selasar-loader

Apa hasil dari UPR Indonesia tahun 2017?

Last Updated May 3, 2017

uA9wGu4lNoDq-T-C7mgDR9WTfTmCVpnn.jpg

 Review Periodik Universal (UPR) adalah proses unik yang melibatkan penelaahan yang dilakukan sekali setiap empat tahun atas catatan hak asasi manusia dari semua anggota PBB yang terdiri dari 192 negara .

UPR adalah proses di bawah naungan Dewan Hak Asasi Manusia, untuk mendorong dan memberikan kesempatan bagi setiap Negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka. Sebagai salah satu fitur utama dari Dewan, UPR ini dirancang untuk memastikan perlakuan yang sama bagi setiap negara ketika situasi hak asasi manusia mereka dinilai.

UPR diciptakan melalui Majelis Umum PBB pada 15 Maret 2006 oleh resolusi 60/251. Ini adalah proses kooperatif yang pada tahun 2011, akan meninjau catatan hak asasi manusia dari setiap negara.

UPR adalah salah satu elemen kunci dari Dewan Hak Asasi Manusia  yang mengingatkan negara tentang tanggung jawab mereka untuk sepenuhnya menghormati dan melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Tujuan utama dari mekanisme baru adalah untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di semua negara dan menghentikan masalah pelanggaran HAM dimanapun terjadi.

Tujuan Diselenggarakannya UPR

  • Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia
  • Untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di mana-mana
  • Untuk mendorong negara-negara kewajiban dan komitmen untuk memenuhi hak asasi manusia
  • Untuk menilai perkembangan positif dan tantangan yang dihadapi oleh Negara
  • Untuk meningkatkan kapasitas negara untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia bagi  semua
  • Memberikan bantuan teknis kepada Negara, apabila diminta
  • Untuk berbagi praktek terbaik antara Amerika dan pemangku kepentingan lainnya

Cara kerjanya …

  • Semua negara anggota PBB akan ditinjau setiap empat tahun
  • 48 negara akan ditinjau setiap tahun
  • Seluruh anggota Dewan akan ditinjau selama masa keanggotaan mereka
  • Ulasan dilakukan oleh Kelompok Kerja UPR terdiri dari 47 anggota Dewan
  • Kelompok Kerja UPR akan mengadakan tiga sesi dua minggu per tahun
  • Sesi Kelompok Kerja berlangsung di Kantor PBB di Jenewa di Palais des Nations
  • Tinjauan Setiap difasilitasi oleh kelompok tiga Serikat, atau “troikas”, yang ditarik oleh banyak yang bertindak sebagai pelapor

 

 

Dasar Tinjauan

 Tiga laporan berfungsi sebagai dasar untuk setiap review Negara dan memberikan informasi berikut:

  • Informasi dari Negara yang sedang ditinjau (“laporan nasional “) termasuk informasi mengenai prestasi dan praktek terbaik, dan tantangan dan kendala, serta prioritas utama nasional dalam mengatasi kekurangan
  • Informasi yang terkandung dalam laporan para ahli hak asasi manusia independen dan kelompok, dikenal sebagai Prosedur Khusus, hak asasi manusia badan perjanjian dan badan PBB lainnya
  • Informasi dari lembaga swadaya masyarakat, lembaga nasional hak asasi manusia dan “stakeholder lainnya

 

Tinjauan tersebut harus menilai  sejauhmana  negara menghormati kewajiban hak asasi manusia yang terkandung dalam:

  • PBB Piagam
  • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
  • Instrumen Hak asasi manusia (perjanjian, konvensi dan perjanjian lainnya) di mana Negara itu menjadi Pihak
  • Janji dan komitmen sukarela yang dibuat oleh Negara
  • Hukum humaniter internasional yang berlaku

No answers yet

Question Overview


1 Followers
281 Views
Last Asked 2 years ago

Related Questions


Apakah kasus kejahatan HAM 65 bisa diselesaikan?

Apa motivasi di balik usul Fahri Hamzah untuk mengevaluasi keberadaan KPK dan Komnas HAM?

Berapa ukuran kebutuhan ideal manusia untuk tempat tinggal?

Mengapa masih banyak kaum terpelajar bersikap defensif dan apologetik mengenai sosok Soeharto?

Betulkah ketelanjangan saat ini lebih ditoleransi daripada beberapa dekade lalu?

Apa yang membuat orang merasa berhak mengoreksi perbuatan orang lain padahal perbuatan tersebut tidak merugikan siapapun?

Bagaimana negara seharusnya melindungi HAM atas saksi kasus korupsi?

Mengapa pada era reformasi keturunan anggota/fungsionaris PKI (masih) dibatasi hak-haknya sebagai warga negara?

Apakah sanksi hukum terbaik yang menimbulkan efek jera bagi seorang pemerkosa anak? Mengapa?

Bagaimana seharusnya status hukum bagi seorang yang melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu (Orde Baru)?

Apakah kebebasan berinternet itu hak asasi manusia?

Siapa Yasonna Laoly?

Siapa Denny Indrayana?

Siapa Yusril Ihza Mahendra?

Siapa Hamid Awaluddin?

Mengapa duta besar memiliki hak imunitas (kebal hukum)?

Apakah seharusnya Indonesia memiliki Undang-undang tentang diskriminasi?

Apa yang Anda ketahui dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

Mengapa Hillary Clinton yang mendapatkan popular votes terbanyak tidak terpilih sebagai Presiden?

Apakah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mengubah wajah dunia?

Mengapa seseorang bisa tertarik bergabung dengan ISIS?

Mengapa seluruh periset di lembaga survei dan media Amerika Serikat gagal dalam memprediksi Hillary Clinton sebagai Presiden?

Beranikah Donald Trump mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan mengusir imigran ilegal, mencegah Muslim masuk, dan memproteksi produksi AS dari gempuran barang komoditas Tiongkok?

Bagaimana cara Bareskrim Polri bekerja saat menentukan status kasus yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok?

Bagaimana sebenarnya hubungan Jokowi dengan Ahok?

Apakah aksi damai 411 ditunggangi kepentingan politik tertentu?

Seperti apa karakter pemimpin ideal yang pantas memimpin Jakarta?

Apa yang menyebabkan perilaku koruptif seperti tidak dapat dihilangkan di Indonesia?