selasar-loader

Sukarno, Hard Power, dan Kampanye Ganyang Malaysia

LINE it!
Dianrafi Alphatio
Dianrafi Alphatio
Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2015
Journal Feb 7, 2018

sdr91ue0PavvffhAVIjUhID7K6W5ZBTp.jpg

Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana konsep hard power bekerja sebagai strategi dalam pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Untuk memudahkan penjelasan, nantinya penulis akan memberikan studi kasus tentang bagaimana strategi Sukarno ketika menjadi presiden yang lebih dominan ke arah hard power. Hal ini dapat dilihat mulai dari ancaman, konfrontasi, dan bahkan pengiriman pasukan militer Indonesia untuk berhadapan langsung dengan Malaysia.

Hard Power

Ada banyak konsep yang digunakan oleh berbagai negara untuk mengelola daerah perbatasannya, salah satunya adalah hard power. Secara konseptual, Daryl Copeland mendefinisikan hard power sebagai usaha untuk meyakinkan musuh dalam mematuhi apa yang kita inginkan melalui ancaman dan cara-cara kekerasan. Tujuannya sendiri adalah agar bisa membunuh, menangkap, dan mengalahkan musuh. Tidak hanya itu, menurut Copeland, teknik yang digunakan dalam konsep ini adalah dengan sanksi teradap ekonomi dan penggunaan senjata. Bahkan semangat yang dibawa adalah penimbulan rasa takut, penderintaan, dan rasa saling curiga (Copeland, 2010).

Hal ini pun diamini oleh Christian Wagner, menurutnya pola-pola yang digunakan dalam konsep ini sangat menekankan pada aspek intervensi militer, diplomasi yang bersifat paksaan, dan sanksi ekonomi (Wagner, 2005). Melalui penjelasan tadi, dapatlah diambil inti sari bahwa hard power merupakan penggunaan paksaan, sanksi, kekuatan, intervensi militer, dan sanksi ekonomi yang diberikan kepada negara musuh untuk mengamankan wilayah perbatasan suatu negara.

Berangkat dari pemaparan tadi, penulis akan menggunakan konsep tersebut sebagai sarana analisis studi kasus. Selain itu, menyangkutpautkan antara konsep dan realita pun akan menjadi sajian ciamik yang coba penulis hadirkan. Tanpa berlama-lama lagi, kuy sikat!

Awal Mula Ketegangan

Tahun 1960-an barangkali menjadi salah satu masa paling kelam di Indonesia, selain karena situasi politik dalam negeri yang kacau ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang tak terkendali, masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah konflik yang memanas dengan Malaysia. Pada tahun 1961, diadakan pertemuan di London yang memutuskan bahwa negara federasi Malaysia terdiri dari Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Sabah/Kalimantan Utara, dan Brunei. Tetapi keputusan ini ditentang oleh pemerintah Indonesia saat itu. Sukarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia mencurigai bahwa pembentukan federasi tersebut hanya akan menjadikan Malaysia sebagai negara boneka dan justu bukan menjadi negara yang berdaulat (Matanasi, 2017). Selain itu, penolakan Sukarno juga dilandaskan atas kecurigaan bahwa pembentukan negara federasi merupakan cara busuk Inggris untuk mempertahankan neokolonialisme dan neoimperialisme Barat di Asia Tenggara.

Situasi Asia Tenggara pun semakin memanas di tahun 1962, ketika Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melakukan pemberontakan kepada pemerintah Brunei. Para pemberontak berusaha mendirikan Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU) karena tidak puas dengan situasi ekonomi dan politik Brunei. Selain karena ketidakpuasan tersebut, pemberontakan yang dipimpin oleh Ahmad Azhari itu secara terbuka menolak segala upaya pembentukan negara federasi Malaysia (Kumparan, 2017). Tetapi dengan berbagai cara, Sultan Brunei akhirnya berhasil meminta bantuan kepada pemerintah Inggris. Dengan cepat, pasukan Inggris yang didatangkan dari Singapura mampu melumpuhkan para pemberontak tadi. Tepatnya pada tanggal 16 Desember 1962, pasukan Inggris yang bernama British Far Eastern Command akhirnya mampu menumpaskan pemberontakan.

Peranan Indonesia Semakin Penting

Kejadian ini membuat Sukarno semakin naik pitam. Pasalnya, keterlibatan Inggris di dalam percaturan politik dan keamanan Asia Tenggara pun semakin lama semakin dominan. Di sisi lain, para pemberontak yang kalah tadi melarikan diri ke pedalaman hutan Indonesia. Hal ini membuat Sukarno semakin yakin bahwa Indonesia tidak boleh tinggal diam. Sebagai negara terbesar dan terkuat di Asia Tenggara ketika itu, Indonesia harus menunjukkan taringnya.  

Usaha Sukarno dalam stategi hard power pun berlangsung pada Kongres Asia-Afrika yang dilaksanakan di Tanganyika, tanggal 5 Februari 1963. Sukarno ketika itu berusaha menggalang kekuatan besar dalam menolak pembentukan negara federasi Malaysia. Ia juga menyerukan kepada seluruh negara yang hadir untuk bersama-sama mengecam pembentukan negara tersebut dan sekaligus mendukung gerakan di Kalimantan Utara untuk merdeka.

Dari kaca mata hard power, Sukarno sebenarnya sedang berusaha mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan agar para musuhnya dapat merasa tertekan dengan dengan gabungan kekuatan tersebut. Tujuannya, dengan banyaknya negara yang bergabung dan menolak pembentukan negara federasi Malaysia, rencana itu bisa dibatalkan. Tetapi, usaha Sukarno tampaknya tak berbuah signifikan.

Hal ini terbukti ketika pertemuan-pertemuan skala internasional diadakan untuk menindaklanjuti kejadian itu. Puncaknya, pada tanggal 31 Juli-5 Agustus 1963, dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Filipina. Dalam pertemuan itu, PBB memutuskan untuk memberikan hak kepada wilayah-wilayah tadi untuk melakukan self determination. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebutlah yang menentukan nasib mereka. Tetapi, belum selesai PBB menjalankan tugasnya, pada tanggal 16 September 1963, Malaysia telah mengumumkan bahwa mereka akan berbentuk negara federasi Malaysia (Kumparan, 2017).

Indonesia sebagai aktor penting dalam pertarungan ini pun mengecam hal tersebut. Sukarno menganggap bahwa itu adalah sebuah pengkhianakatan atas kesepatan bersama.

Ganyang Malaysia

Puncak kemarahan Sukarno adalah ketika para demonstran Malaysia yang mengecam sikapnya mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia, Kuala Lumpur. Mereka, para demonstran, memaksa masuk serta berhasil menyobek-sobek foto Sukarno. Sontak, kejadian ini menjadi titik puncak dari strategi hard power Sukarno dalam politik luar negerinya.

Sebagai respon dari kejadian tersebut dan sekaligus penolakan pembentukan negara federasi Malaysia, masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Kedutaan Besar Malaysia dan Inggris. Rakyat Indonesia yang ketika itu sedang dibakar oleh semangat revolusioner melakukan aksi yang cukup nekat. Kantor Kedubes Malaysia dan Inggris serta 21 rumah stafnya dibakar habis. Tidak hanya itu, situasi tersebut pun berlanjut ketika banyak perkebunan Inggris di Jawa disita dan diumumkan bahwa itu adalah aset bangsa Indonesia.

Sejak kejadian tersebut, Sukarno semakin gencar mengkampanyekan “Ganyang Malaysia” sebagai bentuk perlawanan. Pada tangal 3 Mei 1963, dengan semangat yang berapi-api, Sukarno mengumumkan sikap bermusuhan dengan Malaysia dengan dibacakannya perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Isi perintah tersebut yakni; perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah (Pudjomartono, 2010). Masyarakat Indonesia yang ketika itu sedang dibakar dengan semangat revolusioner karena berhasil mempertahanku Irian Barat pun merespon dengan luar biasa.

Dengan dikeluarkannya perintah Dwikora tersebut, Sukarno juga secara resmi telah melakukan intervensi militer terhadap Malaysia. Karena cara itu membutuhkan banyak tenaga, maka Sukarno membuka pendaftaran bagi para relawan perang. Meskipun terbuka untuk umum, tetapi banyak juga dari kalangan ABRI yang ikut mendaftar.

Pada awal tahun 1964, Sukarno mengumpulkan seluruh relawan dalam Apel Besar Sukarelawan Pengganyangan Malaysia di Jakarta. Di hadapan jutaan relawan, Sukarno menyampaikan bahwa Malaysia adalah hal yang berbahaya dan akan mengancam revolusi Indonesia. Oleh karena itu, sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia menghimpun kekuatan dan melakukan penganyangan habis-habisan. Para relawan tadi akhirnya dikirimkan sebagai tenaga militer di wilayah perbatasan Indonesia-Malayasia.

Dari aspek kemiliteran, sebenarnya konfrontasi dan perang di perbatasan Indonesia dan Malaysia dapat disebut sebagai underclared war. Hal ini dikarenakan dari kedua belah pihak tidak pernah ada yang secara resmi menyatakan perang. Ada juga yang menyebutnya sebagai skirmishes atau pertempuran kecil-kecilan.

Meskipun demikian, jika dilihat dari angka, jumlah pasukan yang dikirimkan di wilayah perbatasan ternyata cukup banyak. Tercatat bahwa pihak yang terdiri dari Inggris, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru memiliki sekitar 17.000 pasukan militer yang ditempatkan di Kalimantan dan sekitar 10.000 prajurit yang ada di Semenanjung Melayu (Pudjomartono, 2010).

Pertempuran "kecil-kecilan" ini pun terus dilakukan hingga pertengahan tahun 1960-an. Strategi ini dipilih sebagai cara yang dirasa paling efektif. Melihat situasi yang tidak lagi memungkinkan hanya dengan menghimpun kekuatan dan mengecam melalui pidato, akhirnya intervensi militer digunakan agar musuh merasa terancam dan pada akhirnya mengikuti apa yang diinginkan Sukarno.

Strategi lain yang digunakan Sukarno sebagai bentuk penolakan negara Federasi Malaysia adalah keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sebagai reaksi keras, Sukarno geram dan memutuskan Indonesia untuk mundur dari keanggotaan PBB.

Bukan Malaysia, tapi Inggris

Jika dicermati lebih jauh, sebenarnya strategi hard power Sukarno bukan ditujukan untuk memusuhi saudara serumpun Melayu, melainkan lebih kepada usaha untuk mengusir Inggris sebagai penjajah di Asia Tenggara. Latar belakang Inggris sebagai negara imperialis dan kolonialis membuat Sukarno berpikir bahwa apa yang sebenarnya diusahakan Inggris hanya untuk akal-akalannya saja. Sukarno tidak ingin negara di Asia Tenggara yang ketika itu baru menghirup udara bebas menjadi obyek cengkraman kembali oleh negara penjajah, khususnya Inggris.

Selain itu, penulis melihat bahwa kepentingan Indonesia sangatlah besar di perbatasan dengan Malaysia. Indonesia yang belum lama merdeka masih harus terus berhati-hati agar wilayahnya tak terjajah kembali. Memang tak ada pilihan lain selain menggunakan hard power, karena Sukarno paham betul siapa lawannya. Dengan berbagai risiko yang ditimbulkan, mulai dari gejolak di masyarakat, ketegangan hubungan luar negeri, hingga mengorbankan jasat para relawan, Sukarno mau tidak mau harus menujukkan sikap kerasnya.

 

 

Referensi

Copeland, Daryl. 2010. Hard Power Vs Soft Power. Themark. [Online] Februari 2, 2010. [Cited: Desember 18, 2017.] http://pioneers.themarknews.com/articles/895-hard-power-vs-soft-power/#.U08YLeaSzHQ.

Kumparan. 2017. "Ganyang Malaysia”: Catatan Panjang Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kumparan.com. [Online] Kumparan, Agustus 26, 2017. [Cited: Desember 18, 2017.] https://kumparan.com/potongan-nostalgia/ganyang-malaysia-catatan-panjang-konfrontasi-indonesia-malaysia.

Matanasi, Petrik. 2017. Spektrum Politik di Seputar Kampanye Ganyang Malaysia. Tirto.id. [Online] Tirto, Agustus 22, 2017. [Cited: Desember 18, 2017.] https://tirto.id/spektrum-politik-di-seputar-kampanye-ganyang-malaysia-cu4S.

Pudjomartono, Susanto. 2010. Ganyang Malaysia? Kompas.com. [Online] Kompas, September 8, 2010. [Cited: Desember 18, 2017.] http://nasional.kompas.com/read/2010/09/08/08135067/Ganyang.Malaysia.

Wagner, Christian. 2005. From Hard Power to Soft Power? Ideas, Interaction, Institutions, and Images in India’s South Asia Policy. Heidelberg : Universitatsbibliothek Heidelberg, 2005.

Ilustrasi via nasionalisme.id

201 Views
Sponsored

Author Overview


Dianrafi Alphatio
Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2015

Top Answers


Siapa Herman HN?
3 months ago

Siapa Marianus Sae?
3 months ago

Apakah Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2019?
3 weeks ago

Apa pendapat Anda jika Jokowi berpasangan dengan Puan Maharani di Pilpres 2019?
3 weeks ago

Siapa Anton Charliyan?
2 months ago