selasar-loader

Apakah benar BPJS haram? Jika iya, mengapa?

Last Updated Nov 30, 2016

2 answers

Sort by Date | Votes
Izzudin Farras
Mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam FEB UI

Merupakan suatu perasaan yang menyenangkan bisa diberikan pertanyaan oleh dedengkot Selasar, Bang Ma Isa Lombu, yang konon senior dari fakultas dan kampus yang sama dengan saya, namun saya sendiri belum pernah berkenalan dengannya hehe.

Yang perlu diketahui pertama-tama bahwa hukum asalnya BPJS adalah mubah/boleh. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan syariat islam, bukan lantas menjadikan BPJS haram. Terdapat berbagai pertimbangan yang diambil oleh MUI dalam menentukan keputusan atas suatu persoalan. Atas hal tersebut, MUI telah memberikan masukan kepada BPJS agar pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam. Saat ini pun pihak penyelenggara BPJS terus berbenah dalam pelayanannya, termasuk dalam hal pelayanan yang sesuai dengan syariat islam

Untuk fatwa dari MUI tentang BPJS secara lengkapnya bisa cek di Fatwa DSN Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015

Answered Jan 18, 2017
Ade Santo
Penggiat SDGs Program

guf2Aebg6kRwTB0HSngEJHITGQQZL95B.png

Membaca pertanyaan ini, saya condong tertarik menyoroti program BPJS dari perspektif nilai kemanusiaannya. Hal itu tentunya lebih mudah dicermati dari kebaikan dan manfaat dari program BPJS itu sendiri. 
Dalam UU No. 24. Tahun 2011, program BPJS dibagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut UU tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara dan keluarganya wajib ikut serta ke dalam program BPJS Kesehatan, sedangkan setiap pelaku usaha wajib mengikutsertakan karyawannya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
Skema dasar dari BPJS Kesehatan tidak lain bahwa seluruh orang yang sehat membantu orang yang sakit, di mana probabilitas yang sakit diharapkan menjadi bagian yang minor dan diupayakan terus menyusut (logika yang digunakan tentu ketika seluruh warga negara ikut serta, maka akan otomatis dapat dan sangat cukup untuk menutupi dan membantu para pihak yang kebetulan sedang membutuhkan tersebut).Bukankah semua itu mengandung nilai kebaikan yang sangat mulia?

Sekarang, mari kita tengok program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 manfaat utama bagi pesertanya:
- jaminan kecelakaan kerja (di mana pekerja yang baik-baik saja membantu pekerja yg kebetulan mendapat musibah)
- jaminan santunan kematian (di mana pekerja yang masih bisa bekerja juga masih diberi umur panjang apa salahnya ikut dapat meringankan beban keluarga dari yang ditinggalkan)
- jaminan  pensiun dan jaminan hari tua (di mana para pekerja yang masih produktif harus berlapang dada menyisihkan jerih payahnya untuk para sesepuh yang membutuhkannya).
Dan terdapat fasilitas-fasilitas lain yang dapat dinikmati peserta, di antaranya bantuan kepemilikan rumah, pendidikan anak, dll.

Menurut saya, orang yang menyusun skema dan konsep dasar awal BPJS ini adalah orang yang baik. Coba deh bayangkan! Di sisi lain, dengan skema di atas, baik hak yang membutuhkan jaminan, yakni para pekerja akan menjadi terlindungi sementara kewajiban penyelenggara dalam hal ini pemerintah/negara dan pemberi kerja menjadi ter-cover, dan kegalauan masing-masing pihak bisa dihilangkan.

Sejauh ini, upaya pemerintah untuk memberikan subsidi sampai dengan membebaskan iuran wajib kepesertaan bagi yang tidak mampu sangatlah baik. Secara bertahap, tentu program BPJS perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan dan kepatutan pengelolaan lembaga BPJS itu sendiri, yang mana akan menjadi kunci utama suksesnya program tersebut serta merta dengan diikuti perbaikan yang komprehensip dari kegiatan di sektor lainnya sehingga terciptanya kesejahteraan yang lebih baik.

Barang tentu, haram dan berdosa kiranya saya rasa bila ketika ada yang membutuhkan pertolongan kemudian yang mampu tidak ingin menyisihkan sebagian tenaganya. Hal ini karena kebetulan bekerja di bagian finance, saya beranggapan jika saja pengolaan BPJS ini baik, tentunya ke depan tentu iurannya pun perlahan semakin murah dan fasilitas serta pelayanannya akan semakin baik.

Apalagi di mana ketika iuran jaminan sosial itu tidak ada dalam undang-undang karena kas negara sudah berlebih dan bantuan kemanusiaan itu mengalir terus tanpa perlu diwajibkan, melainkan atas inisiatif pribadi. Barulah saya rasa itu bisa disebut negara yang makmur, sejahtera, dan BPJS (Bersatu Padu Jaya Semua). Iya gak?

Gambar via wp.com

Answered Apr 1, 2017

Question Overview


3 Followers
991 Views
Last Asked 3 years ago

Related Questions


Bank pilihan terbaik kita: syariah atau konvensional?

Apakah hukum berinvestasi emas?

Apakah yang membedakan KPR Syariah VS KPR Murni Riba?

Apa Beda Bunga (Riba) dan Marjin?

Apakah denda ketika telat membayar cicilan dikategorikan sebagai riba?

Bagaimana caranya membeli rumah tanpa riba?

Apa saja jenis akad transaksi dalam perbankan syariah dan apa keunggulannya dengan bank konvensional?

Bolehkah bermain valuta asing (valas) menurut syariat Islam?

Hal apa yang paling membedakan Waad dan Akad?

Mengapa Tuhan membuat surga, padahal insentif tertinggi umat Islam adalah ridha Allah?

Apakah Tuhan perlu dibela?

Apakah Syiah bukan Islam?

Mengapa Nabi Muhammad tidak mengizinkan Ali mempoligami Fatimah?

Apa yang dimaksud dengan bid'ah?

Apa yang dimaksud dengan munafik?

Apa yang dimaksud dengan halal?

Apa yang dimaksud dengan haram?

Apa yang dimaksud dengan mubah?

Mengapa Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian di Mekah?

Kenapa Indonesia belum juga maju sementara Korea Selatan yang dulu lebih miskin dari kita justru maju sekali saat ini?

Bagaimana cara Jerman membangun kembali ekonominya setelah Perang Dunia II?

Apakah kunci sukses pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada puncak bonus demografi di Indonesia (2025-2035)?

Apakah penggunaan alat ukur Gross Domestic Product (GDP) masih relevan untuk menghitung tingkat kesejahteraan sebuah negara?

Mengapa perhitungan Gross National Product (GNP) jarang digunakan sebagai alat ukur kinerja ekonomi?

Apa yang Anda ketahui tentang Green GDP?

Apakah inflasi selalu berdampak buruk untuk perekonomian?

Apakah konsekuensi deflasi terhadap kinerja perekonomian sebuah negara?

Ketika terjadi apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, langkah taktis apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan kerja perekonomian?

Apakah depresiasi nilai tukar selalu memiliki dampak negatif untuk perekonomian?

Wajibkah perusahaan memberi BPJS Ketenagakerjaan pada karyawannya?

Apa yang harus kita lakukan bila perusahaan tempat kita bekerja tidak memberi BPJS Ketenagakerjaan?

Apa manfaat yang didapat peserta BPJS Kesehatan jika tidak pernah klaim? Apakah uang iuran bisa ditarik kembali?

Apakah peserta BPJS yang sakit di luar negeri dapat dicakup layanan BPJS ?

Bagaimana cara mengukur pelayanan BPJS baik atau tidak?

Dengan adanya kewajiban menggunakan BPJS, apakah kita harus tetap memiliki asuransi lain (swasta)?

Mengapa dan apa kendala utama pemerintah Indonesia tidak membuat BPJS Syariah?

Ke mana dana-dana pensiun dan BPJS diinvestasikan dan bagaimana return-nya?

Apa itu BPJS Online?