selasar-loader

Kacamata Hukuman Mati

LINE it!
Estu Risang
Estu Risang
Mahasiswa S1 Hukum BINUS
Journal Apr 3, 2018

wO1fkk_DhusntWs7_nmbn_Zm_xWgvz5m.png

Sumber Gambar: elsam.or.id

 

Hukuman mati adalah suatu vonis pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan terhadap seseorang. Dalam sejarah dikenal beberapa hukuman mati, yaitu hukuman pancung, sengatan listrik, suntik mati, hukuman tembak, dan bahkan dirajam.
Indonesia memberlakukan hukuman mati pertama kali karena menganut KUHP sistem Kolonial Belanda melalui asas konkordansi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang sampai saat ini masih menganut hukuman mati. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28I ayat 1 menyebutkan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan nurani…..dst”. Namun, perundang-undangan di bawahnya tetap mencantumkan hukuman mati, dan tetap diberlakukan sampai sekarang. Hukuman mati di Indonesia diterapkan hanya terhadap kasus-kasus luar biasa yakni genosida, terorisme, beberapa kasus pembunuhan dan perdagangan narkoba.

Pada saat Rancangan Undang-Undang KUHP disahkan Januari lalu, Hukuman Mati tak kunjung dihilangkan, hanya diperhalus saja. Yang terjadi dilakukanlah “Pidana Mati Bersyarat” yang artinya orang yang dijatuhkan pidana mati, akan dipantau selama 10 tahun, apabila yang bersangkutan berkelakuan baik, maka hukumannya akan diganti dengan pidana penjara selama 20 tahun atau seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukanlah hukuman pokok melainkan hukuman alternatif. Tidak dihapusnya hukuman mati dalam sistem peradilan Indonesia karena dianggap masih dibutuhkan dan masih cocok dengan penduduk Indonesia. Sementara itu, pada tahun 1966, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan perjanjian internasional yang bernama International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR) yang sampai sekarang telah diratifikasi oleh 142 negara termasuk Indonesia. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang International Covenant on Civil Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Secara umum, ICCPR ini bertujuan untuk memperkuat pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

Dari sekian banyak hak-hak sipil dan politik yang diatur di dalam ICCPR, hak untuk hidup termasuk ada di dalamnya. Dengan adanya ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU 12/2005 ini maka Indonesia dalam penerapan pidana mati menuai banyak pro dan kontra. Beberapa pihak mengatakan bahwa Indonesia telah melanggar apa yang diatur dalam ICCPR; melarang adanya eksekusi mati. Di sisi lain, banyak pihak yang mengatakan korban-korban kejahatan luar biasa pun memiliki hak untuk hidup yang sama dengan si pelaku, sehingga hukum di Indonesia harus menitikberatkan pada Hak Asasi Manusia korban dengan menghukum pelaku seadil-adilnya. Kita semua berharap bahwa Indonesia bisa mengkaji hukum secara teliti dan menerapkan hukum dengan adil, sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

107 Views

Author Overview


Estu Risang
Mahasiswa S1 Hukum BINUS