selasar-loader

KPK dan Korupsi Pasca Reformasi

LINE it!
Hazairin Pohan
Hazairin Pohan
Senior Adviser, Lawyer, Lecturer, Reporter
Journal Jul 21, 2016

LkZvJb4_nXk52Rh1kI4o6ryI-QOtRM32.jpg

Foto via rayapos.com

Asal muasal lahirnya KPK telah jelas. Dia hadir karena kejaksaan atau kepolisian terlalu birokratik dan tidak fokus dalam pemberantasan korupsi.

KPK bisa dibubarkan sekiranya fungsi pemberantasan korupsi telah dijalankan dengan baik oleh Kejaksaaan atau Kepolisian, sudahkah? Mata kasat kita menyatakan: situasi korupsi makin marak dan parah, bahkan kejaksaan dan kepolisian menjadi bagian dari masalah.

Jadi, dalam pemberantasan korupsi suka atau tidak, KPK masih handalan masyarakat, dan harapan kita.

Hadirnya KPK dulu sempat membuat 'panas' Kejaksaan dan Kepolisian, karena 'lahan lukratif' ini direbut orang lain. Kedua lembaga ini pun tidak melakukan pembenahan signifikan internal untuk peningkatan kinerja pemberantasan korupsi. “What do you expect?” ujar teman saya. Abusive power ini lahan subur luar biasa untuk memperkaya diri sendiri. Alasan mereka tidak mengambil uang negara, tetapi 'memanfaatkan' kelemahan orang-orang pelanggar hukum, mohon maaf tidak laku untuk dijual. Menyatakan mereka semacam 'Robin Hood' yang merampas kekayaan para pencuri negara untuk dibagikan kepada rakyat kecil juga tidak diterima.

Bagaimana nasib KPK ke depan? Ini institusi, people come and go, but the missions continue. Dengan kondisi bahwa Kejaksaan dan Kepolisian telah berubah, bermutasi menjadi lembaga harapan kita. Sudahkah? Anda jawab sendiri saja. Sudahkah kedua lembaga penegak hukum ini 'bersih' dari korupsi? Sudahkah keduanya dihormati dan ditakuti karena ketegasannya terhadap koruptor? Kalau belum direformasi, tentu harapan kita semua masih pada KPK.

Sifat KPK yang bukan lembaga permanen menjadikannya banyak kekurangan. Mandat jelas, keberanian ada, dukungan rakyat besar, yang kurang adalah SDM untuk menangani ribuan kasus korupsi, termasuk di kedua lembaga ini.

Sangat kurang  dengan agenda pemberantasan korupsi yang masif di tanah air telah sampai pada titik memalukan bangsa dan negeri. Bayangkan, sejak reformasi 1998 selama 17 tahun korupsi malah semakin marak, terang-terangan dan semakin 'profesional'. Tak ada lagi yang ditakutkan para koruptor ini, seakan tanpa korupsi matilah semua pejabat dan penegak hukum. Apa iya?

Bagaimana kita menilai dan membandingkan tindakan korupsi di Orde Lama, Orde Baru, dengan Orde Reformasi? Saya kira situasinya bukan membaik, bahkan untuk menguji keyakinan kita seakan-akan upaya mulia berkurangnya korupsi adalah tak ada harapan.

Di zaman orde lama, nominal korupsi sedikit karena lahan korupsi juga kecil, dan budaya malu tebal. Di zaman orde baru, korupsi mulai merebak sampai Bung Hatta bilang bahwa korupsi telah menjadi budaya kita.

Korupsi di kalangan pejabat dan penegak hukum? Ya, agak terkontrol. 'Di luar sistem' akan dihabisi, tetapi 'yang berada dalam sistem masih diterima. Karena 'terkontrol' dan 'dalam sistem' maka pembangunan ekkonomi bisa mencapai 7-8 %/tahun, walau korupsi ada.

Seperti di Tiongkok sekarang, siapa bilang tidak ada korupsi? Buktinya setiap saat orang dihukum mati dan ada ratusan yang menunggu ajal.

Sama di zaman Orba, 'licensed corrupters' ini pejabat pemerintah, BUMN, diberi 'ruang' atau batasan seberapa besar boleh korupsi pada tiap tingkatan. Kalau ada yang berani korupsi di 'luar sistem' maka habislah nasib kawan ini. Sistemik? Ya, ini menjadi bagian dari sistem, semacam insenti-kira. "Kau sudah bekerja keras dengan baik, kau mendukung 'sistem' maka kau berhak atas reward, dan bagianmu segini", kira2 seperti itulah sistemnya.

Seperti pada zaman Orba, Tiongkok pun tumbuh dengan 9-11 %/tahun. Korupsi sistemik tetap dikontrol, asal tujuan dan target pembangunan tercapai. Kita dan bangsa-bangsa lain mungkin juga sama, tetapi World Bank memperkirakan pada zaman ini 'kebocoran pembangunan' sekitar 30%. Jumlah 30% raib, tetapi masih ada 70% yang mengalir ke tujuan utama, jadi tidak heran jika kita masih tumbuh 7-8% selama 2 dekade (1975-1995). Karena tetap dirasa korupsi 30% ini tidak adil bagi rakyat, maka agenda antikorupsi pun mencuat, ini agenda reformasi kita.

Berbagai sistem UU dibuat, dengan ketat mengawasi semangat transparansi, administrasi pembangunan yang benar, dengan ancaman hukum pula! Gaji dinaikkan, remunerasi diterapkan, disiplin dan pengawasan ditingkatkan. Apa lacur? Korupsi kian membara. Mengapa? Budaya malu anti-korupsi lupa diajarkan, atau korupsi kian canggih tidak terdeteksi dengan kasat mata.

Bak siluman, stealth, dia hadir dirasakan, tetapi tidak bisa dijamah. Rasa keadilan terkoyak-koyak, tapi koruptor masih senyam-senyum di TV.

Jika dulu yang dikorupsi 30% kini diperkirakan lebih parah, malah kini yang dikorupsi mencapai 70 persen! Yang 30% sampai ke tujuan. Urusan pemberantasan korupsi ini melibatkan sistem UU, sistem tatalaksana/administrasi, dan penegakan hukum yang sudah baik.

Kekurangannya adalah 'political will', tetapi tidak gampang merumuskan seperti apa benda ini. Yang jelas harus 'top-down' dari atas ke bawah.  Dimulai dari yang paling atas, dan tidak boleh hanya sekadar “saya kan tidak korupsi” tetapi pembiaran tetap dibiarkan berlanjut.

A sheer of corruption culture itu tidak cukup diberantas dengan jargon yang dipakai. Pemilihan pejabat, itu asal muasal potensi muncul tidaknya koruptor baru. Salah pilih, orang yang tidak kompeten dan memiliki integritas naik. Semangat “kini giliran gue dong, udah puasa lama neeh”, tidak boleh di-entertain. Salah pilih maka salah langkah, dan di sini awal korupsi. 

Dalam situasi kini, jelas KPK harus tetap hadir; jelas pimpinannya harus kuat, jelas tekad untuk menghantam koruptor semakin perlu kejam. Apakah ada jaminan bila KPK diperkuat dengan SDM yang baik dan sistem yang kejam korupsi akan punah? Tidak juga. Jika institusi dan jabatan menjadi incaran parpol dibiarkan, maka politik balas budi, dan budaya 'licensed corrupters' akan marak kembali.

Kegigihan pemberantasan korupsi harus dimulai dari presiden, menteri, pejabat birokrat di pemerintahan maupun BUMN.

Apakah ada jaminan sukses? Tidak juga karena koruptor itu kian canggih, halus, dan berwajah ramah juga terlihat seakan-akan bersih. 

Apakah kita perlu optimis? Itu mutlak, setidaknya semangat dan kegigihan untuk corrupter bashing ini perlu dikampanyekan terus.

Saya yakin, pasti ada hasilnya. Optmis? Menjadi tidak jika penyelenggaraan negara itu terus bermasalah seperti saat ini. Keberpihakan pemerintah terhadap KPK mutlak diperlukan dalam seteru dengan banyak pihak ini, seperti dengan polisi, parpol, dan banyak oknum.

Bila tidak,  kita akan menjadi bangsa yang merugi, membiarkan diri kita tolol dan bodoh ketika negeri dirajam oleh para koruptor.  

667 Views
Sponsored

Author Overview


Hazairin Pohan
Senior Adviser, Lawyer, Lecturer, Reporter