selasar-loader

Pancasila Milik Siapa?

Last Updated Jul 2, 2018

1 answer

Sort by Date | Votes
Ayyasy Yahya
A Long Life Fighter, Business Owner, Student of Universitas Sebelas Maret

 

Pendahuluan

Setiap negara memiliki dua instrumen penting dalam mengatur kehidupan bernegaranya. Instrumen pertama itu bernama hukum. Menurut Plato, hukum yang diharapkan dalam suatu negara adalah hukum yang dapat memberikan kesejahteraan dan adil bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa negara apalagi mengintimidasi melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara

Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia Negara Hukum diadakan di Jakarta pada tahun 1966. Salah satu hasil seminar tersebut adalah dirumuskannya prinsip-prinsip Negara hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;

2. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya :

-Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan eksternal.

-Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman (dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman) yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Lembaga Negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara di Pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus.

Instrumen kedua bernama identitas. Setiap negara memiliki identitas yang berasal dari latar belakang budaya berdasarkan tempatnya. Budaya adalah rasa, proses cipta, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan  secara terus-menerus dan berkelanjutan. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses pengintegrasian ke dalam kebudayaan sezaman dan setempat (inkulturasi) dan pertemuan dua budaya yang berbeda (akulturasi). Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari  proses  akulturasi dan inkulturasi tersebut. Dalam hal ini, identitas negara Indonesia adalah Pancasila yang juga dijadikan sebagai dasar pikir atau ideologi dalam bernegara. Secara praktis, ideologi  diartikan  sebagai  sistem  dasar  seseorang  tentang  tujuan-tujuan dan nilai-nilai serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh negara  maka  ideologi  diartikan  sebagai  kesatuan  gagasan dasar  yang disusun  secara  sistematis  dan  dianggap  menyeluruh  tentang  manusia  dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, ataupun dalam kehidupan bernegaranya.

Adapun intisari 5 teori tujuan negara, yang disarikan dari Diponolo (1975: 112-156) adalah sebagai berikut; Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban, kedilan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, dan kemerdekaan. Sehingga kedua intrumen tersebut semakin wajib dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai tujuan di atas.

 

Permasalahan

Akhir-akhir ini aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengalami pasang surut dan menghadapi tantangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya fenomena bermasyarakat dimana rasa toleransi, saling menghargai, menjaga persatuan sedikit meluntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dari pemerintah selaku pemimpin dan pemangku kebijakan negara. Anggapan bahwa Pancasila adalah produk zaman orde lama masih ada di sebagian kalangan masyarakat. Cita-cita negara adil dan sejahtera nampaknya masih jauh dari kenyataan. Pengaruh berpancasila tidak lepas dari perubahan-perubahan ada di tingkat domestik dan tingkat global. Hal senada juga disampaikan oleh pidato 1 Juni 2011 oleh Presiden Ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Adapun beberapa perubahan menurutnya adalah sebagai berikut:

(1)  Terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;

(2) Perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);

(3)  Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap "manipulasi" informasi dengan segala dampaknya.

Menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah suatu keharusan. Karena hal itulah yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia selama ini. Dengan keaneka ragamannya dari Sabang hingga Marauke, masyarakat Indonesia telah mampu memerdekaan Nusantara dan kini hidup rukun di bawah bendera Merah dan Putih, Indonesia.

 

Pembahasan

Perjalanan upaya negara dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila mengalami berbagi perubahan. Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie berpendapat yang dilansir oleh Suara Pembaruan pada 31 Mei 2017, selama ini ada sejumlah lembaga negara yang melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, semua lembaga itu tampaknya berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan baik. Akibatnya, sosialisasi dan pembinaan Pancasila tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Adapun perubahannya sebagai berikut:

Pertama, terbit TAP MPR No. II/MPR/1987 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) atau yang lebih dikenal dengan P4. Untuk melaksanakan P4, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pancasila (BP7) melalui Keppres 10/1979. Sebagai tindak lanjut, dibentuk pula BP7 tingkat I (provinsi) dan BP7 tingkat II (kabupaten dan kota). BP7 bertugas merumuskan kebijakan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan lingkungan lembaga-lembaga pemerintah, menyelenggarakan pendidikan atatu penataran bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.

Kedua, terbitnya Perpres 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertugas membantu Presiden merumuskan arah umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Pancasila secara menyeluruh dan keberlanjutan. Fungsi UKP-PIP: menyusun garis besar haluan ideologi...(more)

Answered Jul 2, 2018