selasar-loader

Catatan Diskusi: Refleksi 5 Tahun UU Dikti

LINE it!
FC Kebijakan Publik
FC Kebijakan Publik
Klub diskusi yang aktif membahas isu-isu kebijakan dan fenomena sosial politik.
Journal Apr 1, 2018

Pada 17 Desember 2017 lalu, Klub Diskusi Kebijakan Publik yang diinisiasi oleh alumni Forum Indonesia Muda (FIM) mengundang Fajri Siregar (Direktur Eksekutif Centre for Innovation Policy and Governance) untuk berbagi tentang “Refleksi Implementasi UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) di Indonesia dan Proyeksi Pendidikan Tinggi di Indonesia” melalui media Whatsapp. Diskusi ini menjadi penting mengingat sudah lima tahun sejak UU Dikti disahkan namun implementasinya masih jauh dari ideal. Diskusi diikuti oleh lebih dari 100 orang peserta dengan berbagai latar belakang, di antaranya mahasiswa, peneliti, dosen, dan profesional muda.

Paparan

Pada awal diskusi, Fajri Siregar menawarkan 10 pokok bahasan sebagai kerangka diskusi. Pertama, negara masih membutuhkan perguruan tinggi dan sebaliknya. Meski perguruan tinggi (PT) semakin cenderung beroperasi mengikuti mekanisme pasar, nyatanya mereka tetap bergantung pada aturan dan pendanaan pemerintah pusat. Sebaliknya, negara justru semakin berharap pada produktivitas dosen dan peneliti untuk memperbaiki beberapa indikator makro, seperti Global Competitiveness Index, Innovation Index, jumlah publikasi internasional, dll.

Kedua, otonomi yang diharapkan dari UU Dikti sudah sebagian terwujud. Perubahan yang paling jelas terlihat dari 'otonomi' adalah wewenang PTN untuk mencari sumber pemasukan secara mandiri. Ini implikasi yang paling dirasakan oleh mahasiswa dalam bentuk kenaikan biaya kuliah. Komersialisasi kemudian menjadi sebuah 'kelumrahan', yang hanya bisa dibenarkan jika diiringi oleh peningkatan mutu.

Ketiga, jumlah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) bertambah. Di satu sisi, ini menandakan kemandirian PTN yang meningkat. Tetapi, di sisi lain, hal ini perlu diikuti oleh profesionalisme pengelolaannya.

Keempat, beberapa PTN berhasil meningkatkan peringkat dunianya. Bagaimanapun, adanya perubahan yang secara langsung yang dirasa oleh mahasiswa yang membarengi peningkatan peringkat ini perlu dieksplorasi lebih lanjut.

Kelima, permasalahan utama masih terletak pada pengelolaan PTN itu sendiri, yang masih dilanda berbagai persoalan kultural dan struktural. Hambatan utama reformasi pendidikan tinggi ada di dalam tubuh PTN itu sendiri. Banyaknya birokrat kampus yang tidak mahir dan miskin kemauan untuk berubah adalah hambatan utama berbagai kampus. Terlebih, sikap feodal dan kultur yang birokratis perlu dihilangkan dengan semangat kompetisi sehat dan 'merit-based' (asas kepantasan/prestasi).

Keenam, status PNS bagi pegawai perguruan tinggi merupakan hambatan perbaikan SDM. Masih terkait problem kultural di atas, dosen dan peneliti jangan lagi terhambat oleh aturan PNS yang selama ini jadi acuan. PTN-BH khususnya, perlu memanfaatkan otonomi untuk menciptakan skema kepegawaian yang sesuai dengan dinamika dunia akademik.

Ketujuh, kesenjangan antar-PTN mencerminkan kesenjangan pembangunan. Ini tercermin dari 11 PTN-BH, hanya dua yang berada di luar pulau Jawa.

Kedelapan, pelibatan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Provinsi Sumatera Selatan bisa dijadikan contoh daerah yang 'progresif' dengan Program Kuliah Gratis (PKG). Bagaimanapun, pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah yang ideal masih perlu dibahas lebih lanjut.

Kesembilan, pentingnya transformasi kelembagaan. Paradigma dosen rangkap jabatan perlu diubah. Penyertaan tenaga profesional (non-kependidikan) dalam pengelolaan universitas juga perlu digalakkan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dijadikan acuan untuk merekrut profesional untuk tata kelola kampus.

Terakhir, publik perlu mendorong audit PTN-BH, transparansi keuangan, keterbukaan rekrutmen, serta pertanggungjawaban rektorat kepada civitas akademika maupun masyarakat luas.

Diskusi

Liberalisasi (Biaya) Pendidikan

Sesi diskusi diawali dengan pembahasan mengenai advokasi menjawab liberalisasi pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang naik, tidak menutup kemungkinan menjadi hambatan terbesar pada akses pendidikan, dan nantinya penghidupan yang layak. Bagaimanapun, tekanan (pressure) untuk memiliki ijazah sarjana untuk mendapatkan pekerjaan berawal dari persyaratan dari industri atau employer secara umum. Dengan begini kampus seperti punya keleluasaan untuk mengkapitalisasi mekanisme ‘give and take’ di dunia pendidikan tinggi.

Di sisi lain, banyak sekolah tinggi atau akademi yang terus berupaya mendongkrak kapasitas institusi mereka menjadi universitas. Tentu saja, yang patut dikritisi adalah apakah peningkatan kapasitas ini dibarengi dengan peningkatan kualitas?

Sejauh ini, pejabat di lingkungan Kemenristekdikti tidak pernah ada yang melontarkan kekhawatiran soal 'liberalisasi' pendidikan tinggi. Juga tidak ada perspektif kritis soal hal tersebut di tubuh pemerintah pusat. Sebagian malah menganggap kenaikan biaya kuliah itu sebuah 'kewajaran', dan tidak mempertimbangkan perspektif 'hak atas pendidikan tinggi'. Menurut Fajri Siregar, justru di sini mahasiswa dan publik yang harus mengambil peran untuk menyadarkan mereka [pemerintah pusat] soal 'hak atas pendidikan tinggi'. Dimana argumentasi perlu dibangun dengan data, seperti tren kenaikan biaya kuliah per universitas atau per daerah; perbandingan tren kenaikan biaya kuliah dengan tren kenaikan upah; dan landasan hukum bahwa pendidikan adalah hak warga negara.

Masalah liberalisasi pendidikan ini nyata imbasnya dalam persaingan yang tidak adil antar manusia Indonesia itu sendiri. Kapasitas manusia Indonesia dinilai berdasarkan daya beli mereka dalam membeli kursi perguruan tinggi.

Masuk ke kampus ternama (apapun jurusannya) di pulau Jawa menjadi definisi kesuksesan bagi lulusan SMA/MA atau yang sederajat dewasa ini. Orang tua akan menerima besaran biaya tanpa mengkritisi sama sekali. Bagi yang tidak mampu, akan mundur secara teratur. Perguruan tinggi di luar Jawa perlu melakukan sesuatu dan lebih serius melihat hal ini. Inovasi seperti spesialisasi program studi unggulan dan kerjasama dengan pemerintah daerah perlu diperkuat sehingga bibit unggul daerah tidak ‘lepas’ ke pulau Jawa. Skema beasiswa daerah pun seharusnya dititikberatkan pada kampus lokal.

Tujuan Pendirian Pendidikan Tinggi

Diskusi berlanjut pada ketidakcocokan (mismatch) antara program studi yang ditawarkan dengan kebutuhan industri atau lembaga pemerintahan. Ada kritik mengenai pola pikir kampus sebagai penyediaan kebutuhan tenaga kerja. Di satu sisi, universitas secara historis dan praktik idealnya adalah sebagai produsen ilmu pengetahuan. Sedangkan, kebutuhan akan tenaga teknis seharusnya cukup dari sekolah tinggi dan akademi vokasional, sebagaimana politeknik di Singapura.

Kemudian, upaya mengenai mendongkrak peringkat dunia PT di Indonesia juga patut dikritisi. Kualitas pendidikan tinggi tidak otomatis terkait dengan world ranking. Beberapa kampus yang sangat unggul dalam riset bahkan tidak ada dalam daftar Top 100, misalnya Cranfield University (Inggris) yang jadi rujukan dunia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena ini, jika universitas dalam negeri ingin menjadi pemain global, hal pertama yang harus dilakukan adalah assessment keunggulan. Mengejar semua parameter keberhasilan demi peringkat semata bukan hal yang bijak.

Yang juga perlu digarisbawahi adalah bagaimana PT bisa memenuhi kebutuhan bangsa. Merujuk lagi kepada rapat-rapat BPUPKI dan PPKI soal pendidikan tinggi, PT seyogyanya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menciptakan pemimpin dalam bidang-bidang tersebut di tengah bangsa. Sebaliknya, akan menjadi bencana jika kampus dan kapasitas keilmuannya hanya jadi corong negara dan pembenar doktrin.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan SDM berkualifikasi, sepatutnya perlu ada perlu pergeseran paradigma terkait fungsi dan tujuan pendirian universitas serta revitalisasi politeknik dan sekolah-sekolah tinggi vokasional sehingga tidak dipandang sebelah mata. Sinkronisasi PT dan sekolah tinggi vokasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat diperlukan karena ’supply’ SDM harus dilihat dalam kerangka tujuan pembangunan. Yang tidak kalah penting, PT sudah seharusnya berakar pada kebutuhan produksi ilmu pengetahuan di masyarakat.

Skema Kepegawaian

Selepas adanya otonomi dengan pergantian status menjadi PTN-BH, mulai muncul istilah kepegawaian baru seperti dosen kontrak, dosen tetap non-PNS, dan peneliti. Mereka diangkat sebagai pegawai universitas dengan durasi kontrak yang fleksibel. Skema penggajiannya tidak terikat golongan PNS. Bagaimanapun, sistem pengupahan untuk pegawai universitas seperti ini seringkali tidak fair jika dibandingkan dengan dosen PNS atau profesi lain.

Kemudian, dengan keleluasaan yang diberikan UU Dikti. Kampus seharusnya bisa berinvestasi pada tenaga non-kependidikan untuk peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi. Peningkatan kualitas tenaga manajemen, peningkatan kualitas kurikulum, dan peniadaan posisi rangkap dalam internal kampus dapat diwujudkan dengan keberanian kampus untuk mempekerjakan tenaga non-kependidikan yang profesional.

Skema Baru Pemasukan Universitas

Banyaknya ide untuk perubahan tata kelola tersebut di atas perlu disokong dengan kemampuan finansial. Menaikkan biaya kuliah semestinya bukan satu-satunya cara untuk menambah pemasukan PT. Salah satu peserta diskusi menyampaikan ide terkait dana abadi atau endowment fund yang lazim dikelola oleh kampus-kampus kenamaan seperti Harvard, Yale, dan NUS. Dana abadi ini kemudian dikelola dalam bentuk aset dan investasi oleh unit khusus. Di dalam negeri sendiri, Ikatan Alumni (IA) ITB dan Universitas Indonesia sudah memulai pengelolaan dana abadi ini. IA ITB, dalam menjalankan aktivitas investasinya, bekerjasama dengan lembaga sekuritas yang berperan sebagai manajer investasi dana abadi tersebut.

Adapun skema pemasukan tambahan yang mandiri seperti dana abadi ini perlu memperhatikan dua hal. Pertama, memastikan kebutuhan dana dalam proyeksi jangka panjang. Kedua, pengetahuan manajemen aset dan investasi. Salah satu model pengelolaan dana abadi di Indonesia sebenarnya sudah ada, yaitu LPDP yang berbentuk BLU.

Skema pemasukan lainnya adalah pelibatan pemerintah daerah lewat APBD dan industri lewat kerja sama langsung maupun beasiswa.

Penutup

UU Dikti telah memberikan tambahan ‘otonomi’ pada kampus untuk mengelola dan mewujudkan perubahan, dimana ‘otonomi’ ini diharapkan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas. Hambatan struktural dan kultural perlu mendapat perhatian khusus setelah bisa berinovasi dalam menggeser komponen pemasukan tambahan, melalui skema dana abadi, kerja sama dengan pemerintah daerah dan industri. Ke depannya, jika UU Dikti terimplementasi dengan baik, akan perubahan lanskap pendidikan tinggi di Indonesia, dimana kesenjangan kualitas antar-PT mengecil dan kualitas tata kelola meningkat tanpa harus memberatkan mahasiswa dalam pembiayaan. Untuk mendorong perbaikan yang terukur dan akuntabel dalam tubuh PT, masyarakat harus turut serta dalam mendorong transparansi anggaran, misalnya dalam audit dan pelaporan keuangan tiap tahunnya.

 

Narasumber:

Fajri Siregar, S.Sos, MA

Fajri menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Sosiologi di Universitas Indonesia dan pendidikan magister jurusan Development and Governance di University of Duisburg-Essen, Jerman. Tesisnya berjudul “The middle class in Post-Soeharto Indonesia”. Saat ini Fajri menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG).

Notulis:

Bening Tirta Muhammad, B.Sc (Hons), M.Sc

Bening menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan Chemistry and Biological Chemistry di Nanyang Technological University dan magister di bidang Teknik Material (Polimer) di The University of Manchester. Bening adalah Pendiri FIM Club dan pernah aktif sebagai Wakil Ketua Lingkar Studi Cendekia (LSC) UK. Saat ini, Bening sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Energy Reseach Institute @ NTU (ERIAN), Nanyang Technological University.

139 Views

Author Overview


FC Kebijakan Publik
Klub diskusi yang aktif membahas isu-isu kebijakan dan fenomena sosial politik.