selasar-loader

Kampus Netral atau Kampus Apolitis?

LINE it!
Andhyta F Utami
Andhyta F Utami
Policy student Harvard University
Journal Apr 20, 2014

There is a world of difference between a ‘neutral’ campus (i.e. one that does not exhibit support to particular presidential candidates or political parties) and paranoia resulted from ignorance towards politics as a whole.

Tadi malam Ketua Kabinet KM-ITB petahana, M. Jeffry Giranza mengklarifikasi aksi “TOLAK POLITISASI KAMPUS” yang memprotes kunjungan Jokowi ke ITB pada 17 April 2014. Menurutnya, kampus netral adalah harga mati, dan sebuah pidato dari Gubernur DKI Jakarta di sana akan membuat institut berlambang Ganesha tersebut tidak netral karena:

  1. Jokowi adalah calon presiden,
  2. kehadiran Jokowi di ITB merupakan inisiatifnya sendiri dan tema diskusi tidak dijelaskan,
  3. penandatanganan MoU kerja sama ITB dan Pemprov DKI Jakarta dianggap tidak perlu dilakukan melalui kunjungan ataupun Studium Generale.

Bagi saya, penjelasan di atas tidak cukup kuat untuk menjustifikasi ditolaknya kunjungan Jokowi. Kecenderungan yang saya tangkap justru ITB ingin menjadi kampus yang sama sekali tidak bersentuhan dengan politik, dan ini tentu bukan definisi dari ‘netral'. Elaborasi premis ini akan saya jelaskan dengan membedah frasa “TOLAK POLITISASI KAMPUS” kata per kata.

“TOLAK”

Penolakan adalah bentuk paling naluriah dari ketidaksetujuan. Ketika terdapat sebuah pernyataan atau kejadian yang tidak sesuai dengan insting manusia tentang apa yang benar, kita akan dengan wajar bereaksi dalam usaha mencegah atau memberhentikannya.

Kita bisa menolak dengan menulis, berorasi, atau melakukan tindakan langsung. Di penghujung Orde Baru, mahasiswa menolak untuk berada di bawah rezim Soeharto lebih lama dengan menduduki gedung DPR. Pada kasus ini,sekelompok mahasiswa ITB menolak dengan cara turun ke lapangan untuk ‘menyapa’ mobil Jokowi secara langsung, dan menyampaikan rasa turut berduka cita melalui karangan bunga.

Akan tetapi apa yang sebenarnya mereka tolak, dan apakah metode penolakan yang seperti ini sudah mangkus?

“POLITISASI”

Ah, ya. Yang mereka klaim tolak adalah ‘politisasi’ kampus. ‘Politisasi kampus’ seperti apa yang berada dalam pemahaman mereka, hanya Tuhan yang tahu. Tapi menurut saya, mengundang seorang tokoh politik untuk menyampaikan kuliah umum yang belum tentu berbau kampanye masih jauh—jauh sekali—dari definisi‘politisasi’.

Yang sewajarnya ditakuti mahasiswa ITB adalah ‘politisasi’ dengan skenario berikut:

  • Di semesta paralel, ITB memiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lalu sebuah penelitian yang dihasilkan oleh fakultas tersebut berargumen bahwa Jokowi adalah calon presiden yang seharusnya dipilih, tanpa analisis berimbang tentang kandidat-kandidat lain.
  • Terhitung dari April sampai waktu pemilihan presiden, Jokowi menjadi satu-satunya calon presiden yang dibolehkan datang untuk mengisi seminar di ITB. Sisanya tidak pernah diundang, atau ditolak tanpa penjelasan yang masuk akal.
  • Rektor ITB tiba-tiba mengeluarkan surat keputusan yang memerintahkan berhektar-hektar kampus ITB untuk dihiasi atribut #JKW4P dan membubar paksakan kegiatan yang dianggap tidak pro-Jokowi (semacam 1984 dalam skala kecil).

Dibandingkan dengan tiga cerita khayalan ekstrim di atas, menurut saya penolakan terhadap kunjungan (mungkin kurang dari 2 jam) seorang gubernur terlihat berlebihan.

Selain tidak pada tempatnya, sikap mereka juga merendahkan intelektualitas mahasiswa. Kalaupun pidato yang disampaikan Jokowi adalah, misalnya, “mengapa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik di bawah kepemimpinan saya,” saya rasa mahasiswa ITB cukup cerdas untuk tidak menelan bulat-bulat kampanye semacam itu dan tiba-tiba berbondong-bondong memilih dia pada pemilihan presiden mendatang. Opsi jalan cerita yang lebih masuk akal jika itu terjadi adalah bahwa para mahasiswa kemudian protes mengenai kampanye yang tidak pada tempatnya, dan membiarkan publik untuk menghakimi Jokowi kemudian.

Saya harap mereka bukan mendukung ‘kenetralan’ yang diidam-idamkan Orde Baru: bahwa kegiatan mahasiswa harus dibatasi pada kegiatan yang sifatnya akademis saja—belajar, lulus, lalu mencari pekerjaan. Mungkin mereka cuma khilaf, dan sedikit lupa tentang perjuangan belasan tahun mahasiwa terdahulu melawan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di tahun 1979 yang bertujuan membungkam ancaman terhadap rezim dari mahasiswa.

“KAMPUS”

Pertanyaan selanjutnya: kampus itu apa dan, sebagai konsekuensinya, apa yang seharusnya terjadi atau tidak terjadi di kampus?

Benar, mungkin, bahwa tujuan utama dari didirikannya sebuah universitas atau institut (saya lupa bedanya apa) adalah sebagai tempat pendidikan tingkat lanjut. Akan tetapi, kampus juga adalah tempat metamorfosis manusia yang ketika masuk rata-rata berusia 17-18 dan belum sempat mempraktikkan hak maupun kewajiban politik mereka, lalu lulus di usia 21-23 dan diharapkan berkontribusi untuk warga dan negara.

Kampus berisi pemuda yang masih idealis dan kritis, yang di tangannya nasib dan masa depan bangsa ditentukan.Kampus dipenuhi dengan otak-otak yang haus ilmu pengetahuan, yang mencari kebenaran.

Karena itu, saya kok merasa kampus justru semestinya mengundang sebanyak-banyaknya calon presiden (lebih ideal kalau bentuknya debat terbuka), supaya mahasiswa bisa mendengar dan mengkritisi para kandidat secara langsung.

Kalau saya calon presiden yang waras dan mendapat undangan dari institusi akademik (apalagi sebesar ITB), tentu saya tidak akan serta-merta melihat ini sebagai kesempatan kampanye. Bukannya melompat dengan gembira, saya malah harus waspada mengenai pertanyaan menyerang yang bisa muncul kapan saja dari kerumunan wajah yang tidak saya kenal.

 I say campuses are actually the ideal venue for presidential candidates to speak up their visions as well as ideas—and get scrutinized by students in return.

Terlepas dariapa yang akan dilakukan KM-ITB terhadap kunjungan Anis Matta dkk. pada Islamic Leadership Festival mendatang (prediksi saya tidak akan ada protes, terutama mengingat argumen 1-2-3 di atas tidak berlaku di kasus ini), saya harap teman-teman di ITB akan lebih bijaksana menanggapi relasi kampus dan politik.

Penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa ‘kampus netral’ dan ‘kampus apolitis’ adalah dua hal yang berbeda.

744 Views

Author Overview


Andhyta F Utami
Policy student Harvard University

More Journal from Andhyta F Utami


Pilkada Tidak Langsung vs Demokrasi Asli Indonesia
4 years ago