selasar-loader

Menggenjot Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Indonesia Melalui Green Banking

LINE it!
Zidna Qoulan Tsaqila
Zidna Qoulan Tsaqila
Seorang tahanan kebodohan yang terus belajar agar semakin menyadari kebodohannya
Journal Aug 26, 2018

lCECcbmJ0cfRD_jP0zKqz10QHFD5qFly.jpeg

Dampak negatif dari pencemaran lingkungan telah menjadi hal yang problematik dalam pembangunan ekonomi Tiongkok. Chan dan Yao serta Shao dkk. menyatakan bahwa polusi udara dan air di negeri tersebut menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Sebagai informasi, menurut Vaughan dan Branigan pada tahun 2014, negeri tirai bambu itu telah memproduksi lebih dari 23 persen emisi global; jumlah yang cukup mengerikan di tengah isu pemanasan global yang sedang menghantui masyarakat dunia.

Untuk menyikapi isu lingkungan tersebut, pada tahun 2007, Bank Republik Rakyat China (People’s Bank of China—PboC) mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai Green Banking yakni the Green Credit Policy, sebuah kebijakan yang mengangkat peran bank untuk turut ikut serta memperbaiki kesinambungan pembangunan di negeri tersebut. Pada kebijakan ini, dikeluarkan sebuah pedoman mengenai kebijakan untuk mengintegrasikan isu lingkungan dengan pengambilan keputusan finansial oleh seluruh bank di Tiongkok—baik policy bank, bank komersial, bank koperasi pedesaan, dan perserikatan kredit pedesaan yang didirikan di negeri tersebut. Dengan menempatkan China Banking Regulatory Commission (CBRC) sebagai penanggungjawab supervisi dan administrasi dari operasi kredit hijau ini, kebijakan ini menyatakan untuk memberikan restriksi kepada para pelaku industri yang terlibat dalam peningkatan polusi dan menawarkan tingkat suku bunga yang disesuaikan (adjusted interest rate) tergantung kepada performa lingkungan dari peminjam. Industri yang berkaitan dengan proteksi lingkungan, energi terbarukan, circular economy (sistem regeneratif di mana input sumber daya dan limbah, emisi dan kebocoran energi diminimalkan dengan memperlambat, menutup, dan mempersempit energi dan putaran material), dan pertanian yang ramah lingkungan akan mendapatkan fasilitas untuk membayar bunga lebih kecil; sedangkan sebaliknya, industri yang berkontribusi pada peningkatan polusi akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. Kebijakan ini juga menghimbau kepada pemberi pinjaman untuk mengurangi dan menarik pinjaman yang telah diberikan jika peminjam dana terkena kontroversi lingkungan atau terjerat ketidakpatuhan atas kebijakan lingkungan.

Sebuah pertanyaan kemudian muncul; apakah kebijakan ini akan menguntungkan perbankan? Pemberian restriksi kepada industri yang memberikan dampak polusi tentu memberikan dampak positif kepada negara, namun tentu perbankan tidak akan memiliki insentif untuk menerapkannya jika kebijakan ini justru merugikan perusahaannya.

Olaf Weber, dalam penelitiannya bertajuk The Impact of Green Banking Guidelines on the Sustainability Performance of Banks: The Chinese Case, melakukan uji korelasi antara performa finansial perbankan dengan nilai keberlanjutan dari bank tersebut. Adapun performa finansial yang dimaksud adalah rasio keuangan seperti ROA, total aset, ROE, laba bersih, dan rasio kredit macet, dan nilai keberlanjutan yang dimaksud adalah keberadaan produk Green Banking seperti pinjaman, KPR, manajemen aset, dan sebagainya. Dan hasil dari studi ini menemukan bahwa performa lingkungan dan sosial dari perbankan di Tiongkok mengalami kenaikan antara 2009 hinga 2013 karena penerapan kebijakan CBRC. Dan yang paling penting, bahwa performa finansial dan performa lingkungan dan sosial berkorelasi positif; semakin besar performa lingkungan dan sosial, maka semakin besar pula performa finansial yang didapatkan perbankan tersebut.

Penemuan ini tentu mematik Indonesia yang pada tahun 2013 mengeluarkan emisi 2161 miliar ton metrik (climatelink.org, 2017). Bank Indonesia selaku bank sentral sebenarnya telah melakukan upaya penerapan kebijakan Green Banking seperti yang tertaut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI No. 14/26/PBI/2012 untuk mendorong perbankan meningkatkan pemberian kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengasumsikan bahwa kegiatan usaha di kelompok tersebut lebih mudah diarahkan dan dibina agar produk yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Namun sayangnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Dunia dan OJK/BI mengenai emisi CO2, nilai aset dan pembiayaan perbankan, dari tahun 2006 hingga 2010, justru peningkatan emisi diiringi oleh peningkatan pembiayaan dana. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa perbankan Indonesia justru  berkontribusi bagi terjadinya degradasi lingkungan. Nampaknya, implementasi dari PBI tersebut perlu ditinjau kembali.

Isu lingkungan tentu tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan tempat di mana manusia hidup. Melalui penelitian Olaf di atas, sebenarnya telah ditemukan sebuah penemuan menarik untuk tidak melakukan dikotomi antara performa finansial dan performa sosial dan lingkungan; performa finansial dapat berjalan beriringan ketika industri dapat memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini dapat menjadi jawaban kepada perbankan Indonesia jika memang pemberlakuan PBI terhambat karena ketakutan perbankan akan menurunnya performa finansial jika mereka berfokus pada restriksi kredit atas aspek lingkungan; walau tentu diperlukan kajian yang lebih lanjut mengenai penerapannya di Indonesia.

 

247 Views
Sponsored

Author Overview


Zidna Qoulan Tsaqila
Seorang tahanan kebodohan yang terus belajar agar semakin menyadari kebodohannya