selasar-loader

Trump dan Machiavelli

LINE it!
Usep Taryana
Usep Taryana
USEP TARYANA_HUKUM_UNIVERSITAS SEBELAS MARET_CALON PENDAFTAR SELEKSI BAKTI NUSA
Journal Jan 9, 2018

ufGPC-jFdnb_36wJWMDbpWDOYVRfRtm8.jpg

“Bagaimana kita memahami seorang Donald Trump?”

Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Princple pernah mendeskripsikan seorang penguasa melalui analogi ‘singa dan rubah’ yang begitu fenomenal, ia mengatakan: “...because the lion cannot defend himself against snares and the fox cannot defend himself against wolves. Therefore, it’s necessary to be a fox to discover the snares and a lion to terrify the wolves.”

Dalam pandangan Machiavelli, seorang penguasa perlu untuk menjadi singa yang ganas dan rubah yang licik. Ia menjelaskan, penguasa harus selalu bertindak atas dasar keagungan dan kekuatan. Walaupun rakyat tertindas, pemimpinnya harus tetap menjadi simbol keberanian yang dipuja-puji rakyatnya. Seorang singa jantan, begitu Machiavelli menyebutnya.

Seorang penguasa juga tidak boleh kehabisan alasan untuk menutupi ketidaksetiaannya. Ia harus meniru seekor rubah, yang pandai mengetahui bagaimana menutupi tindakan-tindakannya serta menjadi pembohong dan penipu yang ulung.  Mengapa? Karena dalam panggung politik, hanya orang kuat dan picik yang mampu bertahan dalam memerintah.

Frans Magnis-Suseno dalam bukunya Power and Morality menyebutkan, pemikiran Machiavelli berusaha mendobrak legitimasi religius dan moral yang telah sejak lama menempatkan agama dan moralitas sebagai pijakan berkarakter seorang penguasa. Alhasil, wajah penguasa bukan wajah seorang yang bersih, suci, murni dan feminin, tetapi wajah penguasa yang licik, kotor, berdarah dan garang seperti layaknya wajah manusia yang penuh ambisi, yang senantiasa gelisah dan resah sampai seluruh ambisinya terwujud menjadi kenyataan.

Hal ini menjadi intisari pemikiran Machiavelli sendiri, yang aksiomanya ialah bahwa penguasa bukanlah personifikasi dari keutamaan-keutamaan moral dan agama. Sehingga menurutnya, para penguasa tidak layak menenggelamkan dirinya dalam mewujudkan cita-cita moral dan religius, melainkan penguasa harus menjadi lihai dan secara terencana memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan kodrat manusia itu sendiri (egoistis).

Maka wajar, apabila banyak penguasa semacam Hitler, Mussolini, dan penguasa-penguasa lainnya yang mengkutuskan ajaran Machiavelli ini, begitu bengis, sadis, dan berwatak ‘binatang’ dalam memerintah. Dan barangkali, penguasa Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, memiliki kegemaran yang serupa, mengoleksi buku Machiavelli dan menerjemahkannya secara nyata dalam panggung politiknya.

Benarkah demikian? Saya rasa, menarik untuk menguji kesabaran kita dengan mengupas setiap inci sikap Donald Trump sebagai penguasa, apakah ia memang simpatisan Machiavellianisme? Atau mungkin hanya aktor suatu dagelan di pentas panggung yang penuh teatrikal politik?

Magis Trump: Bukti Runtuhnya Demokrasi Amerika?

Dalam The Guardian (1/4/2017), Stephen King, novelis yang terkenal dengan ‘The Shining’-nya pernah menyebut Trump sebagai sosok yang mirip dengan tokoh karangannnya dalam The Dead Zone (1979), Greg Stillson. Stillson merupakan seorang penjual Bibel dari pintu ke pintu yang kemudian berkembang menjadi pengusaha properti yang sukses. Ia kemudian meniti kariernya sebagai politisi dan berambisi besar menjadi Presiden Amerika Serikat. Stillson digambarkan sebagai orang yang pandai berbicara, licik, urakan, ‘ceplas-ceplos’, dan memiliki tujuan yang mengancam keberlangsungan Dunia.

Singkat cerita, Johny Smith -tokoh lain dalam cerita- berusaha mencari cara untuk menghentikan Stillson setelah tahu apa yang akan terjadi apabila Stillson menjadi Presiden. Peristiwa besar, seperti perang nuklir, akan menjadi bagian sejarah yang tak terelakan nantinya.

Apabila dalam novel-nya, Stephen King tidak sampai hati mengisahkan Stillson sebagai Presiden, maka Amerika perlu khawatir saat hal demikian itu justru menjadi kenyataan yang harus dihadapi saat ini. Watak seorang Trump yang identik dengan Stillson dalam penggalan cerita tersebut tentunya menjadi signal bahaya bagi Amerika.

Sekalipun seharusnya kondisi ini sudah dipahami sejak masa kampanye silam, namun nyatanya Trump mampu membuat prinsipnya menang telak di pentas demokrasi nasional. Maka setiap langkah Trump akan terus menjadi bahan perdebatan yang tak akan lekang oleh zaman. Trump telah menjelma menjadi sosok menyeramkan yang mampu menggusur peradaban dan menguras setiap ruang rasionalitas pemikiran manusia dengan tindakanannya yang di luar nalar, sporadis, dan berdampak buruk pada kehidupan umat manusia.

Kenyataan bahwa Trump mampu menyingkirkan pesaingnya, Hillary Clinton,  dalam pemilihan Presiden di negeri Paman Sam menjadi ironi tersendiri. Konstelasi politik yang terjadi di Amerika dalam beberapa dekade ini menjadi ahistoris dengan paradigma yang dibangun sejak dulu sebagai negara demokratis.

Pernyataan Trump mengenai penolakannya terhadap Islam, pengusiran secara paksa terhadap imigran Afrika dan Hispanik, serta pembangunan tembok pembatas dengan Meksiko, menjadi rentetan janji kampanye berbau rasial yang menjadi agenda politik Trump. Seolah menjadi hiburan yang layak dipuji, cara Trump berkampanye ternyata disukai oleh mayoritas masyarakat yang menilai Trump ‘berbeda’ dan ‘jujur’ dalam merayu hati rakyat. Alhasil, Trump keluar menjadi pemenang, dan berhasil mengelabui massa yang begitu besar. Gerakan-gerakan sosial yang tak jarang mengkritisi pemerintahan, yang dalam pendapatnya Walter Lippman sebagai ‘gerombolan liar’, atau Alexander Hamilton menjulukinya sebagai ‘The Great Beast’, benar-benar menampakkan kebodohannya sendiri dengan terpilihnya Trump.

Model kampanye Trump yang seringkali mencerca pesaingnya juga bisa menjadi bukti bahwa demokrasi di Amerika seperti yang disebutkan oleh William R. Nylen dalam bukunya ‘Participatory Democracy vs Elitist Democracy: Lessons from Brazil’, telah menyimpang dari hakikat demokrasi sebagai kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi Amerika cenderung pragmatis dengan meletakkan kepentingan elitis diatas kepentingan mayoritas rakyat Amerika sendiri. Demokrasi ini telah menjadi stagnan dan sedang berada dalam proses pembusukan yang justru dibungkus melalui cara-cara yang tidak fair, penggiringan opini publik, penyempitan perspektif, dan cara-cara ekstrem lainnya yang dilakukan secara simultan dan paralel. Namun sekali lagi, kita masih sulit untuk menemukan jawaban, mengapa politik macam Trump inilah yang dinikmati masyarakat Amerika?

Satu hal yang pasti, Donald Trump memiliki kekuatan magis yang begitu dahsyat. Karena bagaimana mungkin, negara dengan pemikiran seterbuka Amerika bisa memilih Trump yang radikal sebagai pemimpin? Terlepas dari bukunya Hillary Clinton berjudul ‘What Happened’ yang menjelaskan seluk-beluk Pilpres Amerika yang menuai banyak kecurangan, atau asal-usulnya sebagai bintang Reality-Show parodi sabun The Apprentice’ yang kemungkinan memiliki penggemar fanatik, namun kemenangan Donald Trump tentunya bisa menjadi cerminan wajah demokrasi Amerika yang tak lagi ‘sedigdaya’ dulu. Ini dimulai ketika proses intervensionis yang selama ini menjadi tulang punggung politik Amerika ke luar negeri, akan berhenti dengan semakin besarnya anti-trump di Dunia yang sempit ini. Hmmm.. benarkah?

Paradoks Si Penguasa Minus Nurani

Donald Trump telah dengan sangat sempurna mengadopsi pemikiran Machiavelli mengenai sosok penguasa yang kejam. Dalam kampanyenya di South Carolina (7/12/2015), Ia mengatakan bahwa: “....Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country’s representatives can figure out what is going on,”. Kalimat yang dibangun dengan dasar islamophobia ini disampaikan dengan suara yang lantang seolah-olah dunia perlu untuk melihat betapa seorang Donald Trump berkuasa penuh atas Amerika.

Dan sialnya, kita perlu menyadari bahwa Amerika merupakan negara adikuasa yang setiap kebijakannya akan menjadi konsumsi dunia. Maka ketika kebijakan yang dikeluarkan Presidennya itu berciri khas radikalisme dan diskriminatif, bisa saja kita menyebut konsep Leviathan Thomas Hobbes yang menyebut negara sebagai Monster, perlu bergeser pada level penguasa semacam Trump dengan pemikirannya yang menakutkan itu.

Trump adalah antitesis dari ‘Chasing the American Dream’ yang digagas oleh James Adams dalam bukunya Epic of America, tentang bagaimana etos dan ciri khas bangsa Amerika dalam menemukan ‘Life, Liberty and the pursuit of Happiness’ seperti yang disebutkan dalam Declaration of Independece 1776. Trump jelas sekali tidak merefleksikan pandangan hidup orang-rang Amerika ini. Sekalipun dalam banyak momentum, Trump bisa begitu mudah menyebutkan dirinya mampu mewujudkan American Dream yang selama ini masih menjadi mitos.

Tampaknya, ia akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap setiap janjinya itu sendiri. Maka jelas, American Dream akan terus menjadi bahan pengejaran materialisme yang sia-sia, seperti yang digambarkan Sinclair Lewis dalam novelnya berjudul Babbit (1922). Mengapa? Akan sangat bodoh ketika kita berharap Trump mampu membawa Amerika menjadi ‘a light unto the nations’, di saat Dunia selayaknya ruang gelap dengan segala tingkah polahnya yang bebal dan tak berperikemanusiaan itu.

Gerakan anti agama tertentu yang diformulasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah tentunya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap banyak aspek kehidupan. Masyarakat minoritas yang cenderung menjadi objek kebijakan seolah-olah akan hidup di balik jeruji besi ketidakbebasan yang menjadikannya sulit bergerak, bersuara, dan terkungkung oleh sistem yang merusak pikiran dan urat nadi kemanusiaan. Agama tidak sepantasnya dijadikan bahan cemoohan hanya karena segelintir pengikutnya yang masih ‘buta’ pemahaman.  Terutama bagi Amerika dengan segala konsep hidupnya yang sedemikian rupa, agama seharusnya ditempatkan pada altar yang suci dari segala bentuk penodaan dan penistaan. Sekalipun, realitanya agama itu hanya dianut oleh setitik air kecil dari luasnya lautan. Bagaimana faktanya?

Kebijakan imigrasi Trump yang menolak beberapa negara Islam untuk memasuki wilayah Amerika tetap dilakukan dengan dalih menjaga keamanan Negara dari Terorisme. Kebijakan populis nasionalistik semacam ini bukan berarti sesuatu yang harus dilarang. Cara Trump dengan menempuh unilateralisme dengan bertindak secara sepihak demi kepentingan negaranya ialah hal yang wajar. Setiap negara bisa saja menerapkan kebijakan ini dalam suatu keadaan tertentu. Namun yang menjadi tidak rasional dalam kasus Trump ialah kebijakan ini justru dilakukan atas dasar sentimen pribadi terhadap Islam, bukan realitas sosial yang ada di masyarakat Amerika Serikat sendiri. Sikap Trump, jelas sekali dipengaruhi oleh perspektifnya terhadap Islam, dan tidak sama sekali merepresentasikan kesepakatan masyarakatnya secara rasional.

Kebijakan ‘nyeleneh’ lainnya yang dilahirkan Donald Trump ialah ketika Ia semakin giat meneruskan warisan Presiden George W. Bush dengan membangun tembok pembatas Amerika Serikat – Meksiko yang dipercaya sepanjang 2.092 kilometer. Barangkali, Trump begitu percaya bahwa idiom ‘good fence make a good neighbor’ memang bisa menjadi solusi di tengah-tengah himpitan persoalan yang berasal dari migran meksiko yang digambarkan olehnya sebagai penyelundup narkoba, kriminal, dan pemerkosa yang bermasalah.

Dalam  bukunya ‘Walled States, Waning Sovereignty’, Wendy Brown mengamini bahwa tembok pembatas dapat dibangun seiring munculnya tantangan terorisme, perdagangan senjata, dan penyelundupan manusia. Namun tentunya, dinding yang memisahkan pluralitas peradaban itu telah menelanjangi kemanusiaan itu sendiri, dan menjadi kontradiksi dengan apa yang telah disepakati bersama sebagai ‘masa damai pasca perang dingin’ melalui dirobohkannya Tembok Berlin di Jerman (1989). Maka sekali lagi, Trump telah mempermalukan dunia dengan kebijakannya yang miskin nurani dan merongrong nilai-nilai kemanusiaan.

Lantas, bagaimana Ia berdalih?

Trumpisme: Gerakan Populisme Trump

Trump adalah tokoh sentral populisme masa kini yang telah berhasil menjadikan panggung politik sebagai pentas sandiwara yang berusaha menjelaskan bahwa Amerika sedang dalam mondisi yang memprihatinkan. Gaya kampanye Trump hingga pada tataran praktisnya telah menunjukan bagaimana Trump menolak rezim pendahulunya dengan melegitimasi dirinya sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang tersisihkan. Dalam bukunya yang berjudul ‘Cripped America: How to Make America Great Again’, Trump menjelaskan pemikirannya mengenai rakyat Amerika yang disebutnya sebagai rakyat yang paling menderita. Ia berulangkali menyebut Amerika sebagai ‘our country's going to hell’ yang selalu dalam posisi ‘kalah’, ‘rusak’, dan menyedihkan.

Lalu siapa yang bisa mengubahnya? Trump sendiri. Maka orientasi politiknya diarahkan untuk mengganti penguasa yang korup, menyatakan perang terhadap imigran, pengungsi, dan kambing hitam lainnya, yang dianggapnya sebagai penyebab lumpuhnya Amerika.

Pemikiran Trump demikian itu kemudian dijadikan sebagai elemen baru dalam mendulang kekuasaan di pemerintahan. Orang semakin ramai menyerukan kekalutan dan menyebarkan ketakutan hanya untuk membuktikan dirinya layak memimpin perubahan. Segala cara dipersiapkan, bahkan dengan mengorbankan sendi-sendi keadilan dan kemanusiaan. Inilah cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Trump. Maka gerakan penghayat Trump, yang kemudian dikenal dengan Trumpisme, seolah menjadi anomali dalam proses menuju tatanan dunia yang damai dan tentram. Bahkan Jonathan Last dalam artikelnya berjudul ‘The Trump Buffet’ pernah menyebut Trump sebagai seorang otoriter yang hanya punya aspirasi, sementara Trumpisme kemudian menjelma menjadi sistem yang paradoks dan mengabaikan kebenaran.

Kita bisa melihat tulisan Dorian Bon yang berjudul ‘The rise of Trumpism and how to fight it’, yang menyebutkan fenomena Trumpisme juga mulai berkembang di dunia. Sejak dimulainya Brexit (2016) misalnya, Partai Konservatif di Inggris telah mencoba untuk melakukan kapitalisasi atas sentimen yang muncul terhadap elit yang berkuasa dan kebijakan terbuka mengenai imigran.

Bahkan Perdana Menteri Theresia May kemudian harus merumuskan kebijakan untuk memeriksa keuangan orang-orang kaya, ‘menjinakan’ serikat-serikat buruh yang ‘nakal’, dan membatasi imigran, yang semata-mata dilakukan demi kepentingan ‘rakyat biasa’. Pemilu di Perancis juga diisi oleh isu-isu rasial dan marjinalisasi imigran, terutama dilakukan oleh Partai Front Nasional yang didirikan oleh Jean-Marie Le Pen yang dikenal rasis.

Akhirnya, Trumpisme tumbuh menjadi gejala sosial di tengah-tengah masyarakat dunia. Maka persoalan bagaimana setiap kebijakan Trump dimaknai secara berbeda, yang sepenuhnya dianggap buruk, menjadi tidak begitu penting, selama ajarannya itu tetap hidup dan diterima sebagai pilihan. Namun mari kita bertanya, apakah sudi kita menentukan itu sebagai pilihan?

Trump dan Pernyataan Sepihak tentang Yerusalem

Faktanya, kita perlu menyadari satu hal bahwa Donald Trump bukan seorang pengecut yang mudah melupakan setiap janji-janjinya. Jika dibandingkan dengan para pendahulunya, seperti Clinton, Bush, dan Obama, sosok Trump berusaha mengoreksi sejarah sebagai Presiden yang tak hanya pandai beretorika, namun berani keluar dan  memastikan setiap janji kampanyenya berjalan.

Meskipun, logika kita dibuat jungkir balik oleh kenyataan bahwa janji yang dituliskan oleh Trump adalah jalan menuju ‘kehancuran’. Maka ketika Trump mengatakan, “It’s time to officially recognise Jerusalem as the capital of Israel”, yang membuat hampir separuh isi dunia gempar, kita dipaksa mengakui, Trump sedang berusaha menjadi sosok yang setia pada janjinya sendiri. Apakah itu wajar? Bagi sebagian orang, Iya, wajar. Tapi bagi kita yang mengaku menggunakan akal?

Tentunya, Trump masih menjadi contoh buruk seorang penguasa yang apabila mengutip Noam Chomsky dalam bukunya ‘Libya in U.S. Demonology’, sebagai ‘the evil scourge of terrorism’. Mengapa? Karena perbuatannya tersebut justru menjadikan upaya perdamaian Israel-Palestina terlihat sias-sia, dan malah menambah durasi dan intensitas pemberontakan di wilayah konflik tersebut.

Ilan Pape dalam bukunya berjudul ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel bukan hanya sekadar okupasi melainkan kolonisasi. Maka Dunia seharusnya melakukan dekolonisasi terhadap Israel, bukan kemudian dengan membiarkan Israel menikmati tanah suci dengan bebas. Namun apa yang diperbuat oleh Trump justru untuk mendukung penjajahan di tanah Palestina. Bahkan rencana pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem tentunya akan semakin memperjelas ketidakmampuan Amerika sebagai mediator perdamaian bagi kedua Negara tersebut. Amerika dibawah Trump justru dibawa pada posisi paling rendah dalam hal perjuangan kemanusiaan.

Manuskrip yang digunakan Trump berupa Jerusalem Embassy Act of 1995 yang di dalamnya memuat mengenai dasar hukum relokasi pemindahan kedutaan seyogyanya baru dapat diterjemahkan dalam kondisi di mana Dunia mengakui status Yerusalem itu sendiri. Sementara dalam Resolusi 478 Dewan Keamanan PBB (20 Agustus 1980) yang menegaskan larangan untuk membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem dan sekaligus perintah untuk menutup semua perwakilan diplomatik di Yerusalem.

Maka jelas, Dunia hingga saat ini masih menentukan Yerusalem sebagai status quo, yang tidak dapat diklaim oleh Negara manapun, tidak juga oleh Palestina. Pun dalam hal ini seharusnya Trump juga berpikir lebih cerdas, dengan menengok alasan Presiden Clinton, Bush dan Obama justru mengeluarkan Ketetapan Presiden yang menunda pelaksanaan undang-undang karena dinilai undang-undang ini sebagai bentuk intervensi terhadap kebijakan luar negeri Presiden.

Sekali lagi, Trump telah menyalakan sumbu yang menyulut gejolak konflik yang akan terus memproduksi instabilitas dunia. Meskipun pengakuan ini banyak ditentang para pemimpin Negara, namun apa yang bisa kita harapkan dari sikap mereka yang hanya bisa ‘mengutuk’ dan ‘meronta’?

Mari kita lihat seberapa besar dampak pernyataan Donald Trump terhadap keberlangsungan umat manusia saat ini. Karena meskipun mayoritas negara anggota PBB telah dengan bijak menyatakan sikapnya untuk menolak pernyataan Donald Trump, namun tentunya Hak Veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sejak 6 (enam) tahun terakhir pada Sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 18 Desember 2017 silam, masih menunjukan sikap optimisme Trump untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Terutama, ketika agen diplomasinya sendiri mengutuk keras dan menyebutnya sebagai ‘penghinaan’ bagi Amerika Serikat kepada 14 negara anggota yang menolak pernyataan Trump. Maka ketika sidang darurat digelar oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 2017 di New York, tidak mengherankan apabila Amerika Serikat semakin gerah melihat hasil resolusinya menunjukkan sebanyak 128 negara menolak pernyataan Trump. Lalu apa yang terjadi?

Trump, dengan segala sikapnya yang demikian itu, masih ingin terlihat ‘sangar’ saat dengan sepihak menyatakan akan menghentikan segala jenis bantuan bagi negara-negara yang ‘berkhianat’ bagi Amerika. Palestina terutama, serta yang terbaru Pakistan, adalah bukti adidayanya seorang Donald Trump. Pun demikian ketika persoalan ini menjadi menarik bagi penguasa Korea Utara, maka kisruh Trump-Jong-Un, yang satu sama lainnya memiliki akses untuk memulai perang nuklir, adalah sajian menarik yang menuntut kita untuk menguji, masih rasionalkah Donald Trump? Hmm..

Sumber gambar: https://www.politico.com/magazine/story/2016/03/donald-trump-the-perfect-populist-213697

225 Views
Sponsored

Author Overview


Usep Taryana
USEP TARYANA_HUKUM_UNIVERSITAS SEBELAS MARET_CALON PENDAFTAR SELEKSI BAKTI NUSA

Top Answers


Kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada Bangsa dan Negara ini? (sekarang dan yang akan datang)
3 months ago