selasar-loader

Rumah untuk Pecandu

LINE it!
Hari Nugroho
Hari Nugroho
Medical Doctor with Addiction Medicine training
Journal Feb 2, 2018

Jx3sL-bMDlKP0AEzjJlq-MVJWkZHFyey.jpg

Penggunaan narkoba merupakan salah satu bentuk masalah kesehatan jiwa perkotaan yang patut menjadi perhatian, eskalasi kasusnya menyelusup ke berbagai kantong komunitas, termasuk komunitas hunian rumah susun (rusun). Di penghujung tahun 2017, beberapa keluarga penghuni rusun diminta untuk mengosongkan tempat tinggalnya karena salah satu anggota keluarganya terbukti mengkonsumsi narkoba. Perjanjian antinarkoba yang ditanda tangani menjadi landasan pengosongan tersebut.

Pada satu sisi kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah DKI Jakarta untuk membentengi seluruh warganya dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menyisakan pekerjaan rumah yang besar.

Stigma kepada pecandu sebagai sampah masyarakat yang harus dibuang sejauh-jauhnya tampak masih lekat diberbagai kalangan. Sifat stigma tak lagi personal, seringnya sudah melewati batas-batas individu, hingga melahirkan stigma yang bersifat struktural. Stigma struktural ini pada akhirnya membawa dampak yang tak kalah serius, yaitu diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi tidak hanya pada hak akses terhadap terapi yang dijamin oleh Undang-Undang Narkotika nomor 35 / 2009, namun juga diskriminasi mendapatkan tempat tinggal.

Boleh dibilang para keluarga pecandu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, selain menanggung beban berat mempunyai anggota keluarga pecandu, mereka harus menghadapi kenyataan untuk mencari tempat tinggal baru. Pada skala yang lebih besar, bukan tidak mungkin dampak dari kebijakan yang terkesan diskriminatif tersebut akan memunculkan gelombang pengusiran diberbagai kawasan serta meningkatkan angka homeless.

Penanganan penghuni rusun yang mengalami kecanduan narkoba mestinya berlangsung secara komprehensif. Pengusiran sejatinya tidak menyelesaikan masalah, karena hanya memindah masalah ke tempat lain, sementara masalah narkoba yang menjadi isu utamanya justru tidak tertangani. Evaluasi tentu perlu dilakukan, terlebih Pemerintah DKI juga berencana membuat perda terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Selama ini, fokus pencegahan penyalahgunaan narkoba hanya pada mereka yang belum menggunakan narkoba, sementara mereka yang terlanjur mengkonsumsi, upaya agar berhenti dan tidak kambuh, belum maksimal dilaksanakan.   

-4oakTPr1em4jIiJtGgoimb18yXR1tg6.jpg

Strategi kebijakan yang meningkatkan dukungan sosial kepada para pecandu perlu diupayakan. Dukungan sosial yang baik merupakan faktor pelindung dan pencegah kekambuhan, dukungan ini meliputi segala aspek, termasuk masalah hunian. Banyak riset yang telah menjelaskan bahwa kestabilan dalam hal tempat tinggal diperlukan agar seorang pecandu dapat menjalani pemulihan dengan baik. Riset longitudinal yang dilakukan oleh Polchin dan Korcha (2017) menemukan fakta bahwa mereka yang mempunyai kestabilan dalam tempat tinggal mengalami gejala-gejala perbaikan yang lebih signifikan, sebaliknya pemakaian narkoba menjadi lebih meningkat pada mereka yang tidak mempunyai kestabilan tempat tinggal.

Melihat fakta-fakta riset ini, Pemerintah DKI Jakarta sebaiknya segera merevisi kebijakannya agar bebas dari bias diskriminasi terhadap pecandu dan keluarganya. Seperti memberikan jaminan akses terhadap terapi serta rehabilitasi. Meskipun di Jakarta banyak puskesmas yang terlatih melakukan penanganan penyalahgunaan narkoba, tingginya stigma dan ketidaktahuan bagaimana mengakses layanan tersebut menjadi hantu penghalang terapi.

Untuk itu, menghadirkan terapi dan rehabilitasi berbasis komunitas (community based treatment) di sekitar rusun, rasanya perlu dipertimbangkan. Selain hal tersebut, upaya pencegahan sekunder yang selama ini dilaksanakan seperti penapisan dan tes urin narkoba, hanya dijadikan faktor legitimasi untuk menghukum mereka yang terindikasi menggunakan narkoba, bukan digunakan sebagai pijakan untuk melakukan intervensi dini agar tidak berlanjut kepada pemakaian yang lebih berat.

Kader antinarkoba yang sudah ada disekitar rusun dapat dilibatkan dalam proses penanganan masalah tersebut, tidak hanya sebagai agen diseminasi informasi, namun juga sebagai kader yang menjangkau, mendampingi serta melakukan intervensi dini terhadap penyalahguna narkoba dan keluarganya sehingga diharapkan dukungan sosial dapat terwujud.

Deklarasi “war on drugs” yang dikemukakan oleh Pemerintah DKI Jakarta haruslah menelurkan kebijakan yang tegas terhadap mafia narkoba, serta humanis dan non-diskriminasi terhadap mereka yang sedang mengalami masalah kecanduan. Pada dasarnya para pecandu tersebut juga adalah warga Jakarta yang ingin Jakarta menjadi kota yang maju dan bahagia warganya seperti jargon pasangan Gubernur Anies Baswesdan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hari Nugroho
MSc candidate in Addiction Studies
Institute of Psychiatry Psychology and Neuroscience
King's College London
Chevening Scholar 2017/18

424 Views