selasar-loader

"Kartu Kuning" untuk Kemunduran Demokrasi

LINE it!
Fahmi Ramadhan
Fahmi Ramadhan
Constitutional Law Enthusiast | Anti Corruption Activist
Journal Feb 6, 2018

xIzti_1azCpNxlPEAfRtfZFGKNmFkovL.jpg

Biasanya, kartu kuning merupakan sesuatu yang ada dalam olahraga sepakbola dimana sebuah peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran. Namun berbeda dengan yang dilakukan oleh Zaadit Taqwa, Ketua BEM UI ini mengganjar Presiden RI dengan kartu kuning, hal ini dilakukan oleh Zaadit pada Gladi Bersih Wisuda UI ( 2/2/2018 ) yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Zaadit memberi peringatan kepada Presiden bukan tanpa alasan, mengatasnamakan BEM UI ada 3 ( tiga ) isu krusial yang mendasari aksinya. Tuntutan tersebut adalah:

1. Menuntaskan persoalan gizi buruk di Asmat, Papua. Yang sampai saat ini korbannya 72 anak;
2. Menolak dengan tegas rencana pengangkatan PLT Gubernur dari kalangan Polri aktif di Povinsi Jabar dan Sumut; dan
3. Menolak draf Permendikti tentang Organisasi Mahasiswa yang dianggap sangat membatasi pergerakan mahasiswa.

Sesaat setelah melakukan aksinya sontak linimasa media sosial begitu ramai, banyak yang mengecam tapi tak sedikit pula yang mendukung. Setidaknya Zaadit telah melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa selain bertanggung jawab akademis, yaitu melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Karena memang sudah lama rasanya kita tak melihat rekan kita yang berani melakukan aksi semacam Zaadit, apa yang dilakukannya sangat “menyentil” pemerintahan meskipun dilakukan secara sederhana namun kreatif dan bermakna. Apalagi tentang isu di poin pertama, masalah Gizi Buruk di Kabupaten Asmat papua yang secara massa menjadi trending topic.

Kali ini saya tak akan membahas soal poin pertama dari tuntutan BEM UI. Namun akan menyoroti poin kedua dari tuntutan tersebut, mengenai pengangkatan Jendral aktif di lingkungan Polri yang akan menjadi PLT Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Wacana tersebut dibenarkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, yang menegaskan bahwa untuk menjadi Plt Kepala Daerah untuk perhelatan Pilkada, tidak harus dari lingkungan Kemendagri langsung, namun bisa juga dari lingkungan Polri, Menkopolhukam dll.

Dua Jenderal Polisi aktif tersebut adalah M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jabar, dan Jenderal Polisi Martuani sebagai Plt. Gubernur Sumut. Kebijakan ini perlu kita pertanyakan apa maksud didalamya apakah ada agenda tersembunyi atau tidak mengingat aparat penegak hukum harus netral tidak terikat politik praktis.

Banyak spekulasi yang melatarbelakangi kebijakan ini. Apakah 2 Jendral Polri ini benar benar menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat? Atau tugas tersembunyi untuk pemenangan Pilkada untuk partai tertentu dan kandidat tertentu? Atau memandang jauh kedepan untuk memastikan kemenangan 2 Gubernur tersebut di dua daerah berbeda sebagai lumbung suara kemenangan Pileg dan Pilpres 2019, mengingat 2 daerah tersebut mempunyai penduduk yang banyak.

Sudah ada regulasi yang mewajibkan Polri untuk netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri. Kalaupun memang terjun dalam praktis juga juga diperkenankan dengan syarat mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3), yaitu harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Lantas mengapa kita harus menolak dua Jendral Polri aktif itu untuk menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat & Sumatera Utara? Pertama, kita menginginkan Polri benar-benar netral sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat dengan tidak bersentuhan dengan politik praktis.

Kedua, Sangat mengkhawatirkan apabila tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berkurang akibat campur tangan Polri dalam politik praktis. Karena dianggap sebagai bagian dari kekuatan politik partai tertentu untuk kepentingan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.

Ketiga, yang menjadi sangat krusial dimana seharusnya Polri bersama Panwaslu harusnya menjadi pengawas di daerah saat pilkada berlangsung agar kemungkinan terjadinya pidana pemilu dapat diminimalisir.

Sepatutnya kebijakan tesebut harus dibatalkan seata-mata untuk menjaga marwah kepolisian. Jika kebijakan dibiarkan tetap berjalan, maka hal ini dapat kita pastikan sebagai alarm bagi penegakan hukum dan maldemokrasi yang serius di Indonesia. Sesungguhnya kita sedang mengalami kemunduran demokrasi, orde baru kita mengenal Dwi Fungsi ABRI ( sekarang TNI ) yang sangat merugikan, namun setelah era orde baru itu runtuh dan lahir Reformasi malah kita menggantinya menjadi Dwi Fungsi Polri. Sungguh jauh bahkan kita melenceng dari cita-cita Reformasi.

Presiden Jokowi memang terkenal dengan peningkatan infrastuktur di rezimnya, namun hal yang perlu kita ingatkan bahwa menjaga stabilitas politik bangsa juga penting. Pembangunan tak akan berjalan baik apabila kondisi politik kita masih belum kondusif.

 

 

Ilustrasi: pinterpolitik.com

293 Views