selasar-loader

Sejarah Utang Indonesia

LINE it!
Journal Aug 27, 2018

zK3siyc2PpI2-EDOI3qWfKMnXcnJcqpf.jpg

Belakangan ini publik kembali dihebohkan dengan perseteruan di media sosial antara ketua Majelis Permusyarawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Latar belakang hal ini terjadi adalah bermula dari pernyataan Zulkifli Hasan pada Sidang Tahunan MPR RI, pada 16 Agustus 2018, yang menyinggung soal jumlah cicilan utang pada 2019 tidak wajar.

Hal ini langsung dibalas oleh Sri Mulyani pada konferensi pers terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Jakarta Convention Center(JCC) pada malam hari setelah pernyataan ketua MPR tersebut. Menurut beliau, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam keadaan sehat karena defisit APBN semakin turun dan keseimbangan primer menuju ke arah yang positif.

Terlepas dari itu, utang luar negeri (ULN) Indonesia telah memasuki angka 356,9 miliar dolar atau setara dengan Rp4.996,6 triliun (kurs Rp14.000 per dollar AS) sampai April 2018. Menurut ekonom sekaligus direktur Institute for Development of Economics and Finance(INDEF), Enny Sri Hartati, menyebut utang tersebut “pasti tidak aman” karena bunga dan cicilannya dibayar dengan “gali lubang, tutup lubang”. Lantas, dari mana dan sejak kapan Indonesia mempunyai jumlah utang yang besar tersebut?

Awal Mula Utang Indonesia di era kepemimpinan Soekarno

Di awal kemerdekaan, Indonesia sudah diwarisi utang oleh pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,3 miliar dolar AS. Warisan utang tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) atau yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami depresi keuangan akibat perang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan menumpas beberapa pemberontakan dari dalam negeri. Alhasil, Indonesia mengajukan menjadi anggota International Monetary Fund (IMF) dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Indonesia baru diterima menjadi anggota IMF pada pertengahan tahun 1953. Pada tahun 1956, Indonesia mendapat pinjaman IMF sebesar $55 juta dolar AS karena inflasi yang melonjak akibat defisit anggaran negara yang memburuk.

Utang yang Melonjak di era Soeharto

Usai mengambil alih kekuasaan dari Soekarno pada 1967, Soeharto dihadapkan dengan banyaknya pekerjaan rumah, terutama di bidang ekonomi. Hiperinflasi yang mencapai 650% yang menyebabkan melonjaknya harga barang-barang dan menurunnya daya beli masyarakat pada saat itu. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto kala itu adalah mengubah arah haluan ekonomi dari pro-sosialis ke pro-liberalis.

Rencana pemulihan ekonomi dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu penghentian hiperinflasi, penjadwalan utang luar negeri, dan membuka pintu bagi permodalan asing. Melalui diplomasi dalam forum London Club dan Paris Club, pemerintah Indonesia mengajukan gagasan pembentukan konsorsium negara-negara kreditur untuk Indonesia. Forum sepakat membentuk konsorsium bernama Inter-Governmental Group on Indonesia(IGGI) yang beranggotakan Belgia, Itali, Jerman, Australia, Belanda, Inggris, jepang, Amerika Serikat, Kanada, Austria, Selandia Baru, Swiss, Norwegia, dan Bank Dunia. Tujuan dibentuknya IGGI adalah untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. IGGI telah memberikan banyak pinjaman secara berkala seperti, di tahun 1967 telah memberikan pinjaman sebesar 200 juta dolar AS dan di tahun 1969, sejumlah negara juga memberikan pinjaman kepada Indonesia, seperti Belanda sebesar 140 juta dolar AS, Jerman 84,5 juta dolar AS, Amerika Serikat 41,1 juta dolar AS, dan Jepang 10,6 juta dolar AS.

Pada akhir kepemimpinan Soeharto, pemerintah saat itu telah meninggalkan utang sebesar 68,7 juta dolar AS atau setara dengan Rp551,4 triliun dengan rasio utang 55,7% terhadap Produk Domestik Bruto(PDB).

Rasio Utang terhadap PDB yang Memburuk di Era BJ Habibie

Akumulasi utang terus berlanjut di era kepemimpinan BJ habibie. Bahkan, presiden BJ Habibie tercatat sebagai presiden yang membuat utang Indonesia semakin besar dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kepemimpinannya yang hanya seusia jagung, pemerintahan BJ Habibie mengakumulasikan tambahan utang luar negeri hingga 20 miliar dolar AS. Rasio utang terhadap PDB juga dapat dinyatakan yang paling buruk di antara kepemimpinan presiden lainnya, yaitu mencapai 85.4%.

Pemulihan Rasio Utang sejak Kepemimpinan Gus Dur

Setelah BJ Habibie lengser dan digantikan oleh Gus Dur, rasio utang Indonesia terhadap PDB mulai menurun, yaitu sekitar 77,2% dengan PDB sebesar Rp1491 triliun dan utang sebesar Rp1247,4 triliun.

Di era Megawati Soekarnoputri, rasio tersebut lebih baik lagi dengan angka 56,5% dengan keterangan PDB berjumlah Rp2303 triliun dan utang Rp1298 triliun.

Di kepemimpinan SBY ternyata rasio utang terhadap PDB lebih baik lagi. Rasio tersebut turun menjadi 24,7% dengan kenaikan PDB sekitar 8000 triliun rupiah dan utang sekitar 1400 triliun rupiah

Rasio Utang yang melemah di Era Jokowi

Di kepemimpinan presiden Jokowi, rasio utang terhadap PDB malah memburuk walaupun PDB Indonesia naik sekitar 3000 triliun rupiah. Akan tetapi, per januari 2018 utang Indonesia juga bertambah menjadi hampir 4000 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan rasio utang naik menjadi sekitar 29%.

 

Terlepas dari data-data di atas, penulis mengajak para pembaca yang budiman untuk lebih terbuka pemikirannya menanggapi utang yang naik tersebut. Utang-utang yang didapatkan pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pembiayaan berbagai program pemerintah, meliputi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan berbagai program lainnya. Alhasil, manfaatnya dapat kita rasakan semua baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

416 Views
Sponsored

Author Overview