selasar-loader

'Political Will' untuk Kesehatan Mental

LINE it!
Ilham  Akhsanu Ridlo
Ilham Akhsanu Ridlo
Dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga.
Journal May 6, 2017

mYRRs0xn-riEbErYQCKTE69E1q82Qgv3.jpg

Peringatan hari kesehatan sedunia 7 April 2017 membawa tajuk “Depression: Let’s talk” memfokuskan perhatian masyarakat dunia pada masalah kesehatan mental, khususnya Depresi. Depresi menjadi sorotan karena menjadi beban besar  dunia. Berdasarkan riset DALY’s (Disability Adjusted Life Years), kelak pada tahun 2020 kasus Depresi berada di peringkat ke-2 dunia dan menjadi peringkat ke-1 dunia pada tahun 2030.

Depresi yang dikenal masyarakat awam dengan istilah ‘stres’, merupakan salah satu penyebab utama disabilitas, sangat mempengaruhi kondisi fisik, dan secara langsung sebagai penyumbang kejadian kematian akibat bunuh diri. Pada periode pasca persalinan, Depresi merupakan masalah yang dialami oleh perempuan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Angka yang dirilis oleh WHO tentang depresi menempatkan Indonesia diperingkat ke-4 dunia setelah India, India dan Amerika Serikat. Walaupun sangat disadari karena Negara dengan peringkat empat besar tersebut juga merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar dunia. Namun hal ini dimaknai bahwa depresi selalu mengikuti perkembangan populasi penduduk yang disebut sebagai “Black Dog” di mana risikonya tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dikendalikan. 

Kesenjangan Perawatan dan Anggaran

Permasalahan treatment gap tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tercatat sekitar 32,2% penderita skizofrenia yang tidak mendapatkan akses ke layanan kesehatan (Kohn, Saxena, Levav, & Saraceno, 2004). Sedangkan di Indonesia angkanya jauh lebih mencengangkan 96,5% penderita skizofrenia tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Artinya, kurang dari 10% penderita skizofrenia mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan (Dirjen Bina Upaya Kesehatan, 2015; Siswadi, 2014).

Selama ini, layanan kesehatan mental banyak berpusat di rumah sakit jiwa milik pemerintah dan swasta yang jumlahnya ‘hanya’ 48 dan hanya ada di 26 propinsi di Indonesia (Siswadi, 2014). Lebih lanjut, jumlah tempat tidur yang dialokasikan untuk pasien psikiatrik hanya ada 7.500 tempat tidur di seluruh Indonesia (Setiawan, 2015). Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki rumah sakit jiwa tentunya memaksa pemerintah untuk mengubah orientasinya dari pelayanan kesehatan mental berbasis rujukan (pasien gangguan mental dirujuk ke rumah sakit jiwa) menjadi kesehatan mental komunitas dasar (pasien dirawat di layanan kesehatan primer) serta dengan memperkuat pendekatan keluarga.

Namun sejak integrasi layanan kesehatan mental ke Puskesmas pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000, hanya 30% dari 9.000 Puskesmas di seluruh Indonesia yang berhasil menyediakan layanan kesehatan mental. Indonesia juga masih kekurangan tenaga kesehatan mental yang siap melayani pasien kesehatan mental di layanan kesehatan primer (Puskesmas), tenaga kesehatan di Puskesmas juga kurang terlatih untuk menangani kasus kesehatan mental, bahkan harus menangani kasus di luar kompetensinya (Marchira, 2011).

Kesenjangan perawatan dan penanggulangan kesehatan mental dari hulu ke hilir sangat bergantung pada aspek proporsi anggaran di bidang kesehatan. Peningkatan anggaran dalam penanganan masalah kesehatan mental sangat diperlukan. Investasi terhadap kesehatan mental akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi sebuah negara.

WHO menyebutkan bahwa setiap investasi US$ 1 kepada penanganan kesehatan mental akan berdampak pada peningkatan kesehatan yang lebih baik dan kemampuan produktivitas sebesar US$ 4. Kegagalan keberpihakan dalam pembiayaan kesehatan mental akan menimbulkan kerugian ekonomi. Keluarga akan langsung dirugikan karena tidak mampu bekerja lebih baik, produktivitas angkatan kerja menurun. Ekonomi sebuah negara tidak berkembang secara signifikan karena beban permasalahan kesehatan mental.

Perlu Dukungan Politik

Proses perbaikan anggaran kesehatan di Indonesia khususnya untuk kesehatan mental memerlukan dukungan policy maker. Beragam upaya dari para mental health expert tidak lengkap tanpa dukungan politik. Membekali para politisi dengan pengetahuan komprehensif mengenai isu kesehatan mental adalah salah satu langkah tepat bagi para suksesor kebijakan kesehatan mental agar proses politik anggaran berjalan lancar. Sekarang saatnya untuk menjadikan isu perifer kesehatan mental menjadi salah satu isu prioritas. Policy maker tidak bisa ‘berjalan’ sendiri, dukungan dari para mental health expert diperlukan. Pendekatan ilmiah harus sejalan dengan pendekatan politik.

Pada akhirnya kita selayaknya tidak menyerah  pada upaya untuk menjadikan kesehatan mental menjadi arus utama mendukung upaya pembangunan kesehatan Indonesia. Dialog panjang proses politik harus ditinggalkan untuk melihat kepentingan jangka panjang. Proses politik harus didorong pada penciptaan conceptual framework yang operasional dan relevan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat.

612 Views