selasar-loader

Pantaskah Indutri Indonesia "Dihalalkan"?

LINE it!
Irsyad Al Ghifari
Irsyad Al Ghifari
Staff Ahli Presidium Nasional FoSSEI 2017-2018| Mahasiswa Berprestasi IPB 2018
Journal Apr 9, 2018

LC3cvAmTep-2h_YkN3qIhEdgFC9JkJJM.jpeg

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, menurut hasil survei Gallup pada tahun 2009, Indonesia masuk daftar 10 negara paling religius dan Gallup menemukan 99 persen orang Indonesia menilai agama merupakan hal penting dalam kehidupan keseharian mereka. Kesadaran beragama yang tinggi tersebut berdampak pada perilaku ekonomi masyarakat Indonesia.

Yuswohady dalam Buku Marketing to The Middle Class Muslim menyebutkan bahwa 95 persen konsumen kosmetik mengecek label halal saat membeli produk. Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai karakteristik konsumen muslim Indonesia. Di antaranya adalah Rationalist, Universalist, Apathist, dan Conformist.

Kelompok Rationalist adalah kelompok yamg memiliki pengetahuan, open minded, dan berawawasan global, tetapi memiliki tingkat kepatuhan Islam yang rendah. Kelompok Universalist adalah kelompok yang memiliki pengetahuan yang luas, berwawasan global, dan melek teknologi, tetapi tetap patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Kelompok Apathist adalah kelompok yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan kesejahteraan ekonomi yang rendah. Kelompok Conformist adalah kelompok yang sangat taat beribadah, tetapi keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya pemetaan karakteristik konsumen muslim tersebut sudah selayaknya penggiat ekonomi Islam di Indonesia mampu menyusun strateginya.

Pemetaan tersebut membuat segmentasi konsumen muslim semakin jelas. Industri harus mampu membaca peluang tersebut agar perekonomian semakin menggeliat. Ada satu fenomena ekonomi yang cukup luar biasa dalam dua puluh tahun terakhir ini. Fenomena tersebut adalah “Revolusi Hijab”.

Ratusan ribu, bahkan jutaan orang berbondong-bondong mengenakan hijab untuk menutup auratnya. Bahkan, kini mengenakan hijab lebih stylish dan trendy serta mampu meningkatkan kepercayaan diri para muslimah lainnya. Fenomena ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

0WpqY-iE6rqnfMPrgoNgr_pN3U4-fK4H.jpg

Di antaranya adalah banyak public figure yang berhijrah mengenakan hijab, bermunculan busana muslim branded, dan kemudahan berbelanja melalui e-commerce. Belum lagi fenomena masyarakat Indonesia yang melakukan ibadah umroh secara masif, pariwisata halal, pangan halal, dan lain-lain. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa adanya peluang dan masa depan yang cerah bagi ekonomi syariah di Indonesia.

Potensi industri halal Indonesia cukup menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Menurut Core (Center of Reform on Economics) Indonesia, melalui para ekonomnya yaitu, Akhmad Akbar Susamto, Ph.D., Muhammad Ishak, Mohammad Faisal, Ph.D., berkeyakinan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi halal semestinya sangat besar. Apalagi Indonesia saat ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (industry.co.id, 2017). Indonesia juga memiliki sektor-sektor halal yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti makanan-minuman, fesyen, jasa keuangan, dan pariwisata.

Meskipun demikian, berdasarkan data Thomson Reuters tahun 2016, skor indikator ekonomi Islam Indonesia berada di urutan ke-10, sementara Malaysia berada di urutan pertama. Belum lagi beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Indonesia. Dalam kompetisi World Halal Tourism Awards 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan.

Tidak hanya itu, berdasarkan data World Travel Tourism Council (WTTC), Indonesia baru bisa mendatangkan devisa negara dari pariwisata halal sebesar US$11,9 miliar. Jumlah teresebut masih belum berbanding lurus dengan potensi besar yang Indonesia miliki. Misalnya, keramahan masyarakat Indonesia, biaya wisata yang relatif murah, kekhasan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan, dan sebagainya.

Pencapaian pariwisata halal Indonesia juga cukup menjanjikan perkembangannya. Berdasarkan data lembaga pemeringkat wisata muslim dunia Master Card Crescent Rating Muslim Shopping Travel Index yang dirilis 2017, jumlah muslim yang berwisata pada 2016 mencapai 121 juta. Jumlah ini bertumbuh 3,3% dari angka tahun sebelumnya sebanyak 117 juta.

Jumlah tersebut menghabiskan uang untuk berwisata sebesar US$155 miliar. Jumlah tersebut menjadikan pasar wisata halal sebagai salah satu penyumbang utama konsumer muslim yang diperkirakan mencapai US$2-3 triliun. Pasar konsumer ini meliputi makanan halal, gaya hidup dan jasa lainnya.

Bahkan, tahun 2020 diprediksi ada 168 juta turis muslim membelanjakan dana US$200 miliar. Jumlah tersebut menjadikan wisatawan muslim sebagai penyumbang devisa wisata dunia terbesar setelah wisatawan dari Cina yang notabene pada tahun 2016 mencapai US$161 miliar.

Pencapaian tersebut telah disadari oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah potensi ekonomi masa depan yang menjanjikan. Namun, pemerintah juga menyadari masih terdapat banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Masalah tersebut sebetulnya cukup fundamental dan cukup kompleks untuk diselesaikan. Menggarisbawahi pendapat  Ekonom Core Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, potensi besar industri halal Indonesia masih menemui banyak kendala. Pertama, peluang bisnis industri halal belum didasari banyak pihak maupun regulator. Hal ini terlihat dari masih parsialnya dorongan pemerintah atas industri halal di tanah air. Dorongan pemerintah belum dapat menyentuh semua sektor. Setidaknya ini terlihat dari 6 sektor GEIE Indonesia baru nampak di dua sektor saja.

Kedua, pengembangan industri halal masih terkendala terbatasnya supply bahan baku yang memenuhi kriteria halal. Pasokan bahan baku halal masih sekitar 37% dari total kebutuhan yang mencapai USD 100 miliar. Bahkan untuk produk indutri farmasi dan kosmetik jumlahnya jauh lebih kecil, yakni sebesar 18% dari kebutuhan yang mencapai USD 56 miliar.

6Fi4103XHHY6WGVrsCOonrSOUzWkUPkd.jpg

Ketiga, selain infrastruktur yang belum memadai, pemahaman tentang indutri halal juga masih terbatas pada sejumlah produsen saja. Bagi masyarakat, hal itu mempersulit jaminan bahwa seluruh mata rantai produksi barang telah benar-benar halal.

Keempat, terdapat perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal. Ada lebih dari 400 lembaga sertifikasi halal yang tersebar di berbagai negara. Bahkan bisa jadi di beberapa negara terdapat lebih dari satu lembaga sertifikasi. Masalahnya tidak semua lembaga tersebut memiliki kriteria yang sama dalam menetapkan kehalalan suatu produk.

Tantangan tersebut sudah saatnya diselesaikan dengan gagasan yang transformatif dan inovatif. Pertama, harus adanya road map pengembangan industri halal di Indonesia. Setidaknya untuk 5-10 tahun yang akan datang.

Kedua, publikasi sekaligus edukasi secara masif kepada masyarakat Indonesia melalui media cetak dan media online seputar industri halal, baik dari manfaatnya maupun keunikan nya.

Ketiga, penguatan legitimasi hukum industri halal di Indonesia melalui penerbitan regulasi yang dikemas dalam paket perundang-undangan ekonomi syariah.

Keempat, mempermudah birokrasi dalam penerbitan sertifikat halal produk dan memasifkan penerbitannya.

Kelima, memperkuat sektor dan instrumen keuangan syariah agar optimalisasi sektor riil ekonomi semakin menguat.

Keenam, mengintegrasikan data seluruh  ekonomi dan keuangan syariah menjadi sebuah program one stop Islamic finance data.

Ketujuh, adanya political will yang kuat dari Presiden Republik Indonesia dan menjadi garda terdepan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

Kedelapan, optimalisasi dana ZIS untuk penguataan sektor industri riil di Indonesia.

Dengan demikian, industri Indonesia pantas untuk dihalalkan, baik dari aspek transaksi nya maupun infrastrukturnya. Demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan.

618 Views