selasar-loader

Penegakan Hukum Beraroma Diskriminasi Gender

LINE it!
Bunga Shabrina
Bunga Shabrina
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Journal May 26, 2018

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan diskriminasi. Dengan adanya pengaturan yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi, tidak semerta-merta diskriminasi menghilang begitu saja. Saat ini dirasa masih adanya ketidakseimbangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan (das sollen) dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan (das sein).

Diskriminasi gender dapat terjadi melalui pemiskinan perempuan, terjadi di lingkungan rumah hingga masyarakat bersumber dari keyakinan hingga asumsi-asumsi ilmu pengetahuan. Contoh dari permasalahan tersebut seperti pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan yakni perawat. Bentuk kedua, subordinasi, pandangan atas suatu nilai bahwa salah satu jenis kelamin lebih unggul dari pada lainnya. Ketiga, citra buruk  yang berasal dari prasangka negatif terhadap salah satu jenis kelamin. Keempat, kekerasan yang dapat terjadi baik secara fisik maupun psikis. Kelima, beban kerja berlebihan terjadi karena komposisi pekerjaan yang tidak seimbang antara salah satu jenis kelamin.

Direktur Pendidikan dan Penelitian Institut Perempuan dan Anak Indonesia pada 2008, tercatat sebanyak 172 Perda ternyata mengandung unsur diskriminasi. Angka ini meningkat menjadi 328 Perda diskriminatif. Komisi Nasional Perempuan menemukan 421 kebijakan diskriminasi terhadap perempuan yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia. Angka tersebut meningkat 237 persen sejak tahun 2010 hingga Agustus 2016.

                                     Mrc6agXnPB5VmuHf9qZ3tOH7_oiu9I4V.jpg

Keadilan yang didambakan oleh setiap masyarakat seolah-olah hanya angan belaka, peraturan yang mengatur justru mendiskriminasi terhadap pihak tertentu. Diskriminasi terjadi tanpa pandang bulu, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, angka diskriminasi terhadap tenaga kerja selama ini relatif tinggi sekitar 30 persen, baik oleh pekerja laki-laki maupun perempuan. Salah satu contoh diskriminasi dalam dunia pekerjaan adalah upah yang dibayarkan dibawah upah minimum.

Keberadaan diskriminasi dalam penegakan hukum salah satunya dapat dilihat pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada penjelasan disebutkan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat UU menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh, tidak semata-mata karena paksaan dari seorang perempuan terhadap laki-laki itu tidak mungkin akan tetapi yang buruk atau yang merugikan bukankah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena itu. Bukan tidak mungkin laki-laki mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh perempuan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh centers for disease control and prevention mengatakan, 1 dari 21 pria (4,8%)  melapor bahwa mereka pernah menjadi korban dipaksa untuk meniduri perempuan dan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri secara  tidak wajar. Selain itu berdasarkan data yang diperoleh National Crime Victimization-Bureau of Justice 11 persen dari korban pemerkosaan di dunia merupakan laki-laki. Dari kacamata kesehatan, laki-laki korban pemerkosaan dapat mengalami gangguan pada psikologisnya seperti adanya mosi tidak percaya di masyarakat bahwa laki-laki bisa menjadi korban pemerkosaan, hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kejiwaan atau depresi bagi korban.

Pada KUHP Pasal 285 dapat diilhami bahwa belum terakomodasinya pe- raturan yang melindungi hak-hak dari laki-laki terhadap tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh perempuan.  Sehingga tanpa disadari Undang-Undang yang dibuat untuk melindungi salah satu pihak (perempuan) justru menimbulkan diskriminasi terhadap pihak lainya (laki-laki). Edukasi terhadap masyarakat diperlukan terkait pemerkosaan yang dialami oleh laki-laki karena telah tertanam stigma negatif dalam masyarakat, bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban pemerkosaan oleh perempuan.

Lain halnya dalam bidang politik, keterwakilan perempuan tercermin dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 mengenai Partai Politik di mana dalam Pasal 2 menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dapat terlihat secara jelas telah terjadi kemunduran demokrasi. Pertama, keterwakilan ini hanya diharuskan pada tingkat pusat, namun tidak untuk daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hak dan akses yang sama bagi perempuan di daerah dalam berdemokrasi. Kedua, dengan adanya kuota antara perempuan dan laki-laki, telah terjadi diskriminasi yang mencitrakan bahwa perempuan tidak dapat bersaing secara sehat dengan laki-laki dalam berdemokrasi. Padahal ada kemungkinan, perempuan dapat duduk di parlemen lebih dominan dan berperan besar dalam memajukan bangsa.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam arti tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas, memenuhi keinginan masyarakat banyak agar dapat menciptakan kepastian yang berkeadilan sehingga dapat mendistribusikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam peraturan sudah seharusnya memuat asas keadilan yang berarti setiap materi muatan Peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional, keadilan yang sesuai dengan norma dasar bangsa. Kemudian, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan juga diperlukan bahwa setiap materi yang termuat dalam Peraturan tidak boleh memuat sesuatu yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Penyebab utama permasalahan ini dapat terjadi adalah kurangnya pemahaman serta kesadaran penegak hukum dan sistem pelayanan publik akan pentingnya peraturan yang tidak diskriminatif. Sesuai dengan fungsinya setiap penegak hukum harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negara berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28. Penyelenggara negara terutama eksekutif harus benar-benar menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, apabila dalam pelaksanaannya terhadap peraturan yang bersifat diskriminatif seperti dalam UU No. 2 Tahun 2008 atau Pasal 285 KUHP yang telah melanggar prinsip keadilan maka perlu ada penyelesaian.                              

Jalan keluar yang dapat dilakukan ialah untuk peraturan hukum yang dinilai mendiskriminasi harus ditindaklanjuti secara tegas dengan menghapus dan/atau melakukan perubahan. Selain itu perlu adanya peningkatan mutu pendidikan serta pemahaman dalam hak asasi manusia bagi para penerus bangsa yang di masa mendatang yang diantaranya akan menjadi penegak hukum atau pelayan publik.

Betapa ironinya peraturan hukum saat ini, peraturan yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi malah menjadi ‘bumerang’ bagi pemerintah serta berdampak bagi masyarakat. Menarik, permasalahan tersebut sudah tertanam dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku saat ini. Sudah menjadi keharusan generasi yang akan datang untuk memperbaiki sistem hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berkeadilan. Melalui perbaikan mendasar yaitu mutu pendidikan di Indonesia hingga secara tegas dan berani melakukan perubahan terhadap peraturan hukum yang telah ada.

149 Views

Author Overview


Bunga Shabrina
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

More Journal from Bunga Shabrina


Sertifikat Tanah Gratis, Nyata atau Hanya Bunga Tidur?
1 year ago

Top Answers


Apakah vaksin penting untuk balita?
10 months ago