selasar-loader

Apakah Anugerah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi masih pantas dipertahankan?

Last Updated Nov 23, 2016

Penindasan terhadap muslim etnis Rohingya terus terjadi. Padahal negara itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang merupakan pemenang nobel perdamaian. Apakah itu masih pantas dipertahankan? Jika tidak bagaima mekanisme pencabutan nobel itu?

1 answer

Sort by Date | Votes
Agaton Kenshanahan
Penstudi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

2160.jpg?w=700&q=55&auto=format&usm=12&f

PERCAYA atau tidak, para diktator militer seperti Benito Mussolini, Adolf Hitler, dan Joseph Stalin pun pernah dinominasikan sebagai penerima hadiah Nobel. Nobel, meskipun bergengsi, tidak sesakral itu. Ia juga buatan manusia yang tak luput dari salah.

Lantas apa yang masih bisa dipertahankan dari Aung San Suu Kyi yang diam saat terjadi penindasan di negaranya? Harapan akan kehadiran Suu Kyi sebagai tokoh pergerakan demokrasi dan pejuang hak asasi manusia yang kini berkuasa di Myanmar cukup besar dari komunitas internasional.

Suu Kyi sekarang adalah penasehat negara. Sebagaimana dikatakan oleh sejumlah media, ia kini merupakan pemimpin de facto Myanmar. Dengan terjadinya kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya, baik dilakukan negara atau masyarakat setempat, Suu Kyi setidak-tidaknya harus punya posisi untuk menentang terjadinya kekerasan tersebut.

Namun ia malah memilih berkata, “Anda tidak boleh lupa bahwa di Myanmar telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak (Rohingya dan etnis Budha Rakhine) dalam pertentangan komunal. Tidak penting mengutuk satu komunitas masyarakat atau yang lainnya. Saya mengutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia” (Ingber, 2012).

Harusnya Suu Kyi bisa berempati. Selama dua dekade ke belakang ia pernah mengalami kekerasan struktural dari rezim militer yang menempatkannya sebagai tahanan rumah. Sekarang, saat berkuasa, dia bahkan tidak bisa memberikan hak dasar manusia dalam bernegara yaitu kewarganegaraan.

Rohingya dibiarkan stateless dengan tanpa pengakuan dari negara. Hanya kartu-kartu penanda yang diberikan kepada mereka tanpa berbuah hak untuk memilih, mendapatkan pelayanan setara dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaaan. Dari dulu, mereka sudah dianggap imigran ilegal dari Bangladesh.

Baca: Jawaban Agaton Kenshanahan: Apa penyebab Myanmar menindas muslim Rohingya?

Posisi Rohingya yang demikian rentan terhadap penindasan, pengucilan, dan perlakuan diskriminatif tanpa perlindungan negara atas kehormatannya, propertinya, keluarganya, dan nyawanya. Terbukti, ketika kekerasan pecah, baik itu kekerasan secara vertikal (tentara terhadap etnis Rohingya) atau horizontal (masyarakat etnis buddha Rakhine), Rohingya hanya bisa lari. Sedangkan di tempat pelariannya, tak jarang, mereka disuruh kembali.

Pencabutan Nobel

Geir Lundestad, Sekretaris Panitia Penganugerahan Nobel Norwegia 1990-2015, menjawab ‘tidak’ ketika ditanya mengenai apakah hadiah nobel bisa dicabut. Hal itu didasari atas Piagam Yayasan Nobel pasal 10:

No appeals may be made against the decision of a prize-awarding body with regard to the award of a prize...” [Tidak ada banding yang bisa dibuat melawan keputusan badan penganugerahan hadiah berkenaan dengan penganugerahan hadiah...]

Meskipun demikian, dengan adanya kecaman dan tekanan dari berbagai pihak, harusnya Suu Kyi malu menyandang gelar peraih penghargaan Nobel. Sebagaimana preseden politisi Vietnam Le Duc Tho yang dianugerahi hadiah Nobel bebarengan dengan Presiden Amerika Serikat Henry Kissinger tahun 1973. Le Duc Tho menolak diberi hadiah Nobel dengan berkata bahwa dia tidak dalam posisi berhak menerima hadiah Nobel karena alasan situasi Vietnam –yang mungkin tidak sesuai sebagaimana harapannya akibat konflik yang terjadi 1959-1975.

Dengan terjadinya pembiaran terhadap penindasan Rohingya, Suu Kyi sudah bukan pejuang hak asasi manusia. Ia berkata mengutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Namun dengan diam melihat penindasan saat berkuasa, ia berada pada posisi menyetujui penindasan. Menyetujui pelanggaran hak asasi manusia.

Mungkin kita harus sama-sama mengutip kata-kata jurnalis Al Jazeera Mehdi Hassan, “Lupakan tentang tahanan rumah dan hadiah Nobel. Begini keadaan sejarah akan mengingat 'The Lady of Myanmar'.”

***

Foto: Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar. (Hein Htet/EPA via The Guardian)
 

Answered Sep 2, 2017