selasar-loader

Eksistensi Aliran Kepercayaan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi

LINE it!
Muhammad Heri  Muliadi
Muhammad Heri Muliadi
Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia
Journal Nov 9, 2017

FydZoSOWOtggmT88Urj-ru6bzik0xX_l.jpg

Indonesia merupakan sebuah negara dengan masyarakat multikultur yang terdiri atas beragam agama, aliran kepercayaan etnis, dan budaya yang berbeda. Amanat amandemen kedua UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) mencerminkan nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk yang lebih rinci yaitu kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan tercermin dalam pasal 29 UUD 1945. Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama,  keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.

Namun lantaskah jaminan dalam menjalankan ajaran agama dan aliran kepercayaan telah berjalan dengan baik dalam tataran implementasi? Nyatanya dalam  UU Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 61 ayat(1) serta (2) dan 64 ayat (1) dan (5) bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 [1] dimana dari Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”.  Sehingga dari kenyataan tersebut timbullah permohonan pengujian UU tersebut terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi dimana menurut pemohon bahwa pasal 61 ayat (2) UU tersebut berpandangan bahwa pasal dan ayat tersebut diskriminatif. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka kolom agama di KTP elektronik penghayat kepercayaan di Indonesia sebagian besar hanya diisi dengan strip datar.

Menurut pemohon yaitu Pagar Demanra Sirait seorang penganut kepercayaan Parmalin ini mengaku mengalami berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang diakui agar dimudahkan proses pembuatannya[2].

Sedangkan kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan merupakan hak setiap individu yang telah melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan[3].  Selain itu, ia bahkan mengalami diskriminasi dalam bentuk kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte nikah, dan akte kelahiran[4].

Selain itu melihat dari jumlah penganut aliran kepercayaan yang telah disampaikan Nggay Mehang Tana terdapat 21.000 penganut aliran kepercayaan Marapu di Sumba Timur  dan 40.000 di Pulau Sumba sehingga menurut pemohon rawan terhadap terlanggarnya hak atas layanan kependudukan[5]. Sehingga menurut saya dari pernyataan pemohon tersebut telah terjadinya pelanggaran hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Akibatnya akses dalam kehidupan dipersulit disebabkan kolom agama di KTP elektronik kosong. Saat ini jumlah penganut aliran kepercayaan di Indonesia banyak dan beragam. Adapun pemohon tersebut merupakan penganut aliran kepercayaan lokal yang benar-benar warisan leluhurnya sehingga rawan pelanggaran terhadap prinsip dalam norma HAM yang bersifat non-diskriminasi dimana bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum yaitu adanya jaminan perlindungan HAM.

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 182 organisasi penghayat di tingkat pusat [6] yakni organisasi aliran kepercayaan yang telah lama adanya bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-IX/2016 MK mengabulkan seluruh permohonan para penganut aliran kepercayaan. Putusan MK bersifat final dan mengikat, alhasil merupakan angin segar bagi penganut aliran kepercayaan lokal dapat dicantumkam dalam kolom agama di dalam KTP elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Dengan keputusan ini, MK memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan “Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penganut aliran kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penganut aliran kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai penganut aliran kepercayaan tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP elektronik”[7].

5h1Wi2lexv_C5FuxCNEzaiCsWNUpke8_.jpg

Dengan adanya Putusan MK tersebut tercerminlah  adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan yang termaktub di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dimana pengakuan terhadap  hak setiap manusia untuk memeluk agama dan memeluk aliran kepercayaan yang merupakan hak melekat pada setiap orang, serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 penegasan atas peran yang dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan aliran kepercayaan.

Dengan adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan di dalam KTP eletronik maka terlaksanalah salah satu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak tersebut. Dalam konteks universal pengakuan hak tersebut selaras dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama yang telah termaktub di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Dari Putusan MK tersebut perlu adanya pembaharuan terhadap Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehinggu perlu adanya koordinasi dari  Kemendagri dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data penganut aliran kepercayaan lokal yang tersebar di Indonesia.

Setelah mendapatkan data  aliran kepercayaan lokal tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memasukan kepercayaan tersebut dalam sistem administrasi kependudukan. Juga perlu adanya sosialisasi ke seluruh Indonesia mengenai pemasukkan aliran kepercayaan tersebut.

Selanjutnya perubahan UU Administrasi Kependudukan, yakni perlu adanya pembatasan mengenai definisi aliran kepercayaan maupun kepercayaan yang diakui oleh negara yang merupakan aliran kepercayaan lokal yang merupakan warisan leluhur.

Semoga keputusan final dari MK tersebut memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap penganut aliran kepercayaan lokal yang berada di Indonesia.


[1] Putusan MK Nomor 97/PUU-IX/2016, Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hlm 21.
[2] Ibid, hlm 7.
[3] Ibid, hlm 89.
[4] Ibid, hlm 8.
[5] Ibid, hlm 132.
[6] Sri Hartini, Kebijakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi, hlm 3. Disampaikan pada Sarasehan Daerah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tanggal 22 -24 Agustus 2016, di Hotel Santika, Purwokerto.
[7] Kompas. 2017.   http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/13020811/mk-kolom-agama-di-ktp-dan-kk-dapat-ditulis-penghayat-kepercayaan, hlm.1. Diakses pada tanggal 7/11/2017.

Sumber foto www.peradah.org.

1274 Views

Author Overview


Muhammad Heri Muliadi
Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia