selasar-loader

Hak Sehat Para Pecandu

LINE it!
Hari Nugroho
Hari Nugroho
Medical Doctor with Addiction Medicine training
Journal Jun 29, 2018

3329jenis-narkoba-01.jpg

Dunia internasional memperingati International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking atau dikenal dalam Bahasa Indonesia sebagai Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) setiap tanggal 26 Juni. Peringatan ini didasarkan pada resolusi PBB nomor 42/112 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 1987 sebagai sebuah ekspresi untuk memperkuat aksi dan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Namun setiap tanggal itu pula banyak pihak yang mempertanyakan apa tujuan dan kepentingan HANI jika setiap tahun angka penyalahgunaan narkoba maupun jumlah kasus pengungkapan penyelundupan narkoba semakin meningkat.

Sejatinya peringatan HANI adalah sebuah bentuk refleksi dan evaluasi akan kompleksitas permasalahan penanganan narkoba. Inilah momen untuk kembali melihat lebih jauh, apa yang telah dicapai dengan program-program penanganan narkoba selama ini, apakah sudah pada jalur yang benar? Ataukah malah terkesan jalan di tempat dan menghamburkan uang. Kita semua sepakat untuk menangani masalah ini secara bersama-sama, berjalan beriring dan berkolaborasi satu sama lain. Namun kenyataannya pihak-pihak yang bersinggungan justru berjalan masing-masing sekehendak tujuan yang ingin dicapai.

Pada proses penegakan hukum, telah banyak kasus-kasus besar dengan barang bukti lebih dari 1-ton sudah banyak diungkap, namun disisi lain kasus-kasus penyalahgunaan masih sering dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penangkapan kepada para pecandu menjadi momen untuk tawar menawar pasal Undang-Undang Narkotika 35/2009 mana yang akan diterapkan, apakah pasal kepemilikan atau pasal tentang rehabilitasi. Padahal lembaga pemasyarakatan kewalahan dengan jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas dan didominasi oleh kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari sisi terapi dan rehabilitasi, Ombudsman Republik Indonesia mengungkap program rehabilitasi 100 ribu pecandu yang dicanangkan beberapa tahun lalu tidak efektif, karena tidak adanya sinergi antara lembaga-lembaga yang melaksanakan program tersebut, standar dan pola rehabilitasi yang diterapkan berbeda. Belum lagi maraknya kasus penyalahgunaan narkoba, menjadi ladang bisnis baru segelintir kelompok untuk mendirikan lembaga-lembaga rehabilitasi dan mengeruk untung dari keluarga yang sudah frustasi dan putus asa mengangani anggota keluarganya yang menjadi pecandu.

Hak untuk sehat

 Jika demikian kondisinya, maka tidak mengherankan jika muncul pertanyaan rehabilitasi narkoba ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Untuk mereka yang mengalami kecanduan ataukah untuk kepentingan orang lain? International Narcotics Control Board (INCB) dalam laporan tahunannya (2017) mendorong pihak pemerintah di dunia untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan narkoba yang proporsional, berbasis bukti, dan merefleksikan hak asasi manusia. Bahkan INCB mengingatkan bahwa terapi, rehabilitasi, dan integrasi sosial para pecandu narkoba merupakan tujuan kunci yang telah disepakati dalam forum ke 30 United Nation Special Session of the General Assembly (UNGASS) 2016.

Hak untuk sehat merupakan salah satu hak dasar yang tertuang dalam pasal 25 deklarasi hak asasi manusia. Tak hanya itu, hak untuk dapat hidup sehat juga menjadi target ke 3 yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan mencakup di dalamnya adalah target untuk mengatasi HIV/AIDS yang erat pula kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba.  Oleh karena itu hak seorang pecandu untuk sehat haruslah menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dalam rangka menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, hal ini sejalan pula dengan aksi untuk mencapai target nomor 3.5 SDGs berupa penguatan program pencegahan dan terapi penyalahgunaan narkoba. 

Terobosan Kebijakan

Banyak kajian yang menunjukkan bahwa terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba terbukti hemat biaya, namun pelaksanaanya di Indonesia masih banyak hambatan, ditambah banyak penyalahguna narkoba yang enggan untuk mengakses tempat terapi dan rehabilitasi karena minimnya tempat dan alasan biaya. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk memecah kebuntuan tersebut.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan layanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Selama ini kecanduan zat baik rokok, alkohol, maupun narkoba masih dipandang sebagai penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup pribadi, sehingga dianggap tidak adil jika terapinya ditanggung oleh JKN. Konsep ini tentu melanggar hak sehat seorang pecandu, dan merupakan bentuk pengingkaran target 3.5 SDGs, padahal para pecandu juga turut membayar iuran JKN. Lagipula terapi terhadap kecanduan juga bentuk investasi mengatasi penyakit katastropik yang berhubungan semisal penyakit jantung, paru, stroke, hiv/aids, maupun gangguan kejiwaan.

Hal lain adalah mengubah paradigma terapi rawat inap untuk pecandu menjadi terapi yang berbasis komunitas dan rawat jalan. Banyak yang meyakini bahwa terapi yang efektif untuk pecandu adalah rawat inap selama mungkin, paradigma ini kurang tepat selain berbiaya tinggi, hanya sedikit penyalahguna narkoba yang membutuhkan terapi rawat inap, sebagian besar dapat ditangani dengan rawat jalan yang berkelanjutan dan sama efektifnya.

Mengintegrasikan terapi dan rehabilitasi dalam JKN berarti mendekatkan terapi ke dalam komunitas masyarakat. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat melakukan penapisan sebagai syarat ketika memilih FKTP tersebut sebagai akses pertama mendapat layanan JKN, hal ini sebagaimana dilakukan oleh National Health Service (NHS) Inggris. Dengan hal ini FKTP dapat memetakan masalah, melakukan intervensi dini, dan melakukan rujukan lebih lanjut jika diperlukan. Keuntungan lainnya adalah kompetensi dan standar terapi dapat ditetapkan secara nasional, stigma berkurang, serta bentuk kecanduan lain seperti penyalahgunaan obat resep dapat ditangani.

Semoga dengan kebijakan yang terintegrasi, berbasis hak asasi manusia untuk sehat, masyarakat Indonesia terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

 

***

Hari Nugroho

Mahasiswa MSc in Addiction Studies

Institute Psychiatry Psychology and Neuroscience

King's College London

447 Views