selasar-loader

Populis di Tahun Politis

LINE it!
Journal Aug 30, 2018

xHTvNz79lKAwXw4ksMFf07nLkmk3Qus2.jpg         

Sebuah pola menarik yang senantiasa terulang, utamanya di satu tahun terakhir masa jabatan. “Kebijakan Populis”, begitu banyak orang menamainya. Segala kebijakan yang dijalankan untuk mengurangi beban dan tekanan hidup rakyat sembari berusaha mengambil simpati darinya. Tidak salah memang, karena kepentingan rakyat seharusnya menjadi prioritas negara. Namun perlu kita ingat bahwa mengikat tali pada perut bukanlah cara yang tepat untuk menahan lapar, begitupun sebuah kebijakan berjalan. Apalagi jika kebijakan itu dilakukan di tahun ketika semua hal dapat dipolitisasi.

Presiden Joko Widodo akhir akhir ini “cukup” berani mengeluarkan berbagai kebijakan populis utamanya di bidang energi.  Alokasi dana subsidi BBM sebesar Rp 500 per liter untuk jenis Solar hingga menyentuh angka RP 1000 per liter saat ini. Belum lagi, keluarnya Peraturan Presiden No.43 Tahun 2018, membuat penjualan BBM jenis premium berubah dari umum menjadi penugasan di Wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali). Hal yang tentu mewajibkan PT.Pertamina menyalurkan hingga 11,8 juta kilo liter, naik dari volume premium sebelumnya yang hanya mencapai 7,5 juta kilo liter ketika BBM penugasan hanya dikhususkan untuk wilayah luar Jamali. Anggaran pemerintah untuk subsidi pun membengkak di angka Rp 4 Triliun. Keputusan BBM satu harga yang dijalankan pemerintah pun masih menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Kebijakan yang sebenarnya dilakukan sebagai perwujudan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun menambah beban Distribution Cost yang akan ditanggung pemerintah.

Pertamina, berdarah darah demi amankan Jokowi 2019

Realisasi harga minyak dunia berkisar di angka 70-an dollar per barel melenceng sangat jauh dengan asumsi APBN 2018 yang hanya 48 dollar AS per barel, membuat Pertamina ketar ketir. Ketegangan geopolitik di timur tengah, bertambahnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan produksi disinyalir menjadi penyebab utamanya. Selain itu, melemahnya rupiah di angka Rp 14.600 per dollar AS semakin memperburuk situasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar konsumsi BBM di Indonesia masih mengimpor dari negara luar. Pada situasi seperti ini,  Pertamina harus menalangi Rp2.400 untuk premium dan Rp3.900 per liter untuk solar.

Rencana menghindari subsidi BBM yang membengkak dengan menaikan harga BBM bersubsidi ditolak pemerintah. Pemerintah berdalih bahwa naiknya BBM dikhawatirkan mampu mengganggu daya beli dan meningkatkan resiko terjadinya inflasi, di pihak lain beranggapan bahwa hal ini hanya usaha pemerintah menjaga elektabilitas menghadapi tahun politik. Belum lagi, subsidi Energi dalam APBN yang terus turun (pemerintah berdalih untuk memindahkan anggaran ke sektor yang lebih produktif seperti Pendidikan dan Infrastruktur, disamping subsidi BBM yang pemerintah anggap kurang tepat sasaran) membuat keuangan pertamina disebut sedang “berdarah darah”.

Sebagai catatan, kondisi keuangan pertamina saat ini sedang mendapatkan lampu kuning dari kementrian BUMN. Rini Soemarno, menteri BUMN bahkan mengeluarkan surat perizinan untuk menjual aset perusahaan kepada Pertamina sebagai kelanjutan permintaan direksi terkait izin penjualan aset. Berbagai respon bermunculan setelah beredarnya surat itu, Federasi Serikat Pekerja Pertamina (FAPPB) menolak penjualan aset maupun pelepasan kilang minyak yang secara langsung berdampak pada fundamental pertamina yang akan semakin melemah. Belum lagi penjualan aset yang bertujuan menutupi kerugian sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.    

Pertamina mencari solusi dengan mengUpgrade penggunaan BBM menjadi RON 90 keatas, dengan harapan nantinya naiknya kualitas BBM mampu membuat naiknya harga BBM secara perlahan sehingga meringakan beban Pertamina menghadapi situasi meningkatnya harga minyak dunia. Namun, pemerintah bersikeras Premium (BBM RON 88) yang merupakan BBM non Subsidi (walau pada prakteknya bersubsidi) untuk tetap disalurkan di Jamali. Presiden menyadari betul bahwa ketersediaan premium di Jamali, dengan 60% dari jumlah penduduk Indonesia didalamnya mampu meningkatkan citra presiden di mata masyarakat. Lagi lagi Pertamina harus rela “berdarah darah” demi amankan kursi 2019 tetap jatuh pada petahana.

Kebijakan yang kontradiktif

Perlu diketahui sebulan setelah dilantik, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM berjenis Premium dan Solar mengikuti kenaikan dari harga minyak dunia. Elektabilitas dan popularitasnya yang masih tinggi saat itu, membuat pemerintah berani menunjukan bahwa pihaknya tidak ingin membuat kebijakan yang populis dan terbukti dengan masih banyak media yang memujinya sebagai pemimpin merakyat. Semua itu dilakukan sebagai wujud reformasi di bidang energi yang digaungkan Presiden pada awal kepengurusannya.

Kebijakan itu hanya berlangsung hingga April 2016. Harga Premium dan Solar ditahan meskipun harga minyak dunia sudah jauh melambung. Padahal sepanjang Januari 2015-April 2016, Premium dan Solar beberapa kali naik dan turun sesuai dengan harga minyak dunia. Pemerintah memastikan tidak akan menaikan harga Premium dan Solar pada tahun 2019. Selain itu, keputusan menambah anggaran untuk Subsidi Solar di tahun 2019 juga tidak lepas dari sorotan publik. Kebijakan yang kontradiktif memang, menyisakan satu pertanyaan yang mengganjal dalam diri. Mengapa kebijakan pemerintah yang sebelumnya cenderung tidak populis kemudian menjadi populis? Mungkin hanya Pemerintah dan Tuhan yang tahu. 

138 Views