selasar-loader

Apa saja persyaratan menjadi cagub-cawagub?

Last Updated Jan 11, 2018

2 answers

Sort by Date | Votes
Gunawan
Mahasiswa Ekonomi dan Studi Pembangunan IPB | Peserta Rumah Kepemimpinan Bogor

Berdasarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 BAB 2 Pasal 4, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); 

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara; 

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran; 

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak; 

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

n. memiliki Nomor Pokok Wajib dan memiliki laporan pajak pribadi; 

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan: 

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya; 

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota; 

3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: 

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; 

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau 

c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; 

4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk: 

a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau 

b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota; 

p. belum pernah menjabat sebagai: 

1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 

2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau 

3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; 

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: 

1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain; 

2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau ]

3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;

r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama; 

s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;

 t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; 

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon; 

v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha...(more)

Answered Apr 1, 2018
Goro Suseno Tumanggor
RUMAH KEPEMIMPINAN REGIONAL 6 MEDAN ANGKATAN 8 | Universitas Sumatera Utara

Pembahasan RUU Pilkada ramai dibahas. Utamanya adalah soal mekanisme pemilihan, langsung atau melalui DPRD. Namun tak hanya soal pemilihan, ada hal lain menjadi sorotan publik, salah satunya soal syarat pencalonan.

DPR menyiapkan dua draft RUU Pilkada. Draft pertama memuat aturan soal pemilihan langsung, sedangkan draft kedua untuk yang melalui DPRD. Namun, syarat pencalonan di kedua draft itu sama.

Syarat pencalonan itu ada di pasal 13 ayat 1 RUU Pilkada. Ada 28 syarat yang diatur. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah poin t, yang memuat aturan soal kekerabatan seorang calon dengan pejabat aktif. Kabarnya, poin ini akan dihilangkan.

Berikut syarat calon kepala daerah yang di draft RUU Pilkada tanggal 8 September 2014 yang diperoleh detikcom, Senin (15/9/2014):

Pasal 13

(1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati/walikota;

f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana maker dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya.

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati, dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

o. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain;

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.

q. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat walikota;

r. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;

s. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didaerahnya;

t. tidak memiliki ikatan perkawinan atau garis keturunan 2 (dua) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana;

u. berhenti sementara dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota petahana sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

v. berhenti sementara/non aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sejak pendaftaran sampai dengan penetapan calon terpilih oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

w. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur dan bupati/walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;

x. berhenti dari jabatan organik/jabatan struktural maupun fungsional bagi anggota TNI/Polri dan PNS;

y. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

z. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Electronik (KTP El) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan

aa. menyerahkan daftar riwayat hidup.

bb. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur, bupati, dan wali kota

Answered Apr 2, 2018

Question Overview


3 Followers
379 Views
Last Asked 1 year ago

Related Questions


Apakah Rano Karno akan kembali terpilih menjadi gubernur Banten?

Apakah status tersangka bisa membuat seorang calon kepala daerah terpilih dalam pilkada gagal dilantik?

Apakah status tersangka bisa membuat seorang calon gubernur gagal ikuti proses pemilihan kepala daerah?

Calon tunggal di Pilkada ditangkap karena kasus korupsi, apakah dampaknya pada pemilihannya nanti?

Bagaimana caranya agar mampu menyelaraskan agama dan politik?

Bagaimana cara sederhana pemilih melaporkan kecurangan pilkada kepada pengawas pemilu?

Bagaimana para pemilih mengawal kontrak politik seorang calon kepala daerah?

Kalau berkesempatan memimpin suatu daerah, pertimbangan apa yang membuat Anda ambil kesempatan itu? Orang-orang seperti apa yang akan Anda tunjuk sebagai pendamping Anda ketika memimpin nanti?

Selain Jokowi, siapa kandidat presiden terpilih tahun 2019?

Siapakah beberapa kandidat yang akan menggantikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia berikutnya?

Mengapa Hillary Clinton yang mendapatkan popular votes terbanyak tidak terpilih sebagai Presiden?

Apakah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mengubah wajah dunia?

Mengapa seseorang bisa tertarik bergabung dengan ISIS?

Mengapa seluruh periset di lembaga survei dan media Amerika Serikat gagal dalam memprediksi Hillary Clinton sebagai Presiden?

Beranikah Donald Trump mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan mengusir imigran ilegal, mencegah Muslim masuk, dan memproteksi produksi AS dari gempuran barang komoditas Tiongkok?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Bagaimana sebenarnya hubungan Jokowi dengan Ahok?

Apakah aksi damai 411 ditunggangi kepentingan politik tertentu?

Seperti apa karakter pemimpin ideal yang pantas memimpin Jakarta?

Apa yang menyebabkan perilaku koruptif seperti tidak dapat dihilangkan di Indonesia?