selasar-loader

Meninjau Kesiapan Sektor Agraria Indonesia dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

LINE it!
BEM  FEB UI
BEM FEB UI
Departemen Kajian & Aksi Strategis BEM FEB UI 2018
Journal Apr 17, 2018

nF0BEgg6QG-vhwJ4YaM4FiHv-tgGOO6Z.jpg

Revolusi Industri 4.0

Dewasa ini, teknologi telah menjadi sebuah hal yang mempermudah aspek-aspek kehidupan manusia. Sebut saja Hp (Handphone) yang telah membantu manusia dalam telekomunikasi, kereta, dan mobil yang membantu dalam mobilisasi hingga laptop yang mempermudah akses pendidikan.

Perkembangan-perkembangan tersebut telah sampai pada tahap yang lebih jauh, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, nanotechnology, dan 3D printing yang membawa manusia kepada teknologi yang termutakhirkan. Sebanyak empat contoh teknologi mutakhir tersebut lahir dan dipatenkan pada Hannover Fair di tahun 2011 sebagai Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah usulan dari pemerintah Jerman yang mempromosikan komputerisasi dalam bidang manufaktur. Dalam perjalanannya, revolusi ini diperkirakan akan lebih mempergunakan mesin canggih sebagai tulang punggung produksi. Namun pada perjalanannya, Revolusi Industri 4.0 juga melahirkan sebuah inovasi yang mendobrak kebiasaan masyarakat saat ini. Gebrakan itu bernama e-commerce.

E-commerce ialah aktivitas bisnis yang baik dari pemasaran hingga proses transaksi dilakukan melalui internet. Kehadiran e-commerce diyakini telah memudahkan konsumen dan produsen dalam melakukan transaksi serta dapat meningkatkan efisiensi biaya dengan menggantikan peran perantara dalam rantai distribusi. Hal tersebut lantas membuat e-commerce sebagai aspek yang dianggap penting pada abad ke-21.

Dengan masifnya perkembangan e-commerce saat ini, e-commerce telah dimanfaatkan masyarakat pada berbagai sektor. Salah satu sektor tersebut ialah sektor agraria dan secara spesifik di bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor yang mempunyai andil yang cukup vital bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pertanian berkontribusi untuk menghasilkan devisa negara dan sebagai ketahanan serta kedaulatan pangan. Lebih jauh lagi, sektor pertanian telah berhasil menyumbangkan 13,6% atau sekitar US$ 136 miliar pada Produk Domestik Bruto Indonesia.

Hanya saja, siapkah masyarakat Indonesia menghadapi perubahan tak terelakkan ini? Aspek kesiapan tersebut yang akan penulis jabarkan menjadi beberapa indikator berupa stakeholders yang ada di Indonesia.

Stakeholder 1: Masyarakat sebagai konsumen

YWOFX-CpC0qAQvGY1qAOZ3SCIM6lTYlJ.png

‘Dismal Science’ yang diutarakan oleh Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan selalu lebih cepat daripada pertumbuhan pangan suatu negara. Peningkatan penduduk di Indonesia seiring bertambahnya tahun menuntut pertumbuhan pangan yang meningkat pula. Tuntutan yang vital ini mengharuskan para penyedia pangan untuk meningkatkan produktivitasnya. 

E-commerce menjadi jembatan yang produktif dalam menghubungkan penawaran dan permintaan akan pangan. Pastinya, produktivitas ini harus didukung dengan kemampuan mengakses internet yang memadai oleh masyarakat itu sendiri.

Penggunaan internet sudah tidak asing lagi khususnya bagi masyarakat yang sudah mulai didominasi oleh para generasi milenial yang umumnya sudah sangat familiar dan menguasai penggunaan internet. Penggunaan e-commerce juga meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. 

Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo bahkan mengatakan bahwa pengguna internet yang berbelanja online tahun 2016 mencapai 24,73 juta orang. Masyarakat mulai mengalami pergeseran perilaku yaitu adanya kecenderungan untuk membeli barang melalui layanan e-commerce karena efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

gT-vUa0MzLYlcRELEGK3DW5alHyk8IVz.png

Data di atas mempelihatkan bahwa tingkat pengunaan internet di masyarakat tumbuh secara konsisten dari tahun ke tahun, bahkan diproyeksikan lebih dari setengah total penduduk Indonesia telah menggunakan internet di tahun 2020. Hal ini menunjukkan telah terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia digital. 

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, penetrasi internet di Jawa telah mencapai 65% populasi, lalu diikuti dengan Sumatera sebesar 15,7 %, Sulawesi sebesar 6,3%, Kalimantan sebesar 5,8%, Bali dan Nusa sebesar 4,7 %, dan Maluku dan Papua sebesar 2,5 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa persebaran di Indonesia belum cukup merata. Penggunaan internet sebagian besar terpusat pada Jawa dan Sumatera. 

Penggunaan e-commerce pada masyarakat tidak hanya bergantung kepada faktor layanan internet saja. Hal ini juga bergantung kepada tingkat pendidikan masyarakat tersebut. Masyarakat yang telah mengenyam pendidikan tingkat atas (Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) diasumsikan telah mampu menggunakan teknologi digital.

Berikut dipaparkan data Angka Partisipasi Sekolah Tingkat Atas dari beberapa provinsi di Indonesia selama tiga tahun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

Provinsi

Angka Par

tisipasi Sekolah  (Usia 16-18 tahun)

2015

2016

2017

ACEH

81.43

81.82

82.15

RIAU

75.57

75.68

76.52

DKI JAKARTA

70.73

70.83

71.5

JAWA TENGAH

67.66

67.95

68.48

DI YOGYAKARTA

86.78

87.2

87.61

BALI

81.69

81.98

82.16

NUSA TENGGARA

BARAT

75.86

76.24

76.61

KALIMANTAN

TENGAH

66

66.12

66.62

SULAWESI

TENGGARA

72.42

72.67

72.94

GORONTALO

69.03

69.12

69.86

SULAWESI BARAT

67.14

67.34

68.03

MALUKU

77.87

78.19

79.08

PAPUA

61.96

62.07

63.35

INDONESIA

70.61

70.83

71.42

Untuk bisa mencapai tahap penggunaan internet secara positif, masyarakat diharuskan memiliki pendidikan yang memadai pula. Dari data di atas, menunjukan bahwa dengan berjalannya waktu, tingkat partisipasi sekolah terus membaik. Hal ini memperlihatkan adanya perubahan paradigma masyarakat Indonesia yang menyadari betapa pentingnya mengenyam pendidikan hingga tingkat lanjutan.

Dengan melihat kedua data yang disajikan. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki kesiapan dari pengunaan teknologi ataupun tingkat daya beli. Sifat konsumtif di Indonesia yang ditunjukan oleh data pertama sendiri juga merepresentasikan kesiapan dari pengunaan ecommerce  terutama dalam sektor agraria.

Stakeholder 2: Petani sebagai Produsen

JTbpQ12thsxtcd04JLBC9cfetyYTPnC2.png

Tinggi atau rendahnya pertumbuhan peningkatan pangan ditentukan oleh tingkat produktivitas para petani. Agriculture Value Added per Worker dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat produktivitas petani. Agriculture Value Added per Worker dapat ditentukan dari selisih nilai output dengan nilai input sektor agraria. Tingkat produktivitas petani di Indonesia mengalami peningkatan per tahunnya, bahkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2011-2016. 

Sebagai stakeholder yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, sudah saatnya petani melek dengan kehadiran teknologi. Kehadiran teknologi mampu memberikan manfaat seperti peningkatan produktivitas, pengetahuan akan pengunaan sarana prasarana secara efiisien dan dapat meningkatkan pendapatan petani dalam penjualan hasil komoditas. Adanya ecommerce merupakan salah satu contoh dari kehadiran teknologi.

Rantai distribusi yang dilalui oleh produk hasil pertanian tidak hanya melibatkan  produsen dan konsumen saja. Pada kenyataannya, rantai distribusi tersebut merupakan proses yang panjang dan melewati banyak “tangan”. “Tangan” yang dimaksud adalah para tengkulaktengkulak yang selama proses pertanian mengambil keuntungan banyak dari penyaluran produk.

Praktik yang sering terjadi adalah tengkulak tersebut membeli produk dari petani dengan harga yang sangat murah dan menjualnya kepada konsumen—masyarakat dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan, harga yang dijual kepada konsumen bisa mencapai dua kali lipat dari harga aslinya. Hal ini menyebabkan ketidaksejahteraan petani karena produsen surplus yang harusnya didapatkan oleh petani telah diambil oleh tengkulak itu sendiri. 

Disinilah peran e-commerce hadir untuk menggeser para tengkulak. E-commerce berperan layaknya jembatan yang menghubungkan petani langsung dengan para konsumen. Tentu saja dengan e-commerce ini transaksi menjadi jauh lebih efisien. Apalagi, harga nya bisa jauh lebih murah dan konsumen mendapatkan transparansi harga. 

Akan tetapi, apakah petani sudah siap menghadapi pergeseran di era digital ini? 

u4acKKrE-H0Tn0dUgYbBztpjlFJR1QPf.png

Melalui tabel di atas, penggunaan internet oleh para petani menduduki peringkat yang paling bawah dibandingkan profesi lainnya dengan angka 7,50%. Persentase 7,50% tersebut merupakan persentase dari total keseluruhan petani yang menggunakan internet, sehingga, penggunaan internet untuk kalangan petani masih sangat kurang.

Selain itu, kesiapan petani tidak hanya diukur dari penggunaan internetnya. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia seiring pertambahan tahun menyebabkan permintaan pangan yang semakin meningkat pula. Petani harus mampu menyediakan suplai produk pertanian untuk mencukupi permintaan pangan konsumen yang semakin bertambah per tahunnya.

Indikator kesiapan petani lainnya dapat dilihat dari kenaikan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini dapat diukur melalui pendekatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Apabila NTP bernilai di atas 100, hal ini menandakan NTP pada tahun tersebut melebihi NTP pada tahun dasar. Pertambahan NTP mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pada tingkat kesejahteraan petani.  

Ada peningkatan NTP pada tahun 2017. BPS menyatakan nilai NTP pada November 2017 sebesar 103,07. Pada tahun sebelumnya NTP tercatat sebesar 102,37 pada November 2014, sebesar 102,95 pada November 2015, dan sebesar 101,31 pada November 2016. Capaian NTP pada November 2017 merupakan capaian NTP tertinggi selama empat tahun terakhir. 

Seiring dengan peningkatan NTP ini dapat diindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan di tingkat kesejahteraan dan pendapatan petani. Hal ini justru menunjukkan bahwa petani semakin memiliki kemampuan finansial yang lebih dalam memiliki gadget atau peralatan lainnya untuk menggunakan jasa layanan internet yang nantinya akan memicu penggunaan ecommerce pada kalangan petani.

Stakeholder 3: Pemerintah

Pemerintah mendukung kehadiran e-commerce di Indonesia. Pemerintah bahkan memandang e-commerce memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka dari itu pemerintah berusaha mengoptimalkan penggunaan e-commerce. Dukungan pemerintah diwujudkan dalam ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana tautan Perpres Nomor 74 Tahun 2017 dan Lampiran Perpres Nomor 74 Tahun 2017. 

Peta Jalan SPNBE 2017 berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (e-commerce) pada bidang tugas masing-masing yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Berkaitan dengan sektor agraria, Andi Arman Sulaiman selaku Menteri Pertanian, meluncurkan aplikasi e-commerce yang dapat digunakan oleh para petani. Aplikasi ini bernama

‘RegoPantes’ yang diluncurkan pada 23 September 2017. Pada hari peluncurannnya, petani diberikan pelatihan supaya lancar dalam menggunakan aplikasinya. Aplikasi ini berperan sebagai penghubung langsung antara petani dan konsumen sebagai usaha dalam rangka memangkas rantai pasok. Tujuan adanya aplikasi ini juga untuk meningkatkan pendapatan petani. Harga produk yang dijual pada aplikasi ini bisa lebih layak dibandingkan dengan harga yang dijual kepada tengkulak. 

Standar yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK di Indonesia adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan potensi dan progress pembangunan TIK suatu wilayah lebih optimum, dan sebaliknya. IP-TIK Indonesia tahun 2016 sebesar 4,34 (dalam skala 0-10). Angka IP-TIK tahun 2016 menunjukan peningkatan dari tahun 2015 yaitu 3,88. Meskipun demikian, angka IP-TIK tidaklah tersebar merata di seluruh provinsi.

BPS mencatat beberapa daerah seperti DKI Jakarta memiliki IP-TIK sebesar 7,41, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 6,12, Kalimantan Timur sebesar 5,84, Nusa Tenggara Timur sebesar 2,75, dan Papua sebesar 2,41. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.  

Apabila dibandingkan dengan IP-TIK di negara-negara ASEAN. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih tergolong lambat. Hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

rbMz5fH01j6lqpan1yoW-vl3jsE6Wwtk.png

Melalui grafik diatas, Indonesia masih tergolong lambat dalam hal pembangunan teknologi dan informasi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, bahkan menduduki peringkat keempat dari bawah. 

Stakeholder 4: Swasta/Private Company

Pembicaraan mengenai perusahaan swasta selalu menjadi hal yang menarik. Dimulai dari membantu pemerintah dalam memecahkan sebuah masalah, terlibat dalam rencana pemerintah maupun dalam mengentaskan pengganguran di Indonesia. Namun, pada era Internet of Things perusahaan swasta telah melahirkan sebuah inovasi baru bernama perusahaan startup.

Neil Blumenthal, co-CEO dari Warby Parker mendefinisikan startup sebagai perusahaan rintisan yang membuat inovasi untuk memecahkan masalah dengan solusi yang unik dan tanpa garansi kesuksesan. Beberapa startup besar seperti Gojek di bidang transportasi, Traveloka di bidang pariwisata sampai Tokopedia di bidang marketplace terbukti telah  memudahkan kehidupan masyarakat Indonesia.

Meskipun menurut CNN Indonesia bahwa pertumbuhan startup baru yang menurun sebesar 23%, namun dalam hitungan jumlah Indonesia mampu bersaing dengan Inggris, Kanada, Jerman dan negara maju lainnya dengan jumlah yang mencapai 1559 startup yang bergerak diberbagai bidang. Berikut perbandingan data startup yang diperingkatkan oleh lembaga StartupRanking:

F3d9bLK9MJwSvksGIpA-vs3Guwvqc3uN.png

Dengan melihat banyaknya inovasi yang dilahirkan dan diwujudkan dalam bentuk startup ini bergerak diberbagai bidang. Financial Technology (Fintech) dan e-commerce menjadi primadona entrepreneur dalam memulai usaha startupnya. Berbicara mengenai e-commerce, seperti yang ditunjukan dengan data-data sebelumnya memang masuk akal ketika e-commerce  adalah tempat yang paling menguntungkan bagi startup baru dan paling efektif dalam menghidupkan ekonomi-ekonomi kecil. Tak terkecuali e-commerce bidang pertanian.

E-commerce dibidang pertanian bisa dibilang sebagai berkah tersendiri bagi stakeholdernya khususnya para petani. E-commerce sektor pertanian bukan hanya menyelesaikan permasalahan petani akan tengkulak tapi juga berperan aktif dalam mengembangkan dan kemampuan pun menaikan kesejahteraan petani. Beberapa startup itu bernama Tanihub dan Limakilo. 

Tanihub ialah startup e-commerce yang mempertemukan produsen dengan konsumen yang disini diartikan sebagai petani dan masyarakat. Targetnya mencakup bisnis makanan seperti restoran dan catering. Hadirnya Tanihub memberikan harga komoditas pertanian yang kompetitif bagi petani maupun masyarakat. Fowler, Goldspring dan Summerville adalah bentuk dari produk andalan Tanihub.

Namun masyarakat disini lebih diprioritaskan sebagai pelaku usaha yang memerlukan bahan baku jangka panjang dan dalam perjalananya Tanihub mempunyai klien besar seperti Hero, Giant, Lottemart, Solaria, dll. Hal berbeda muncul di Limakilo. Limakilo mengusung konsep e-commerce  yang menjadikan masyarakat umum sebagai segmentasi pasar.

Barang komoditas seperti beras, wortel, bawang dapat dipesan dengan harga yang terjangkau. Namun tetap serperti Tanihub, Limakilo juga melakukan transaksinya dalam bentuk grosiran atau dalam jumlah banyak. Dengan hadirnya kedua startup yang menakselerasi dari pertumbuhan maupun meningkatkan dari penyiapan e-commerce di Indonesia

Solusi

Dengan melihat beberapa indikator, tersimpulkan bahwa sebagaian besar stakeholder tidak siap dalam menghadapi inovasi bernama E-commerce. Hal tersebut tentu membahayakan jika stakeholder  tidak diberdayakan dengan maksimal. Karena dengan terobosan E-commerce ini akan sangat menguntungkan baik dari petani sebagai produsen, masyarakat sebagai konsumen dan juga pemerintah sebagai pengontrol kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu perlu ada upaya dari masing-masing stakehodler untuk mengoptimalisasikan e-commerce , yaitu:

1.  Peningkatan Infrastuktur Aksesibilitas Internet

Pemerataan internet menjadi salah satu cara untuk memicu kesiapan para stakeholder untuk mengoptimalkan e-commerce dalam sektor agraria. Pemerintah menjadi kunci utama dalam hal ini. Pasalnya, industri telekomunikasi bekerja dibawah peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah sebaiknya merekayasa regulasi sedemikian rupa agar industri telekomunikasi mengoptimalkan layanannya di berbagai daerah. Hal ini seperti yang telah terjadi pada tahun 2016, pemerintah merevisi PP nomor 52 & 53 yang dinilai hanya mempersulit operasional dari industri telekomunikasi tersebut.

Tidak hanya itu, pengoptimalan pembangunan jaringan Palapa Ring juga sangat mendukung kesiapan menghadapi e-commerce. Jaringan Palapa Ring adalah jaringan kabel bawah laut yang menghubungkan seluruh Indonesia sehingga setiap daaerah dapat memiliki akses internet yang sama dengan yang ada di Pulau Jawa.

2.  Optimalisasi Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) 

Tidak hanya dalam hal pemerataan jaringan internet, pemerintah juga dapat mendukung Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mempersiapkan e-commerce bagi para petani. KUD diharapkan tidak lagi hanya bergerak dalam memberi penyuluhan tentang bercocok tanam kepada petani.

KUD diharapkan dapat memberikan pembelajaran mengenai literasi teknologi seperti yang terjadi di India dalam memberdayakan petani dengan Digital Agriculture. Karena dengan pemberdayaan tersebut niscaya pemerintah akan mendapatkan keuntungan dalam menjaga stabilitas pangan yang merupakan salah satu bentuk kedaulatan di Indonesia.

3.  Peningkatan Literasi Digital

Literasi digital dapat dilakukan dengan cara lain seperti memberikan pelatihan. Pelatihan mengenai penggunaan internet dapat dilaksanakan dari pihak-pihak selain pemerintah. Swasta bisa menjadi salah satu motor penggerak dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR) nya seperti perusahaan multinasional Intel yang menggelar pelatihan literasi digital dengan nama Intel Learn Easy Steps.

Pelatihan ini telah diadakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Pulau Pramuka (Kepulauan Seribu), Desa Tanjung Pasir (Banten),  Kepulauan Selayar (Sulawesi Selatan), dan Desa Citumang(Jawa Barat). Intel Learn Easy Steps bertujuan untuk  meningkatkan keterlibatan sosial dan swasembada ekonomi masyarakat dengan cara menyediakan instruksi yang sederhana dan praktis dalam menggunakan teknologi. 

Dengan mencoba Intel Learn Easy Steps secara langsung, peserta belajar mengeksplorasi perangkat lunak dan aplikasi dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti internet, media sosial, e-mail, dan lain-lain. dalam melaksanakan program ini, Intel menggandeng organisasi nirlaba Sahabat Pulau.

Organisasi Sahabat Pulau pada dasarnya bergerak dalam bidang pendidikan dan usaha sosial yang bercita-cita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah terpencil.

Sebagai contoh lain, Sampoerna Indonesia juga bekerja sama dengan Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun(YIIM) untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di Karangasem, Bali. Usaha pengembangan literasi digital ini berbasis kewirausahaan. Manajer Regional Relation dan CSR East PT HM Sampoerna Tbk, Arga Prihatmoko berharap adanya pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya bidang literasi digital karena dunia kerja saat ini sudah berbasis teknologi. Ia berharap dengan kewirausahaan yang berbasis IT, masyarakat Indonesia mampu mem-branding dirinya.

Kesimpulan

Dengan melihat kondisi dari keempat stakeholder, maka dapat disimpulkan bahwa petani dan pemerintah belum siap dalam mengoptimalisasi e-commerce di sektor agraria. Beberapa indikator seperti literasi digital yang masih tergolong rendah khususnya untuk para petani dan kurangnya upaya pemerintah dalam membentuk transparansi harga komoditas pangan permasalahan utama dalam usaha menghadapi digitalisasi sektor agraria.

Namun, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan solusi yang telah kami sajikan seperti upaya-upaya dari pemerintah  dan pemberdayaan swasta dalam memberikan pelatihan kepada para petani.

Oleh: Rudy Firmansyah, Patricia Christabel, Akbar M (Staff Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2018)

 

Referensi:

Purbaya, Angling Adhitya. (2017). Hari Tani, Menteri Amran Luncurkan e-commerce Khusus Petani. (Diakses dari: https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3655098/haritani-menteri-amran-luncurkan-e-commerce-khusus-petani.)

Rahmadhani, Suci. E-Commerce Membuat Harga Produk Petani Masuk Akal. Inilah Marketplace Online Pertanian. Diakses dari http://goukm.id/marketplace-online-untukpetani/.

Z, Erwin. (2017). Intel Gelar Pelatihan Literasi Digital di Seluruh Indonesia. (Diakses dari https://tekno.tempo.co/read/703854/intel-gelar-pelatihan-literasi-digital-di-seluruhindonesia.

https://www.timesindonesia.co.id/read/140698/20170116/210012/sampoernayiimkembangkan-literasi-digital-dan-kewirausahaan/

4909 Views
Sponsored

Author Overview


BEM FEB UI
Departemen Kajian & Aksi Strategis BEM FEB UI 2018