selasar-loader

Tidak Bolehkah Mantan Presiden Mengkritik Presiden yang Sedang Berkuasa?

LINE it!
Pepih Nugraha
Pepih Nugraha
Co-founder Selasar & Founder PepNews.com
Journal Feb 7

zsE3Wg3b2Q9kfy90_Or37yG1yF_o6ohz.jpg

Di Amerika Serikat, ada semacam kesepakatan tidak tertulis bahwa seorang mantan presiden tidak boleh mengkritik kebijakan presiden yang sedang menjabat atau berkuasa, apalagi presiden yang langsung menggantikan dirinya. Artinya, Presiden Ke-44 AS Barack Obama tidak boleh mengkritik Presiden Ke-45 yang menggantikannya, Donald Trump.

Jimmy Carter, Bill Clinton, atau George W. Bush juga tidak boleh mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump. Bahkan, para mantan presiden itu menjauhi wacana politik, apalagi berpolitik praktis.

Namun itu di Amerika Serikat. "Aturan tidak tertulis" yang tidak tercatat dalam undang-undang itu menjadi etika tersendiri yang ternyata dipegang teguh oleh para mantan Presiden AS, siapapun dia, tidak terkecuali Obama.

Maka ketika Trump mengambil kebijakan untuk melarang warga negara dari tujuh negara Muslim masuk ke AS yang jelas-jelas diskriminatif itu, Obama memilih diam seribu bahasa. Berkicau di Twitter pun tidak. Obama tahu etika, terlebih lagi dia tahu fatsoen politik, etiket dalam berpolitik. Maka dia memilih diam.

Para mantan Presiden AS demikian menghormati siapapun presiden yang terpilih dan menjabat saat ini. Itu sebabnya publik di seluruh dunia disuguhi tradisi nan baik saat para mantan Presiden AS seperti Jimm Carter, Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama sama-sama menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS terpilih.

Demikian juga para wakil presiden dan lawan berat Trump yang dikalahkannya, Hillary Clinton, sama-sama hadir dalam pelantikan itu. Tidak mutung hanya karena kalah.

Lain Amerika Serikat, lain Indonesia. Negeri ini sampai kini dibikin meriah oleh kicauan mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkritik kebijakan Presiden terpilih yang sedang berkuasa, Joko Widodo.

Kalau tidak berkicau di Twitter, kritik disampaikan melalui konferensi pers dari Cikeas, kediaman SBY. Bahkan hasrat ingin bertemu Presiden Joko Widodo pun sampai harus disampaikan melalui media sosial atau menggelar konferensi pers.

Joko Widodo, Presiden Ke-7 yang menggantikan SBY, tidak selalu menanggapi kritik dari mantan Presiden yang digantikannya. Lebih sering balasannya ditunjukkan melalui tindakan, bukan perang kata-kata terbuka, yang membuat mantan SBY seperti "bertepuk sebelah tangan". Demikianlah publik menilainya.

Salah satu contoh fenomenal kritik keras SBY ditanggapi cukup dengan tindakan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, adalah ketika SBY melakukan "Tour de Java". Saat itu SBY dalam safarinya mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggapnya menguras anggaran untuk membangun infrastruktur di saat perekonomian negeri sedang lesu.

Apa yang terjadi? Jokowi tidak membalas kritik itu secara verbal atau perang kicauan di Twitter seperti anak-anak alay, melainkan cukup dengan mengunjungi Proyek Hambalang yang mangkrak di zaman SBY. Kicauan pun reda, jari-jemari seperti kehilangan rangkaian kata-kata untuk ditayangkan di media sosial.

Mantan Presiden Ke-2 RI, Soeharto, memegang etika ala mantan Presiden AS dengan istilah terkenal; Lengser Keprabon Mandeg Pandito. Soeharto demikian teguh memegang etika ini setelah berstatus mantan Presiden.

Coba tunjukkan, mana kritik Pak Harto terhadap Presiden BJ Habibie yang menggantikannya langsung, padahal Habibie adalah mantan pembantunya di kabinet selama berpuluh-puluh tahun sekaligus mantan Wakil Presiden! 

Mana ada Soeharto mengkritik kebijakan Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan SBY saat mereka menjabat Presiden. Tidak ada, bukan!? Demikian pula BJ Habibie yang tidak pernah mengkritik Megawati, Gus Dur, SBY, atau Jokowi. 

Namun demikian, Megawati dan Gus Dur pernah mengkritik masing-masing Presiden yang menggantikannya. Megawati pernah mengkritik SBY saat menggunakan istilah "poco-poco" dan "yoyo", permainan anak-anak, saat mengomentari kenaikan harga sembako di tengah-tengah masyarakat di era SBY.

"Pemerintah (SBY) telah menjadikan rakyat seperti permainan anak-anak yang namanya 'yoyo'. Naik turun, naik turun. Terlempar ke sana-kemari, kelihatannya indah. Tetapi, sebenarnya rakyat tak menentu hidupnya," kata Megawati saat berlangsungnya acara Rakernas IV PDI Perjuangan di Solo, akhir Januari 2009.

Sebelumnya, Megawati juga mengkritik SBY karena dinilai jalan di tempat dalam mengatasi persoalan di tengah publik seperti angka kemiskinan yang tak kunjung turun.

1diu82dnBFCtsLq776eDAN-LDMka4peZ.jpg

"Pemerintahan saat ini, saya melihat seperti penari 'poco-poco'. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur dua langkah. Tidak pernah beranjak dari tempatnya. Bergoyang hanya untuk menghibur orang lain," kata Megawati dalam pidato HUT Ke-35 PDIP di Palembang, Sumatera Selatan, awal Januari 2008.

Demikian pula Gus Dur yang mengkritik Presiden penggantinya, yaitu Megawati Soekaroputri, tentang kebijakan Pemerintahan yang dinilai Gus Dur tidak tegas dalam menyikapi agresi militer Amerika Serikat dan Inggris ke Afghanistan.

"Seharusnya Pemerintah (Megawati) bisa lebih tegas. Tindakan AS itu harus dikutuk. Ketidakadilan yang dilakukan AS harus disoroti," kata Gus Dur saat menjadi pembicara pada sebuah diskusi di Surabaya, 10 Oktober 2001.

ddSiagVc_6-9TWyjUK-7udFyclJxCwXo.jpg

Pertanyaannya, etiskah mantan Presiden mengkritik kebijakan Presiden yang menggantikannya? Tidak bolehkan seorang mantan Presiden mengkritik Presiden yang sedang menjabat atau berkuasa?

Sebenarnya tidak ada yang melarang. Itu sekadar pilihan. Tidak ada pula undang-undang yang menabukannya. Apalagi di era reformasi dan keterbukaan informasi, semua orang tidak terkecuali mantan Presiden, bisa memanfaatkan saluran media sosial atau media massa untuk menyuarakan pendapatnya.

Di negeri ini, berpendapat dijamin konstitusi. Bahwa suara itu dibungkus sebagai kritik terhadap presiden yang menggantikannya, itu cuma persoalan etis dan tidak etis yang tidak ada sanksi hukumannya.

Memang ada dua pilihan bagi para mantan Presiden dalam bersikap atau menempatkan dirinya di mata publik; memilih sebagai Negarawan (huruf besar) atau negarawan (huruf kecil) alias sekadar politikus biasa! 

Soekarno, Soeharto, dan BJ Habibie memilih tidak mengkritik presiden yang menggantikannya atau presiden yang berkuasa. Gus Dur masih tergoda mengkritik Megawati, sedangkan Megawati dan SBY jelas-jelas memilih tetap menjadi politikus usai menjabat sebagai Presiden RI; Megawati memilih jalan dengan tetap menjadi Ketua Umum PDIP dan SBY kembali mempimpin Partai Demokrat yang "diambil"-nya dari tangan Anas Urbaningrum yang kala itu terlilit masalah hukum.

Menjadi politikus adalah pilihan, sedangkan menjadi Negarawan butuh waktu dan pengakuan. Selagi para mantan Presiden itu masih bersedia menerima "bully" alias perundungan orang-orang yang tidak menyukainya di media sosial, maka mereka tidak boleh "baper" alias bawa perasaan atau sensian.

Mereka harus menerima risiko sebagai seorang politikus yang siap dicaci-maki, dirundung, bahkan terserempet fitnah yang sebenarnya tidak perlu.

Apakah menjadi Negarawan dengan sendirinya bersih dari perundungan di media sosial? Tidak juga. Namun setidak-tidaknya publik bisa melihat bagaimana hormatnya rakyat Indonesia kepada mantan Presiden RI BJ Habibie sekarang.

Bagaimana rakyat Indonesia mencintai Habibie, itu tidak terbantahkan. Hampir tidak pernah terdengar perundungan dan "bully" yang ditujukan kepada Presiden Ke-3 RI bernama Habibie itu, bukan?

 

4178 Views