selasar-loader

Jika Anda menjadi Gubernur DKI Jakarta, program pertama apa yang akan Anda lakukan?

Last Updated Jun 5, 2017

1 answer

Sort by Date | Votes
Shendy Adam
Lahir dan besar di Jakarta, sekarang kerja untuk Pemprov DKI Jakarta

Ql2HoZWvvzCpJ1vEIG32TnlVYCbyQl6v.jpg

Mari berandai-andai, mumpung mengkhayal belum dilarang. Kalau saya jadi Gubernur Jakarta, yang akan saya lakukan pertama kali adalah menata ulang pembagian wilayah administrasi. Mengapa ini jadi prioritas? Menurut saya, pembagian wilayah administrasi adalah simpul dari keruwetan struktur pemerintahan.

Jakarta adalah salah satu dari sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan desentralisasi asimetris, yang bagi orang awam lebih akrab dengan istilah daerah khusus atau daerah istimewa. Desentralisasi asimetris adalah suatu model penyelenggaraan pemerintahan lokal yang oleh konstitusi diberikan karena alasan politik atau administratif (Ramses, 2010). Selain Jakarta, provinsi lain yang juga mendapatkan desentralisasi asimetris adalah Papua, Aceh, dan Yogyakarta.

Mengapa Jakarta mendapat desentralisasi asimetris? Tidak lain karena kedudukannya sebagai ibu kota negara. Pengaturan mengenai desentralisasi asimetris bagi Jakarta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai apa saja kekhususan Jakarta sudah pernah saya ulas dalam jawaban atas pertanyaan ini, maka kali ini tidak akan saya ulangi lagi. Saya hanya akan membatasi pada persoalan pembagian wilayah administrasi dan hierarki sebagai konsekuensi yang ditimbulkannya.

Sebagai daerah khusus, Jakarta mendapatkan otonomi tunggal di tingkat provinsi. Kota dan kabupaten di Jakarta sifatnya administratif, bukan daerah otonom seperti halnya Kota Tangerang, Kota Depok, atau Kabupaten Bantaeng misalnya. Oleh karena itu, tidak pernah ada pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur maupun Bupati Kepulauan Seribu. Walikota dan Bupati di Jakarta adalah jabatan birokratis, yaitu PNS yang ditunjuk oleh Gubernur.

Kota dan Kabupaten Administrasi ini membawahi kecamatan (jumlahnya 44) dan kelurahan (267), yang secara umum hampir sama pengaturannya dengan di daerah lain. Walaupun tetap saja, pemegang kewenangan tertinggi adalah gubernur. Jadi, camat dan lurah sejatinya bertanggung jawab kepada gubernur (namun melalui walikota/bupati).

Selain membawahi kecamatan dan kelurahan, kota/kabupaten administrasi juga dilengkapi dengan suku dinas/badan. Problem-nya selama ini adalah suku dinas/suku badan ini memiliki loyalitas ganda kepada unit induknya (dinas/badan di tingkat provinsi) dan kepada walikota/bupati.

Sampai di sini, sebetulnya sudah ada dua persoalan yang bisa kita cermati. Pertama, terlalu panjangnya rantai birokrasi (hierarki pemerintahan) di Jakarta dengan empat layer mulai dari provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, sampai kelurahan. Sementara ruang lingkup tugasnya hampir mirip sehingga berpotensi overlapping fungsi dan proliferasi birokrasi. Kecamatan boleh dibilang menjalankan fungsi yang minimal.

Kedua, tidak jelasnya fungsi walikota/bupati yang merupakan orang nomor satu di wilayah kerjanya. Suku dinas/badan tidak di bawah kendali walikota/bupati sepenuhnya. Kalau hanya sekadar fungsi sekretariat kota, di mana urgensinya ada pejabat walikota/bupati di wilayah tersebut?

Dua permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi. Kalau saya jadi gubernur, salah satu (atau dua sekaligus) layer akan dihilangkan. Nah, mana yang mau dihapus? Jelas tidak bisa ditentukan secara sembrono. Kajian komprehensif perlu dilakukan. Kita bisa belajar dari megacities lain di dunia bagaimana local government mereka.

Dengan struktur pemerintahan yang lebih ramping, rentang kendali dari tingkat provinsi juga pasti akan lebih mudah. Pekerjaan selanjutnya adalah mengenai komposisi pegawai untuk mengisi struktur yang baru. Percuma strukturnya ramping tapi kalau diisi oleh banyak pegawai yang sebetulnya tidak dibutuhkan. 

Selain penataan wilayah, perombakan struktur organisasi di level provinsi juga tidak kalah penting. Semua ini menjadi instrumen penting dalam upaya mereformasi birokrasi DKI Jakarta menuju world class government.

Sumber gambar: hidupsimpel.com

Answered Aug 15, 2017