selasar-loader

Kredit UMKM Mikro: Sudah Inklusifkah?

LINE it!
Dewi Ambarani
Dewi Ambarani
Social Development and Welfare Student, Universitas Gadah Mada
Journal Oct 2, 2017

Image result for umkm mikro

Pembangunan selalu berkonsekuensi pada timbulnya perubahan. Premis ini berlaku terhadap segala aspek pembangunan, baik ekonomi, kebudayaan, gender, politik, maupun ekologi industri. Pada dasarnya pembangunan bukanlah sebatas proses, cara, perbuatan membangun, sebagaimana dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lebih dari itu, pembangunan merupakan konsep atau ideologi yang menjiwai tindakan-tindakan si penganutnya, atau dalam hal ini suatu bangsa. Oleh karena itu, terciptalah istilah Ideologi Pembangunan atau developmentalism. Indonesia, maupun negara-negara lain yang diberi predikat negara sedang berkembang jatuh ke dalam perangkap ideologi pembangunan yang diciptakan oleh mereka yang menyebut dirinya sebagai developed countries.

Sikap propembangunan ala kapitalis ini kemudian semakin dipertegas oleh pemerintah Orde Baru dengan jargon Trilogi Pembangunan-nya, yang mencakup stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Rezim Orde Baru yang berkuasa mengubah arah politik dengan pembangunan ekonomi sebagai kebijakan utamanya, yang pertama-tama untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Namun, dalam hal ini pembangunan yang dipertegas pada masa Orde Baru malah semakin memperlebar jurang kemiskinan, sehingga timbullah sebuah paradoks bahwa sebenarnya pembangunan ini untuk siapa dan bagaimana bisa pembangunan semakin memperlebar jurang kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan fenomena klasik yang dihadapi oleh sebagian besar negara sedang berkembang.  

Berbagai bentuk model penelitian, teori, kebijakan, program, pemikiran, dan bahkan berbagai ajaran sudah dilakukan untuk mencari akar penyebab,  implikasi, penjelas, asal-usul, dan rekomendasi, sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, tetapi kemiskinan masih selalu ada terus-menerus dengan jumlah yang selalu signifikan. Kajian mengenai kemiskinan masih sangat relevan untuk terus-menerus dikaji agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya, mengingat kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya.

Ellis (2000), menunjukkan adanya tiga dimensi kemiskinan. Pertama, kemiskinan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup konsep ekonomi yang luas, tidak hanya dalam pengertian finansial, tetapi juga semua jenis kekayaan lainnya. Kedua, kemiskinan politik. Kemiskinan ini menekankan pada lemahnya akses terhadap kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumber daya. Ketiga, kemiskinan sosial. Kemiskinan ini diartikan sebagai kurangnya jaringan dan struktur yang mendukung untuk memperoleh kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Seseorang yang miskin karena adanya faktor penghambat, sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Lebih lanjut, mengacu hasil World Summit for Social Development 1995, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, yaitu wujud dari kondisi internal dan eksternal orang miskin. Kondisi internal misalnya rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan, dan rendahnya kemampuan dalam mengelola sumber daya. Sementara, kondisi eksternal misalnya rendahnya akses terhadap  sumber daya  dasar, perbedaan kesempatan berusaha, adanya konflik sosial politik, bencana alam, kebijakan publik yang tidak memihak orang miskin, dan   tidak adanya dukungan pemerintah.

Berbagai dimensi tersebut, mengimplikasikan cakupan yang luas dari kemiskinan. Sampai saat ini banyak ahli berbeda pendapat mengenai konsep kemiskinan, tergantung dari sudut mana melihatnya. Perbedaan ini menyangkut pengertian, indikator, dan penyebab timbulnya. Meskipun demikian, terdapat suatu kesepakatan umum, bahwa kemiskinan bukanlah sesuatu yang ideal, sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun.

Sebab, kemiskinan menimbulkan masalah terkait dengan rendahnya kualitas hidup, yang ditunjukkan dengan rendahnya harapan hidup, kekurangan air bersih, berkembangnya penyakit menular, tingkat kematian yang tinggi, tingginya kriminalitas, kekumuhan, rusaknya hutan, rendahnya tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kondisi demikian merupakan beberapa indikator yang sering merupakan karakteristik negara sedang berkembang.

Sering kali di negara tersebut, meskipun tingkat pertumbuhan ekonominya relatif tinggi, tetapi banyak orang miskin yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar yang menikmati kemajuan ekonomi adalah kaum elite karena mereka lebih banyak memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan.

Pada akhir abad ke-20, Bank Dunia (2001) mencatat, di negara sedang berkembang menunjukkan gejala peningkatan angka kemiskinan di antara penduduk. Di negara tersebut di luar China, antara tahun 1987 sampai 1998, jumlah orang miskin meningkat sekitar 160 juta orang. Dilaporkan pula setiap 5 orang di dunia adalah terdapat 1 orang miskin dan jumlahnya cenderung meningkat.

Kebanyakan mereka tinggal di negara sedang berkembang, dan hidup mendekati batas subsisten. Pada tahun 1989, sekitar 10 juta atau 30 ribu orang setiap hari meninggal karena kelaparan atau terkena penyakit akibat kelaparan. Sebagian besar adalah anak-anak. Tiga perempat penduduk di dunia ketiga, jumlahnya semakin meningkat, dan income per kapitanya menjadi semakin berkurang. Setengah penduduk dunia mengalami stagnasi income. Bahkan orang miskin di dunia, terlepas dari manfaat dari kekayaan negara industri. Mereka tidak menikmati perkembangan ekonomi dunia dan peningkatan standard of living.

Perekonomian dinilai oleh beberapa kurang menyasar ke penduduk yang berpenghasilan rendah, khususnya bagi mereka yang ingin memulai usaha, maupun yang sedang memulai usaha (UMKM Mikro). Meskipun jumlahnya dominan sebagai pelaku usaha (lebih dari 90%) dan kontribusi UMKM terhadap PDB 2013 sebesar 60,34%, tetapi perhatian dari sektor keuangan (Perbankan) untuk urusan penyaluran kredit relatif kecil.

Permodalan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan UMKM. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah rendahnya akses pendanaan. Data kredit UMKM, yang bersumber dari BI mengalami perubahan pada tahun 2017. Data UMKM adalah data kredit yang disalurkan kepada UMKM dengan tujuan untuk digunakan membiayai kegiatan produktif atau modal kerja. Data BI menunjukkan, posisi kredit UMKM hingga tahun 2016 adalah Rp900.3 triliun atau dapat dikatakan menyumbang sekitar 20% dari posisi kredit nasional.

Dalam hal perkreditan, ada istilah yang menyatakan bahwa "Dunia hanya adil pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas", hal tersebut merupakan kredit hanya mempermudah masyarakat menengah ke atas khususnya dalam pinjaman tanpa agunan, cicilan, dan sebagainya. "Dalam era digital economy saat ini , fungsi intermediary bank juga secara perlahan sudah mulai digantikan financial application (FinTech) yang memudahkan mobilisasi dana dari pihak surplus dana dan pihak butuh dana (peer to peer lending). Hal ini memungkinkan terobosan pendanaan bagi sektor UMKM. Apalagi model pembiayaan ini di Indonesia sudah diakui resmi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Namun, sering kali UMKM yang baru saja berdiri mengalami kesulitan dalam rangka pendanaan, hal itulah yang menyebabkan mengapa Fintech di Indonesia membawakan sebuah inovasi-inovasi baru dalam pengembangan UMKM. Seiring berkembangnya inovasi yang dicetuskan, hal itu masih menyisakan kasus UMKM yang sulit untuk didanai.

Daftar Pustaka

DBS Research. 2016. Microfinance di Indonesia, go.dbs.co.id, diakses 20 September 2017
R. Lal and L. Mazzanti, “Gentera: Beyond Microcredit,” case no. 515-017, Harvard Business School, Case Collection, October 2014.
N. Radjou and J. Prabhu, “Mobilizing for Growth in Emerging Markets,” MIT Sloan Management Re­view 53, no. 3, Pages 81-88,2012.
S. Khavul, “Microlending in Emerging Economies: Building a New Line of Inquiry from the Ground Up,” Journal of International Business Studies 42 (January 2011): 718-739.
E. Diniz, M. Jayo, and M. Pozzebon, “ICT Helping to Scale Up Microfinance: The Case of a Successful Bank-MFI Partnership,” Journal of Global Information Management 22, no. 1 (2014): 34-50.

Sumber gambar: Infobanknews

283 Views