selasar-loader

Perlukah pendidikan politik di sekolah? Bagaimana bentuk dan pelaksanaannya?

Last Updated Jun 8, 2017

Politik belum lama ini menjadi satu isu yang sangat hangat untuk dibahas, dijadikan bahan kajian, bahkan dijadikan bahan untuk kepentingan tertentu. Politik dipandang sebagai sebuah ilmu dan kelak praktiknya di negara ini dipandang "kotor" sehingga muncul pertanyaan, "Mengapa politik dipandang kotor?" 

Namun ada juga pernyataan bahwa politik tidak selamanya berkonotasi negatif, kotor, penuh intrik, penipuan, dan pengkhianatan. Oleh karenanya, tergantung siapa dan apa yang ia tampilkan dari urusan politik tersebut. 

Nah, pentingkah urusan politik juga dikenalkan atau diajarkan di sekolah sebelum mereka masuk perguruan tinggi? Karena selama ini kita baru belajar ilmu politik saat memasuki bangku kuliah.

8 answers

Sort by Date | Votes
iPrice Group
Konten dan riset tentang e-commerce dan teknologi

3M2dBBEssQ5JdMdt21V-BiBedVv6QaNs.png

Sebagai lulusan Ilmu Politik, saya merasa pendidikan Ilmu Politik di sekolah itu penting. Salah satu gunanya adalah agar anak-anak Indonesia dapat dengan jelas dan tegas membedakan antara "Ilmu Politik" dengan "Praktik Politik". Saat ini, terlihat semua hal yang ada kaitannya dengan politik itu negatif, padahal aktivitas sehari-hari kita sangat erat kaitannya dengan politik.

Bentuk pendidikan politik dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Jika berbicara di depan murid-murid SD, Anda bisa menjelaskan istilah-istilah ilmu politik yang dialami masyarakat sehari-hari. Anda bisa menjelasakannya dengan dukungan visual menarik agar anak-anak di level ini lebih tertarik untuk mengerti. Salah satu usaha yang saya buat untuk membuat politik lebih dimengerti adalah akun Instagram bernama @Funlitic (Fun Politics).

Untuk SMP dan SMA, Anda mungkin sudah mulai bisa menerapkan teori-teori yang dipelajari di kelas. Salah satu contohnya adalah praktik pemilihan umum, mulai dari mendaftarkan diri ke DPT, proses pencoblosan, sampai penghitungan suara.

Kita boleh tidak suka dengan praktik politik yang kotor, tapi jangan sampai tidak mengerti politik dan dibodoh-bodohi politikus yang nakal.

Answered Jun 13, 2017

g0j2iS-UIzcWSAo8uq7-IWLE2Nb5ctED.jpg

"I hate politics. Therefore, I hate politicians," kata Kang Karji. Apakah betul?

Pada hemat saya, ketika ia berbicara seperti itu, dia sedang berpolitik. Dia memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dan bahkan mempengaruhi orang lain untuk setuju atau pun tidak setuju dengan pendapatnya itu. Di balik kata-katanya itu, terdapat gagasan yang hendak disampaikan dan hendak dibelanya secara serius. Maka, saat ia berusaha menyampaikan dan membela gagasannya, paling tidak ia sedang menanam embrio politik dalam bentuk sebuah gagasan.

Gagasan yang ia dukung biasanya dirasakannya sebagai sebuah kebenaran atau dianggap mengandung kebaikan. Ironisnya, ia akan menganggap gagasan yang berbeda dari gagasannya sebagai sebuah gagasan yang kurang baik atau kurang cocok. Dengan demikian, setiap orang waras tentu saja memiliki gagasan yang dia anggap baik dan secara diam-diam maupun terang-terangan dia bela secara serius, bahkan sampai ada yang katanya sampai titik darah penghabisan. Maka, rasanya tiap orang, baik sadar maupun tidak, baik diajari maupun tidak, sudah melaksanakan tugasnya dalam berpolitik.

Yang perlu diajarkan pada anak-anak tentu saja bukan berpolitik, namun kesantunan dalam berpolitik, kesantunan dalam membela gagasannya. Perlu disadarkan bahwa politik itu berbanding terbalik dari aritmatika. Dalam dunia aritmatik, 4 + 4 = 8 adalah benar. Dengan demikian, jawaban di luar jawaban itu adalah salah. Dalam dunia gagasan, bisa saja gagasan yang berbeda memiliki nilai kebenaran yang sama. Maka itu, jika ada gagasan yang berlainan, jangan buru-buru disalahkan. Mungkin saja pendekatannya berbeda. Mungkin saja maksudnya berbeda. Maka, saat mengkritik gagasan yang berbeda, janganlah meninggalkan sikap santun dan toleran. 

Dengan demikian, yang perlu diajarkan adalah ilmu menjaga harmoni dalam perbedaan. Itulah ilmu politik yang diajarkan sejak dini, bahkan sejak anak masih balita.

 

sumber gambar: blogspot.com

Answered Jun 13, 2017
Hera Wati
Saya.. Ya, saya. Tak perlu menjadi oranglain, tak perlu meniru siapapun.

KNj7UnYWkVztcgI5XgZsN8oDlPTcBoA4.jpg

Saya akan melihatnya dari posisi saya sebagai guru PPKn.

Semua orang mengetahui bahwa PPKn diajarkan di semua jenjang pendidikan. Sebagai guru PPKn, kita ditugaskan untuk mengembangkan 3 hal yaitu, civic skill, civic knowledge, dan civic diposition. PPKn sendiri merupakan mata pelajaran yang terintegrasi dari berbagai pengetahuan; hukum, sosial budaya, politik, sosiologi, dll. Pengajaran PPKn di setiap jenjang pendidikan memperjelas bahwa pendidikan politik penting diajarkan dan tentunya disesuaikan dengan tingkat usia dan kematangan peserta didik.

Saking pentingnya pendidikan politik, setiap negara memiliki program ini yang dikemas sesuai kebutuhan masing-masing. Di Indonesia sendiri, pendidikan politik melalui PPKn merupakan  proses penyiapan generasi muda agar mampu menjadi warga negara yang baik, yang memahami hak dan kewajiban, mampu mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan bekerjasama dengan masyarakat dalam mencetak generasi good citizenship. Masyarakat  harus ikut terlibat karena dalam lingkungan masyarakatlah praktik-praktik nilai dan moral akan berlangsung. Jadi, pemahaman politik itu sendiri tidaklah sesempit yang diduga masyarakat awam, sehingga banyak yang alergi dengan kata politik ini. Politik kotor? Ya, kotor bila dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab dengan Pancasila dan konstitusi.

Semua manusia pada dasarnya berpolitik. Politik harus dimasyarakatkan. Jangan sampai saat seseorang mengemukakan pendapatnya tentang politik, kita terkaget-kaget. Bagaimanapun, negara demokrasi menjamin hak-hak berpendapat warga negaranya. Satu hal: pendidikan tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi dapat dilakukan di luar sekolah, termasuk di media sosial.

Itu pendapat saya. Terima kasih.

 

Ilustrasi via sumedangekspres.com

Answered Jun 14, 2017
Bening Tirta Muhammad
Alumnus of The University of Manchester

PvEiCYCbP4uxdhcvWhE17Ck54SsdXvUT.jpg

Pendidikan politik bisa dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari atau tahunan. Misalnya, dalam pemilihan ketua kelas. Pemilihan dimulai dari sesi pencalonan. Kemudian mengumpulkan dukungan yang didahului dengan unjuk visi dan misi. Lalu, dibuat juga sistem 'check and balance' terhadap wewenang yang sudah diberikan pada ketua kelas dan perangkatnya.

Lebih dari itu, kegiatan pilkada dan pemilu bisa dijadikan momentum untuk membedah visi dan misi calon (bukan segregasi dukungan) tapi lebih kepada melihat kemaslahatan yang dijanjikan pada kampanye. Dalam hal ini, peran guru PKn diharapkan bisa lebih optimal. 

Terakhir, pemunculan kesadaran berpolitik bisa dipantik dengan analisis potensi daerah serta pengenalan masalah-masalah besar di daerah, sehingga sedari kecil, anak-anak sudah terbersitkan mimpi untuk mengubah keadaan--bukan sekadar beracuan pada profesi dan titel saja.

 

sumber gambar

Answered Jun 23, 2017
Andrian Habibi
Advokasi hak sipil dan politik

tlu8pm98P2kwaLPBFxnhgcNJ0nicvQ8A.jpg

Pendidikan politik penting diajarkan sedari dini. Pendidikan ini dimulai dari sekolah dasar dengan mengajarkan cara memilih ketua kelas. Setiap siswa diajarkan menyampaikan pandangan terkait apa yang baik dan tidak baik untuk kebersamaan. Setelah itu, teman-temannya melakukan pemilihan untuk menentukan pilihan. Pemenang menjadi ketua kelas dan yang kalah menempati posisi wakil, sekretaris, dan bendahara. Program ini dibina sampai tingkatan menengah (SMA).

Dari lingkungan tempat tinggal, remaja sudah dibiasakan untuk membentuk organisasi remaja dengan pemilihan layaknya pemilu. Seperti ikatan remaja masjid atau pemuda desa (kampung). Dengan demikian, proses pemilu remaja ini menumbuhkan partisipatif remaja untuk mengawal pilkada dan pemilu.

Namun, selain dari proses pemilu, hal penting lain dalam percontohan tersebut adalah membangun kesiapan mengawasi dan menegakkan aturan. Jika pengawasan dan proses penegakan aturan bisa dipahami secara detail, setiap anak akan mampu mengawal pemilu agar mengurangi tingkat kecurangan.

 

gambar via fabana.id

Answered Aug 7, 2017
Anditha Nur Nina
Peserta Rumah Kepemimpinan Angkatan 8 // Mahasiswa FKM UI Angkatan 2014

gCgF_GqUd5CFOVQZxJBECfNF4dyIjki-.jpg

Menurut Inpres No 12 Tahun 1982, “Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha mencipatkan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.”

Jika kita melihat maksud pendidikan politik di atas, tidaklah salah apabila pendidikan politik diberikan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembinaan generasi muda Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang demokratis di masa yang akan datang.

Selain itu, diharapkan para generasi muda mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tangguh dan penuh tanggung jawab berdasarka Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Pemuda bisa mengubah kondisi bangsa ini menjadi lebih baik dengan memberikan sumbangsih positif untuk masa depan bangsa ini. Mari kita lihat Bung Karno dan Soetomo. Mereka adalah sosok pemuda yang melek politik. Coba kita lihat lagi kontribusi mereka untuk bangsa ini. Sangat banyak, bukan?

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Drs. H. Muhdi, pendidikan politik di sekolah harus ditanamkan ketika siswa sudah mulai bisa menerjemahkan dan merasakan bahwa dia, dari sudut pandang pembuat kebijakan (decision maker) adalah obyek yang terimbas dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Pendidikan politik di sekolah bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti kebebasan yang besar bagi siswa untuk menyampaikan pendapat dalam forum-forum kelas, adanya komunikasi yang cair oleh guru dan siswa sehingga memunculkan kemauan berdialektika dan mengenalkan konsep bahwa tidak ada kebenaran absolut serta keteladanan dalam kehidupan berorganisasi.

Dengan terciptanya ruang-ruang aktualisasi bagi siswa, kelak ketika sudah semakin matang, mereka sudah terbiasa dengan budaya/kultur keterbukaan, menghargai pluralitas, menghayati proses dialektika, saling memberi respon/umpan balik, menganalisis persoalan secara rasional, dan saling menghargai pendapat orang lain tanpa harus merasa selalu benar sendiri.

 

Ilustrasi via pixabay

Answered Oct 31, 2017
Muhammad Akbar Bahmi
Founder Khalifa Institute I RK 7 Makassar

cqtHet7dsn1Hph9oZ22EqR-LMm2WI1HT.png

Pendidikan pilitik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan  politik dan sikap politik.

Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik mengisyaratkan akan  pembentukan kepribadian sesorang melalui pendidikan politik. Di sana dijelaskan  bahwa Kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses  pendewasaanya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan.

Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

Pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat

Kualitas demokrasi indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam  berpolitik. Menurut Surbakti (2007), kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau  pembangunan (Budiardjo, 1985). Lebih jauh, Surbakti (2007) menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik. Jadi, jika individu memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh  perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung. Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut.

Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran  politik ditempuh melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat.

Pendidikan politik membentuk partisipasi berpolitik masyarakat

Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seorang pemilih bisa saja hanya menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia hanya asal memilih tanpa sebuah kesadaran akan akibat lanjut dari pilihannya. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dia sungguh menyadari akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa. Partisispasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu pembinaan politik dapat dilakukan melalui aktivitas pembinaan pemikiran  berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup, atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem hidup (baca: aturan hidup) yang akan diterapkan, dan siapa (baca: penguasa) yang pantas untuk menjalankannya.

Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Apalagi  jika hal ini dilandasi oleh kesadaran atas hubungannya dengan Tuhan yang mewajibkannya untuk memikirkan urusan masyarakat. Tidak akan ada hambatan dan ancaman yang akan menghentikannya. Tidak akan ada bujukan, rayuan yang akan memalingkannya. Maka terciptalah  yang cerdas dan bermoral. Dalam kondisi seperti ini, perubahan dari kehidupan 'gelap' menuju 'terang' tinggal menunggu waktu. Dari masyarakat seperti ini juga akan lahir pemimpin- pemimpin yang mumpuni dan amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil dan beradab.

Penyelenggara pendidikan politik

Pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah: siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan politik, lembaga manakah yang berhak/pantas memberikan  pendidikan politik kepada masyarakat? Tentu banyak orang akan berpikir dan mengatakan, yang paling berhak adalah partai politik. Partai politik memang memiliki kewajiban moral dan juga tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat alasannya adalah partai politik merupakan pilar penyangga demokrasi dalam hal ini partai politik, sesuai dengan undang-undang No.2 tahun 2008 untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain  partai politik, lembaga-lembaga formal pemerintah seperti sekolah dan perguruan tinggi  juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi kemajuan bangsa dan negara. Peran media massa dan lembaga atau asosiasi dalam masyarakat tidak kalah penting untuk mengajarkan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengambil bagian berdemokrasi secara bebas dan  bertanggung jawab. Selain itu dapat memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga  pendidikan politik mampu menuju pada...(more)

Answered Jan 5, 2018
Reza Firmansyah
Mathematician. Writer. Futurist. Trying to leave good marks as my legacy.

Cukup sekadarnya saja, mengingat sudah terlalu banyak konten politik di berbagai media massa di Indonesia.

Answered Feb 7, 2019

Question Overview


13 Followers
2988 Views
Last Asked 2 years ago

Related Questions


Bagaimana Anda menghadapi/melawan bullying waktu di sekolah?

Mengapa sekolah Muhammadiyah seperti hanya fokus ke kuantitas daripada kualitas?

Bagaimana rasanya memiliki orangtua yang menjadi guru kita sendiri di sekolah?

Bagaimana saya bisa terus belajar dan menjadi kompetitif tanpa melalui jalur sekolah formal?

Mengapa tempat pendidikan berbasis agama Islam, disebut Pesantren?

Apa yang harus dipersiapkan saat akan menyekolahkan anak ke luar negeri dan mengapa hal itu penting?

Apa yang harus dipersiapkan saat akan menyekolahkan anak ke pesantren dan mengapa hal itu penting?

Apa yang harus dipersiapkan saat akan masuk ke perguruan tinggi dan mengapa hal itu penting?

Apa yang harus dipersiapkan saat akan mengantar anak sekolah untuk pertama kalinya dan mengapa hal itu penting?

Seberapa pentingkah orangtua mengantar anaknya ke sekolah untuk pertama kalinya?

Bagaimana sistem pendidikan di Jerman berlangsung selama Perang Dunia II?

Adakah kajian ilmiah tentang parfum?

Bagaimanakah cara yang tepat untuk menanggulangi kenakalan remaja?

Bagaimana cara yang tepat untuk menanggulangi kenakalan remaja, khususnya seks bebas?

Apa saja faktor yang menginspirasi bagi remaja untuk melakukan kenakalannya?

Apakah rehabilitasi sudah cukup untuk menghentikan pengguna narkoba yang sudah terjerumus?

Apa yang mempengaruhi kaum remaja untuk melakukan seks bebas?

Apakah bisa kita menghilangkan seks bebas di kalangan remaja?

Apa itu sistem pendidikan anak Montessori?

Pada usia berapakah anak akan mampu menyerap pendidikan seks usia dini dengan baik?

Mengapa Hillary Clinton yang mendapatkan popular votes terbanyak tidak terpilih sebagai Presiden?

Apakah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mengubah wajah dunia?

Mengapa seseorang bisa tertarik bergabung dengan ISIS?

Mengapa seluruh periset di lembaga survei dan media Amerika Serikat gagal dalam memprediksi Hillary Clinton sebagai Presiden?

Beranikah Donald Trump mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan mengusir imigran ilegal, mencegah Muslim masuk, dan memproteksi produksi AS dari gempuran barang komoditas Tiongkok?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Bagaimana sebenarnya hubungan Jokowi dengan Ahok?

Apakah aksi damai 411 ditunggangi kepentingan politik tertentu?

Seperti apa karakter pemimpin ideal yang pantas memimpin Jakarta?

Apa yang menyebabkan perilaku koruptif seperti tidak dapat dihilangkan di Indonesia?