Perspektif Spasial dalam Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya

1 min read

qDDXJnSHrbfSi1hIjD6iJmSMWbzgsp4P.jpg

Wacana mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta kembali mencuat ke permukaan. Sebagaimana wacana yang pernah mengemuka di era-era pemerintahan sebelumnya, kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah disebut sebagai tempat yang paling cocok untuk menjadi ibu kota negara yang baru.

Jika ditinjau dari perspektif geografis, Palangkaraya memang mempunyai beberapa kelebihan dari pada Jakarta. Seolah menjadi langganan di setiap tahunnya, Jakarta selalu dilanda berbagai permasalahan yang kompleks, misalnya dari segi kebencanaan, terutama banjir.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI pada bulan Januari menggambarkan hasil yang sangat miris, yaitu sebanyak 4 Kecamatan, 5 Kelurahan, 7 Rukun Warga (RW), dan 7 Rukun Tetangga (RT) tergenang banjir setinggi 10-70 cm.

Sangat berbeda dengan ibu kota saat ini, Palangkaraya memiliki catatan yang lebih baik. Hasil dari pemetaan BPBD kota Palangkara terhadap wilayah potensi banjir menunjukkan bahwa hanya daerah sekitar bantaran sungai Kahayan yang berpotensi banjir.

Selain itu, kota yang memiliki julukan kota cantik ini aman dari banjir. Selain bencana banjir, Palangkara juga aman dari gempa bumi ataupun tsunami. Hal itu karena Palangkaraya berada di Pulau Kalimantan yang terbebas dari zona lingkaran cincin api (ring of fire). Zona tersebutlah yang sebenarnya selalu menghantui Indonesia.

Jakarta merupakan kota yang sangat sempit sekaligus padat. Data dari BPS menunjukkan bahwa ibu kota memiliki jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa pada siang hari dan 700 ribu pada malam hari. Padahal, luas Jakarta hanya 661 km2. Itu artinya, kepadatan penduduk Jakarta mencapai 18.000 jiwa dalam tiap kilometer persegi.

Keadaan tersebut tentulah berbeda jauh dengan Palangkaraya yang hanya memiliki jumlah penduduk sekitar 376.000 jiwa dengan luas wilayah 2.400 km2. Dengan demikian, kepadatan penduduknya hanya 156 jiwa tiap kilometer persegi.

Hal ini membuat wilayah tersebut masih berpotensi untuk dibangun maupun ditambah bangunan tertentu, mengingat juga bahwa Kota Palangkara juga merupakan daerah tanpa bukit atau gunung sehingga kota ini mudah untuk ditata.

Keuntungan terakhir adalah pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya dapat membuat pemerataan dari segi pembangunan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah proses pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih optimal ke seluruh penjuru Tanah Air.

Artinya, pembangunan tidak saja hanya terpusat di wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sebagaimana yang terjadi selama ini. Dengan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya, pembangunan di wilayah Indonesia Timur pun akan bisa diakomodasi dengan baik oleh pemerintah. Hal itu mengingat lokasi Palangkaraya yang berada tepat di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Itulah sedikit tentang perspektif spasial mengenai pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya.

Sumber gambar: Liputan 6 bisnis – Liputan6.com

Kucing Anggora

Elga Octavianata
7 min read

Manusia Purba

Atlanditor Indiron Tana
14 min read

Hak Asasi Manusia

Farida Alviyani
7 min read

Logo Osis

Farida Alviyani
2 min read

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *