selasar-loader

Apa tanggapan Anda terkait Perppu No. 2 Tahun 2017?

Last Updated Aug 8, 2017

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

Sejak dikeluarkannya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro-kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dlsb.) maupun masyarakat bawah atau akar rumput.

Kelompok yang kontra berpandangan atau berargumen bahwa Perppu tersebut (1) menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, (2) telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, (3) bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh” Bangsa dan Negara Indonesia, dan (4) berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu kelompok yang pro (baik elite maupun masyarakat bawah) berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk antara lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.  

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penerbitan Perppu ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009. Yakni, kebutuhan dan kondisi mendesak, UU yang ada tidak memadai, dan adanya kekosongan hukum.  

Kedua, soal kandungan Perppu. Terutama terkait peniadaan proses hukum pembubaran Ormas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bisa langsung membubarkan ormas tanpa proses peradilan.

Ketiga, pada Pasal 59 pemerintah menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Sanksi pidana buat mereka yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup.

Selain itu, aturan ini membetot perhatian dari organisasi internasional berbasis di Amerika Serikat, Human Right Watch. Aturan ini dianggap bisa menyeret siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Termasuk kelompok minoritas keagamaan yang acap dituduh sesat. Begitupun kelompok yang kerap dianggap mengobarkan separatisme.

Sementara, Dosen UIN Sunan Ampel  H Muhibbin Zuhri  menegaskan, langkah pemerintah ini sudah tepat, tapi jangan sampai Perppu tersebut justru menjadi anasir abuse of power. Dalam kaidah fiqh, menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Rumah besar NKRI ini harus diselamatkan.

Padahal, para pendiri bangsa ini sudah memilih bentuk nation state dan Pancasila sebagai dasar negara itu melalui kesepakatan (mu‘ahadah), seperti yang dicontohkan Rasulullah saat membangun Madinah melalui sohifatul Madinah yang prinsip dasarnya mengedepankan umatan wahidah (kebangsaan) dan kemakmuran.

 

Sumber:

http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

https://www.nu.or.id/post/read/79947/ketua-pcnu-surabaya-pemerintah-telat- keluarkan-perppu-ormas

http://katadata.co.id/infografik/2017/07/19/bola-panas-perppu-ormas

3564 answers

Sort by Date | Votes

Perppu No. 2 Tahun 2017 Apakah Sudah Tepat?

Akhir-akhir ini Indonesia banyak mengalami berbagai peristiwa yang mengancam kebhinekaan negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi solusi – solusi yang dikeluarkan dianggap belum bisa mengatasi hal tersebut. Banyaknya permasalahan – permasalahan yang menentang ideologi negara mendesak pemerintah untuk membenahi Undang-Undang yang membebaskan berpendapat, karena dinilai sudah disalah artikan oleh sebagian kelompok. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejak dikeluarkannya perppu itu memantik pro-kontra di kalangan masyarakat.

Perluasan pendefinisian tentang ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dalam UU Ormas yang dimaksud ormas yang membawa ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila hanya mencakup ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, perppu ini ditambah dengan paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945. Perluasan definisi ini didasarkan pada kenyataan, tantangan kehidupan bernegara yang hendak mengganti dasar negara bukan hanya dari kelompok yang sudah disebut dalam UU Ormas, melainkan juga dari kelompok ideologi lain, termasuk ideologi yang berbalut agama.

Diterbitkannya Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hal penting yang harus diperbincangkan. Karena masalah Kebhinekaan merupakan masalah serius yang dapat menghambat segala bidang kehidupan bangsa. Banyak yang beranggapan Perppu ini merupakan ancaman bagi demokrasi Republik Indonesia.

Perppu ini menyulut perdebatan publik yang secara garis besar bisa dibagi dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang sepenuhnya menerima dan mendukung perppu. Perppu dianggap sebagai jawaban cerdas atas situasi mutakhir ancaman terhadap ideologi Negara. Nahdlatul Ulama(NU) dan 13 organisasi Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dapat disebut mewakili arus ini. Kedua, kelompok yang menolak total seluruh isi perppu. Mereka berargumentasi tidak ada situasi genting yang memaksa sebagai persyaratan normatif-konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Perppu ini membuka munculnya otoritarianisme baru karena menghilangkan mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas. Dan kelompok yang terakhir, kelompok yang pada prinsipnya menerima perppu, tapi mereka memberikan sejumlah catatan kritis. Catatan kritis itu terutama terkait dengan kemungkinan adanya penyimpangan (abuse) dalam implementasi yang bisa menjadi ancaman bagi demokrasi. Ancaman hukuman seumur hidup dan pidana 5 sampai 10 tahun yang juga dikenakan kepada pengurus ormas yang dianggap melakukan penodaan agama terlalu berlebihan.

            Dihilangkannya mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas memang patut disayangkan. Namun, ormas yang merasa diperlakukan sewenang-wenang masih bisa menempuh keadilan melalui PTUN. Keputusan pembubaran itu bisa diuji keabsahannya di PTUN. Dengan demikian, peluang untuk mendapat keadilan melalui lembaga peradilan masih tetap terbuka. Meski masih akan diuji DPR, bahkan MK, perppu ini mempunyai kekuatan hukum. Kita harus mengawasi secara ketat agar implementasinya tidak abusive. Demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah tetap harus dijaga meskipun kita perlu mencari keseimbangan-keseimbangan baru.

 

http://mediaindonesia.com/news/read/113186/perppu-no-2-tahun-2017-ancaman-demokrasi/2017-07-17

 

 

Nama         : Dimas Wahyu Nur Muhammad

Cluster       : 2

Fakultas     : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

 

Answered Aug 9, 2017

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

 

Paragraf 1              :

 

Keluarnya Perppu No. 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) anti Pancasila menuai pro dan kontra di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat sampai pejabat publik ikut bersuara. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit juga yang menentang.

 

Paragraf 2              :

 

Baru – baru ini Presiden Jokowi mengeluarkan perppu yang menuai pro kontra, perppu tersebut di anggap bertolak belakang dengan nilai – nilai pancasila.

 

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 justru menjustifikasi akan ada Ormas menjadi ancaman bagi Negara, padahal pada faktanya mereka berasaskan Pancasila dan tercatat dikementrian Hukum dan HAM. Hingga saat ini tidak ada ormas yang terdaftar di kementrian Hukum dan HAM yang bersenjata  mengancam kedaulatan Negara & Pancasila,  kecuali PKI (Partai Komunis Indonesia) pada masa lalu. Hendak melakukan Perlindungan terhadap nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila justru berbalik mengebiri Pancasila, bahwa  adanya Jaminan undang undang tentang "kebebasan berkumpul, berserikat & berpendapat" adalah yang sinkron dengan Nilai Pancasila ke-4, dalam hal ini Ormas diLindungi Oleh Undang-Undang. Nilai Pancasila berikutnya yang dibenturkan oleh Perpu No.2 tahun 2017 yakni sila "Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan".

 

Paragraf 3              :

 

Mengingat Ormas adalah tempat berkumpul dan Wadah Aspirasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan aktifitas kemasyarakatan dan melaksanakan Musyawarah Mufakat dalam beragam hal, selama tidak berbenturan dengan Peraturan dan perundang-undangan maka proses pelaksanaan Musyawarah Mufakat dalam Organisasi Kemasyarakatan masih dianggap wajar dan layak untuk dilakukan. Pada pasal 82A Perppu No.2 tahun 2017 tertulis kalimat "secara langsung dan tidak langsung" atas pemberlakuan vonis atau hukuman, merupakan pemberlakuan pasal yang sangat jelas berlawanan terhadap nilai Pancasila khususnya Sila ke-2 "Nilai Kemanusiaan" dan ke 5 "Nilai Keadilan Sosial". Apalagi ada hal yang sangat tak wajar apabila penguasa dengan kekuasaannya menerbitkan hukum tanpa melalui mekanisme Musyawarah Mufakat atau jejak pendapat kepada masyarakat dan berkoordinasi perumusan dengan pakar hukum dan lembaga hukum terkait serta lembaga lainnya yang bertugas sebagai  penyelenggara negara. Mengingat Presiden bukanlah Jabatan Pembuat ataupun Penegak Hukum, terlebih ada proses intervensi hukuman yang terdapat didalam aturan yang dibuat olehnya.

 

Paragraf 4              :

 

Alangkah Lucu jika melindungi Pancasila dengan jalan mengebiri nilai-nilai Pancasila, bisa kita lihat dalam pasal 82A kalimat "tidak langsung" berkenaan dengan ormas yang dinyatakan bersalah, maka Anggota yang tidak mengertipun dan tidak tahu menahu persoalan pun dapat dihukum atas pelanggaran.  Dengan ini nilai Pancasila Sila ke-2 dan ke-4 perihal  "Kemanusiaan yang Adil dan beradab" dan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" telah dilanggar oleh Presiden selaku penerbit tanda tangan Perppu No.2 Tahun 2017. Asas Lex spesialis derogate Lex Generalis telah diabaikan dalam legitimasi hukum Negara ini. Jika Tidak memahami Hukum berandil sebagai pembuat hukum, maka tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan Gagap Hukum yang terhukum. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 dengan terang dan Jelas menyatakan bahwa "Negara ini berdasarkan Hukum bukan berdasarkan Kekuasaan" sehingga "Penguasa harus tunduk terhadap hukum", bukan malah sebaliknya "Hukum yang tunduk terhadap penguasa".

 

Paragraf 5              :

 

Dengan demikian mestinya pemerintah perlu untuk mengkaji ulang mengenai perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Indonesia merupakan negara demokrasi yang bebas berpendapat, yang bukan hanya sekedar mementingkan satu golongan. Ormas ada untuk memberikan kontrol terhadap pemerintah. Agar pemerintah sewenang – wenang menggunakan kekuasaan. Ormas ada untuk rakyat kecil yang tidak dapat bersuara. Memberikan kebesan berpendapat dan kontrol terhadap masyarakat akan memberikan pengaruh besar terhadap negara. Sehingga akan tercipta kesinambungan antara pemerintah dan rakyat.

 

Ini bukan jaman penjajahan  yang para budak harus patuh dan tidak boleh bersuara ataupun jaman sebelum reformasi yang mana rakyat akan dibunuh bila mengkritik pemerintah. Mahasiswa bersama rakyat untuk membela, dan memberi keadilan. Jadi, Pemerintah perlu mengkaji ulang perppu No. 2 Tahun 2017 yang telah dikeluarkan.

 

Daftar Pustaka  :

 

http://www.suarakristen.com/blog/2017/07/15/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017-benarkah-pembubaran-ormas-oleh-kemenkumham-melanggar-hak-asasi/

 

http://www.rmol.co/read/2017/07/16/299255/Perppu-Nomor-2-Tahun-2017-Bertolak-Belakang-Dengan-Nilai-nilai-Pancasila-

 

Nama : Pusvita Lestari

Cluster : 1

Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan

 

Answered Aug 9, 2017

Nama    : Lettisyiah Warsito

Cluster : 1

Fakultas : Teknologi Pertanian

 

Perppu No. 2 Tahun 2017

Adanya hal yang memaksa presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (UUD 1945 Pasal 22 ayat 1) Sangat tidak konstitusional Presiden mengeluarkan Perppu Ormas, karena berangkat dari pandangan hukum positif Perppu itu manakala ada hal yang memaksakan untuk di keluarkan? Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada 10 Juli 2017. Perppu ini menegaskan sikap pemerintah yang tidak main-main dalam menjaga Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan yang keras yakni akan "gebuk" organisasi yang coba-coba menganggu Indonesia.

Penerbitan Perppu ini tidak lepas dari adanya situasi kegentingan yang memaksa dan situasi darurat. Hal ini merupakan syarat untuk mengeluarkan sebuah Perppu. Pada bagian penjelasan Perppu secara jelas mengutip putusan Mahkamah Konstitusi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam penjelasannya, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" adalah ancaman terhadap masa depan kehidupan bangsa Indonesia dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara berdasarkan Pancasila UUD 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang dapat menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara.

Azas hukum administrasi yang menjadi landasan yuridis diterbitkannya Perppu ini adalah azas contrario actus yakni, lembaga yang yang mengeluarkan izin atau memberikan pengesahan kepada Ormas, memiliki wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Substansi Perppu ini adalah, adanya kewenangan pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap Ormas yang dianggap tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Bahkan, kepada pengurusnya bisa dikenai dengan sanksi tindak pidana.

Seperti biasa, Perppu ini menjadi wacana publik. Ada suara yang lantang mendukung, dan ada yang lantang menolak. Semua memiliki bangunan argumentasi. Pada saatnya, DPR akan merespon Perppu ini apakah diterima sebagai UU atau ditolak. Kita berharap, DPR bersikap bijak dalam merespon Perppu ini, sehingga tidak emosional atau sekadar berbeda, tetapi benar-benar menempatkan kepentingan bangsa dan negara.

Perppu ini juga menegaskan maksud dan tujuan untuk membedakan dan melindungi ormas yang konsisten dengan tujuan berdirinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebab, sikap pemerintah ini merupakan kewajiban untuk melaksanakan sumpah ketika menduduki jabatan. Namun, juga merupakan hak jika ada yang keberatan dengan Perppu ini, karena dianggap mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat.

Hanya saja, tidak ada kebebasan yang mutlak, karena setiap kebebasan pasti memiliki sisi kewajiban. Negara juga tidak boleh membiarkan ancaman terhadap setiap hasil demokrasi dengan dalih demokrasi. Pemeliharaan dan penjagaan setiap hasil kesepakatan yang demokratis harus tegas baik secara hukum, maupun dengan cara lain yang dimungkinkan sebagai sebuah negara.

Secara tekstual, dalam Perppu ini Pemerintah hendak mengindikasikan adanya kegentingan yang memaksa sehingga harus dibentuk sebuah Perppu. Namun, secara kontekstual, muncul respon balik mengapa Perppu ini harus dikeluarkan. Sebagian kalangan menganggap kehadiran Perppu ini berpotensi mengancam kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin di dalam UU Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas keyakinan politik (Pasal 23 ayat (1), hak untuk berpendapat (Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25), hak untuk berserikat/berkumpul (Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan hak atas keadilan (Pasal 17).

Keinginan individu maupun kelompok yang menolak keberadaan Perppu, tentu tidak perlu dihambat, karena negara sudah menyiapkan jalur hukum untuk melawan Perppu atau UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. MK adalah pengawal konstitusi, sehingga apapun hasil yang diputuskan nantinya bisa mengakhiri perdebatan, salah atau tidak, keliru atau tidak dari Perppu ini.

Terkait polemik dikeluarkannya Perppu Nomor 2 tahun 2017 tersebut, Lembaga Studi Pembangunan dan Demokrasi (LSPD) bekerjasama dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon berencana menggelar dialog publik di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari upaya civil society (masyarakat sipil) mendukung keputusan Negara dalam mengantisipasi internalisasi faham radikalisme di tubuh Ormas.

 

Answered Aug 9, 2017

Ario Budiarto

Cluster 2

Fakultas Ilmu Budaya

 

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

Masyarakat rasanya terkejut ketika diterbitkannya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)No. 2 Tahun 2017 sebagai  perubahan atas Undang-Undang No. 17  tahun 2013 tentang Organiasi Kemasyarakatan. Hal itu ditunjukan oleh munculnya pro-kontra yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari masyarakat elit hingga masyarakat bawah. Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Oleh karena itu, munculnya pro-kontra dalam negara demokrasi macam Indonesia adalah hal yang wajar, apalagi bila berkaitan dalam kebebasan berorganisasi yang merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri.

Perppu yang resmi diterbitkan pada 10 Juli 2017  tersebut merupakan sebuah upaya  dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Banyaknya organisasi yang dinilai menodai nilai-nilai Pancasila, apalagi dengan membawa nama agama dinilai merupakan ancaman bagi keutuhan bangsa ini yang menjunjung tinggi keberagaman merupakan acuan utama pemerintah dalam dikeluarkannya Perppu tersebut. Akan tetapi, hak untuk bebas berorganisasi dan agama adalah hal-hal yang menjadi masalah kali ini.

Masyarakat Indonesia memang bebas untuk berorganisasi sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berubunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Berlakunya pasal tersebut bukan berarti warga negara bisa seenaknya berorganisasi karena adapula aturan lain yang mengatur seberapa bebas kegiatan berkumpul dalam bentuk organisasi boleh dilakukan. Masyarakat sangat perlu untuk mengetahui batasan dalam berorganisasi sehingga tidak timbul kontroversi yang tidak diinginkan antara masyarakat dengan pemerintah.

Masalahnya kali ini bukanlah dalam pro-kontra diterbitkannya Perppu terebut namun organisasi yang ingin dibubarkan adalah organisasi yang membawa nama agama sehingga banyak kaum yang merasa bahwa pemerintah memiliki bias agama dalam hal ini. Dibubakannya organisasi tersebut tentunya bukanlah hal bia dilakukan dalam sekejapmata, perlu adanya pertimbangan dan diskusi yang harus dilakukan oleh para anggota parlemen. Apabila dinilai bersifat mengancam kesatuan yang ada dalam NKRI, tentunya organisasi tersebut memang layak untuk dibubarkan.

Nilai-nilai demokrasi di Indonesia haruslah tetap dijaga. Oleh karena itu, pemerintah memabng pantas untuk mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2017. Masalah pro-kontra yang ada memang wajar terjadi karena dirasa menghambat nilai-nilai demokrasi. Namun, masalah ini pasti akan berlalu seiring berjalannya waktu. Pemerintah hanya perlu memenkankan prinsip Pancasila ke masyarakat agar paham betul arti demokrasi bagai Indonesia. Upaya pemintah dalam hal ini juga sudah cukup baik dengan berbagai slogan untuk membangkitkan semangant Pancasila di berbagai media. Lebih baik pula bila pemerintah bisa melakukan mediasi secara damai dengan kedua belah pihak agar masalah ini tidak semakin memanas.

 

Referensi:

http://www.astalog.com/2642/jelaskan-bahwa-indonesia-adalah-negara-demokrasi.htm

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr

http://imamnurali94-pasal.blogspot.co.id/2016/12/bunyi-pasal-27-sampai-34_14.html

 

Answered Aug 9, 2017

Nama : Feby Syahru

Cluster : 1

Fakultas : Ilmu perikanan dan kelautan

TanggapanTerkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017

 Indonesia sebagai negara yang berdiri di atas ideologi Pancasila tentu menjadi tanda tanya besar, apakah nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya? Atau hanya menjadi jasad yang berjalan tanpa roh yang bersemayam di dalamnya.

Patawari menambahkan, terbitnya Perppu No. 2 Tahun 2017 terkait dengan beredarnya ormas-ormas yang cenderung radikal. Seperti dicontohkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin mengubah sistem kenegaraan NKRI menjadi khilafah yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan NKRI.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Sulsel, Ahmad Tonang yang juga sebagai pembicara pertama menjelaskan bahwa kalau kita berbicara dalam konteks Indonesia, tentu itu tidak jauh-jauh dari apa yang menjadi payung NKRI yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persoalan HTI yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah, rasanya itu sulit. Karena kita tahu bahwa negeri ini adalah “Negeri Garuda” atau gabungan dari beberapa daerah yang di dalamnya tumbuh beragam suku, agama, dan ras.

“Jelas juga beragam keyakinan di Indonesia. Ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen sampai Konghucu. Kesemuanya itu tentu akan merongrong jika sistem khilafah diterapkan di Indonesia yang katanya bisa mewujudkan kedaulatan negara. Itulah mengapa sila pertama dalam Pancasila berbunyi, ˜Ketuhanan yang Maha Esa”. Tentu supaya bisa diterima oleh semua agama demi terwujudnya kestabilan NKRI,” sambungnya.

Selain itu, diskusi ini juga menghadirkan Ketua Harian KNPI Sulsel, Arsony dan Direktur Komunikasi dan Publikasi Lensa Demokrasi, Achmad Shabir yang sekaligus sebagai moderator. Tidak cukup sampai di situ, puluhan pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Makassar Peduli Bangsa bersama Galesong Institute juga turut memeriahkan diskusi tersebut.

Arsony juga sedikit menambahkan bahwa pemerintah tidak mungkin mengeluarkan Perppu tersebut apabila ia tidak melihat ada ancaman terhadap bangsa oleh kelompok-kelompok yang dianggap dapat merusak keutuhan bangsa. "Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kami akan tetap mengawal Perppu tersebut demi keutuhan bangsa," ujarnya.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Dukungan dan Kesiapan Mengawal Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas

 

Answered Aug 9, 2017

Nama                   : Agus Purnomo Ruminto

Cluster                 : 1

Fakultas               : Ilmu komputer

 

Perppu No. 2 Tahun 2017

Seperti kita tahu, belum lama ini. Pemerintah RI telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Ormas yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahkan telah mencabut badan hukum HTI sehingga ormas yang sebetulnya orpol (organisasi politik) ini dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama dan atribut HTI.

Tentu saja pembubaran ormas ini bukan tanpa pertimbangan masak. Pemerintah, seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo, telah mendengar nasihat dan menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat dan kalangan tokoh agama yang selama ini dikenal reputasi mereka dalam menjaga toleransi, kebangsaan dan keberagaman.

Saya sendiri berpendapat bahwa Perppu No. 2 Tahun 2017 itu sudah berada di jalur yang benar. Itu artinya, saya sepenuhnya mendukung Perppu ini dan pembekuan  ormas tersebut yang memang selama ini telah menodai dan merusak sendi-sendi kenegaraan serta nilai-nilai persaudaraan, keagamaan, pluralisme, dan kebangsaan.

beberapa ormas selama ini memang telah melakukan berbagai tindakan radikalisme (termasuk terorisme), intoleransi, dan anti-kebhinekaan yang bukan hanya bertentangan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tetapi juga telah membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Ternasuk di antaranya Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Forum Umat Islam (FUI), dan Fron Pembela Islam (FPI) yang juga terang-terangan mendiskreditkan  ideologi negara Pancasila. Beberapa di antara mereka seperti HTI, JAT dan MMI bahkan menyerukan penggantian ideologi dan konstitusi negara serta sistem politik-pemerintahan dan fondasi kenegaraan.

JAT dan MMI bahkan terlibat dalam gerakan dan jaringan terorisme global dan nasional. ANNAS telah melakukan tindakan provokatif dan intoleran atas komunias Syiah. Setali tiga uang, FUI telah menjadi aktor berbagai tindakan provokasi kebencian dan intoleransi atas berbagai kelompok sosial-agama di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan secara istiqamah oleh FPI. Sudah banyak karya akademik dan hasil riset yang membahas dan mendokumentasikan tentang aksi-aksi mereka selama ini.

Tentu saja tindakan makar, intoleran dan radikal seperti yang dilakukan oleh ormas-ormas di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja menggerogoti sendi-sendi kebangsaan dan bangunan kenegaraan. Negara adalah ibarat tubuh manusia. Begitu tubuh itu terindikasi penyakit kanker misalnya, harus segera diantisipasi sebelum sel-sel kanker itu menjalar kemana-mana dan membahayakan kelangsungan hidup tubuh kita.

Answered Aug 9, 2017

Nama                   : Alfian Imam Prasetyo

Cluster                 : 2

Fakultas               : Pertanian

 

 

Belakangan ini Indonesia sedang dihebohkan tentang Perppu No. 2 Tahun 2017. Peraturan ini banyak menyita netizen, karena dianggap sangat bertentangan dengan uud 1945. Banyak dari netizen yang menolak perppu ini. Perppu ini dianggap sebagai kebijakan otoriter dari pemerintahan Jokowi.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 sangatlah mengejutkan. Karena menurut masyarakat yang kontra Perppu ini sangat bertentangan sekali dengan kebebasan berdemokrasi di Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) pun menganggap Perppu ini tidak matang, karena tidak memenuhi syarat Putusan MK No. 38/PUU-VII/2009.

Masalah ini menurut saya penting karena akan mematikan ormas-ormas yang bertentangan pada pemerintah. Padahal ormas tersebut tidak sepenuhnya bersalah. Dalam perppu ini membuat kita selaku masyarakat akan sulit untuk berserikat di masyarakat.

Menurut para pendukung Perppu ini, Perppu ini bertujuan untuk menjaga kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi. Hal ini disebabkan karena belakangan ini banyak masalah yang menyinggung tentang toleransi terutama pada unsur agama atau ormas agama. Padahal hal itu adalah wajar menurut saya. Karena setiap orang berhak memeluk agama apapun dan mengikuti organisasi apapun. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan Perppu ini beranggapan ini merupakan watak otoriter dari pemeritahan Jokowi. Merenggut kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang merupakan “ruh” dari Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini juga berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa untuk masa yang akan datang. Perppu ini yang menjadi masalah adalah ormas-ormas akan dibubarkan secara paksa tanpa ada proses hukum. Mendagri dan Menkumham dapat membubarkan ormas-ormas yang dianggap melawan pemerintah. Padahal dalam sebuah negara sangat wajar rakyatnya mengkritik pemerintah. Karena Indonesia ini bukanlah Korea Utara. Masalah ini sudah menarik perhatian buka saja masyarakat Indonesia, namu organisasi internasional pun menyoroti kasus ini. Human Right Watch yang berbasis di Amerika Serikat ini menganggap dapat menyeret siapapun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah termasuk keompok minoritas keagamaan yang kerap dituduh sesat. Namun menurut H. Muhibbin Zuhri dosen UIN Sunan Ampel, langkah pemerintah ini dibilang tepat. Tapi jangan sampai Perppu ini menjadi anasir abuse of power. Jika perppu ini terus dilanjutkan maka akan banyak sekali akibat yang ditimbulkan. Yaitu masyarakat akan sulit untuk mengikuti ormas, karena ormas sudah banyak yang dibubarkan karena Perppu. Kedua masyarakat tidak dapat berdemokrasi dengan bebas lagi, karena dalam ormas pun mereka tidak boleh mengkritik pemerintah walau itu tujuannya baik untuk pemerintah kedepannya. Ketiga, justru dengan adanya Perppu ini akan membuat lebih banyak perpecahan.

Harapan kita pada pemerintah untuk menghadapi banyaknya perpecahan atau masalah kebhinekaan adalah untuk membuat Indonesia menjadi satu bukan menambah perpecahan dengan adanya Perppu ini. Sehingga Indonesia kembali damai seperti dulu. Tidak ada kecurigaan antar sesama rakyat Indonesia. Solusi untuk masalah kebhinekaan ini buakanlah membentuk Perppu baru yang menguntungkan pihak tertentu. Seharusnya pemerintah melakukan penyeleksian ormas-ormas baru dan melakukan pemeriksaan untuk ormas-ormas lama. Jika memang ada ormas yang meresahkan atau mengganggun kesatuan Indonesia berikanlah hukuman sosial. Seperti larangan untuk mengikuti pemilu dan lain-lain. Agar ormas tersebut bubar secara perlahan karena tidak dapat melakukan kegiatan sosial. Karena dengan hukuman sosial anggota ormas akan merasa dikucilkan oleh masyarakat dan akan memilih keluar dari ormas tersebut.

Answered Aug 9, 2017

Nama                   : Anggita Purnama Indah

Cluster                 : 3

Fakultas               : Teknologi Pertanian

 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Juusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menerbitkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

“Oleh karena itu, kami mohon agar Perppu ini disadari, dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk teman-teman di DPR,” kata Menko Polhukam, Wiranto saat melakukan pers rilis di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

Dalam pernyataannya, Menko Polhukam menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

“Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di masyarakat,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Menurutnya, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahinya asas hukum administrasi contrario actus yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Kemudian, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran Atheisme, Marxisme dan Lininisme, padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.

“Untuk itu, pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

“Perppu ini payung hukum untuk bagaimana pemerintah dapat lebih leluasa, dapat menjamin bagaimana memberdayakan dan membina ormas. Di sini ada asas contrario actus, maka lembaga mana yang memberikan ijin dan mengesahkan ormas itu diberikan hak dan kewenangan untuk mencabut ijin itu pada saat ormas yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku pada saat diberikan ijin,” katanya. (KEMENKOPOLHUKAM)

Answered Aug 9, 2017

Nama               : Oktaviani Lestyaning Ratri

Cluster             : 2

Fakultas           : Kedokteran

            Peraturan dibuat untuk ditaati, itulah kalimat yang selalu kita dengar dari dulu sampai sekarang. Termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun, kali ini ada perdebatan tentang perdebatan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Banyak masyarakat yang memperdebatkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

            Masyarakat memperdebatkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 2017 dikarenakan adanya dua pendapat yang berbeda dari masyarakat, ada yang pro terhadap aturan tersebut dan ada yang kontra. Bagi masyarakat yang pro, berpendapat bahwa aturan tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berpendapat bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sedangkan masyarakat yang kontra berpendapat bahwa aturan tersebut menunjukkan watak otoriter pemerintah yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh konstitusi UUD 1945, serta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi ruh Bangsa dan Negara Indonesia.

            Adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 2017 ini harus dibahas dan ditindak lanjutin karena menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, aturan tersebut tidak memenuhi 3 syarat putusan Mahkamah Konstitusi No.38/PUU-VII/2009 yaitu kebutuhan dan kondisi mendesak, UU yang ada tidak memadai, dan adanya kekosongan hukum. Selain itu, kandungan aturan tersebut meniadakan proses hukum pembubaran Ormas.

            Pendapat masyarakat baik pro maupun kontra tidak bisa disalahkan, karena sebagai masyarakat yang tinggal di negara demokrasi, masyarakat bebas untuk menyuarakan pendapat mereka. Pendapat masyarakat yang pro mengatakan bahwa dengan adanya peraturan tersebut bisa membatasi kebebasan demokrasi, itu benar karena jika dibiarkan negara akan rusak karena setiap orang memperjuangkan pendapatnya sendiri-sendiri. Sedangkan pendapat masyarakat yang kontra mengatakan bahwa peraturan tersebut telah merenggut kebebasan berserikat masyarakat, itu juga benar karena di dalam UUD 1945 pun diatur tentang kebebasan berserikat.

            Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 Tahun 2017 karena menyebabkan adanya pro kontra di masyarakat. Dan jika hal itu dibiarkan berkelanjutan akan menggangu kenyamanan di masyarakat.

Answered Aug 9, 2017

Nama : Tri Nurelita Afifah Putri

Fakultas : Ilmu Administrasi

Cluster : 1

 

Pro Kontra Perppu No.2 Tahun 2017

Pro dan Kontra di suatu masalah dalam masyarakat Indonesia sudah sering terjadi. Seperti contoh yang baru-baru terjadi adalah pro dan kontra Perppu No.2 Tahun 2017. Beberapa orang pentingpun ikut angkat bicara mengenai Perppu tersebut. Mulai dari Presiden sampai Dosen UIN Sunan Ampel menyatakan pendapatnya.

            Pro dan Kontra masalah Perppu No.2 Tahun 2017 ini muncul dari berbagai kalangan. Baik dari masyarakat elit (termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama,akademisi,dsb.) maupun masyarakat bawah atau akar rumput. Sudah banyak berita mengenai hal tersebut di google. Contohnya http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177.

            Pemilihan topik ini menurut saya sangat bermanfaat agar masyarakat paham dan Perppu ini  dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Kemudian agar yang kontra segera memahami maksud baik dari dibuatnya Perppu tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo mendukung Perppu No.2 Tahun 2017 dan pembekuan ormas yang selama ini telah menodai dan merusak sendi-sendi kenegaraan serta nilai-nilai persaudaraan, keagamaan, pluralisme, dan kebangsaan.

Masyarakat yang kontra dengan Perppu ini merasa jika Perppu No.2 Tahun 2017 menyebabkan pembatasan gerak ormas yang ada di Indonesia.  Akan tetapi Perppu tersebut juga disambut baik oleh masyarakat yang pro. Mereka setuju karena tanpa adanya Perppu No.2 Tahun 2017 ormas bebas bebas untuk melakukan hal yang tidak diduga. Apalagi dengan terbentuknya ormas yang berstatus anti pancasila. Ormas tersebut sangat berbahaya karena dapat memecah belah bangsa. Dosen UIN Sunan Ampel, H. Muhibbin Zuhri juga mengatakan bahwa langkah pemerintah ini sudah tepat.

Solusi untuk masalah ini adalah kita sebagai mahasiswa maupun masyarakat yang pro maupun kontra tidak boleh saling adu bicara mempertahankan argumen masing-masing. Kita harus menghargai keputusan orang lain. Namun ada baiknya jika pemerintah tetap mempertahankan Perppu No.2 Tahun 2017 meskipun banyak yang kontra. Karena Perppu tersebut akan membatasi ormas anti pancasila atau bahkan bisa membubarkan ormas tersebut yang dapat merugikan bangsa kita ini. Jika Perppu ini berjalan dengan baik dan lancar serta mendapat dukungan dari masyarakat maka yang akan terjadi adalah bangsa kita akan menjadi semakin makmur.

Answered Aug 9, 2017

Nama: Olivia Syahmel

Cluster: 2

Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Perppu No. 2 Tahun 2017, Memecah atau Menyatukan?

 

            Beberapa saat lalu kita dihebohkan oleh dirubahnya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang menimbulkan banyak pro dan kontra dikalangan semua lapisan masyarakat baik kaum elite, akademisi, dan rakyat biasa. Perppu No. 2 Tahun 2017 dianggap menyalahi hak asasi rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang sebelumnya dinjunjung tinggi dalam UU No. 17 Tahun 2013. Apa sebetulnya isi yang ada dalam Perppu? Tertulis pada Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1 yang diubah adalah sebagai berikut: (1)  Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela beradasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,  kepentingan,  kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

               Tertulis dalam Perppu bahwa Ormas dilarang menggunakan lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan lembaga pemerintah dan Ormas lain tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Dilarang untuk memusuhi, menistakan, dan menodai suku, agama, dan ras lain serta melakukan tindakan kekerasan. Dikutip dari republika.co.id, “Sesuatu yang harus diambil, tatkala dengan jalan-jalan yang normatif tidak mungkin diambil, dalam rangka penyelamatan negara” ujar Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (15/7).  Namun tidak sedikit juga yang menentang perubahan ini, “Pemerintah secara subjektif selain menjadi lembaga eksekutif juga menjadi lembaga yudikatif. Seharusnya pengambil alihan hak suatu ormas dilakukan melalui proses pengadilan,” kata Yati Andriyani, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) (24/7).

               Pro dan kontra yang terus bergulir ditengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa perubahan ini adalah suatu hal yang dirasa mengancam kebebsasan rakyat dan menunjukan keotoriteran pemerintahan  Presiden Joko Widodo. Masyarakat merasa dengan berlakunya Perppu ini mereka akan dikontrol kebebasan berpendapatnya seperti pada rezim orde baru. Menurut saya pribadi, perubahan ini adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan mengingat kejadian-kejadian di awal tahun ini yang mengatasnamakan Ormas tertentu yang mana melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan keutuhan kebhinekaan Indonesia.

            Sebenarnya pemerintah bukan melarang, hanya saja Ormas diharapkan bisa menjadi wadah berkumpulnya rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat yang memang bertujuan untuk berkontribusi demi kemajuan dan keberlangsungan NKRI. Dilansir melalui kompas.com, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil mengatakan, “Pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-pancasila seperti HTI. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah mempercepat penerbitan Perppu tentang Ormas dan menindaktegas ormas yang merongrong pancasila dan UUD 1945” (7/7).

            Diberlakukannya Perppu ini adalah langkah yang tepat untuk mematikan keradikalan dan sikap anti-pancasila yang mulai tumbuh di Indonesia serta mengantisipasi gerakan separatis. Sebagai mahasiswa dan rakyat, sudah sewajibnya kita berpikir dengan kritis dan bersikap sesuai pedoman negara, Pancasila. Ikutlah organisasi yang memang memiliki visi-misi yang sesuai dengan ideologi bangsa serta memiliki tujuan untuk memajukan dan mencerdaskan Indonesia. Oleh karena itu, ingatlah jasa para pahlawan yang sudah berkorban sekian ratus tahun lamanya demi kemerdekaan bangsa serta kerja keras para bapak bangsa yang sudah merancang pedoman dan ideologi yang sudah disepakati pantas untuk Indonesia yaitu, Pancasila.

 

Sumber:

1.      http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/perpu_nomor_2_tahun_2017.pdf

2.      htpps://www.google.com/amp/m.republika.co.id/amp_version/ot4nru

3.       htpps://www.google.com/amp/nasional/read/2017/07/24/19411871/dpr-diharapkan-tak-setujui-perppu-ormas- 

4.      http://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/20330571/14.ormas.islam.desak.pembubaran.hti

Answered Aug 9, 2017

Titian Rachmawati Rosa Rita

Pemerintah seharusnya harus berfikir panjang dan banyak konsultasi dengan berbagai kalangan negara ini untuk supaya tidak mengambil keputusan yang dapat merugikan sebagian besar rakyat indonesia

http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

Answered Aug 9, 2017

Nama : Abraham Kurniawan

Fakultas : Teknik

Cluster : 1

Pro Kontra Perppu Ormas

                Bangsa kita kembali bergejolak,setelah satu masalah telah selesai timbul sekarang masalah baru yang tidak kalah panasnya yaitu mengenai Perppu Ormas.Ada yang Pro dan ada juga yang Kontra seakan negara ini diisi hanya oleh dua kubu.Baik anggota parlemen sendiri maupun dari masyarakat khususnya para anggota ormaslah yang melakukan gugatan serta protes yang di tunjukan kepada pemerintah mengenai pengesahan Perppu Ormas ini.

                 Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Tujuan Perppu ini sangatlah baik yaitu untuk mempertahankan kesatuan di negara kita tercinta Indonesia ini,serta tujuannya untuk mencegah paham radikalisme masuk ke Indonesia. Wiranto mengatakan bahwa Perppu yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2017 itu dalam rangka tugas pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Menurutnya, hal tersebut diwujudkan dengan berbagai tindakan termasuk menertibkan berbagai peraturan perundangan, termasuk Perppu yang tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia 1945.

“Oleh karena itu, kami mohon agar Perppu ini disadari, dimengerti dan dipahami oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk teman-teman di DPR,” kata Menko Polhukam, Wiranto saat melakukan pers rilis di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7).

           Masalah ini perlu kita bahas sebab sangat penting guna membangun negara Indonesia agar memiliki kedamaian dalam kita berbangsa. Sebab jika tidak cepat diselesaikan hal ini terus berlarut-larut membuat situasi dan keamanan negara dapat terancam. Memang Perppu Ormas perlu dibentuk guna mengatur atau menertibkan ormas dalam melakukan organisasi agar tidak berbuat anarkis dan menyimpang dari dasar negara yaitu Pancasila serta UUD 1945.

       Disini saya tidak memihak pada yang pro maupun yang kontra. Selagi pemerintah membuat Perppu Ormas guna tujuan menjaga kedaulatan dan keutuhan Indonesia dengan sudah mempertimbangkan secara matang-matang saya akan mendukung tetapi jika keputusan ini tidak cukup bukti namun lebih mementingkan diri sendiri maupun politik tentu saya sangat menolak.

        Sebaiknya semua elemen harus bersatu dan bahu-membahu menjaga kedaulatan negara Indonesia dan masing-masing orang harus instropeksi diri .Sebagai warga Indonesia kita harus satu tujuan dan tekad menjaga tanah air dari paham yang tidak sejalan dengan Pancasila,mengapa begitu? sebab saya tidak ingin pengorbanan para pahlawan hilang begitu saja dengan hancurnya bangsa Indonesia dikarenakan masalah yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri,Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus kita ingat agar terciptanya kedamaian di negara ini sebab masyarakat dapat hidup penuh dengan toleransasi dan terhidar dari isu yang mengatasnamakan SARA. Dan kita sebagai penerus bangsa juga harus memiliki sikap bela negara yang kuat tidak perlu membawa senjata cukup dengan belajar sejarah bagaimana Indonesia bisa berdiri hingga saat ini adalah salah satu caranya. Agar kita memiliki pemikiran yang benar tentang Pancasila dan tujuan atau masa depan Bangsa Indonesia ini. Kiranya bunyi sila 3 dari Pancasila terus terdengar dan berkumandang “Persatuan Indonesia”.

Sumber

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10094/pemerintah-keluarkan-perppu-no-22017-tentang-perubahan-atas-undang-undang-ormas/0/artikel_gpr

Answered Aug 9, 2017

Nama : Dyah Kusuma Wardhani

Cluster : 2

Fakultas : Kedokteran

 

Belakangan ini, banyak terjadi isu atau pertikaian yang berhubungan dengan organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Mulai dari organisasi masyarakat yang menuntut secara terus-menerus mengenai kasus penistaan agama hingga organisasi masyarakat yang mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini tentu saja meresahkan masyarakat dan juga pemerintah. Maka dari itu, pada pertengahan tahun 2017 ini, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Perppu Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakat atau Ormas.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini berawal dari keresahan pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Insonesia. Sebagai contoh, ada salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai oleh pemerintah menentang ideologi Pancasila karena tidak mendukung sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, pemerintah merasa perlu untuk melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan seperti itu dengan cara yang efektif dan efisien.

Pemberlakuan Perppu tersebut tentu memicu perbedaan pendapat di dalam masyarakat. Sebagian warga ada yang setuju dan sisanya menolak pemberlakuan Perppu mengenai Organisasi Kemasyarakatan itu. Hal ini menjadi menarik karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa Perppu tersebut melanggar sistem demokrasi yang berlaku di masyarakat, sementara sebagian orang merasa bahwa Perppu itu merupakan cara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak melanggar demokrasi karena demokrasi sendiri memiliki batas-batas tertentu.

Perppu ini sudah selayaknya diterbitkan dan diberlakukan karena dapat mempertahankan kesatuan Negara Republik Indonesia dan Ideologi Pancasila. Namun, banyak masyarakat yang menilai secara sepihak tanpa membaca seluruh ketentuan yang ada di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017  bahwa Perppu tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal inilah yang menjadi masalah, padahal jika dibaca secara lengkap dan teliti, maka bisa disimpulkan bahwa Peppu ini sama sekali tidak melanggar sistem demokrasi. Namun sayangnya, banyak orang yang langsung menentang bahkan sampai hendak menuntut Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini, maka diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar tidak langsung percaya terhadap apa yang dikatakan media mau pun orang-orang di sekitarnya. Sudah selayaknya sebagai warga negara yang baik, kita memahami dan menjalankan seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus berperan dalam melakukan sosialisasi mengenai Perppu tersebut agar tidak terjadi perbedaan pendapat secara terus-menerus.

 

Answered Aug 9, 2017

nama : yudhistira rizal firmansyah

cluster : 3

fakultas : teknik

 

 

Perppu Ormas sebagai bentuk proteksi terhadap keutuhan NKRI dari segala bentuk aktivitas dan radikalisme yang tidak sesuai dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD’45, Bhineka Tunggal Ika, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan Perppu ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan bangsa.

Dengan Perppu  ini diharap mampu menangkal dan menghilangkan kelompok masyarakat yang memiliki visi dan misi bertentangan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
Penerbitan Perppu menjadi bentuk ketegasan dari pemerintah terkait dengan keinginan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) mengganti Pancasila sebagai salah satu landasan negara. Melalui Perppu ini pemerintah bukan berarti menjadi anti-demokrasi.

Selama ini banyak pihak merasa tidak setuju dengan Perppu Ormas karena pemerintah dianggap bisa melakukan pembubaran ormas sewenang-wenangnya. Padahal hal ini tidak akan terjadi karena pembubaran tersebut juga tetap harus dikaji lebih jauh.

Kapolri Tito Karnavian mengatakan, pihaknya akan berkoodinasi dengan semua pihak termasuk kejaksanaan dan TNI terkait dengan Perppu Ormas. Sebab, Polri juga akan memantau semua kelompok masyarakat yang dianggap menyimpan dari landasan negara. "Saya pikir pembubaran ormas ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang membahayakan NKRI itu tindakan yang perlu kita lakukan," ujarnya.

Terkait dengan adanya pro-kontra Perppu ini, Tito menyebut hal tersebut lumrah. Namun, jika bertentangan dengan Pancasila apapun termasuk ormas tetap akan dihadapi. (republika.co.id)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten masduki menjelaskan, pemerintah memiliki hak mengeluarkan kebijakan. Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Perppu. Meski demikian, dalam menjalankan Perppu ini pemerintah tetap melihat banyak aspek.

Pada saat ada ormas yang dibubarkan oleh pemerintah dan tidak setuju, maka ormas tersebut bisa mengajukan keberatan dan membawa hal ini ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Ini memperlihatkan bahwa pemeritah tidak akan bersikap otoriter dalam membuat setiap kebijakan. (republika.co.id)

Answered Aug 9, 2017

Nama : Emanuel Hananto

Cluster : 2

Fakultas : Kedokteran

Judul : Perppu No.2 Tahun 2017

Belum lama ini. Pemerintah RI telah membubarkan organisasi masyarakat yang melanggar dasar negara dan juga konstitusi negara. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia , Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahkan telah mencabut badan hukum HTI sehingga organisasi yang dulunya merupakan organisasi politik ini tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan dengan atribut HTI.

Tentu saja pembubaran ormas ini dilakukan dengan mantab. Pemerintah, seperti diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo, telah mendengar nasihat dan menyerap aspirasi berbagai lapisan masyarakat dan kalangan tokoh agama yang selama ini dikenal reputasi mereka dalam menjaga toleransi, kebangsaan dan keberagaman.

Saya  mendukung Perppu ini dan pembekuan  ormas tersebut yang memang selama ini telah menodai dan merusak sendi-sendi kenegaraan serta nilai-nilai persaudaraan, keagamaan, pluralisme, dan kebangsaan.

Beberapa ormas selama ini memang telah melakukan berbagai tindakan radikalisme (termasuk terorisme), intoleransi, dan anti-kebhinekaan yang bukan hanya bertentangan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tetapi juga telah membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Diberlakukannya Perppu ini adalah langkah yang tepat dan benar untuk mematikan gerakan radikal dan anti-pancasila  di Indonesia serta mencegah separatisme. Sebagai Warga Negara Indonesia, sudah sewajibnya kita berpikir  sesuai pedoman negara yaitu  Pancasila dan memakai akal sehat kita,  Ikutlah organisasi yang memang memiliki visi-misi yang sesuai dengan ideologi bangsa serta memiliki tujuan yang tertera di Pembukaan UUD '45. Ingatlah jasa para pahlawan dan bakak pendiri bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan ideologi kita, ingatlah pula kesaktian pancasila terhadap G30SPKI.Jangan goyah dan harus berpendirian teguh!

 

Answered Aug 9, 2017

Nama : Shotya Robbani

Cluster : 01

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Opini Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

Tahukan Anda mengenai Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 yang saat ini sangat ramai diperbincangkan? Ya, adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Mengapa sangat ramai diperbincangkan? Sebab, Perppu tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik kalangan elit maupun masyarakat biasa.

Dikutip dari setkab.go.id, “Dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Lalu, apa yang terjadi saat itu? Jelas terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Pada 10 Juli 2017, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Perubahan ini tentulah sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Kita harus membuka fikiran kita sehingga kita tidak di-adu-domba oleh beberapa sumber berita yang menyudutkan pemerintah maupun menyudutkan masyarakat sendiri atas fikirannya.

Beberapa kalangan yang kontra menganggap bahwa Perppu tersebut menunjukkan watak otoriter dari Pemerintah Joko Widodo yang mana nantinya akan membahayakan otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan Negara. Mereka berfikir bahwa kebebasan berekpresi dan berserikat masyarakat juga akan semakin dibatasi. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi “ruh” Bangsa dan Negara Indonesia. Selepas itu, akhirnya pemerintah berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya dengan melarang ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi sebagian yang pro dengan Perppu ini beragumen bahwa Perppu ini dibuat dengan spirit untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Tentulah kebebasan dan demokrasi juga ada batasnya, tidak bisa diartikan sebagai bebas yang tanpa aturan sehingga berkembang liar di kalangan masyarakat tanpa adanya saringan, hal tersebut justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Tentu saja terbitnya peraturan ini bukan tanpa pertimbangan yang masak. Presiden bahkan telah meminta berbagai aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat serta tokoh agama yang dikenal dengan reputasi mereka. Apakah terdapat keganjalan dalam penetapan dan implementasi dari Perppu ini? Perppu ini ditetapkan dalam keadaan kekosongan hukum, Mendagri, Menkumham sebenarnya bisa membubarkan ormas anpa adanya proses peradilan dan sanksi pidana bagi mereka yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup.

Kita sebagai masyarakat hendaklah pintar memilah mana yang baik dan yang buruk. Masyarakat beragama tentu memiliki buku kitab dan aturan-nya masing-masing, oleh karena itu jadikan kitab dan aturan tersebut menjadi pondasi dan tiang untuk hidup di dunia dan akhirat. Bukankah menghindari mudharat akan lebih utama dibandingkan dengan memperbaiki mudharat tersebut? Sehingga, jauhilah hal-hal yang membawa maupun menyesatkan kamu sedari awal seperti pilihlah teman yang membawa hal baik, carilah lingkungan hidup yang sehat, dll. Apabila kalian merasa suatu golongan termasuk ormas yang radikal-intoleran, hendaknya Anda laporkan ke pihak berwajib. Sehingga tidak terjadi tuduhan-tuduhan yang berlebihan yang belum tentu benar. Apabila hal-hal tersebut kita lakukan, selain dapat menjaga kerukunan beragama dan bermasyarakat, kita juga menjaga arti dari Pancasila dan UUD 1945.

 

SUMBER :

http://setkab.go.id/inilah-perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/

http://www.dw.com/id/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017/a-39827177

 

Answered Aug 9, 2017

Nama : FITRATUL RIZQI AMALIA

Cluster : 3

Fakultas : Peternakan

 

Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

              Keluarnya Perppu Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menghebohkan warga Indonesia dari berbagai kalangan. Seperti kita tahu, belum lama ini, Pemerintah RI telah membubarkan ormas yang dipandang telah melanggar spirit dan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Ormas yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, bahkan telah mencabut badan hukum HTI sehingga ormas yang sebetulnya orpol (organisasi politik) ini dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dengan menggunakan nama dan atribut HTI. Tentu saja pembubaran ormas ini bukan tanpa pertimbangan yang matang.

            Namun, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penerbitan Perppu ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-VII/2009. Pertama, yakni, kebutuhan dan kondisi mendesak, UU yang ada tidak memadai, dan adanya kekosongan hukum. Kedua, soal kandungan Perppu, terkait peniadaan proses hukum pembubaran Ormas. Mendagri dan Menkumham bisa langsung membubarkanormas tanpa proses peradilan. Ketiga, pada Pasal 59 pemerintah menambah ketentuan pidana yaitu “penistaan agama”. Sanksi pidana buat mereka  yang dituduh “menodai agama” dan “separatis” bisa dikenai penjara seumur hidup.

Beberapa ormas selama ini memang telah melakukan berbagai tindakan radikalisme (termasuk terorisme), intoleransi, dan anti-kebhinekaan yang bukan hanya bertentangan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 tetapi juga telah membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

             Termasuk di antaranya ada ormas yang terang-terangan mendiskreditkan  ideologi negara Pancasila. Ada pula yang terlibat dalam gerakan dan jaringan terorisme global dan nasional. Ada yang telah melakukan tindakan provokatif dan intoleran atas komunitas Syiah. Setali tiga uang, ada yang telah menjadi aktor berbagai tindakan provokasi kebencian dan intoleransi atas berbagai kelompok sosial-agama di Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan secara istiqamah oleh salah satu ormas tertentu. Sudah banyak karya akademik dan hasil riset yang membahas dan mendokumentasikan tentang aksi-aksi mereka selama ini.

Tentu saja tindakan makar, intoleran dan radikal seperti yang dilakukan oleh ormas-ormas di atas tidak bisa dibiarkan begitu saja menggerogoti sendi-sendi kebangsaan dan bangunan kenegaraan.

            Negara adalah ibarat tubuh manusia. Begitu tubuh itu terindikasi penyakit kanker misalnya, harus segera diantisipasi sebelum sel-sel kanker itu menjalar kemana-mana dan membahayakan kelangsungan hidup tubuh kita. Saat ini sebetulnya sudah cukup terlambat mengantisipasi masalah ini karena sel-sel kanker yang ditularkan, antara lain, oleh ormas-ormas itu disinyalir telah menjalar kemana-mana: ke berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, parlemen, bahkan korp keamanan. Hal ini terjadi karena mereka dibiarkan tumbuh-berkembang sejak kran demokrasi ini kembali menyapa Indonesia pasca Reformasi 1998. Rezim pemerintah dan elite negeri pasca Orde Baru tidak cekatan mengantisipasi "sisi gelap” demokrasi, termasuk tumbuhnya berbagai kelompok ektrimis dan intoleran.

            Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, pemerintah seharusnya selalu waspada dan trengginas mengantisipasi potensi-potensi buruk dan kurang sehat yang menimpa masyarakat, bangsa dan negara seperti yang disemaikan oleh ormas-ormas di atas. Para elite politik dan penguasa harus cekatan menangani ulah berbagai ormas radikal, intoleran, dan kontra-Pancasila yang membahayakan keamanan nasional dan kenyamanan sosial. Karena itu, sekali lagi, saya sebagai mahasiswa menyambut positif atas dikeluarkannya Perppu ini demi menertibkan kehidupan sosial-kemasyarakat dan keberlangsungan bangsa dan negara.

Bagi saya sebagai masyarakat, keamanan, kenyamanan, toleransi, dan kebangsaan harus diutamakan. Demokrasi ada batasnya. Dan demokrasi di Indonesia bukan demokrasi sekuler-liberal ala Barat melainkan demokrasi yang bertumpu pada nilai-nilai local wisdom, sendi-sendi kebangsaan dan norma-norma Pancasila, bukan demokrasi yang liar bebas nilai dan tanpa batas yang berpotensi memicu konflik, ketegangan, perpecahan dan perseteruan. Perlu juga diingat, negara Indonesia bukanlah negara sekuler-liberal, bukan pula negara Islam, melainkan "Negara Pancasila” sehingga semua ormas dan kelompok masyarakat harus tunduk pada Idologi dan Konstitusi Negara.

Bahwa Perppu itu berpotensi untuk disalahgunakan di kemudian hari, memang benar. Jangankan Perppu, konstitusi dan kitab suci juga berpotensi untuk disalahgunakan. Alasan bahwa Perppu itu bisa digunakan untuk menganulir ormas-ormas lain di Indonesia sama sekali tidak berdasar karena spirit dari Perppu ini untuk melawan ormas-ormas yang melakukan tindakan makar, intoleransi, dan radikalisme di masyarakat bukan ormas-ormas yang selama ini menjadi pejuang toleransi, pluralisme, dan perdamaian. 

Answered Aug 9, 2017

Nama : Nurita Sahara Baiduri

Cluster : 1

Fakultas : Kedokteran


   

     Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada 10 Juli 2017. Perppu ini menegaskan sikap pemerintah yang tidak main-main dalam menjaga Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan yang keras yakni akan "gebuk" organisasi yang coba-coba menganggu Indonesia.

     Merilis dari http://www.kompasiana.com/latuconsina/pro-kontra-perppu-no-2-tahun-2017-ormas_596f7fee880ecd562f1f5372, perppu yang ditandatangani Presiden Jokowi ini efektif berlaku sejak diundangkan pada Senin 10 Juli 2017. Artinya, ke depan aturan yang mengikat setiap ormas mengacu pada perppu ini. Penerbitan Perppu ini tidak lepas dari adanya situasi kegentingan yang memaksa dan situasi darurat. Hal ini merupakan syarat untuk mengeluarkan sebuah Perppu. Materi Perppu yang paling menonjol adalah pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk dapat membubarkan ormas tanpa melalui proses peradilan, perluasan larangan bagi ormas. Seperti biasa, Perppu ini menjadi wacana publik. Ada suara yang lantang mendukung, dan ada yang lantang menolak. Semua memiliki bangunan argumentasi. Pada saatnya, DPR akan merespon Perppu ini apakah diterima sebagai UU atau ditolak. Kita berharap, DPR bersikap bijak dalam merespon Perppu ini, sehingga tidak emosional atau sekadar berbeda, tetapi benar-benar menempatkan kepentingan bangsa dan negara.

     Secara tekstual, dalam Perppu ini Pemerintah hendak mengindikasikan adanya kegentingan yang memaksa sehingga harus dibentuk sebuah Perppu. Namun, secara kontekstual, muncul respon balik mengapa Perppu ini harus dikeluarkan. Sebagian kalangan menganggap kehadiran Perppu ini berpotensi mengancam kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin di dalam UU Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas keyakinan politik (Pasal 23 ayat (1), hak untuk berpendapat (Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25), hak untuk berserikat/berkumpul (Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan hak atas keadilan (Pasal 17). Keinginan individu maupun kelompok yang menolak keberadaan Perppu, tentu tidak perlu dihambat, karena negara sudah menyiapkan jalur hukum untuk melawan Perppu atau UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. MK adalah pengawal konstitusi, sehingga apapun hasil yang diputuskan nantinya bisa mengakhiri perdebatan, salah atau tidak, keliru atau tidak dari Perppu ini.

     Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.Dengan demikian, pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Sementara pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra menilai Perppu anyar tersebut sebagai langkah mundur demokrasi. Sebab ada beberapa pasal dalam Perppu tersebut yang bersifat karet.Yusril mencontohkan, dalam Pasal 59 ayat (4), ada penjelasan tentang paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Di situ disebutkan, “Antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Yusril bersama HTI dan sejumlah ormas lain pun berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi, menurut Yusril, diajukan paling lambat Senin pekan depan sejak di keluarkannya Perppu. Jika HTI dan Yusril menolak kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2017, lain hal dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ormas terbesar di tanah air ini mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu ormas.

      Seharusnya ada langkah yang harus diambil bersama antara pemerintah dan masyarakat karena hal ini menyangkut keutuhan bangsa. Apalagi kehadiran Perppu ini berpotensi mengancam kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin di dalam UU Hak Asasi Manusia. Perppu ini juga agar diuji terlebih dahulu di Mahkamah Konstitusi. Apabila memang menyasar pada Ormas yang bersangkutan, agar Ormas tersebut tidak langsung ditindak oleh Negara, melainkan bisa melalui dialog terbuka dengan Ormas yang lain. Agar bisa lebih adil dan tidak terkesan militeristik.

Answered Aug 9, 2017

Nama : Gita Kurnia Ardiani
Cluster : 2
Fakultas : Kedokteran

 

Topik Permasalahan: Bola Panas Pro Kontra Perppu No. 2 Tahun 2017

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki konstitusi untuk menopang. Konstitusi tertinggi di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian diikuti oleh Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) yang isinya tidak menentang dan memperjelas isi UUD 1945. UUD 1945 bersifat tetap sedangkan konstitusi-konstitusi lain mengalami banyak perubahan agar semakin sempurna menerapkan prinsip UUD 1945.

Baru saja Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pengeluaran Perppu yang baru ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit (mencakup anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, dan lain sebagainya) maupun masyarakat bawah atau orang awam.

Penulis mengambil topik ini karena selain masalah ini sangat hangat dibicarakan, tetapi juga agar semua masyarakat dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Jika hal demikian terjadi, maka semua masalah dapat diselesaikan dengan keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Dengan begitu Indonesia dapat menuju kesempurnaan dengan lebih cepat (akselerasi). Selain itu, dari segala pro dan kontranya, jika semua masyarakat dari masyarakat elit hingga masyarakat bawah memahami semua sudut pandang melihat masalah ini, maka terwujudlah kesejahteraan masyarakat.

Terdapat banyak kontradiksi dalam masalah ini. Adapun kelompok yang kontra berpandangan bahwa perppu tersebut menunjukkan watak otoriter pemerintah Joko Widodo yang bisa membahayakan otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa. Sementara itu ada kelompok yang pro berpandangan bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh semangat untuk satu sama lain, merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarkat. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menganggap penerbitan Perppu ini tidak memenuhi 3 syarat Putusan Mahkamah Konstitusi No 38/PUU-VII/2009 yakni kebutuhan dan kondisi mendesak, UU yang ada tidak memadai, dan adanya kekosongan hukum. Dosen UIN Sunan Ampel H Muhibbin Zuhri menegaskan, langkah pemerintah sudah tepat tetapi jangan sampai Perppu tersebut menjadi abuse of power.

Sebagai mahasiswa, penulis setuju dengan tindakan pemerintah karena bagaimana pun juga kita sebagai masyarakat harus menghormati keputusan dan tunduk pada pemerintah. Tetapi jangan sampai dengan adanya Perppu tersebut, banyak golongan-golongan yang menyalahgunakan dan akhirnya menjadi senjata bagi masyarakat.

Answered Aug 9, 2017

Question Overview


and 3645 more
3663 Followers
38175 Views
Last Asked 2 years ago

Related Questions


(Tugas Esai) Apa solusi ketahanan pangan, ekonomi, dan energi di Indonesia?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Kinerja ketua KPK siapa yang paling baik; T. Ruki, Antasari Azhar, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, atau Agus Rahardjo?

Mengapa selama ini kaum pria lebih banyak tersangkut kasus korupsi dibandingkan perempuan?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor laki-laki?

Apakah hukuman yang paling memberikan efek jera untuk koruptor perempuan?

Apakah Anda setuju hukuman mati untuk para koruptor?

Mengapa sosok Presiden RI secara otomatis juga menjabat sebagai panglima militer tertinggi di negeri ini?

Apakah keluarnya surat perintah penyidikan juga berarti ada tersangka?

Mengapa Lampung terkenal sebagai provinsi yang tinggi tingkat kriminalitasnya?

Bagaimana negara seharusnya melindungi HAM atas saksi kasus korupsi?

Apa ancaman hukuman yang ada pada pasal 27 dan 28 dalam aturan IT?

Mengapa sebagian masyarakat Jakarta gemar melanggar rambu-rambu lalu lintas?

Apakah yang harus dilakukan bila ditahan polisi, tetapi tidak memiliki akses dan uang untuk jasa pengacara?

Apakah kehadiran Habaib dan pengajian rutinnya mengganggu untuk warga Jakarta, mengapa?

Apa yang perlu diingat video content creator ketika membeli video advertising di YouTube untuk mendapatkan lebih banyak view?

Bagaimana cara akun klonengan (fake account) dapat diminimalisasi di Selasar?

Adakah unsur lain selain 5W+1H dalam menulis berita?

Bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh dalam kasus pelanggaran pidana di Indonesia?

Bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh dalam kasus pelanggaran perdata di Indonesia?

Mengapa kendaraan roda dua dilarang melintas fly over?