat kita akan lebih membahas Ekonomi Pancasilanya.  

Cara menghitung PDB perkapita yang menjumlahkan seluruh transaksi di wilayah Indonesia, lalu dibagi dengan seluruh penduduk tidak dapat menunjukkan peningkatan kemakmuran orang-per orang secara inheren. Bisa saja, pendapatan para penduduk kelas menengah dan atas yang naik, tetapi penduduk kelas bawah pendapatannya tetap. Metode ini dapat menjadi “bias” bila kita melihat realita hari ini. Data dari ASEAN Statistical Year Book 2017 menunjukkan bahwa GDP(PDB) perkapita Indonesia meningkat dari 1900 an USD perkapita pertahun pada 2007 menjadi 3600 USD perkapita pertahun pada 2016, namun Koefisien Gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat juga meningkat dari 0.3 pada tahun 2005 menjadi 0.41 pada tahun 2016.( Feriyansyah, 2018)2

 

            Lantas, apakah Ekonomi Pancasila bisa menjadi solusi dalam memakmurkan rakyat Indonesia dibanding Ekonomi Kapitalis-Demokrasi yang diukur melalui PDB sepertihalnya diatas? Bisa jadi, mari kita ulas bersama.

 

 

 

 

 

Pada Dasarnya, Ekonomi Pancasila merupakan Heterodoks, Aliran Ekonomi Indie yang Khusus dapat diterapkan di Indonesia, sesuai dengan Ideologi Pancasila, ini versi “Japan Model Value- nya Indonesia” jika ingin diambil permisalan. Kesesuaian ini secara kualitatif dapat dijabarkan kegiatan

ekonomi yang dalam prakteknya menerapkan kelima sila yang ada. Ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam kegiatan ekonomi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Agama yang dianut seperti jujur(tidak korupsi) dan tidak menipu, berniat mengentaskan kemiskinan, untuk menolong sesama dan sejenisnya.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti kegiatan ekonomi dan sosial penuh dengan keadilan seperti tidak ada yang kebal hukum (dalam ekonomi,contoh: anti kartel dan monopoli), adab dijunjung tinggi degan tidak ada saling tindas. Persatuan Indonesia, dalam hal ini seluruh Masyarakat-Swasta-Peneliti-Pemerintah bersatu dalam menyusun perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, dalam hal perencanaan maupun pengaplikasian dalam kegiatan keseharian. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam hal ini Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pemimpin masyarakat semestinya selalu Bijaksana dalam mengambil keputusan ataupun menerapkan kebijakan, dalam hal ini selalu mengutamakan kepentingan nasional. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah sila terakhir yang menjadi akibat dari berjalannya keempat sila sebelumnya, juga menjadi penting bagi Indonesia untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial yang Adil- Pajak yang adil dipungut dari setiap orang yang sudah wajib pajak, pun termasuk pemerintah sendiri.(Mubyarto 1993)3

 

Secara Kuantitatif, kondisi Ekonomi Pancasila saat ini ini dapat didekati lewat “proxy” kegiatan ekonomi Koperasi dan UMKM, Jaminan Sosial, tingkat korupsi serta kondusifnya hubungan swasta, Pasar, dengan Pemerintah(Damanhuri, 2014)4. Namun karena keterbatasan data, mari kita fokus membahas beberapa “proxy” yang tersedia. Beberapa “Proxy” tersebut yakni kegiatan ekonomi koperasi-UMKM, serta hubungannya terhadap kesejahteraan rakyat. Walaupun saat ini kita masih melihatnya lewat ukuran PDB,tentu akan ada sedikit variabel penjelas sebagai penutup kelemahan PDB yang telah dijabarkan sebelumnya.   

 

 Kembali lagi ke Data dari ASEAN Statistical Year Book 20175 yang menunjukkan bahwa GDP(PDB) perkapita Indonesia meningkat dari 1900 USD perkapita pertahun pada 2007 menjadi 3600 USD perkapita pertahun pada 2016. Bila kita konversi menjadi rupiah dengan kurs ditahun 2007 (1 USD= 9000), maka Pendapatan perkapita masyarakat Indonesia pertahun mencapai 17 Juta, atau 1.5 Juta perbulan. Sementara Ditahun 2016, pendapatan perkapita pertahun dengan kurs ( 1USD= 13.500) adalah senilai 48 juta, atau 4 Juta perbulan. Fantastis bukan ? harusnya apabila benar seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan minimal 4 Juta perbulan, maka tentu tidak ada yang disebut miskin. Namun, sebagai gambaran kesejahteraan awal, ternyata 20% Masyarakat termiskin Indonesia hanya menikmati 6-7% dari PDB perkapita diatas dari tahun 2007-2011. Ironisnya itu berarti, 20 % Masyarakat termiskin Indonesia hanya menikmati penghasilan kurang lebih 250-300 ribu perbulan.

Di sisi lain, saat Krisis Moneter 1997-1998 terjadi, salah satu penopang kegiatan perekonomian Indonesia adalah sektor UMKM. Hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan BPS pun menunjukkan bahwa dari 26.7 Juta...(more)

Answered Jan 1, 2019

Question Overview


1 Followers
42 Views
Last Asked 3 weeks ago

Related Questions


Mengapa proyek listrik nasional menjadi proyek yang sangat penting bagi Indonesia?

Mengapa harga gas di Indonesia harus turun? Mengapa pula ia sulit untuk turun?

Benarkah Bapak Jokowi pemimpin terbaik se-Asia dan Australia?

Mengapa bentuk koperasi kurang populer sebagai moda ekonomi alternatif di Indonesia?

Dana haji mau digunakan untuk biayai proyek infrastruktur, apakah ini pertanda negara ini sudah bangkrut?

Apakah Indonesia masih berutang kepada IMF?

Apa yang kamu ketahui tentang sharing economy?

Apa pendapat Anda mengenai teleworking?

Menurut Anda, apa yang paling berkuasa; ekonomi, politik, atau hukum?

Menurut Anda, apa arti kemerdekaan?

Kenapa Indonesia belum juga maju sementara Korea Selatan yang dulu lebih miskin dari kita justru maju sekali saat ini?

Bagaimana cara Jerman membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia II?

Apakah kunci sukses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada puncak bonus demografi di Indonesia (2025-2035)?

Apakah penggunaan alat ukur Gross Domestic Product (GDP) masih relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara?

Mengapa perhitungan Gross National Product (GNP) jarang digunakan sebagai alat ukur kinerja ekonomi?

Apa yang Anda ketahui tentang Green GDP?

Apakah inflasi selalu berdampak buruk untuk perekonomian?

Apakah konsekuensi deflasi terhadap kinerja perekonomian sebuah negara?

Ketika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, langkah taktis apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kerja perekonomian?

Apakah depresiasi nilai tukar selalu memiliki dampak negatif untuk perekonomian?

Adakah keterlibatan Indonesia pada Perang Dunia II?

Bagaimana sebenarnya hubungan Jokowi dengan Ahok?

Pernahkah Anda bertemu Presiden Joko Widodo?

Hal-hal apa sajakah yang harus dipenuhi agar Indonesia menjadi pemimpin budaya populer dunia?

Foto apa saja yang bisa mengubah cara pandang kita tentang Indonesia?

Apa yang Anda banggakan dari Indonesia saat bertemu masyarakat internasional?

Masakan/makanan Indonesia apa yang menurut Anda paling mungkin go international?

Mengapa bangsa Indonesia dapat sebegitu lamanya dijajah oleh Belanda?

Makanan/masakan Indonesia apa yang paling memiliki nilai sejarah tinggi?

Apa yang membuat beberapa suku di Indonesia masih tetap bertahan dengan gaya hidup tradisionalnya, misalnya Suku Badui?