selasar-loader

Penggunaan Politik Identitas Pilkada DKI 2017: Catatan Buruk Demokrasi

LINE it!
Reinhard Sirait
Reinhard Sirait
TV Journalist at CNN Indonesia, Post Graduated student Politic Communications
Journal Jan 17, 2018

Mw7EPwlCAbl5bIl4mMKsq4C7o4r7bLuL.jpeg

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi momentum pesta demokrasi masyarakat ibu kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 – 2022, ada tiga pasangan calon yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mereka adalah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sejak awal, Pilkada DKI Jakarta sudah diprediksi akan berlangsung sengit mengingat keterlibatan tokoh-tokoh politik secara langsung di balik ketiga kandidat yang maju untuk bertarung, strategi politik tentu sudah disiapkan oleh masing masing calon dan mesin partainya untuk bisa meraup kemenangan terutama untuk mengalahkan petahana yang saat itu memiliki tingkat elektabilitas tertinggi dengan tingkat kepuasaan publik mencapai 70 persen.

Namun sayangnya seperti yang telah diprediksi oleh banyak kalangan, Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak bisa lepas dari penggunaan politik Identitas yang membuat isu SARA justru dimainkan untuk menyerang lawan politik.

Berawal dari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan seribu yang mengutip surat Al Maidah 51 yang kemudian potongan pernyataan itu diunggah ke Facebook oleh Buni Yani dan menjadi bola liar di media sosial, penggunaan media sosial sebagai media baru yang tidak memiliki batasan memang menjadi tidak terkendali manakala dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan politik dan kampanye.

Unggahan di Facebook itupun menjadi ramai dan dijadikan entry point bagi lawan lawan politik Ahok untuk melancarkan serangan terhadap Ahok yang popularitasnya tidak terbendung. Pascapernyataan Ahok itu, berbagai elemen masyarakat yang didominasi oleh ormas-ormas Islam termasuk FPI yang sejak awal anti-Ahok mulai bergerak dan melakukan aksi berjilid angka secara kontinu yang tujuannya adalah memenjarakan Basuki karena dianggap sebagai penista agama.

Lebih dari itu, kelompok massa juga meneriakkan pemilih muslim wajib memilih pemimpin muslim padahal jika kita mengacu terhadap hukum positif di Indonesia yang berdasarkan konstitusi, siapapun warga negara Indonesia berhak untuk memilih dan dipilih tanpa memandang apa suku, agama, dan rasnya.

Penggunaan isu SARA dan Politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta mencoreng paham demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam bernegara dengan sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa.

Ahok yang notabene keturunan Tionghoa dan beragama Kristen kemudian dipersepsikan sebagai pemimpin yang tidak layak dipilih oleh umat muslim di ibu kota. Isu SARA dan politik Identitas terus dimainkan, dunia maya dipenuhi dengan cyber army yang membentuk opini dan ditambah dengan masuknya mesin politik PKS yang menjadi lawan Ahok ke masjid dan musala dengan khutbah bahwa haram hukumnya memilih pemimpin nonmuslim.

Masyarakat ibu kota pun terpolarisasi dan terpecah menjadi dua kutub yang berlawanan. Lebih dari itu, masyarakat digiring dan dibelenggu pikirannya sampai tidak sadar bahwa itu merupakan retorika dan  agitasi politik karena di tempat lain  partai yang sama mencalonkan pemimpin nonmuslim. Program yang ditawarkan oleh calon gubernur yg diajukan tidak lagi signifikan karena walaupun mereka puas dengan kinerja Ahok, pikiran mereka telah tergiring utk memberikan tempat bagi calon gubernur yang seagama.

Politik Identitas

Politik Identitas adalah suatu kajian untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011: 18).

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis, tetapi juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, justru mulai tampak pengunaan identitas-identitas sektarian, baik dalam agama suku, daerah, dan lain-lain.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (citizenship) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain (Bagir, 2011: 17)

Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni (Bagir, 2011: 20). 

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, tidak dapat dipungkiri kasus penistaan agama dan penggunaan politik identitas membuat elektabilitas Ahok terjun bebas. Ahok yang berasal dari etnis Tionghoa dan nonmuslim pada putaran kedua menghadapi Anies yang merupakan kandidat kelompok muslim etnis Jawa.

Warna politik identitas terasa lebih kental dibanding adu gagasan dan kebijakan membangun Jakarta dan menyejahterakan warga ibu kota dan dapat digarisbawahi secara faktual bahwa agama dapat ditunggangi oleh elite politik karena bisa mempengaruhi pilihan dalam proses politik.

Oleh karena itu, masyarakat seharusnya lebih mengedepankan rasionalitas politik dalam memilih kepala daerah, bukan politik identitas. Penggunaan politik Identitas dalam memilih kepala daerah dalam iklim demokrasi justru dapat menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas karena tidak lagi mengedepankan gagasan dan kinerja.

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi  Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman rakyat dalam berpolitik, bersosial, berbangsa dan bernegara, namun demokrasi yang disalahgunakan telah menodai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi tanpa kedewasaaan berbangsa dan bernegara hanya melahirkan pemain bukan negarawan yang sesungguhnya.

Bahkan tidak sedikit fakta yang memudarkan sikap-sikap proporsional antara kehidupan beragama dan berpolitik. Dua kehidupan ini antara agama dan politik sudah dicampur-adukan, sehingga pengaruhnya terhadap demokrasi justru membuatnya lemah dan rapuh.

Agama sering dijadikan alat untuk mencapai keinginan-keinginan di luar urusan kerohanian, seperti halnya pada Pilkada DKI. Penggunaan agama sebagai alat politik untuk memilih pasangan calon tertentu semacam itu sangatlah mengancam keberlangsungan demokrasi yang mulanya dapat dinikmati masyarakat secara harmonis justru menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan sosial. 

1048 Views

Author Overview


Reinhard Sirait
TV Journalist at CNN Indonesia, Post Graduated student Politic Communications

More Journal from Reinhard Sirait


Gerakan Tagar dan Aksi Intimidasi
1 year ago

Partai Media Sosial Bernama PSI
2 years ago