selasar-loader

Perlukah Densus Tipikor dibentuk?

Last Updated Oct 13, 2017

Wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi di tubuh Kepolisian RI mencuat tahun 2017 ini. Kiranya perlu dilihat, apakah penting jika satu Detasemen Khusus yang menangani Tindak Pidana Korupsi dibentuk secara tersendiri?

NrlDTAKCIbJDBnW4BkkFXd8dna5cLt4-.png

Pixabay

36 answers

Sort by Date | Votes
Arsil Kurus
Kepala divisi hukum dan kebijakan peradilan LEIP

Sepanjang tidak melanggar UU, misalnya dengan menggabungkan penuntut dan penyidik di bawah Densus (Polri), tidak masalah. Itu urusan internal Polri. 

 

Ps: Tolong ya, anak-anak RKUHP ga usah berisik.

Answered Oct 16, 2017
Rofiqoh Mahmudah
UIN JAKARTA , Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga

Menurut saya, apabila KPK bersih dan benar dalam memberantas korupsi, itu saja sudah cukup untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tidak perlu dibuat Densus Tipikor dikarenakan hanya membuang uang negara. Seperti yang kita ketahui, untuk membentuk Densus Tipikor, negara membutuhkan anggaran Rp2,6 triliun. Anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk mencicil utang negara.

Answered Oct 16, 2017
Anonymous

Tidak ada keuntungan negara yang diperoleh dari pembentukan Densus Tipikor, apalagi jika hanya untuk menangani perkara kecil dengan biaya operasional yang tinggi.

Tidak mungkin juga Densus Tipikor disejajarkan dengan KPK karena lembaga ini mutlak tidak memiliki kewenangan penuntutan dan penyadapan langsung.

Jika alasannya ialah agar tidak bolak-balik perkara, lebih baik kita memperkuat Kejaksaan dengan cara menempatkan penyidik Polri di Satgasus Antikorupsi sebagai bagian dari Kejaksaan Tinggi setiap daerah. Tujuannya, agar tercipta sistem satu atap yang tepat/efisien dalam penanganan perkara korupsi tanpa harus mengeluarkan anggaran yang terlalu mahal.

p9TK3mjGj2hMBaBhxz85nl7Ydd1zeVFu.png
Ilustrasi via pixabay

Answered Oct 16, 2017
Dio Ashar
Peneliti MaPPI-FHUI

KYlkXpYxYRVzzu76Lacj3Aq2YNYzM-eR.jpg

Sejujurnya, tidak masalah apabila Kepolisian RI membentuk Densus Tipikor. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Jika pembentukan densus ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dia, ya sah-sah saja. Akan tetapi, jika wacana densus ini memasukkan fungsi penuntutan, akan bermasalah secara sistem hukum.

Pada sistem hukum acara pidana kita, jaksa memiliki kewenangan penuntutan, bahkan Jaksa Agung di UU Kejaksaan merupakan pemegang kekuasaan penuntutan tertinggi di Indonesia. Jika penuntutan di bawah Kepolisian diberikan, tentu saja hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam UU hukum acara pidana kita serta UU Kejaksaan. 

 

Ilustrasi via pixabay

Answered Oct 16, 2017

Tidak masalah. Nantinya selain pengusutan mandiri, Densus Tipikor juga bisa menerima pelimpahan kasus korupsi dari KPK.

Answered Oct 16, 2017

Mohon maaf, menurut saya tidak perlu. Akan lebih baik jika anggaran yang rencananya untuk Densus Tipikor tersebut digunakan untuk penguatan lembaga yang sudah ada, antara lain Kejaksaan dan KPK. 

Answered Oct 16, 2017

Tidak perlu, cukup kuatkan aja direktorat tipikornya.

Keliru juga jika Polri mengajak jaksa untuk bergabung. Walaupun katanya kolektif kolegial sistemnya, tapi itu tetap di bawah Polri sehingga tidak independen jika jaksa ada di sana.

Polisi dan jaksa bekerja berdasarkan undang-undang di koridornya masing-masing. Lalu, densus itu dasar hukumnya apa? Cukup patuhi KUHAP saja.

Bolak-balik perkara bukan karena beda persepsi, melainkan karena jaksa secara fungsi menilai ada yang kurang lengkap dari berkas perkara polisi. Jika ada kelemahan di penyidik, ya harus diperbaiki penyidiknya, bukannya menjadikan wewenang dari undang-undang untuk memberi petunjuk dan tanggung jawab pembuktian oleh penuntut umum sebagai kendala.

Apalagi dilihat dari kondisi keuangan negara saat ini, pembentukan itu memberatkan sekali. Dilihat dari kinerja polisi saat ini di bidang penanganan korupsi, pembentukannya dapat memunculkan kekhawatiran bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil dan kinerja yang dicapai.

Answered Oct 16, 2017

Ga perlu. Anggaran 2,6 triliun itu gede banget. Korupsi Indonesia aja ga sampe segitu.

Answered Oct 16, 2017

Sangat tidak perlu. Akan terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan. Dengan tumpang tindih tugas dan kewenangan, kecendrungan konflik pun semakin besar.

Yang baik dan bijak, lembaga negara (bukan ad hoc) yang ada dan sudah berjalan dengan baik sesuai UU dijaga dan dikuatkan.

Answered Oct 16, 2017
Anonymous

Tidak perlu, apalagi dengan anggaran yang sangat besar tersebut. Pada dasarnya, di kepolisian sendiri, sudah ada unit khusus yang menangani korupsi. Kenapa tidak dimaksimalkan?

Densus antikorupsi seolah menjadi oase atas pelemahan KPK yang seolah-olah bobrok. Padahal selama ini, Reskrim Polri, Pidsus Kejaksaan, dan KPK sudah sangat baik menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi.

Akan lebih baik apabila pemerintah lebih mengedepankan penguatan lembaga-lembaga yang telah ada, bukan malah membentuk sebuah lembaga super power yang baru.

Answered Oct 16, 2017

Tidak perlu karena hanya akan memboroskan anggaran. Optimalkan saja fungsi Dir Reskrim dan Dit Tipikor di Polda. Lagipula, kita sudah punya KPK.

Answered Oct 16, 2017
Anonymous

Tidak perlu. Buang-buang anggaran. Mendingan buat kawinan Cimot.

Answered Oct 16, 2017

Jika tumpang tindih dengan kewenangan instansi lainnya, tidak perlu dibentuk Densus Tipikor yang dibuat oleh Polri. Dikhawatirkan, terjadi penyalahgunaan wewenang atau hal-hal negatif lainnya. Anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti mengentaskan kemiskinan, pendidikan, bencana alam, dst. Tolong, jangan menganak-tirikan Kejaksaan. Tanpa Kejaksaan, Kepolisian dan KPK bisa apa? 

Answered Oct 16, 2017
Anonymous

Saya rasa tidak perlu. Cukup maksimalkan saja peran Direktorat Tipikor yang ada di Bareskrim. Selain itu, keinginan Kapolri bahwa fungsi penuntutan juga dimiliki Densus Tipikor akan bermasalah dari sisi hukum acara pidana. Fungsi penuntutan hanya dimiliki oleh Kejaksaan Agung.

Dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi sehingga  menjadi rancu dari sisi sistem hukum apabila Densus Tipikor yang notabene di bawah kepolisian dengan fungsi penyidikan juga memiliki fungsi penuntutan. Sebaiknya, diperkuat saja sistem koordinasi antara penyidik dengan Penuntut Umum.

Answered Oct 16, 2017

Untuk apa dibentuk institusi baru kalau kewenangan juga sama dengan yang lama?

Tinggal perkuat saja institusi yang lama, baik level polres, polda, maupun mabes. Perkuat juga Kejaksaan serta KPK.

Jangan menambah beban anggaran negara dengan membentuk Densus Tipikor sementara negara sedang menanggung banyak utang.

Tolak Densus Tipikor!! 

Answered Oct 16, 2017

Secara pribadi, saya tentu mengatakan tidak perlu.

Opini tersebut saya dasarkan pada hal ini; pada dasarnya, tiap-tiap satuan kerja mereka sudah ada divisi khusus menangani tipikor. Kalau memang mereka berpendapat bahwa keberadaan Densus Tipikor membuat penanganan tipikor lebih efektif sampai ke daerah-daerah, bukankah selama ini memang sudah ada? Saya selalu berpikir, densus ini apa goal-nya?

Inilah kelebihan mereka. Mereka memanfaatkan situasi dengan show off kesanggupan mereka dalam penanganan tindak pidana korupsi yang notabene secara statistik jauh di bawah kejaksaan (sekalipun KPK). 

Hemat saya, densus tipikor adalah salah satu langkah untuk mencapai tujuan untuk menjadi penyidik tunggal. Itu saja.

Answered Oct 16, 2017

Menurut saya tidak perlu, Pak, karena dari awal kan Polri sudah ada bagian Tipikor dan masih berjalan sampai sekarang. Lagipula, anggaran sebesar 2,6 triliun yang digunakan hanya sampai tahap penyidikan itu pemborosan. Lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS di Indonesia saja.

Answered Oct 16, 2017
Anonymous

Perlu atau tidak, yang bisa jawab hanya Polri sendiri. Mungkin selama ini, kita merasa kinerja penanganan korupsi belum maksimal. Sah-sah saja kalau itu hanya untuk fungsi sampai ke penyidikan, tidak digabungkan dengan fungsi penuntutan. Kalau nantinya digabungkan, apa bedanya dengan KPK? Untuk tandingan?

Tolonglah... ini negara punya masyarakat. Buatlah yang untuk kepentingan rakyat pada umumnya, bukan untuk kepuasan individu atau kelompok.

Yang tak perlu itu penganggarannya, sebab membebani keuangan negara. Pada dasarnya, penanganan tipikor bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara. Ini kok malah membebani keuangan negara?

Toh anggaran penanganan perkara tipikor penyelidikan dan penyidikan kan sudah dianggarkan di dipa. 

Sekian dan terimakasih.

 

Answered Oct 16, 2017

Tidak perlu banget. Itu pemborosan.

Answered Oct 16, 2017

Tergantung arah perkembangannya. Kalau sekiranya tumpang tindih atau kemudian dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan kewenangan lembaga lain, tunggu dulu. Bolehlah sekiranya dibagikan kajian yang menjadi dasar pembentukan Densus Tipikor ini; tidak semata-mata langsung menanyakan perlu atau tidak, supaya semua bisa memberikan masukan yang komprehensif.

Answered Oct 16, 2017

Question Overview


and 25 more
43 Followers
3579 Views
Last Asked 1 year ago

Related Questions


Kasus-kasus apa saja yang berpotensi menjerat klan SBY?

Apa yang sebenarnya terjadi dengan Antasari Azhar?

Apa Anda pernah menyaksikan secara langsung transaksi yang menurut Anda adalah korupsi?

Kapan dan jika bagaimana korupsi di Indonesia akan berakhir?

Apa saja foto yang menggambarkan betapa korupnya sebuah pemerintahan?

Mengapa banyak koruptor kelas kakap mendapatkan remisi hukuman?

Budaya apa yang sekarang sudah hilang?

Apa cara yang paling efektif dan feasible untuk memberantas korupsi di Indonesia?

Benarkah sanksi terhadap koruptor di Indonesia masih lemah?

Perlukah koruptor yang terbukti menggasak uang rakyat dihukum mati?

Siapakah Kapolri terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia?

Mengapa kejahatan atau tindakan kriminal sering terjadi di daerah perkotaan?

Siapa Kapolri terbaik sepanjang masa?

Apakah yang harus dilakukan bila ditahan polisi, tetapi tidak memiliki akses dan uang untuk jasa pengacara?

Apakah seorang polisi diperbolehkan menggeledah badan seseorang di tempat dan waktu yang acak?

Siapa Sutarman?

Siapa Badrodin Haiti?

Siapa Tito Karnavian?

Siapa Bambang Hendarso Danuri?

Siapa Timur Pradopo?

Siapakah Adery Ardhan?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Kinerja ketua KPK siapa yang paling baik; T. Ruki, Antasari Azhar, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, atau Agus Rahardjo?

Mengapa selama ini kaum pria lebih banyak tersangkut kasus korupsi dibandingkan perempuan?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor laki-laki?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor perempuan?

Apakah Anda setuju hukuman mati untuk para koruptor?

Mengapa sosok Presiden RI secara otomatis juga menjabat sebagai panglima militer tertinggi di negeri ini?

Apakah keluarnya surat perintah penyidikan juga berarti ada tersangka?

Mengapa Lampung terkenal sebagai provinsi yang tinggi tingkat kriminalitasnya?

Bagaimana negara seharusnya melindungi HAM atas saksi kasus korupsi?

Bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum gratis?

Apakah Anda pernah mendapat pelecehan seksual?

Apakah status tersangka bisa membuat seorang calon gubernur gagal ikuti proses pemilihan kepala daerah?

Apa yang harus dilakukan ketika ada oknum yang mengaku wartawan dan melakukan pemerasan?

Mengapa perlu ada hukuman bagi tindak pidana?

Mengapa duta besar memiliki hak imunitas (kebal hukum)?

Hukuman apa yang paling pantas untuk para koruptor di Indonesia?

Apa beda pelanggaran dengan kejahatan?

Apa yang dimaksud dengan hukuman percobaan?

Apa harapan Anda (yang harus diperbaiki/dilanjutkan dari masa kepemimpinan Ahok-Djarot) terkait kepemimpinan Anies-Sandi di DKI Jakarta?

Belasan mahasiswa ditangkap ketika mengusung isu kepemimpinan 3 tahun Jokowi-JK, siapa yang salah?

Apa tantangan untuk ekosistem e-sport di Indonesia?

Apa strategi yang perlu dilakukan Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya?

Alexis ditutup. Apa konsekuensi dari pembuktian janji kampanye Anies ini?