selasar-loader

Setujukah Anda setiap partai politik berhak mengusung calon presiden sendiri?

Last Updated Jun 18, 2017

2 answers

Sort by Date | Votes
Yohan Wahyu
Peneliti politik

Y-w-m5kRU9-p30PwEyYR5SanTFQrwPTS.jpg

Ujian Demokrasi Prosedural

Partai politik pada hakekatnya memiliki tabiat yang sama, yakni merebut kekuasaan.Tidak ada yang bisa menghalangi sebuah partai politik mewujudkan tabiatnya tersebut. Bagaimanapun partai politik dilahirkan ya untuk meraih kekuasaan. Namun, bukan berarti untuk merebut kekuasaan tersebut partai bisa sembarangan melakukan. Nah di sinilah dibentuk aturan main untuk mengelola perebutan kekuasaan tersebut. Mengapa demikian? Pertama, kekuasaan politik itu terbatas. Dengan terbatasnya kekuasaan, otomatis diatur bagaimana kemudian perebutan tersebut menempatkan semua partai politik dalam posisi dan kesempatan yang sama. Tidak ada pengkhususan atau perlakukan khusus pada partai politik tertentu, sehingga kompetisi akan berlangsung terbuka dan adil. Kedua, kekuasaan itu ada limitasinya. Ada durasi kekuasaan yang diatur berjalan simultan agar terjadi sirkulasi dan kesempatan yang sama pada semua partai politik untuk mengganti posisi kekuasaan tersebut. Di Indonesia durasi atau periode kekuasaan umumnya dipatok lima tahun. Seperti halnya pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada yang berjalan setiap lima tahun. Ketiga, Indonesia menerapkan demokrasi elektoral, terutama sejak pilpres 2004. Demokrasi elektoral membuka kompetisi lebih terbuka, rentan konflik, dan masif, terutama jika dikaitkan dengan ke depan soal pemilu serentak di 2019.

Nah, terkait dengan 2019 itulah pertanyaan soal perlukah semua partai politik diberi kesempatan mencalonkan presiden di 2019? Jika mengikuti putusan MK yang menyatakan pemilu dan pilpres serentak di 2019 secara otomatis semua partai politik peserta pemilu 2019 berhak mencalonkan partai politik, dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Kebijakan pemilu serentak otomatis menggugurkan ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Jika dipaksakan dengan ambang batas pencalonan presiden, apa dasar yang dipakai? Jika menggunakan dasar hasil pemilu 2014 itu sudah "terpakai" saat pemilihan presiden 2014. Jika dipaksakan memakai hasil pemilu 2014 tentu tidak adil bagi partai partai politik yang tidak ikut di pemilu 2014 seperti partai politik pendatang baru di pemilu 2019. Padahal seperti yang disinggung di depan, aturan main itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Semua partai politik harus ditempatkan pada posisi yang sama. Baik partai politik lama maupun baru. Pemilu 2019 adalah ujian, tidak saja bagi partai politik yang selama ini melakukan koalisi pilpres pasca pemilu legislagif. Karena dengan pemilu serentak, semua partai akan meneguhkan koalisi jauh sebelum pemilu digelar. Nah ini penulis melihat adalah upaya rekayasa politik (political engineering) untuk "memaksa" partai memikirkan faktor2 ideologis dan substantif tentang kesamaan visi dan misi yang jadi alat koalisi dibandingkan dengan sebelumnya adalah terkait suara dukungan yang menjadi tawar menawar. Selain partai, pemerintah juga diuji dengan dialektika aturan main di pemilu serentak 2019 ini.Tentu dengan tetap memakai dasar ambang batas parlemen (hasil pemilu 2014) akan lebih menguntungkan pemerintah dalam hal kepentingan mempertahankan kekuasaannya. Ini juga tidak lepas dari ujian bagi demokrasi prosedural kita yang selalu dihadapkan pada aspek  teknis di setiap menjelang pemilu. Bayangkan saja setiap kali pemilu kita selalu dihadapkan pada aturan main baru. Ketika kita dihadapkan pada permainan baru dalam konteks pemilu serentak 2019 ada pihak yang malah ingin kembali ke aturan lama yang tidak kompatibel dengan model kompetisi baru tersebut. Bagaimanapun demokrasi perbedaannya tipis dengan anarki. Yang membedakannya adalah adanya aturan main yang disepakati bersama dan demi kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan kelompok politik tertentu. Semoga.

 

sumber gambar: kompas.com

Answered Jun 18, 2017
Andrian Habibi
Advokasi hak sipil dan politik

ZrSnifn0zkU2hAsNUPrFytZQYiioO4rZ.jpg

Setuju sekali. Sesuai dengan ketentuan "Pemilu Serentak", seharusnya setiap partai politik peserta pemilu langsung mengusung calon presidennya sendiri. Karena pemilu serentak berarti meniadakan penyelenggaraan pileg (pendahuluan), baru pilpres. Karena serentak di sini adalah serentak pencoblosan lima kotak, sehingga partai peserta pemilu sudah bisa mendaftarkan calon presidennya sedari awal.

gambar via baranews.co

Answered Jul 9, 2017