selasar-loader

Asrul Kidam Desak Wapres JK cabut Pembatasan Adzan

Last Updated Sep 2, 2018

59PHA4GqJ04cMK3aH-Zm70Apkp2YSc5w.jpg

Jakarta - Beredarnya Surat Dirjen Bimas Islam nomor B.3940/DJ.III/HK.00.07/08/2018  Kementerian Agama (Kemenag) di massa Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla tentang pembatasan adzan menjadi polemik dan Keresahan dikalangan umat islam.

Sekjend Majelis Nasional KAHMI Asrul Kidam angkat suara dan desak JK untuk mencabut pembatasan adzan, "ini mengadopsi Kebijakan Yahudi yaitu PM Benyamin Netayahu tahun 2016 yang membuat aturan tentang pembatasan suara adzan" katanya.

Selaku sama-sama dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Asrul Kidam merasa heran dengan sikap Wapres JK yang tak kunjung bisa menyelesaikan masalah ini.

"Kami heran kok Jusuf Kalla Selaku wakil Presiden dan juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia justru mencontoh negara Yahudi", Katanya, Ahad (2/9/2018).

pemerintah jangan hanya berdalih jika peraturan itu sudah ada sejak tahun 1978 yang tertuang dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam nomor Kep/D/101//1978 yang kemudian bisa memicu ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah, tambahnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Mukhlis Pane, "Suara adzan sudah jauh lebih tua daripada usia NKRI, suara adzan merupakan bagian dari Pembangunan Peradaban Islam di Indonesia, Karena itu kami mendesak kepada Pemerintahan Jokowi - JK segera mencabut aturan pembatasan suara adzan", Ujarnya selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Advokasi Umat Majelis Nasional KAHMI

"Sebelum adanya aksi bela adzan muncul alangkah bijaknya jika segera meminta maaf dan mencabut peraturan tersebut" bebernya.

Diberitakan sebelumnya, kementerian agama melalui Dirjen Bimas Islam Muhamadiyah Amin mengatakan instruksi sosialisasi penggunaan pengeras suara dikeluarkan untuk mengkaji ulang keuntungan dan kerugiannya, salah satu keuntungannya adalah sasaran penyampaian dakwah dapat lebih luas.

Akan tetapi, penggunaan pengeras suara juga bisa mengganggu orang yang sedang beristirahat atau penyelenggaraan upacara keagamaan. “Untuk itu, diperlukan aturan dan itu sudah terbit sejak 1978 lalu,” ujarnya

No answers yet