selasar-loader

Dampak Skema Gross Split di Indonesia

LINE it!
Fajar Khamim
Fajar Khamim
Petroleum Engineering ITB Student
Journal Nov 30

429uiHXR1ESRC1gVIJCikFMWtjGhX9y1.jpg

Besarnya tekanan dari berbagai pihak membuat pemerintah harus merevisi Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2017 menjadi Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2017 tentang kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah membuat adanya secuplik angin segar dunia investasi migas di Indonesia.

Overview Production Sharing Contract dan Gross Split

Skema Production Sharing Contract (PSC), suatu kontrak bagi hasil dalam usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan  mekanisme pengembalian biaya operasi atau cost recovery yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan skema yang digagas oleh Ibnu Sutowo dan telah lama digunakan di Indonesia dalam beberapa generasi.

Hal yang menjadi sorotan ketika menggunakan skema PSC yaitu adanya cost recovery dari pemerintah mulai dari pembukaan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP), eksplorasi hingga mencapai tahap produksi yang ekonomis, dengan pembagian 85 % contractor take dan 15 % government take.

N04YPAfWIEmuHFL-EoO3-pK0kL2GIL_V.jpg

Sumber : Kementrian ESDM 2017

Namun, di awal tahun 2017 silang, telah terjadi perubahan peraturan kontrak bagi hasil migas di Indonesia. Diawali dengan pergantian Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, yang mengganti skema PSC menjadi skema kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Gross Split merupakan skema kontrak bagi hasil pengganti PSC dengan meniadakan mekanisme pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Gross Split diterbitkan pada 13 Januari 2017, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2017 tentang kontrak Bagi Hasil Gross Split dengan menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan dengan variable split dan progressive split.

Komponen variabel yang dimaksud adalah status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur, jenis reservoir, kandungan CO2, kandungan H2S, API minyak bumi, TKDN, dan tahapan produksi. Kontrak Bagi Hasil Gross Split paling sedikit memuat persyaratan yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian manajemen operasi berada pada Satuan Kerja Khusus Usaha Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ( SKK Migas ), modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

Pada awal terbitnya peraturan Gross Split, Menteri ESDM menginginkan perlahan semua WKP mengganti skema produksi migas menjadi gross split, begitu pula untuk lapangan baru. Namun, setelah bergulir 6 bulan ke depan, dinilai pemerintah dalam hal ini kementrian ESDM masih terburu-buru dan kurang matang dalam menyusun aturan gross split sehingga dalam evaluasinya banyak kontraktor yang belum berani beralih kontraknya menjadi gross split terkait masih mentahnya aturan gross split.

Sempat dibicarakan juga adanya indikasi politik yang menyangkut Menteri ESDM, yaitu dugaan tidak mau berurusan langsung dengan DPR karena ketika cost recovery dilakukan, pihaknya harus berurusan dengan DPR terkait APBN untuk menanggung cost recovery.

Revisi Skema Gross Split dan Dampaknya terhadap Iklim Investasi

Dengan adanya masukan dan evaluasi dari berbagai pihak dan kontraktor, akhirnya pemerintah didesak harus melakukan revisi skema gross split, sehingga pada awal September 2017 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri no 52 tahun 2017 tentang revisi skema Bagi Hasil Gross Split.

Dalam pelaksanaannya, telah ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) dengan rincian, untuk minyak bumi 57% bagian negara dan 43% bagian kontraktor, untuk gas 52% bagian negara dan 48% bagian kontraktor. Sedangkan variable split antara lain status wilayah kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur, dan kandungan CO2. Sementara progressive split merupakan harga minyak bumi dan kumulatif produksi migas.

Untuk komponen variable, pemerintah mengubah beberapa ketentuan. Pertama, untuk Plan of Development (POD) kedua mendapatkan split 3%. Kedua, apabila wilayah kerja termasuk new frontier di darat akan memperoleh tambahan 4%, sedangkan di laut lepas 2%. Ketiga, adanya tambahan split 1% pada wilayah kerja yang mengandung H2S sebesar 100-1000 ppm dan terus meningkat sesuai kandungan yang ada. Keempat, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) wajib dipenuhi oleh kontraktor. Kelima, tambahan split pada tahap produksi, secondary recovery menjadi 6%, tahap tersier menjadi 10%.

Hingga kini, revisi skema gross split memang belum bisa sepenuhnya terevaluasi, namun pemerintah telah membuat simulasi aturan gross split ini jika diterapkan di beberapa WKP, seperti Natuna, jika wilayah ini diterapkan dengan skema gross split, maka akan dihasilkan final take untuk pemerintah sebesar 10% dan contractor take sebesar 90%, lain halnya jika diterapkan untuk lapangan Coal Bed Methane (CBM), akan dihasilkan final take, untuk pemerintah sebesar 1% dan contractor take 99% terkait Rate of Return (ROR) dari CBM yang lama dan kecilnya laju alir gas.

Di sisi lain, selama 2 bulan diterapkan di Indonesia, revisi gross split telah menarik beberapa investor migas untuk menanamkan modalnya, ditambah lagi dengan harga minyak yang mulai berangsur naik menuju angka US $ 50-60 per barel. Pemerintah hingga kini, belum bisa melaporkan evaluasi penuh terkait penerapan skema revisi gross split, namun sudah terbukti revisi ini telah meningkatkan angin investasi migas di Indonesia.

Pemberian Masukan terhadap Keberjalanan Revisi Skema Gross Split

Secara kesuluruhan, bisa dinilai bahwa revisi skema gross split telah membawa iklim investasi migas di Indonesia naik terkait adanya komponen-komponen tambahan split yang diubah dan hal itulah yang menarik investor datang. Namun, perlu menjadi sorotan bahwa terdapat variable split yang masih perlu digodok lagi.

Menurut, Tutuka Ariadji, Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) sekaligus dosen di ITB, menuturkan bahwa komponen split yang akan menjadi insentif wajib diperhatikan, seperti halnya letak kedalaman reservoir, tentunya dalam ranah ilmiah komponen tersebut harus di state secara lebih spesifik terkait reservoir mempunyai kedalaman yang berbeda-beda, kemudian variabel API pada suatu wilayah, tentunya di setiap section akan berbeda, dan pemerintah belum memberikan kepastian di section mana API akan dijadikan penilaian. Beliau menyarankan agar komponen yang menjadi insentif pemerintah dan kontraktor adalah produksi dan cadangan saja.

Masukan mengenai keberjalanan revisi skema gross split ini, telah diutarakan pada pihak kementrian ESDM, namun, pihaknya masih menghiraukan hal tersebut karena belum ada kontraktor yang merasa dirugikan dengan menerapkan variable split diatas menjadi suatu insentif.

Oleh karena itu, kedepannya perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam hal ini SKK Migas untuk mengawasi keberjalanan revisi gross split yang telah diterapkan di beberapa KKKS di Indonesia terutama pada bagian variable split yang akan menjadi insentif kontraktor dan negara, lebih baiknya lagi jika pemerintah mau menerima saran dan masukan dari berbagai pihak seperti kontraktor, akademisi, dan investor untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang variable split.

Referensi :
1.      Seminar Kajian Massa HMTM “PATRA” ITB 
2.      www.migas.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-permen-nomor-52-tahun-2017-tentang--revisi-kontrak-gross-split​​

221 Views
Sponsored

Author Overview


Fajar Khamim
Petroleum Engineering ITB Student