selasar-loader

Apa arah kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi?

Last Updated Nov 20, 2016

1 answer

Sort by Date | Votes
Shofwan Al Banna Choiruzzad
Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI

Hasil gambar untuk kebijakan pemerintah jokowi

Sumber gambar via https://cdn.tmpo.co/ (SUM)

Saat kampanye dan kemudian terpilih, Presiden Jokowi memperkenalkan konsep yang sebenarnya menjanjikan sebagai panduan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu "Poros Maritim". Meskipun demikian, konsep ini belum menunjukkan dampak yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri RI, karena

(1) Apa yang dimaksud oleh konsep "Poros Maritim" ini belum jelas atau setidaknya belum disepakati oleh mereka yang ada di lingkaran pembuatan kebijakan. Pemaknaan dari masing-masing kementerian dan lembaga masih berbeda. National Ocean Policy yang akan segera diterbitkan secara resmi diharapkan dapat memberikan definisi konseptual yang jelas sehingga implikasi dalam perencanaan kebijakan dapat lebih jelas. Jika tidak, "Poros Maritim" hanya akan menjadi slogan kosong masa kampanye tanpa dampak apapun.

(2) Inersia birokratis. Kalaupun ada arah yang benar-benar jelas, tidak mudah mengubah kebijakan ke arah yang baru. Proses perencanaan dan penganggaran yang banyak disusun dari dalam birokrasi yang sudah mapan menciptakan kelembaman yang membuat perubahan kebijakan yang memiliki konsekuensi alokasi sumber daya menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Selain itu, jika perspektif yang coba diperkenalkan oleh pimpinan bertentangan dengan apa yang selama ini disosialisasikan di tingkat birokrasi tersebut, resistensi juga bisa muncul, termasuk dalam komentar-komentar ringan seperti "Ah, Presiden yang sekarang kurang mengerti kebijakan luar negeri."

Selain "Poros Maritim", Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi juga memperkenalkan "Diplomasi Untuk Rakyat". Cirinya adalah bahwa diplomasi harus memberikan dampak yang nyata dan terukur bagi masyarakat. Karena itu, Presiden Jokowi dikenal tidak menyukai forum-forum multilateral jika forum tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang konkret seperti kesepakatan atau penandatanganan perjanjian investasi. Di kegiatan APEC 2016 kemarin, yang hadir adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pro-nya, sekarang setiap kunjungan ke luar negeri diberikan target-target yang lebih tangible dan melibatkan banyak institusi lain yang bisa menindaklanjutinya. Kontranya adalah terkadang mengabaikan hal-hal yang bersifat strategis dan jangka panjang. Dampak yang konkret itu tidak selalu terlihat, tapi kadang menciptakan suatu agenda atau membentuk panggung tertentu yang akan bisa dikonversi untuk menghasilkan sesuatu yang konkret.

Answered Nov 25, 2016