selasar-loader

Menyambut Halal-Lifestyle

LINE it!
Iffah Karimah
Iffah Karimah
Researcher in Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI
Journal Apr 6, 2018

HTREe1c1cLA18OnhpwyNkXe_13By7644.jpg

Dalam Islam, status kehalalan suatu produk sangatlah penting. Berdasarkan ajaran Islam seperti tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 88, seorang Muslim hanya boleh mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib. Halal tidak hanya sekedar ‘tidak mengandung babi atau alkohol’, tetapi juga dalam pengolahannya tidak tercampur dengan zat-zat yang diharamkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saat ini, pasar produk halal di Indonesia sedang menggeliat dan terus tumbuh dengan pesat di tengah trend halal-lifestyle di seluruh dunia. Negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam) seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) semakin fokus kepada pasar halal mengingat besarnya potensi sektor ini.

Thomson Reuters Global Islamic Economy Report 2016-2017 melaporkan bahwa produk halal memiliki peluang yang sangat besar, tidak hanya dari pemeluk agama Islam tetapi juga non-Muslim. Hal ini  dikarenakan persepsi masyarakat yang percaya bahwa produk halal memiliki kualitas yang tinggi dan baik untuk kesehatan.

Dalam laporan yang sama, Indonesia merupakan pasar terbesar bagi produk halal. Pada 2015, konsumsi makanan halal di Indonesia tercatat sebesar $154 juta.  Hal ini khususnya ditopang oleh pertumbuhan pendapatan kelas menengah Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim. Kondisi kelas menengah Muslim ini memiliki karakteristik yang unik.

Yuswohady (2014) berpendapat bahwa semakin mapan kondisi ekonomi Muslim Indonesia, semakin tinggi pula tingkat religiusnya. Jika thesis Yuswohady ini benar adanya, ke depannya konsumsi produk halal tidak hanya sebatas mematuhi perintah agama, tetapi juga akan menjadi gaya hidup (halal-lifestyle) bagi kelas menengah Muslim Indonesia.

Sayangnya, ekosistem pengembangan produk halal di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain. Hal ini terlihat dari tidak masuknya Indonesia dalam 10 besar berdasarkan Global Islamic Economic Indicator untuk kategori Halal Food.

Dilantiknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) baru-baru ini diharapkan dapat menjadi titik tolak perbaikan pengembangan pasar produk halal di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara Sertifikasi Halal, BPJPH (dan dibantu MUI) diharapkan dapat melaksanakan tugas sertifikasi halal dengan efektif dan efisien.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama Lukmanul Hakim, menargetkan Indonesia akan masuk 10 besar produsen halal dunia versi Global Islamic Economy Indicator pada 2017.

-FSFsBIgXuOWUKaY5M6wkBIHIwpd9iGR.jpg

Penting untuk menjadi catatan bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tahun 2019 kewajiban produsen untuk melakukan sertikasi halal berlaku sepenuhnya. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BPJH selama masa peralihan.

Contohnya, sampai saat ini, masih sangat banyak produk-produk yang belum bersertifikasi halal beredar luas di pasaran. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mencatat pada tahun 2014 hanya sekitar 1 dari 4 produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal.

Masih sedikitnya produk-produk yang memiliki sertifikat halal juga disebabkan karena biaya untuk mengurus sertifikasi halal yang dipandang tidak murah oleh kalangan pelaku usaha, terutama kalangan usaha kecil dan menengah.

Namun, perlu adanya perubahan mindset dari pengusaha, bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang memberatkan namun malah memberikan value-added bagi sebuah produk. Keberadaan sertifikat halal tentunya akan menarik pangsa pasar konsumen Muslim.

Bila ditinjau dari aspek perlindungan konsumen, ketiadaan informasi halal (dengan tidak adanya sertifikasi halal/tidak adanya label “non-halal”) ini telah melanggar hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi kehalalan produk tersebut dan menyebabkan asymmetrical information. Bagi seorang Muslim, segala sesuatu yang tidak jelas kehalalannya dianggap sebagai syubhat yang sebaiknya dihindari.  

Oleh karena itu, keberadaan informasi status kehalalan produk penting adanya demi menghormati hak atas informasi dan preferensi konsumen Muslim untuk mengkonsumsi produk yang halal.  

Kejelasan atas kehalalan sebuah produk juga sangat penting bagi keberlanjutan usaha suatu perusahaan. Meningkatnya halal awareness masyarakat Indonesia dengan bertumbuhnya komunitas seperti Halal Watch, Halal Corner, dan sebagainya patut dicermati oleh pelaku usaha. Konsumen Muslim sangat sensitif bila menyangkut isu kehalalan suatu produk.

Contohnya ketika tahun 2013 ada isu bahwa Solaria tidak halal, dalam sekejap hal itu menimbulkan reaksi negatif di masyarakat. Hal ini berdampak terhadap menurunnya omzet Solaria. Kondisi kembali membaik ketika pihak Solaria mengklarifikasi dengan mengumumkan bahwa restorannya telah bersertifikat halal.

Dapat disimpulkan, walaupun sudah ada regulasi yang mewajibkan sertifikasi halal, kondisi pasar produk halal di Indonesia masih bersifat consumer-driven. Hukum permintaan berlaku dimana perusahaan memilih untuk memenuhi permintaan konsumen atas sertifikat halal. 

Artinya, pihak produsen melakukan sertifikasi halal lebih didorong oleh faktor  permintaan konsumen daripada itikad baik atau kepatuhan memenuhi kewajiban pemerintah.

Oleh karena itu, dorongan dari pihak konsumen akan keberadaan sertifikasi halal sangat penting dalam kondisi consumer-driven saat ini. Kepedulian  dan pengawasan dari konsumen dapat menjadi solusi untuk mendorong produsen melakukan sertifikasi halal pada produk-produknya.

Konsumen harus aktif untuk menanyakan sertifikat halal yang dimiliki produsen sebelum mengkonsumsi produk. Bila ternyata perusahaan tidak memiliki sertifikat halal, konsumen dapat meminta perusahaan untuk melakukan sertifikasi; atau setidaknya memberikan keterangan/informasi mengenai produk-produk apa saja yang halal dan produk apa saja yang tidak halal.

Inisiatif, aspirasi dan tekanan dari konsumen semacam ini tentunya akan mendorong para produsen agar memiliki sertifikasi halal. Pelaku usaha juga harus jeli menangkap peluang halal-lifestyle di Indonesia dengan mempersiapkan produk bersertifikat halal sesuai permintaan konsumen. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan para pelanggan, khususnya para kelas menengah Muslim yang semakin peduli atas status kehalalan sebuah produk.

Oleh karena itu, kontrol sosial dari konsumen semacam ini harus terus digalakkan guna memacu pihak pengusaha untuk kemudian melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produknya. Dengan begitu, kedepannya informasi mengenai kehalalan produk akan menjadi terang benderang sehingga konsumen Muslim bisa mengkonsumsi produk dengan tenang tanpa lagi khawatir atas status kehalalannya. Wallahu a’lam.


Penulis adalah Researcher di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga candidate Msc Islamic Finance and Management, Durham Universit

168 Views
Sponsored

Author Overview


Iffah Karimah
Researcher in Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI