selasar-loader

Apakah DPR harus belajar dari KPK dalam membangun kepercayaan dari rakyat?

Last Updated Jul 31, 2017

1 answer

Sort by Date | Votes
Okky Tria Kurniadi
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM

Hasil gambar untuk DPR

Ketika berbicara mengenai membangun kepercayaan, di masyarakat saat ini yang terjadi ialah adanya paradigma yang terbalik. Ketika berbicara, DPR dan KPK siapa yang sebenarnya patut untuk dijadikan contoh untuk membangun sebuah kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah kodratnya untuk menjadi badan pemerintah yang merepresentasikan masyarakatnya. Pada pemilihan legislatif tahun 2014, jumlah total keseluruhan pemilih yaitu 124.972.491 suara dari total daftar pimilih tetap (DPT) 185.826.024 orang, yang berarti sekitar 75,11% masyarakat Indonesia menggunakan hak suaranya untuk ikut berkontribusi pada Pemileg 2014 (Nasional.kompas). Angka yang besar sebenarnya ketika 3/4 masyarakat Indonesia mempercayai para anggota legislatif sebagai penyambung lidah mereka kepada pemerintah. 

Sedang apabila dirunut lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melibatkan secara keseluruhan dalam pemilih, hanya beberapa orang yang tergabung dalam tim panitia seleksi (PANSEL) pimpinan KPK. Jadi, secara sederhana bisa dikatakan dalam pemilihan pimpinan KPK tanpa ada unsur kepercayaan dari masyarakat yang mempercayai, karena posisi masyarakat juga tidak memiliki kekuatan dalam menentukan siapa pimpinan KPK.

Saat ini, semua lembaga pemerintah terserang oleh satu isu bersama, yaitu isu terkait korupsi tak terkecuali di DPR dan KPK. Banyaknya perangkat-perangkat dalam KPK dan DPR terjerat kasus korupsi menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia untuk mengatur aparat-aparat dalam tubuh pemerintahnya. Jika ditelisik dari peran dan terjerat kasusnya, tentu KPK yang paling dirugikan, di mana pasti ada pertanyaan dari masyarakat, "Kok bisa lembaga pemberantasan korupsi tapi justru melakukan korupsi?" Di mana kasus yang menjerat mereka menghancurkan kredibilitas dari fungsi mereka sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Namun, beberapa pekan silam lembaga survei Polling Centre bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW), melakukan survei antikorupsi 2017. Pada survei ini, KPK berhasil menduduki posisi pertama dengan perolehan tingkat kepercayaan sebesar 86%. Sedangkan DPR menduduki posisi ke-12 dengan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 51% (Detik). Hal itu berkebalikan saat bagaimana melihat tingkat kepercayaan berdasarkan keterlibatan masyarakat dalam Pemileg dan pemilihan pimpinan KPK.

Hal yang bisa memberikan dampak bagi tingkat kepercayaan masyakarat terhadap KPK dan DPR ialah kasus-kasus yang menimpa mereka serta progres pencapaian atas kinerja mereka. Dalam kurun waktu dua tahun saja dari tahun 2014--2016 DPR RI sudah memiliki 6 orang yang terlibat dalam kasus korupsi (Rappler), sedangkan dalam kinerja bisa dikatakan DPR RI belum optimal. Berkaca dari rapat Paripurna hanya dihadiri oleh 283 orang dari total keseluruhan anggota DPR RI berjumlah 555 orang (dpr.go.id). Bahkan, akhir-akhir ini juga mendapat pandangan kurang baik dari beberapa kalangan masyarakat terkait ambang batas pencalonan presiden yang sebesar 20%.

Jadi, menurut saya, pribadi DPR sudah punya awalan yang bagus terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang dilihat dari antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemileg 2014. Namun, hanya saja DPR perlu membenahi internal mereka, agar kepercayaan tersebut seminimal-minimalnya bertahan pada angka yang sama ketika Pemileg 2014. Sedangkan KPK menunjukkan hasil yang bisa dikatakan cukup stabil walau saat ini sedang dilanda masalah terkait pelemahan landasan hukum atau pun intimidasi terhadap orang-orang dalam kubu KPK sendiri.

 

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/10/0211249/KPU.Partisipasi.Pemilih.di.Pemilu.Legislatif.2014.Capai.75.11.Persen

https://news.detik.com/berita/d-3567239/survei-kepercayaan-publik-kpk-presiden-tertinggi-dpr-terendah

http://www.rappler.com/indonesia/138209-anggota-dpr-tersangka-korupsi\

Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat Paripurna DPR RI. 

 

Ilustrasi via img.okezone.com

Answered Aug 1, 2017

Question Overview


2 Followers
467 Views
Last Asked 2 years ago

Related Questions


Bagaimana menurut Anda kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono selama menjabat dua periode atau 10 tahun sebagai Presiden RI?

Siapa kepala daerah yang jarang disorot, tetapi berprestasi?

Bagaimana cara mengakselerasi budaya meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan?

Mengapa mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sering mengeritik Presiden RI yang berkuasa sementara mantan presiden lainnya tidak?

Perlukah Madura menjadi provinsi dan apakah sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagai provinsi tersendiri?

Apa itu Open Data? Apa bedanya dengan Satu Data Indonesia?

Apakah RT dan RW masih dibutuhkan di Jakarta? Seperti apa peran yang diharapkan?

Apa kelebihan dan kekurangan pemerintahan pada zaman Presiden Soeharto?

Apa itu Supersemar dan bagaimana sejarahnya?

Mengapa Supersemar begitu fenomenal?

Bagaimana rasanya menjadi staf ahli pimpinan komisi hukum DPR RI?

Berapa dana yang dibutuhkan untuk bisa terpilih jadi anggota DPR?

Apa kepanjangan DPR yang paling pas jika pelaku korupsi e-KTP sebagian besar adalah anggota DPR?

Mengapa lembaga DPR kerap diasosiasikan sebagai lembaga paling korup?

Ada alasan apa di balik keputusan Fahri Hamzah yang menyetujui hak angket KPK?

Apakah anggota DPR kita akan benar-benar memperjuangkan nasib rakyat?

Apa saja tugas-tugas yang akan dihadapi bos OJK yang baru?

Menurut Anda, sudahkah OJK menjadi lembaga pengawasan yang kredibel di IKNB?

Bagaimana fokus penerapan perppu nomor 1 tentang AEol ditindaklanjuti oleh OJK?

Menurut Anda, bagaimana kredibilitas Wimboh Santoso atas terpilihnya menjadi bos OJK yang baru?

Apa yang sebenarnya terjadi dengan Antasari Azhar?

Mengapa KPK seperti melemah di era Jokowi dibanding era SBY?

Apakah Emirsyah Satar benar-benar melakukan tindak pidana korupsi? Apa analisa Anda?

Siapa Patrialis Akbar?

Bagaimana kinerja KPK di bawah Abraham Samad dan apa prestasi yang menonjol di bawah kepemimpinannya?

Bagaimana korupsi e-KTP dilakukan?

Bagaimana tanggapanmu terhadap isu Pelemahan KPK?

Apakah Anda yakin status Setya Novanto akan ditingkatkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP?

Mengapa DPR mendesak Polri ambil alih tugas KPK?

Apa yang membuat kota Surabaya demikian memikat dan berkesan buat Anda?

Apa yang menarik dari Pulau Bawean?

Bagaimana cara kamu mengatasi kesedihan?

Apa yang menjadi alasan mengapa suatu negara menerapkan bebas visa terhadap negara lain?

Mengapa Indonesia sebagai negara maritim harus mengimpor garam?

Apa perbedaan antara sosiologi ekonomi dan ilmu ekonomi?

Apa yang menyebabkan manusia selalu menilai dari apa yang dia lihat?

Bagaimana efek otonomi daerah terhadap pengontrolan mutu di Indonesia?

Kabupaten apa yang mengalami inflasi paling tinggi pada tahun 2017?

Apa yang dimaksud dengan krisis ekonomi?