selasar-loader

Pasang Surut Hubungan Indonesia dengan Cina dan Jepang

LINE it!
Hilmy  Maulana
Hilmy Maulana
memperbaiki diri tanpa henti. Serving you exceed your expectations
Journal Oct 26, 2017

TLMqVe98lZQpCtQnYOuv4HshCRbb359-.jpg

Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, pada Juli 1950. Akan tetapi, mengelola hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRC) menjadi salah satu tantangan paling sulit dalam kebijakan luar negeri Indonesia (Sukma, 2009).

Dalam sejarahnya, hubungan yang terjalin sejak tahun 1950 digambarkan dengan permulaan yang sulit, kemudian berlanjut dengan hubungan akrab, kemudian mengalami guncangan, dan bahkan pada akhirnya diikuti dengan saling bermusuhan dan mencurigai.

Hubungan Indonesia dan Tiongkok pada awal 1960-an diwarnai dengan hubungan yang akrab, yakni kedua negara berusaha untuk membangun sebuah aliansi politik radikal, terutama digambarkan sebagai sebuah upaya membangun persatuan melawan Blok Barat (Sukma, 2009). Akan tetapi, upaya tersebut gagal diakibatkan adanya tekanan yang berasal dari politik dalam negeri Indonesia.

Kebijakan Beijing yang secara aktif mencari dukungan politik dan finansial dari etnis Tiongkok yang ada di Indonesia dan menyediakan bantuan politik dan finansial kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) berakibat pada memburuknya hubungan Indonesia-Tiongkok pasca Peristiwa G30S. PKI yang dituduh sebagai pelaku kejahatan Peristiwa G30S kemudian dihancurkan oleh Angkatan Darat Indonesia (Sukma, 2009).

Mayjen Soeharto, yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden, kemudian menuduh  Tiongkok terlibat dalam Peristiwa G30S. Hubungan kedua negara tersebut kemudian memburuk dan puncaknya pada 23 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia mengumumkan pembekuan hubungan diplomatik dengan Tiongkok (Sukma, 2009), dan pada 28 Oktober, Beijing juga secara resmi mengumumkan hubungan dengan Indonesia diskors atau dibekukan.

Bagi Indonesia, kebijakan luar negeri Tiongkok yang revolusioner dengan mendukung pemberontak komunis di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya membuktikan determinasi Tiongkok dalam mengekspor komunisme  dan menanamkan ketidakstabilan di negara-negara non-komunis yang ada di regional.

IaEzypK6ZhnkbjgdfOyDHS8N-SXaPpwU.jpg

Rezim Orde Baru, khususnya militer, menggambarkan upaya subversif Tiongkok, melalui sisa-sisa anggota PKI dan etnis Tiongkok di Indonesia, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (Sukma, 2009).

Bagi Orde Baru, gambaran publik terkait dugaan hubungan antara Tiongkok, etnis Tiongkok, dan PKI sangat penting dalam menjaga legitimasi rezim. Sekalipun pada 1970-an terjadi perubahan positif yang dibawa oleh Beijing di lingkup regional dan internasional, terutama dengan membaiknya hubungan Beijing dengan negara-negara non-komunis, namun hal tersebut masih belum mengubah pandangan Indonesia.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia yang membutuhkan ideologi anti-komunis sebagai dasar legitimasi rezim, mempengaruhi kebijakan Indonesia terhadap Tiongkok (Sukma, 2009).

Hubungan Indonesia-Tiongkok pada akhirnya dipulihkan kembali pada Agustus 1990 (Sukma, 2009). Meskipun demikian, hubungan kedua negara tersebut belum secara optimal berjalan. Pada periode ini, kedua negara tersebut membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri mereka terhadap realitas bahwa hubungan baru antar keduanya masih akan dibayangi sejarah buruk di masa lalu.
Terdapat empat karakteristik yang menggambarkan hubungan kedua negara tersebut di periode ini (Sukma, 2009).

Pertama, lanjutan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok masih belum dapat dilepaskan dari kecurigaan dan sensitivitas antara kedua negara. Seperti contoh ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok menyuarakan keprihatinannya atas kerusuhan anti-Tiongkok di Medan pada April 1994, pemerintahan Indonesia menuduh Tiongkok mengintervensi urusan dalam negeri Indonesia, dan memperingatkan Tiongkok untuk lebih baik mengurusi urusan dalam negerinya sendiri.

Kedua, Indonesia cenderung berhati-hati dalam membangun hubungan yang baru pulih tersebut. Dibanding membangun hubungan politik dan keamanan secara langsung, Indonesia lebih memilih berurusan dengan Tiongkok melalui kerangka multilateral, baik melalui ASEAN atau ASEAN Regional Forum. Ketiga, persepsi publik dan elite politik terhadap etnis minoritas Tiongkok, mempengaruhi pandangan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok.

Terakhir, sekalipun mengalami perkembangan yang lambat di bidang politik dan keamanan, hubungan bilateral kedua negara tersebut mengalami pertumbuhan pesat di bidang ekonomi.  Ini dibuktikkan dengan meningkatnya kegiatan ekspor-impor antar kedua negara tersebut pada periode 1991-1998.

Namun memasuki tahun 1998, hubungan Indonesia-Tiongkok memasuki sebuah periode baru yang diwarnai dengan keterlibatan yang lebih aktif dan kerja sama (Sukma, 2009). Indonesia baru yang demokratis terlihat lebih bersahabat dengan Tiongkok, ditandai dengan kebijakan dan sikap yang berbeda terhadap Tiongkok dibanding era sebelumnya.

rZw4EWA0hHZdUtCSo-hGYtTzO1nBr204.jpg

Peningkatan hubungan dengan Tiongkok tiba-tiba menjadi sebuah urgensi dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden pertama yang terpilih secara demokratis pada Oktober 1999 menjadikan Tiongkok sebagai tujuan pertamanya dalam kunjungan luar negeri (Sukma, 2009). Selama tahun pertama kepresidenan Abdurrahman Wahid, hubungan Indonesia-Tiongkok mengalami peningkatan.

Megawati, yang menggantikan Abdurrahman Wahid, juga aktif dalam meningkatkan hubungan Indonesia-Tiongkok. Pada kepemimpinan Megawati, Indonesia menjadi lebih sensitif terhadap urusan Beijing atas Taiwan, ditandai dengan penolakan kunjungan Presiden Taiwan, Chen Suibian, ke Indonesia oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda (Sukma, 2009).

Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, hubungan Indonesia-Tiongkok mengalami peningkatan signifikan. Pada 25 April 2005, Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao menandatangani perjanjian untuk membangun kerja sama yang strategis, tidak hanya terkait investasi dan perdagangan, tetapi juga kerja sama teknologi (Sukma, 2009).

Sekalipun di level bilateral, hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi lebih akrab kembali, akan tetapi dalam konteks regional, masih terdapat kehati-hatian di antara para pemimpin dan pembuat kebijakan terhadap Tiongkok, yang kini menjelma sebagai kekuatan utama.

Seperti contoh, Indonesia tetap tidak yakin akan niatan jangka panjang Tiongkok di Asia Tenggara (Sukma, 2009). Tidak ada jaminan di masa depan bahwa Tiongkok, yang begitu kuat di militer dan ekonomi, akan tetap menjadi kekuatan status quo.  

Sama seperti negara anggota ASEAN lainnya, tidak ingin Tiongkok tampak mendominasi regional, ataupun memanfaatkan negara-negara ASEAN dalam rangka persaingan dengan kekuatan utama lainnya (Sukma, 2009). Seperti contoh ialah posisi Indonesia pada East Asian Summit (EAS).

Tidak seperti Malaysia, yang mengajukan anggota EAS terbatas pada 10 negara ASEAN,  ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, Indonesia berpandangan bahwa keanggotaan butuh diperluas dengan mencakup Australia, India, dan Selandia Baru (Sukma, 2009). Indonesia beralasan bahwa dengan menambah tiga negara tersebut, maka EAS dapat benar-benar berfungsi sebagai sebuah proses membangun komunitas regional yang inklusif.  

Namun secara tersirat hal tersebut merupakan upaya agar tidak adanya satu pihak yang mendominasi EAS. Banyak pihak yang menafsirkan hal tersebut, terutama dengan usulan memasukkan Australia dan India sebagai ungkapan kebimbangan Indonesia tentang peran dan niatan Tiongkok di regional (Sukma, 2009).

Meskipun demikian, Tiongkok meyakinkan bahwa tidak ada niatan untuk mendominasi regional. Oleh sebab itu, Indonesia berharap bahwa Tiongkok akan melanjutkan komitmen dan keterlibatannya dalam kerja sama dan dialog keamanan multilateral.

Namun upaya normalisasi ini masih belum dapat diterima tanpa syarat oleh Indonesia, dengan diajukannya tiga syarat normalisasi oleh Soeharto, yang mana persyaratan ini kemudian mengalami kebuntuan dan akhirnya normalisasi belum dapat dilakukan.

Lama kelamaan, hubungan Indonesia dan Tiongkok mengalami perbaikan dan berjalan baik hingga sekarang karena Indonesia sendiri juga menyadari pentingnya Tiongkok bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Jepang dan Tiongkok memiliki andil yang cukup banyak dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Terlihat dari posisi hubungan ekspor impor Indonesia, Tiongkok berada di posisi pertama dan Jepang berada di posisi kedua (Morohira, 2016).

Pasang Surut Jepang

Dinamika hubungan antara Republik Indonesia dan Jepang mengalami perkembangan yang semakin baik dan intensif meski pernah mengalami pasang surut di masa Orde Lama yakni Jepang memberhentikan bantuan terhadap Indonesia karena Indonesia mencetuskan politik konfrontasi terhadap Malaysia (Bantoro, 1994: 93).

Dalam realisasinya, hubungan Indonesia dan Jepang dilakukan melalui jalur resmi pemerintahan seperti diselenggarakannya berbagai konferensi terkait hubungan bilateral serta berbagai forum swasta yang ditandai dengan adanya seminar bilateral oleh CSIS yakni The Japan Institute of International Affairs (Bantoro, 1994: 94).

Hubungan Indonesia-Jepang pada periode 1960-an cenderung memperlihatkan pola hubungan yang mencerminkan Indonesia sebagai pihak yang lebih aktif berdiplomasi untuk kepentingan dalam negeri Indonesia. Terdapat dua perkembangan pemikiran di Indonesia mengenai Jepang yakni ekspansionisme Jepang tidak semata-mata sebagai bahaya potensial dan Jepang membawa perubahan signifikan terhadap sistematika Indonesia dengan bantuannya yang harus dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi guna membangun pasar potensial atas produk-produk Jepang (Bandoro, 1994: 101).

Pada tahun 1970-an Indonesia dan Jepang mengalami perenggangan hubungan karena adanya kecurigaan pemimpin-pemimpin Indonesia dari kalangan muda terhadap Jepang yang tidak didasarkan atas okupasi di era perang serta adanya konsepsi bahwa Jepang sebagai negara agresif. Pemimpin-pemimpin tersebut berpendapat bahwa apabila persyaratan ekonomi dan kekuatan Jepang diwujudkan, maka akan memicu terbatasnya bargaining power Indonesia (Bandoro, 1994: 103-104).

Pasa tahun 1974, Jepang melaksanakan perbaikan kebijakan dengan membentuk perusahaan-perusahaan untuk melakukan penanaman modal. Pemerintahan Jepang juga melancarkan program-program guna mempererat hubungan dengan Republik Indonesia (Bandoro, 1994: 104).

KY_-HA1Cizj0SEnKwF7EJxYaDLoMRCl8.jpg

Pada bulan Juli 1975, diselenggarakannya kunjungan pejabat-pejabat Indonesia ke Jepang yakni kunjungan Presiden Soeharto ke Jepang. Hal tersebut sebagai simbol melemahnya persepsi negatif dan kecurigaan Indonesia terhadap Jepang. Pada era 1980-an, hubungan Indonesia-Jepang mengalami kemajuan dengan fokus pada dimensi ekonomi dan perdagangan. Persoalan-persoalan yang dibahas pada masa tersebut meliputi investasi, perdagangan, alih teknologi, dan bantuan keuangan Jepang terhadap Indonesia.

Meskipun terdapat kemajuan dalam hubungan kedua negara tersebut, beberapa kritik disampaikan oleh beberapa pengamat di Indonesia mengenai pola hubungan ekonomi keduanya. Kritik tersebut antara lain mengatakan bahwa perdagangan Indonesia-Jepang yang bersifat asimetris dan pola investasi Jepang yang hanya mencari bahan baku tidak dapat dipertahankan dan oleh sebab itu pola hubungan ekonomi Indonesia-Jepang perlu ditata kembali secara sistematis (Bandoro, 1994: 107-109).

Dalam merealisasikan pemanfaatan lingkungan Indonesia terhadap hubungannya dengan Jepang guna memajukan regionalismenya, pertama yakni kedua negara tersebut melakukan hubungan bilateral. Hal tersebut dapat menciptakan stabilitas bagi kelangsungan hubungan antar kedua belah pihak. Bahwasannya Indonesia harus mengedepankan prinsip alert terhadap setiap kebijakan ekonomi luarnegeri Jepang yang berimplikasi terhadap regional (Bandoro, 1994: 112).

Kedua adalah melalui jalur institusi yang ditandai dengan adanya prakarsa mengenai kerjasama Pasifik, muncul pertemuan di Canberra pada tahun 1989 yang dikenal sebagai pertemuan para Menteri APEC atau Asia Pasific Economic Cooperation guna menciptakan suatu forum antar pemerintah guna konsultasi serta kerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan suatu kawasan.

bTw_C5bU4xSnZu1ZTIEqI9zI4rqsIWFY.jpg

Di era kepemimpinan Presiden Yudhoyono, sejumlah perundingan yang berkaitan dengan ekonomi bersama Jepang pun kian marak dilakukan. Salah satunya adalah perundingan resmi Economic Partnersip Agreement (EPA) antara Indonesia dan Jepang yang disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007.

Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat meningkat dan semakin berkembang (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, t.t). Porsi hubungan bilateral Indonesia-Jepang dalam bidang politik memang tidak sebesar porsi hubungan dalam bidang ekonomi. Hubungan politik Indonesia-Jepang lebih banyak dilakukan dalam kerangka ASEAN. Ini pun juga tergantung pada isu yang melibatkan ASEAN dan yang menyentuh kepentingan-kepentingan tertentu Jepang (Bandoro, 1994: 97).

Dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia-Cina sejak pertama kali dijalin hingga saat ini berlangsung fluktuatif. Pergantian kepemimpinan di Indonesia sangat mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan Cina. Ini dibuktikan jika pada masa kepemimpinan Soekarno cukup akrab ditandai dengan terbentuknya aliansi politik melawan Barat, sedangkan pada awal Orde Baru, hubungan antar kedua negara tersebut sempat terputus selama 23 tahun, dan dinormalisasi kembali pada 1990.

Namun pasca Orde Baru, hubungan Indonesia-Cina kembali akrab, ditandai dengan banyak kerja sama antara Indonesia dengan Cina, tidak mencakup investasi dan perdagangan saja, tetapi juga teknologi. Sedangkan hubungan bilateral Indonesia-Jepang sendiri lebih banyak diwarnai di bidang investasi dan perdagangan, mengingat hubungan Indonesia merupakan pasar bagi produk Jepang, serta merupakan eksportir terbesar sumber daya alam bagi Jepang.

Tidak banyak kerja sama yang dijalin oleh Jepang dan Indonesia di luar bidang investasi dan perdagangan, mengingat lebih banyak kerja sama terkait isu-isu politik Jepang sudah banyak dijalin dalam kerangka ASEAN, dan itu juga bergantung pada isu-isu yang melibatkan ASEAN dan menyentuh kepentingan Jepang saja.

Referensi:
Bandoro, Bantarto. 1994. “Beberapa Dimensi Hubungan Indonesia-Jepang dan Pelaporan untuk Indonesia”. dalam Bantarto Bandoro [ed]. Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta. CSIS, pp. 93-124.
Morohira, Kaori. 2016. Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. Disampaikan pada 13 Desember 2016. Surabaya: Konsulat Jenderal Jepang untuk Surabaya
Sukma, Rizal. 2009. “Indonesia-Tiongkok Relations: The Politics of Re-engagement” dalam
Asian Survey vol. 49 no. 4. University of California Press.

#insipasi #oktober #2017 #rumahkepemimpinan #regional4 #suarabaya

 

1507 Views