selasar-loader

Kehilangan Arah Pendidikan Tinggi Indonesia di Tengah Arus Ekonomi-Politik Global

LINE it!
Rendra Saputra
Rendra Saputra
Mahasiswa S1 Ilmu Politik UI, Koordinator FLAC Regional Jakarta 2017
Journal Jul 9, 2018

Image result for student loan jokowi

Pemerintah Indonesia tampaknya kehilangan arah dalam mengambil sikap strategis bagi pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia dalam pusaran Liberalisasi Pendidikan Global. Sikap ini ditunjukkan dengan keputusan Presiden Jokowidodo mendorong disalurkannya kredit pendidikan melalui bank-bank swasta pada Maret Lalu. Keinginan Presiden Jokowidodo untuk mengakomodir kredit pendidikan disampaikan di depan para pimpinan bank swasta. Langkah ini pun kemudian mendapatkan respon yang beragam. OJK dan BI menyatakan akan mempersiapkan diterbitkannya aturan tentang kebijakan ini. Bank Mandiri kemudian menyartakan bahwa mereka akan tertarik untuk melaksanakan pinjaman pendidikan. Untuk menyalurkan kredit pendidikan. Bank Mandiri dan BRI pun serentak merespon ide Presiden. Bank BRI meluncurkan program BRIGUNA Flexi Pendidikan pada 21 Maret 2018.[2] Selain itu, berbagai pihak juga memberikan respon negatif terhadap kebijakan tersebut.

Arus liberalisasi pendidikan global

Diterimanya tren student loan tidak dapat kita lihat sebagai sebuah keputusan politik yang biasa. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tren diterapkannya student Loan merupakan sebuah fenomena ekonomi politik global. Seperti yang diketahui bahwa dunia global saat ini sedang berana dalam sebuah kungkungan sistem yang dipimpin oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara di Eropa Barat. Selain itu, keterkungkungan negara-negara dunia ketiga dalam dunia politik global dijelaskan oleh teori Dependencia. Teori tersebut pada dasarnya menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara bekas jajahan Dunia Ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Terdapat sebuah Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Liberalisasi pendidikan pada dasarnya disebabkan oleh arus pasar bebas dan sektor swasta yang berorientasi pada profit semata. Liberalisasi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan pendidikan seperti: korporatisasi, privatisasi perguruan tinggi negeri dan mengimplementasikan pola manajemen publik baru dalam sistem anggaran dan pendanaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya privatisasi pendidikan tinggi. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar dari setiap warga negara, menjadi sebuah barang komersil yang bersifat mahal dan sulit dijangkau.

Berjalannya Liberalisasi pendidikan dengan diterapkannya student loan merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Diterapkannya student loan merupakan sebuah imbas dari liberalisasi pendidikan yang menyebabkan pendidikan menjadi suatu hal yang mahal harganya. Dengan mahalnya harga pendidikan, warga negara didorong untuk membuat pinjaman agar di satu sisi pendidikan yang mahal tersebut dapat terbeli dan masyarakat didorong untuk membelanjakan uang dari bank.

Risiko Student Loan

Seperti yang diketahui bahwa keinginan untuk menerapkan student loan muncul karena Presiden Jokowi ingin mencontoh apa yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat bukannya tidak menghadapi permasalahan terkait student loan. Menurut Student loan Hero, di Amerika Serikat, per Januari 2018, total hutang kredit pendidikan sekitar 42 juta mahasiswa AS mencapai $1,3 trilliun (sekitar Rp218 juta per mahasiswa), lebih banyak $620 juta dibandingkan total pinjaman kartu kredit. Angka ini meningkat menjadi dua kali lipat sejak resesi melanda AS pada tahun 2008. Akibatnya banyak rumah tangga yang dipaksa menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membayar hutang pendidikan. Gubernur Bank Sentral AS (The Fed), Jerome Powell, mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak mahasiswa di Amerika yang belum melunasi pinjaman mereka. Ditambah realitanya pada tahun 2010, kebanyakan mahasiswa gagal membayar lunas hutang pendidikannya dalam waktu 4 tahun. Hal ini tentu saja akan berdampak pada ketidakstabilan likuiditas perbankan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika.

Apabila ingin mencontoh Amerika, maka pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan berbagai dampak diatas. Sebagai perbandingan, Chapman dan Lounkaew (2015) pernah melakukan penelitian terkait rasio tingkat gagal bayar student loan di beberapa negara, termasuk negara di ASEAN. Thailand memiliki rasio gagal bayar sebesar 53% dan Malaysia sebesar 49%. Sebagai negara se-kawasan yang memiliki iklim ekonomi hampir serupa, Indonesia pun dihantui dengan tingkat gagal bayar yang sama. Penelitian lain dilakukan oleh Ziderman dan Shen (2008) yang menunjukkan bahwa repayment loan Indonesia adalah sebesar 27,56%. Repayment loan adalah tingkat kemampuan mahasiswa untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterima. Dengan kata lain, tingkat pengembalian pinjaman oleh mahasiswa Indonesia hanya sebesar 27,56% dari total pinjaman pendidikan, 72,44% lainnya akan menjadi beban negara. Student loan juga akan berpotensi meningkatkan kredit macet perbankan (non performing loan/NPL) karena mahasiswa belum memiliki jaminan yang memadai. Dalam jangka panjang, perbankan akan mengalami masalah likuiditas dan pertumbuhan ekonomi terancam stagnan. 

Strategi yang Seharusnya dilakukan

Dalam menghadapi arus tantangan Liberalisasi Pendidikan secara global, yang didalamnya termasuk student loan, pemerintah Indonesia bukan tidak memiliki pilihan. Dalam menanggapi situasi yang seperti ini, negara perlu berkaca pada apa yang dikatakan oleh Collin Dueck, seorang ahli strategi keamanan negara. Dalam menciptakan keamanan bagi kepentingan suatu negara, kita harus melakukan tiga hal yaitu: (1) mengidentifikasi kepentingan sasaran dan tujuan akhir nasional, (2) mengidentifikasi ancaman potensial terhadap kepentingan tersebut, dan (3) mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untu menghadapi ancaman tersebut. Dalam melihat konteks ekonomi politik global seperti sekarang dan di sisi lain kita ingin mengembangkan sumberdaya yang berkualitas, maka kita harus terlebih dahulu melihat apa kepentingan kita sebenarnya. Dalam kasus ini, secara sederhana kita menginginkan adanya pendidikan yang berkualitas untuk menciptakan daya saing global. Selanjutnya, kita tentu perlu melihat ancaman yang ada. Kita tentu memahami bahwa rezim ekonomi politik saat ini menginginkan agar terjadi ketimpangan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui liberalisasi pendidikan, student loan, yang menyebabkan pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau. Oleh sebab itu, sumberdaya yang dimiliki oleh kita saat ini adalah kepemimpinan nasional yang mampu menempatkan posisi yang tepat dengan tidak membuat kebijakan yang pro pasar dan menjebak generasi muda Indonesia.

Dengan kerangka yang ditawarkan oleh Dueck, Pemerintah Indonesia seharusnya mampu memetakan potensi ancaman pendidikan bagi generasi muda saat ini dan mulau bergerak untuk menghindar dari jebakan-jebakan perekonomian yang menjerat pendidikan di Indonesia. Pemerintah dalam kasus ini tidak perlu mengikuti tren global yang mengakibatkan jauhnya kesempatan belajar seorang mahasiswa di universitas. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan akses pendidikan yang layak dan bukan malah memaksakan warga negaranya untuk mengutang untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya disediakan oleh negara.

352 Views