selasar-loader

Paradoks Penanganan Perokok

LINE it!
Hari Nugroho
Hari Nugroho
Medical Doctor with Addiction Medicine training
Journal Jun 25, 2018

Image result for terapi rokok

(gambar via pranadiva.com)

 

Meskipun setiap tanggal 31 Mei Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, namun permasalahan merokok di Indonesia masih menjadi masalah yang cukup berarti. Pembahasan tentang hal ini acapkali menjadi pergulatan abadi antara kepentingan industri melawan kepentingan kesehatan masyarakat. Padahal efek kesehatan yang timbul telah menjadi cerita pahit yang harus di hadapi. Belum lagi soal isu bahwa penyakit-penyakit yang timbul karena konsumsi rokok, diwacanakan untuk tidak ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan nasional dan digencarkan agar para penderita menanggung biaya perawatannya dengan sistem cost sharing

Pro dan kontra berkecamuk di tengah masyarakat, banyak yang menganggap bahwa sistem cost sharing merupakan bentuk keadilan, karena penyakit yang di derita oleh para perokok adalah penyakit yang diundang oleh diri sendiri akibat gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit-penyakit katastropik ini merupakan penyakit yang menyedot beban anggaran kesehatan, mengingat seringkali sifatnya yang kronis, dan butuh teknologi atau keterampilan khusus berbiaya tinggi

Penyakit katastropik yang sering diderita oleh para perokok adalah penyakit kardiovaskuler dan kanker. Data BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa penyakit kardiovaskuler adalah penyakit katastropik yang paling banyak menyedot klaim sistem jaminan kesehatan nasional (59%) selama periode 2014 – Juni 2017 (Bisnis.com, 09/03/2018) dengan total pembiayaan mencapai Rp.18.92 triliun. Tak heran rasanya jika di peringatan hari tanpa tembakau sedunia tahun ini, WHO mencanangkan kampanye bahwa rokok menyebabkan penyakit jantung.

WHO tentu berharap bahwa kampanye ini akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya rokok bagi jantung. Selain itu, sejatinya WHO menginginkan adanya tindak lanjut berupa langkah nyata yang dilakukan oleh populasi kunci, baik pemerintah maupun masyarakat umum untuk menekan dampak buruk akibat rokok.

 

Perlu evaluasi

Ada beberapa hal yang patut diperhatikan khususnya dalam penanganan perokok di Indonesia. Yang pertama adalah keengganan Indonesia untuk meratifikasi konvensi pengendalian tembakau (FCTC) karena dianggap akan mematikan industri rokok dan petani tembakau di Indonesia serta meningkatkan rokok illegal yang beredar. Yang kedua, belum adanya strategi jitu untuk menangani para perokok.         

Alasan penolakan terhadap FCTC sebenarnya tidak kuat, karena di dalam konvensi tersebut sudah terdapat kerangka kerja yang lengkap tentang bagaimana mengatasi pertanyaan atau kekhawatiran yang terjadi. Dan dapat dilihat, sebenarnya Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan produk tembakau bagi kesehatan telah mengadopsi sebagian pasal-pasal FCTC. Ini menunjukkan bahwa sejatinya pemerintah setuju dengan pasal-pasal dalam FCTC, namun tekanan kepentingan ekonomi membuat enggan bergabung dalam konvensi tersebut.

Akibat ambiguitas sikap tersebut, beban pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional terasa semakin berat. Langkah yang diambil dengan mengalokasikan sebagian hasil cukai rokok untuk menyuntik tambahan dana BPJS Kesehatan, bukanlah suatu langkah yang kemudian menyelesaikan masalah beban penyakit katastropik akibat rokok. Solusi ini hanya akan bersifat sementara saja, karena akar permasalahan berupa kecanduan rokok tidak pernah diobati.

 

Integrasi terapi adiksi rokok

Di dalam FCTC, WHO merilis strategi yang disebut MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforcement, Raise tax). Strategi ketiga Offer, merupakan strategi untuk mengatasi kecanduan rokok, yaitu dengan menawarkan terapi kepada para perokok. Dalam konteks Indonesa, terapi kecanduan rokok ini masih belum maksimal pelaksanaannya. Beberapa puskesmas memang telah mempunyai layanan berhenti merokok, namun sebagian besar hanya fokus pada layanan konseling dan intervensi psikososial saja. Begitupula dengan program Quitlines, layanan program berhenti merokok berbasis konseling lewat telepon dari kementerian kesehatan, minimnya sosialisasi menyebabkan tak banyak orang mengakses layanan tersebut.

Berbagai riset menyebutkan bahwa kombinasi layanan terapi farmakologi dan intervensi psikososial terbukti efektif. Namun di Indonesia, layanan terapi farmakologi tidak dapat berjalan dikarenakan obat-obatan yang dibutuhkan dapat dikatakan tidak tersedia. Petugas kesehatan tentu akan kebingungan jika obat seperti varenicline, bupropion, maupun nicotine replacement therapy tidak tersedia di pasaran. Alih-alih masuk dalam formularium nasional, tidak diakuinya terapi berhenti merokok sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional merupakan paradox dan penyebab mendasar.

Peningkatan akses terhadap terapi berhenti merokok mutlak di perlukan, pemerintah dapat belajar dari Inggris. Di Inggris, layanan terapi berhenti merokok merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem jaminan kesehatan nasional (NHS) mereka. Layanan tersebut terintegrasi dengan layanan kesehatan primer, oleh karenanya kebiasaan merokok menjadi salah satu hal yang ditanyakan untuk penapisan status kesehatan ketika peserta jaminan kesehatan nasional mendaftar ke klinik yang bekerja sama dengan NHS. Petugas kesehatan kemudian dapat melakukan intervensi dini, berupa tawaran untuk mengikuti program berhenti merokok, meresepkan obat yang diperlukan, dan merujuk pada layanan intervensi psikososial cuma-cuma yang tersedia di wilayah fasilitas kesehatan tersebut. Nicotine Replacement Therapy (NRT) seperti nicotine patch juga sangat mudah diakses oleh masyarakat, karena tersedia di apotek maupun supermarket.

Inggris juga mendorong harm reduction, dengan melakukan persuasi kepada para perokok untuk beralih ke rokok elektrik. Dorongan ini tentu berbasis bukti ilmiah, studi yang dilakukan oleh Ann McNeill (2017), seorang professor adiksi rokok di King’s College London, menyimpulkan bahwa rokok elektrik 95 % lebih sedikit bahayanya dibanding rokok konvensional. Studi lain dari National Academy of Sciences Enginering and Medicine (2018) di Amerika Serikat juga menyimpulkan hal yang mirip. Tentu regulasi agar produk ini tidak disalahgunakan harus tetap disiapkan.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Inggris (2018) menyatakan bahwa terapi berhenti merokok yang telah dilakukan di negara tersebut adalah cost-effective. Melihat best practice tersebut, Indonesia baiknya juga mengintegrasikan layanan terapi berhenti merokok pada seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mempermudah akses layanan terapi berhenti merokok, serta menyediakan program komprehensif baik terapi farmakologi maupun psikososial. Sejatinya program terintegrasi ini adalah investasi jangka panjang untuk menekan biaya penyakit katastropik akibat rokok dan mengobati akar masalahnya, yaitu kecanduan.

***

Hari Nugroho

Mahasiswa MSc in Addiction Studies King’s College London

Penerima Beasiswa Chevening 2017/2018

 

584 Views