selasar-loader

Perlukah Indonesia Mengelola Blok Rokan?

LINE it!
Mutawif Ilmi Muwaffiqih
Mutawif Ilmi Muwaffiqih
Geological Eng. UGM | Business Dev. Team cicil.co.id Jogja | IDNEXT | RKJogja#9
Journal Aug 30, 2018

20180802-blok-rokan_20180802_134235.jpg

Blok Rokan adalah sesuatu yang sempat hangat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu. Blok Rokan merupakan ‎produsen minyak terbesar di Indonesia dengan cadangan 500 juta sampai 1,5 miliar barel setara minyak. Pada beberapa waktu lalu, blok ini sempat menjadi perebutan dua perusahaan minyak dan gas yakni Pertamina dan Chevron. Dalam beberapa tahun ke depan, tepatnya tahun 2021, kontrak Blok Rokan akan berakhir di tangan Chevron yang saat ini merupakan produsen utama yang beroperasi pada Blok Rokan tersebut.

Lalu mengapa aku harus tahu?

Kondisi produksi migas nasional pada tahun 2018 ini yakni, konsumsi nasional migas sebesar 1.500.000 barel/hari sementara itu, produksi nasional saat ini hanya mencapai sebesar 800.000 barel/hari, menurut data SKK Migas pada tanggal 30 April 2018. Kemudian apabila dibandingkan antara Blok Rokan dengan total produksi nasional Pertamina hanya menyuplai 21% atau sebesar 170.000 barel/hari, sementara Chevron  dapat menyuplai 26% atau sebesar 212.000 barel/hari. Sehingga bangsa ini masih mengalami kekurangan pasokan migas sebesar 700.000 barel/hari dan hal yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan tersebut adalah dengan mengimpor migas.

Kontrak Blok Rokan berhasil ditandangani pada tanggal 9 Agustus 1971 dan akan habis pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan menggunakan sistem Production Sharing Contract (PSC). Sistem ini secara simpel, semua dana untuk kegiatas operasional seperti pengeboran, pengadaan, fasilitas, bahkan hingga CSR (berupa beasiswa, company development, dan lainnya) “ditanggung oleh pemerintah dengan cost recovery”. Berdasarkan kalkulasi per tahun, besar biaya produksi per hari dikali USD 70 (harga minyak dunia) dikali 365 dikali Rp. 14.000,- didapatkan besar nilai yakni 71 trilliun rupiah. Sudah 47 tahun Blok Rokan telah dikuasai oleh Chevron sebagai operator resmi, miliyaran barel minyak dari lapangan Duri, Minas, Bangko, dan lainnya yang telah dinikmati Chevron. Sistem kontrak PSC yang dipakai oleh Chevron adalah autentik buatan Bangsa Indonesia yang membatasi operator hanya dapat mengelola blok migas selama 50 tahun. Lalu, coba dibayangkan, bagaimana apabila kontrak ini diperpanjang, berapa banyak potensi keuntungan yang dapat diambil dari blok ini selama bertahun-tahun ke depannya lagi. TAPI, apakah sebenarnya yang lebih menguntungkan jika Blok Rokan tidak diperpanjang kemudian diakuisisi oleh pemerintah dalam hal ini BUMN?

Mari kita bahas mengenai keuntungan apabila Blok Rokan diakuisisi oleh pemerintah. Keuntungan pertama yakni bagi hasil ke pemerintah akan meningkat, kedua yakni deviden untuk pemerintah juga akan meningkat, ketiga yakni mengurasi kuota dan biaya impor BBM dan Crude Oil sehingga akan lebih hemat, keempat yakni PSO atau Public Service Obligation atau Kewajiban Pertamina menyediakan BBM akan semakin mudah karena tidak perlu biaya impor, dan kelima adalah hilirisasi migas akan lebih efisien karena produksi milik sendiri di Blok Rokan dan bisa langsung diolah pada kilang (Refinery Unit) Dumai. Keuntungan terakhir dan yang paling penting adalah produksi migas nasional akan bertambah menjadi 50% dan akan dapat bertambah lagi apabila dengan diberikannya blok-blok migas terminasi yang sudah habis kontraknya pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 ke Pertamina. Hal ini mencerminkan bahwa pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sebagai salah satu tujuan negeri yang tercantum pada pasal di atas benar-benar telah diimplementasikan oleh pemerintah. Secara simpel,

Tonggak Kedaulatan Energi Nasional

Indonesia akan dapat segera dimulai. Indonesia akan menjadi lebih powerful terhadap sumber daya energinya sendiri. Bagi kita yang menginginkan keadilan dan kesejahteraan untuk negeri dan masyarakat, akan berpikir bahwa pemerintah memiliki segalanya termasuk kekuasaan untuk me-NASIONALISASI-kan Blok Rokan melalui Pertamina. Namun realitanya tidak bisa segampang itu! Mari kita simak beberapa pemikiran pemerintah, salah satunya oleh Pak Amien. Menurut Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas, saat ini, Chevron sebagai operator harus mengeluarkan dana US$1,4 Miliar atau sekitar Rp. 19 Trilliun per tahunnya. “Kalau ini (diberikan) ke perusahaan domestik siapa yang punya duit sebesar itu buat operasikannya. Jadi harus diberikan ke yang punya uang,” kata dalam konferensi pers di agenda IPA ke-42, Jakarta, Rabu 2 Mei 2018 lalu. Mari kita berpikir, pada penjelasan sebelumnya, telah saya sebutkan bahwa apabila dikalkulasikan, produksi 200.000 barel per hari dikalikan dengan harga minyak dunia selama setahun, kemudian dirupiahkan, maka akan muncul angka Rp. 71 Trilliun per tahunnya. Dengan perhitungan kasar saja, keuntungan Rp. 71 Trilliun dan biaya operasional sebesar Rp.19 Trilliun, apakah ada yang perlu diragukan? Kemudian untuk masalah SDM dan Teknologi. Kembali lagi ke sistem PSC, sistem ini diciptakan untuk menjembatani kemampuan finansial, resiko, teknologi, dan knowledge SDM kita yang belum mumpuni. NAMUN, itu adalah dulu. Selama 47 tahun, pegawai Chevron adalah orang pribumi. Kurang mumpuni apalagi? Dan kalua perlu teknologi yang sesuai operator sebelumnya, gak mungkin negara gak bisa bayar para experts, atau bahkan bayar jasa Chevron sekalian.

Jadi seperti itulah pentingnya Blok Rokan, Blok Produsen Migas terbesar saat ini. Sebagai anak muda, saya sangatlah ingin agar bangsa ini dapat berdiri dengan menggunakan kakinya sendiri, berkaudalatan sendiri untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam hormat, Mutawif Ilmi Muwaffiqih, Mahasiswa Teknik Geologi UGM yang akan menjadi Menteri ESDM suatu saat nanti.

 

454 Views
Sponsored

Author Overview


Mutawif Ilmi Muwaffiqih
Geological Eng. UGM | Business Dev. Team cicil.co.id Jogja | IDNEXT | RKJogja#9