selasar-loader

Pilkada Jakarta dan Populisme 

LINE it!
Arifki Chaniago
Arifki Chaniago
Pengamat Politik/Political Commentator
Journal Mar 2, 2017

Bf-Xrls4FavJP7QbU0PT4N_gt_f64bS0.jpg

Ahok dan Rizieq viA Qureta

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Habib Rizieq  telah menjadi "media darling” Pilkada DKI Jakarta 2017. Nama Ahok populer setelah dugaan penistaan agama yang dilakukannya terkait surat Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu, sedangkan Habib Rizieq terkenal sebagai pemimpin aksi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok: Aksi 411, 112, dan 212.

Apakah viralitas nama mereka di ruang publik adalah yang dinamakan banyak ahli sebagai populisme? Benar atau tidaknya istilah saya pada konteks ini masih perlu diperdebatkan.

Merujuk Meny dan Surel (2002), keduanya secara sinis menyebut populisme sebagai patologi atau korupsi demokrasi karena kaum populis cenderung memanfaatkannya demi kepentingan politik elektoral, propaganda, dan kharisma personal untuk menarik konstituen ketimbang tampil sebagai edukator.

Ahok diviralkan pendukungnya melalui gerakan pendukung antikorupsi, melawan oligarki birokrasi. Pendukung Ahok saya sebut sebagai “Hippies”. Gerakan kelompok ini secara politik terlibat memenangkan Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Kelompok Hippies beraktivitas melalui konser dan gerakan rakyat. Kelompok ini benci partai politik, birokrasi korup, dan lainnya. Kelompok ini pernah dimanfaatkan Ahok dengan cara meyakinkan “Teman Ahok” untuk mendukungnya maju independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Seiring perjalanan waktu, pilkada DKI Jakarta putaran pertama selesai—Ahok maju melalui jalur partai—bukan dengan kendaraan yang disiapkan Teman Ahok yang sudah mengumpulkan satu juta KTP.

Selain Ahok, Habib Rizieq juga viral di ruang publik setelah Aksi 4 November 2016 yang mendatangkan umat Muslim dari pelbagai daerah menuju Ibukota. Kedatangan ribuan Muslim ke DKI Jakarta bertujuan untuk mendesak Polri agar segera menuntaskan kasus penistaan agama yang menimbulkan polemik di kalangan publik. 

Ledakan polemik itu memuncak, menjadi gunung es pada gerakan 212 yang mendatangkan massa untuk berkumpul di Monas, Jakarta. Selanjutnya adalah gerakan 11 Februari 2017 (112) tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) yang tujuannya ialah untuk membela agama dan ulama.

Isu ini memanas setelah Ahok menyatakan pendapatnya di luar kewajaran terhadap Kiai Ma’ruf Amin (Ketua MUI) pada sidang ke delapan kasus penistaan agama yang menjeratnya (31/1).

Makanya, dari awal, saya menyatakan bahwa gerakan populisme di Indonesia terbelah menjadi dua. Pada ranah media sosial, aktor gerakan ini bertarung sebagai lover dan hater; status yang mereka buat dan sebarkan berfokus kepada pujian pada tokoh idola dan kebencian kepada tokoh lawan.

Panasnya gerakan populis di Indonesia menyebabkan kajian-kajian intelektual tidak lagi produktif. Sebaliknya, kritik di ruang publik tersebar tanpa memperhitungkan benar dan tidaknya informasi yang didapatkan. Kita lupa membahas persoalan ekonomi, politik, hukum dan budaya secara riil.

Populisme Pilkada DKI Jakarta memviralkan idola masing-masing; sayap kanan memuji Habib Rizieq dan sayap kiri mengidolakan Ahok. Akhirnya, populisme demokrasi Indonesia tidak lagi berefek terhadap kemajuan kualitas masyarakat, tetapi lebih pada pesta dan penggiringan massa dengan jumlah yang besar.

Wacana-wacana diperdebatan. Ahok yang didukung kaum populis sayap kiri membenarkan kebijakannya yang tegas terhadap birokrasi, DPRD, dan partai politik. Sayangnya, pada sisi lain, reklamasi dan penggusuran yang dilakukan Ahok diabaikan.

Pendukung Habib Rizieq yang juga anti-Ahok memanfaatkan ini. Gorengan isu yang mereka bangun dibungkus oleh dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Ahok kemudian dilawan dengan isu penistaan agama ini oleh penantangnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada Pilkada DKI Jakarta, Anies-Sandi sebagai penantang Ahok-Djarot memperkenalkan Jakarta yang dibangun dengan membahagiakan warganya. Sementara itu, Agus-Sylvi berfokus pada distribusi uang negara kepada masyarakat menengah ke bawah. Jadi, tiga calon yang tampil pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sama-sama membawakan wacana populis, namun konteks dan elektoral yang dipengaruhi berbeda.

Paul Taggart menganalogikan populisme seperti bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulit, menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Karena itu, bisa dipahami jika sebagian sarjana politik lebih suka membatasi definisi populisme dengan menunjukkan lokasi geografis dan periode waktu (Burhanudin Muhtadi: Populisme: Madu atau Racun bagi Demokrasi?).

Beberapa pemimpin Indonesia punya model gerakan populis yang khas. Presiden SBY selama dua periode pemerintahannya (2004-2009 dan 2009-2014) memiliki kebijakan populis, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu. Sementara itu, Jokowi dikenal publik sebagai pejabat yang suka blusukan. Ahok dengan gayanya yang blak-blakan telah menjadikannya viral sebagai pemimpin populis yang jarang logis bila kita satukan dengan kondisi demokrasi yang seharusnya. 

Jadi, seperti apapun model gerakan populis yang dijalankan penguasa, ujungnya-ujungnya berhubungan dengan seni menaklukkan hati rakyat. Ia berubah sesuai dengan lingkungan, kebutuhan, dan zamannya.

Sekian.

590 Views